Data yang Akurat & Terpercaya
untuk Lombok Barat

Lombok Barat, 6 Oktober 2026, Rapat perdana Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum awal untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam pembinaan seni qasidah sekaligus mengintegrasikan program dengan lembaga terkait di daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang sekaligus merupakan Dewan Penasihat LASQI Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, H. Saepul Akhkam menekankan agar LASQI tidak hadir hanya ketika terdapat agenda atau perlombaan. Menurutnya, LASQI harus memiliki keberlanjutan program, terutama dalam pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Kabupaten Lombok Barat. “LASQI jangan hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada event. LASQI harus selalu ada dengan menjalankan misi pembinaan, memotori audisi dan kurasi, serta melakukan harmonisasi program dengan LPTQ, termasuk dalam event-event tahunan seperti MTQH,” ujarnya. Ia juga mendorong LASQI untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi. Menurutnya, meskipun LASQI merupakan lembaga nonpemerintah, keberadaannya memiliki mandat untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan seni dan budaya Islam di daerah. “LASQI adalah lembaga nonpemerintah, tetapi merupakan mandatori pemerintah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi penting agar program yang dijalankan dapat terintegrasi,” tegasnya. Tantangan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum LASQI Kabupaten Lombok Barat, H. Utmam Rifqi, yang akrab disapa Abi Utmam. Abi Utmam menegaskan kesiapan jajaran LASQI untuk bergerak cepat, termasuk mempercepat proses pengukuhan kepengurusan sebagai fondasi pelaksanaan berbagai program yang telah dipersiapkan. “Pengukuhan pengurus menjadi prioritas utama karena ini merupakan dasar untuk kita bergerak melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan,” kata Abi Utmam. Pengukuhan pengurus LASQI Kabupaten Lombok Barat direncanakan berlangsung pada Rabu pagi (7/10/2026). Selain membahas penguatan kelembagaan, rapat perdana tersebut juga membahas persiapan menghadapi berbagai agenda perlombaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Abi Utmam memaparkan tiga strategi yang dapat ditempuh dalam percepatan persiapan peserta atau utusan Lombok Barat. Ketiga strategi tersebut meliputi penunjukan langsung, penunjukan langsung yang dibarengi seleksi terbatas, serta seleksi terbuka. Menurutnya, masing-masing strategi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. “Untuk persiapan peserta, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan, yaitu penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan seleksi terbatas, dan seleksi terbuka. Semuanya tergantung situasi dan kondisi,” jelasnya. Ia menambahkan, LASQI Lombok Barat tidak hanya akan berorientasi pada persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kerja organisasi. Abi Utmam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun harmonisasi program dan kegiatan LASQI dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), sebagaimana yang menjadi harapan Dewan Penasihat. “Kita akan melakukan pembinaan sekaligus harmonisasi program dan event dengan LPTQ. Ini penting agar program yang kita jalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung,” ujarnya. Rapat perdana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain Dr. Syamsuriansyah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah undangan lainnya. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan LASQI Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyusun gerak pembinaan seni qasidah yang lebih berkelanjutan. Dengan percepatan pengukuhan kepengurusan dan kesiapan menjalankan program pembinaan serta harmonisasi dengan LPTQ, LASQI Lombok Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan seni qasidah dan mendukung agenda keagamaan serta kebudayaan di Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik him/anggata Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Sebanyak 62 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Lombok Barat menerima bantuan gerobak produktif dan modal usaha melalui Program Gerobak Makmur Baznas Lombok Barat. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pengungkit usaha sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Bantuan diserahkan di halaman Kantor Baznas Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dengan dihadiri Asisten III Setda Lombok Barat Drs. Fauzan Husniadi, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir beserta jajaran, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp8 juta, terdiri atas Rp6,5 juta untuk gerobak produktif dan Rp1,5 juta sebagai modal usaha. Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha yang tersebar di 10 kecamatan di Lombok Barat. Dalam Sambutannya Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar sarana berjualan, tetapi merupakan bentuk dukungan terhadap ikhtiar masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga. “Jangan melihat gerobaknya saja, tetapi di balik itu ada harapan, doa dan ikhtiar untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya. Fauzan juga mengingatkan para penerima agar tidak merasa rendah diri atas bantuan yang diterima. Menurutnya, setiap orang memiliki perjuangan dan ikhtiar masing-masing dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengapresiasi Baznas Lombok Barat dan seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir menjelaskan, Program Gerobak Makmur merupakan salah satu upaya mendorong penerima bantuan agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. “Bantuan ini merupakan ikhtiar bersama untuk meraih kesejahteraan, hingga nantinya bapak dan ibu berpeluang menjadi muzaki atau orang yang memberi zakat,” jelasnya. Program Gerobak Makmur tersebut bersumber dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Lombok Barat yang diamanahkan kepada Baznas Lombok Barat untuk disalurkan kepada masyarakat. TGH. M. Taisir berharap bantuan dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan penerima. Salah seorang penerima bantuan, Herman, warga Desa Banyu Urip yang berjualan mi ayam, mengaku bersyukur mendapat bantuan tersebut. Gerobak yang sebelumnya digunakan untuk berjualan sudah lapuk sehingga menghambat aktivitas usahanya. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baznas dan Pemerintah Lombok Barat. Dengan adanya program ini saya bisa berjualan dengan nyaman karena sebelumnya gerobak saya sudah lapuk,” ungkapnya. (Diskominfotik/Husni/Wn/Intan/Sunan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik—LOMBOK BARAT. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Fondasi pencapaian target tersebut mulai dibangun sejak 2026–2027 melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom, Selasa (6/10/2026). Di Lombok Barat, rakor diikuti Wakil Bupati Ummi Nurul Adha, Asisten II Setda, Kepala Bapperida beserta jajaran, Kepala BPS, jajaran Diskominfotik, serta sejumlah perangkat daerah. Rakor difokuskan pada pengawalan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sebagaimana sasaran Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. BSKDN menekankan agar SIGROW (Sistem Informasi Growth Wilayah) tidak sekadar menjadi instrumen administrasi, tetapi digunakan untuk membaca hambatan pertumbuhan dan menentukan intervensi yang tepat. Lombok Barat saat ini mencatat progres pengisian indikator SIGROW sebesar 94,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada angka 4,76 persen, dengan target 5,47 persen pada 2026 dan 5,94 persen pada 2027. Wakil Bupati Lombok Barat Ummi Nurul menegaskan perlunya akselerasi pertumbuhan dengan fokus pada minimal tiga sektor utama, yakni pariwisata beserta sektor pendukungnya, peningkatan kapasitas IKM/UKM, serta penguatan agroforestri dan maritim. Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapperida Lombok Barat Deny A. Nugroho memetakan enam fokus utama untuk mendorong pertumbuhan menuju 8 persen, yakni agro-maritim dan hilirisasi; industri pengolahan dan UMKM naik kelas; pariwisata Senggigi-Sekotong dan ekonomi kreatif; Pelabuhan Lembar dan logistik; investasi dan konstruksi produktif; serta perdagangan, jasa dan ekonomi digital. Keenam fokus tersebut diarahkan menjadi mesin pertumbuhan yang saling terhubung. Hilirisasi dan industri pengolahan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sementara UMKM didorong naik kelas melalui peningkatan produktivitas dan skala usaha. Pariwisata, Pelabuhan Lembar, investasi, perdagangan, jasa dan ekonomi digital diharapkan memperkuat keterkaitan antarsektor. Asisten II Setda Lombok Barat H. Saikhu menegaskan, kunci menuju pertumbuhan 8 persen harus diletakkan sejak 2026–2027 melalui penguatan mesin pertumbuhan yang memiliki daya ungkit tinggi. Karena itu, tantangan Lombok Barat bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut ditopang investasi produktif, peningkatan nilai tambah, produktivitas, serta perluasan aktivitas ekonomi masyarakat. BSKDN juga meminta daerah menuntaskan indikator SIGROW yang belum terisi sesuai kondisi riil, memprioritaskan indikator dengan progres rendah, memastikan kualitas data, serta menyampaikan kendala dan tindak lanjut konkret. Target 8 persen pada 2029 karena itu tidak dimulai pada 2029. Fondasinya dibangun sejak sekarang, terutama pada 2026–2027, melalui penguatan sektor-sektor strategis yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Lombok Barat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Flu A dapat menular melalui percikan saluran pernapasan, terutama saat seseorang batuk, bersin, atau berada dekat dengan orang yang sedang sakit. Namun, Flu A dapat dicegah dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan menjaga kebersihan. Yuk, lakukan langkah sederhana berikut: Vaksinasi influenza, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai dan tertutup. Cuci tangan secara rutin dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Istirahat yang cukup dan kurangi kontak dengan orang lain saat sedang sakit. Pastikan ventilasi ruangan baik agar sirkulasi udara tetap optimal. Segera periksa ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat atau kondisi semakin memburuk. Jangan menggunakan antibiotik sembarangan, karena influenza disebabkan oleh virus dan antibiotik tidak efektif untuk mengobatinya. Flu A bisa menular, tapi bisa dicegah! Mari bersama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Hidup Sehat, Tanpa Flu A, Lebih Produktif! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Blackhat Hacker Indonesia Was Here! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Informasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai kegiatan pembangunan daerah. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, Diskominfotik – Pesan persaudaraan dan kedewasaan berdemokrasi menggema dari Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nilai-nilai Al-Qur’an didorong menjadi pijakan masyarakat dalam menyambut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXII Kecamatan Lingsar, Jumat malam (2/10/2026), yang mengusung tema “Gaungkan Al-Qur’an Menuju Sejahtera dari Desa, Sukseskan Pilkades Serentak Tahun 2026.” Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, saat membuka MTQ menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan dalam Pilkades. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas. Namun, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. “Pilkades bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga tentang ikhtiar masyarakat mendapatkan pemimpin yang memiliki kemampuan secara intelektual maupun spiritual,” ujarnya. Ia mengapresiasi para kepala desa yang telah mengutus kafilah terbaik dari masing-masing desa untuk mengikuti MTQ XXXII Kecamatan Lingsar. Menurut Saepul, pola perutusan berbasis desa memiliki arti penting karena memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk berperan dalam pembinaan dan pengembangan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Hal tersebut dinilai semakin relevan karena pelaksanaan MTQ tahun ini bertepatan dengan tahapan menuju Pilkades Serentak 2026. “Syiar Al-Qur’an dan proses demokrasi desa dapat berjalan beriringan apabila keduanya dibangun di atas integritas, tanggung jawab dan penghormatan terhadap sesama,” katanya. Saepul meminta para dewan hakim memperkuat kapasitas dan pemahaman agar mampu mengikuti perkembangan materi dan cabang yang berpotensi diterapkan pada MTQH di tingkat lebih tinggi. Selain itu, penerapan sistem pendaftaran melalui e-MTQ menjadi bagian dari pembenahan tata kelola kepesertaan. Sistem elektronik tersebut diharapkan dapat menertibkan administrasi peserta sekaligus meminimalisasi potensi kecurangan. Sebelum pembukaan, Saepul juga hadir lebih awal dan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang hadir, mulai dari unsur legislatif, kepala desa, tokoh masyarakat hingga kepolisian. Pembahasan menyoroti pentingnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan Pilkades. Sementara itu, Camat Lingsar Marzuki, menegaskan bahwa MTQ tidak semata-mata menjadi ajang mencari juara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an agar nilai-nilainya tercermin dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pilkades, ia mengajak seluruh pihak menjaga Kamtibmas dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan pemilihan. “Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar. Yang harus kita jaga adalah integritas proses dan persaudaraan masyarakat,” tegasnya. MTQ XXXII Kecamatan Lingsar diikuti 295 peserta yang merupakan utusan terbaik dari desa-desa se-Kecamatan Lingsar. Para peserta mengikuti berbagai cabang perlombaan sebagai bagian dari pembinaan generasi dan penguatan tradisi keagamaan di tingkat desa. MTQ tahun ini juga berkembang menjadi MTQH dengan ditambahkannya cabang Hadis. Perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pembinaan. Lebih dari sekadar kompetisi, MTQ XXXII Lingsar menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat—pemerintah, legislatif, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kepolisian—dalam semangat yang sama untuk memperkuat syiar agama, persatuan dan kedamaian menjelang Pilkades Serentak 2026. Dari Batu Kumbung, pesan itu menjadi penting: Al-Qur’an mengajarkan persaudaraan, demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pilihan, dan desa membutuhkan keduanya berjalan bersama. Sebab setelah Pilkades usai, masyarakat tetap hidup di desa yang sama, bertetangga di lingkungan yang sama, dan bersama-sama membangun masa depan Lombok Barat. (Diskominfotik/Adiwijaya/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pembangunan kesehatan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan kesehatan lebih terarah, berbasis data, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penguatan kolaborasi itu mengemuka dalam Pertemuan Kolaborasi Multi Sektor dalam Optimalisasi Pembangunan Kesehatan dan Evaluasi Pendampingan Tata Kelola Perencanaan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, yang berlangsung di Hotel Montana Senggigi, Jumat (2/10/2026). Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Ahkam dan diikuti unsur perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan. Dalam arahannya, Saepul Ahkam menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh sektor. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat. “Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh sektor agar target pembangunan kesehatan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang jelas antara permasalahan, program, kegiatan, indikator, target, hingga kebutuhan anggaran. Perencanaan tersebut diharapkan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029 dan RKPD 2027, sekaligus mampu menjawab persoalan kesehatan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan. Sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2025–2029, yakni “Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan.” Sejumlah indikator menjadi perhatian, di antaranya usia harapan hidup, prevalensi stunting, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional/Universal Health Coverage (JKN/UHC), kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan. Usia harapan hidup Kabupaten Lombok Barat pada 2025 tercatat 73,03 tahun, dengan target 73,75 tahun pada 2026 dan 76,68 tahun pada 2029. Sementara cakupan JKN/UHC pada 2025 telah mencapai 98,06 persen, dengan target 100 persen pada 2029. Di sisi lain, penanganan stunting, kematian ibu dan bayi, serta pengendalian tuberkulosis masih menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian bersama. Data evaluasi mencatat 12 kasus kematian ibu dan 73 kasus kematian balita pada 2025, sementara penemuan kasus TBC baru mencapai 65,5 persen dari target 90 persen. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi berbasis data. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengintegrasikan indikator kesehatan dalam perencanaan sektoral, termasuk melalui dukungan program dan penganggaran yang saling terhubung. Peran pemerintah desa, penguatan program keluarga berencana, keterlibatan rumah sakit, serta kontribusi perguruan tinggi juga dinilai penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan berbasis bukti. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian pendampingan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang telah berlangsung di Lombok Barat sejak Mei 2025 bersama Universitas Udayana. Pendampingan tersebut mencakup penguatan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029, Renja Dinas Kesehatan, pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), desk review Renja 2027, hingga pengembangan perencanaan program kesehatan berbasis sistem kesehatan. Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Barat mendorong adanya rumusan tindak lanjut dan kesepakatan lintas sektor untuk memperkuat penyusunan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan. Kolaborasi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan perencanaan berbasis data diharapkan mampu menghasilkan program kesehatan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan. Turut Hadir Kepala Dikes Lobar Erni Suryana, Nara sumber Dinar S.M Lubis dari UNUD, Sekretaris Dikes Lobar, Bapperida, Diskominfotik , BKAD, Dukcapil, Dinas PUPR Perkim, DPMD, akademisi Unram dan Undigma. Serta Jajaran Dikes Lobar. (Diskominfotik/Hj. Anni/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kabar baik bagi wajib pajak Kabupaten Lombok Barat! Batas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2026 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2026. Pokok ketetapan Tahun 2026: tidak dikenakan denda administratif Pokok ketetapan tahun 2026 ke bawah: tetap dikenakan denda administratif Manfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban pajak tepat waktu. Lihat juga di: IG: https://www.instagram.com/p/Dd-f2WPJpuy/ FB: https://www.facebook.com/share/p/18TCvEgcbW/ Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menangani penumpukan sampah di kawasan Pasar Gunungsari. Pengangkutan dilakukan secara rutin dengan armada yang tersedia, disertai kegiatan gotong royong untuk mempercepat pembersihan di lokasi yang membutuhkan penanganan. Dalam Wawancaranya Kepala DLH Kabupaten Lombok Barat, Muhammad Busyairi, mengatakan penumpukan sampah di Pasar Gunungsari menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian serius. Namun, upaya pengangkutan saat ini menghadapi kendala berupa pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Memang tumpukan sampah di Pasar Gunungsari cukup banyak. Kami tetap melakukan pengangkutan secara rutin dengan armada yang ada,” ujar Busyairi usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (1/10/2026). Menurutnya, sebelumnya setiap armada dapat melakukan hingga dua kali ritase ke TPA dalam sehari. Saat ini, setiap armada dibatasi hanya satu kali ritase per hari. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pengangkutan, terutama ketika volume sampah meningkat. “Sebelumnya masing-masing armada bisa melakukan dua kali ritase ke TPA. Saat ini dibatasi satu kali ritase per armada setiap hari. Tentunya ini berdampak terhadap penumpukan sampah,” jelasnya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DLH Lobar melakukan pengangkutan tambahan melalui kegiatan gotong royong dengan mengerahkan armada yang tersedia. Salah satunya dilakukan pada Minggu, 20 September 2026, dengan membuka layanan TPA dan memfokuskan pengangkutan di sejumlah titik, termasuk kawasan Pasar Gunungsari. Busyairi menjelaskan, kegiatan pengangkutan bersama pada hari Minggu menjadi pilihan agar penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal tanpa mengganggu pelayanan rutin di lokasi lainnya. “Kalau kita fokus mengangkut sampah di satu tempat pada hari kerja, Senin sampai Sabtu, konsekuensinya sampah di tempat lain tidak terangkut. Karena itu, hari Minggu menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan gotong royong pengangkutan dengan seluruh armada yang tersedia,” katanya. Ia menambahkan, Pasar Gunungsari merupakan salah satu lokasi yang cukup sering mendapat penanganan melalui kegiatan gotong royong pengangkutan sampah. Langkah tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan armada dan kondisi di lapangan. DLH Lobar juga mengajak masyarakat dan pengelola pasar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah. “Kalau diperbolehkan dua atau tiga kali ritase, tentu kami akan berupaya mengangkut lebih banyak sampah. Namun, saat ini memang ada pembatasan ritase di TPA,” pungkasnya (Diskominfotik-Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Selong, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam bidang distribusi, pemasaran pangan dan hortikultura, serta pengembangan potensi daerah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (30/9/2026), dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta jajaran terkait. Dalam Sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kolaborasi antardaerah ini menjadi salah satu langkah strategis Lombok Barat dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi sekaligus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, Lombok Barat masih memiliki sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Karena itu, kerja sama dengan Lombok Timur diharapkan dapat membuka ruang pembelajaran sekaligus memperkuat akses terhadap berbagai komoditas pangan. “Lombok Barat memiliki tantangan dalam pengendalian inflasi serta kelemahan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yang belum maksimal. Melalui kerja sama ini, kami juga ingin belajar langsung ke Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas keterbukaan dan kesediaannya membangun kemitraan antardaerah. Ummi Nurul berharap kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tetapi dapat dikembangkan lebih luas untuk mendukung pertukaran pengetahuan, pengembangan sumber daya, hingga pemenuhan kebutuhan pangan antarwilayah. Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Lombok Timur, mengingat wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang luas. Lombok Timur selama ini menjadi salah satu daerah pemasok berbagai kebutuhan pangan, mulai dari sayur-mayur, komoditas pangan strategis hingga daging. Daerah tersebut juga memiliki sejumlah komoditas unggulan, termasuk cabai yang secara rutin dipasarkan ke luar daerah. Selain pertanian, Lombok Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar serta terus mendorong inovasi di sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan green house untuk mengantisipasi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Dengan berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan untuk membangun sinergi dan saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan komoditas pangan Kabupaten Lombok Barat. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan antardaerah, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mengendalikan inflasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi Lombok Barat dan Lombok Timur menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan melalui penguatan potensi daerah dan sinergi antarpemerintah daerah. (Diskominfotik/H. Rizky/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 dengan menyosialisasikan tahapan dan regulasi kepada seluruh unsur penyelenggara. Sosialisasi berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (30/9/2026), dengan melibatkan penyelenggara Pilkades mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga panitia di desa. Kepala Dinas PMD Lombok Barat, H. Mahnan, mengatakan sosialisasi penting dilakukan untuk menyamakan pemahaman seluruh panitia, terlebih tahapan Pilkades saat ini telah memasuki proses pendaftaran calon kepala desa. “Ini menjadi bagian dari tahapan proses Pilkades Serentak di Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan penyelenggara, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai panitia desa, memahami regulasinya dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan regulasi,” jelas Mahnan. Pilkades Serentak 2026 akan dilaksanakan di 77 desa se-Kabupaten Lombok Barat. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, sesuai keputusan Bupati Lombok Barat. Mahnan menjelaskan, tahapan Pilkades sebelumnya telah dimulai dari persiapan pembentukan panitia hingga pengusulan kebutuhan pembiayaan. Saat ini, proses telah memasuki tahapan pendaftaran calon kepala desa. Menurutnya, sejumlah pertanyaan dari panitia desa langsung diklarifikasi dalam sosialisasi untuk mencegah perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan. “Jangan sampai panitia desa belum menerima secara utuh regulasi terbaru yang menjadi acuan atau pedoman dalam proses Pilkades. Karena itu, berbagai pertanyaan yang muncul dalam sosialisasi ini kami klarifikasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya. Selain regulasi dan tahapan, pembiayaan Pilkades juga menjadi perhatian. Dinas PMD sebelumnya telah melakukan pendataan, penelitian dan verifikasi terhadap usulan kebutuhan anggaran dari desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades. Seiring ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026, panitia desa mempertanyakan mekanisme dan waktu penyaluran anggaran Pilkades. Mahnan mengatakan persoalan tersebut akan segera dikoordinasikan bersama tim kabupaten dan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Sekarang APBD Perubahan sudah ditetapkan. Salah satu pertanyaan dari panitia desa adalah kapan anggaran tersebut ditransfer. Ini yang akan kami konsolidasikan bersama tim kabupaten,” katanya. Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tertib, Pemkab Lombok Barat juga telah melakukan mitigasi potensi kerawanan bersama aparat keamanan. Koordinasi dilakukan dengan unsur Kodim dan Polres, termasuk pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan. “Dari awal aparat keamanan sudah melakukan mitigasi dan pemetaan terkait potensi kerawanan. Data mengenai wilayah yang rawan maupun yang tidak memiliki potensi konflik juga sudah dimiliki pihak keamanan,” jelas Mahnan. Pemantauan juga dilakukan bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Hingga saat ini, kata Mahnan, belum terdapat konflik dalam tahapan Pilkades. Di sisi lain, dinamika politik desa mulai terasa dengan bermunculannya sejumlah bakal calon kepala desa. Bahkan, terdapat desa yang berpotensi memiliki lebih dari lima calon. “Memang hiruk-pikuk Pilkades ini sudah terasa dari sekarang. Potensi calon lebih dari lima itu cukup banyak. Bahkan ada mantan camat maupun pegawai negeri yang ada di Lombok Barat yang sudah mengajukan diri,” ungkapnya. Mahnan menegaskan seluruh panitia Pilkades harus bekerja profesional, berpedoman pada regulasi dan menjalankan setiap tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat menjaga suasana demokrasi agar tetap aman, tertib dan kondusif. “Silakan berdemokrasi sesuai koridor hukum. Kami juga berharap partisipasi pemilih meningkat dibandingkan proses demokrasi sebelumnya,” pungkasnya. Pemkab Lombok Barat memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di 77 desa akan terus dikawal dan dikoordinasikan bersama seluruh pihak terkait, guna mewujudkan proses pemilihan yang tertib, aman dan sesuai ketentuan. (Diskominfotik-Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat, 6 Oktober 2026, Rapat perdana Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum awal untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam pembinaan seni qasidah sekaligus mengintegrasikan program dengan lembaga terkait di daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang sekaligus merupakan Dewan Penasihat LASQI Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, H. Saepul Akhkam menekankan agar LASQI tidak hadir hanya ketika terdapat agenda atau perlombaan. Menurutnya, LASQI harus memiliki keberlanjutan program, terutama dalam pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Kabupaten Lombok Barat. “LASQI jangan hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada event. LASQI harus selalu ada dengan menjalankan misi pembinaan, memotori audisi dan kurasi, serta melakukan harmonisasi program dengan LPTQ, termasuk dalam event-event tahunan seperti MTQH,” ujarnya. Ia juga mendorong LASQI untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi. Menurutnya, meskipun LASQI merupakan lembaga nonpemerintah, keberadaannya memiliki mandat untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan seni dan budaya Islam di daerah. “LASQI adalah lembaga nonpemerintah, tetapi merupakan mandatori pemerintah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi penting agar program yang dijalankan dapat terintegrasi,” tegasnya. Tantangan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum LASQI Kabupaten Lombok Barat, H. Utmam Rifqi, yang akrab disapa Abi Utmam. Abi Utmam menegaskan kesiapan jajaran LASQI untuk bergerak cepat, termasuk mempercepat proses pengukuhan kepengurusan sebagai fondasi pelaksanaan berbagai program yang telah dipersiapkan. “Pengukuhan pengurus menjadi prioritas utama karena ini merupakan dasar untuk kita bergerak melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan,” kata Abi Utmam. Pengukuhan pengurus LASQI Kabupaten Lombok Barat direncanakan berlangsung pada Rabu pagi (7/10/2026). Selain membahas penguatan kelembagaan, rapat perdana tersebut juga membahas persiapan menghadapi berbagai agenda perlombaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Abi Utmam memaparkan tiga strategi yang dapat ditempuh dalam percepatan persiapan peserta atau utusan Lombok Barat. Ketiga strategi tersebut meliputi penunjukan langsung, penunjukan langsung yang dibarengi seleksi terbatas, serta seleksi terbuka. Menurutnya, masing-masing strategi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. “Untuk persiapan peserta, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan, yaitu penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan seleksi terbatas, dan seleksi terbuka. Semuanya tergantung situasi dan kondisi,” jelasnya. Ia menambahkan, LASQI Lombok Barat tidak hanya akan berorientasi pada persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kerja organisasi. Abi Utmam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun harmonisasi program dan kegiatan LASQI dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), sebagaimana yang menjadi harapan Dewan Penasihat. “Kita akan melakukan pembinaan sekaligus harmonisasi program dan event dengan LPTQ. Ini penting agar program yang kita jalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung,” ujarnya. Rapat perdana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain Dr. Syamsuriansyah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah undangan lainnya. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan LASQI Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyusun gerak pembinaan seni qasidah yang lebih berkelanjutan. Dengan percepatan pengukuhan kepengurusan dan kesiapan menjalankan program pembinaan serta harmonisasi dengan LPTQ, LASQI Lombok Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan seni qasidah dan mendukung agenda keagamaan serta kebudayaan di Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik him/anggata Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Sebanyak 62 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Lombok Barat menerima bantuan gerobak produktif dan modal usaha melalui Program Gerobak Makmur Baznas Lombok Barat. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pengungkit usaha sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Bantuan diserahkan di halaman Kantor Baznas Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dengan dihadiri Asisten III Setda Lombok Barat Drs. Fauzan Husniadi, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir beserta jajaran, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp8 juta, terdiri atas Rp6,5 juta untuk gerobak produktif dan Rp1,5 juta sebagai modal usaha. Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha yang tersebar di 10 kecamatan di Lombok Barat. Dalam Sambutannya Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar sarana berjualan, tetapi merupakan bentuk dukungan terhadap ikhtiar masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga. “Jangan melihat gerobaknya saja, tetapi di balik itu ada harapan, doa dan ikhtiar untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya. Fauzan juga mengingatkan para penerima agar tidak merasa rendah diri atas bantuan yang diterima. Menurutnya, setiap orang memiliki perjuangan dan ikhtiar masing-masing dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengapresiasi Baznas Lombok Barat dan seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir menjelaskan, Program Gerobak Makmur merupakan salah satu upaya mendorong penerima bantuan agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. “Bantuan ini merupakan ikhtiar bersama untuk meraih kesejahteraan, hingga nantinya bapak dan ibu berpeluang menjadi muzaki atau orang yang memberi zakat,” jelasnya. Program Gerobak Makmur tersebut bersumber dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Lombok Barat yang diamanahkan kepada Baznas Lombok Barat untuk disalurkan kepada masyarakat. TGH. M. Taisir berharap bantuan dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan penerima. Salah seorang penerima bantuan, Herman, warga Desa Banyu Urip yang berjualan mi ayam, mengaku bersyukur mendapat bantuan tersebut. Gerobak yang sebelumnya digunakan untuk berjualan sudah lapuk sehingga menghambat aktivitas usahanya. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baznas dan Pemerintah Lombok Barat. Dengan adanya program ini saya bisa berjualan dengan nyaman karena sebelumnya gerobak saya sudah lapuk,” ungkapnya. (Diskominfotik/Husni/Wn/Intan/Sunan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik—LOMBOK BARAT. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Fondasi pencapaian target tersebut mulai dibangun sejak 2026–2027 melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom, Selasa (6/10/2026). Di Lombok Barat, rakor diikuti Wakil Bupati Ummi Nurul Adha, Asisten II Setda, Kepala Bapperida beserta jajaran, Kepala BPS, jajaran Diskominfotik, serta sejumlah perangkat daerah. Rakor difokuskan pada pengawalan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sebagaimana sasaran Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. BSKDN menekankan agar SIGROW (Sistem Informasi Growth Wilayah) tidak sekadar menjadi instrumen administrasi, tetapi digunakan untuk membaca hambatan pertumbuhan dan menentukan intervensi yang tepat. Lombok Barat saat ini mencatat progres pengisian indikator SIGROW sebesar 94,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada angka 4,76 persen, dengan target 5,47 persen pada 2026 dan 5,94 persen pada 2027. Wakil Bupati Lombok Barat Ummi Nurul menegaskan perlunya akselerasi pertumbuhan dengan fokus pada minimal tiga sektor utama, yakni pariwisata beserta sektor pendukungnya, peningkatan kapasitas IKM/UKM, serta penguatan agroforestri dan maritim. Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapperida Lombok Barat Deny A. Nugroho memetakan enam fokus utama untuk mendorong pertumbuhan menuju 8 persen, yakni agro-maritim dan hilirisasi; industri pengolahan dan UMKM naik kelas; pariwisata Senggigi-Sekotong dan ekonomi kreatif; Pelabuhan Lembar dan logistik; investasi dan konstruksi produktif; serta perdagangan, jasa dan ekonomi digital. Keenam fokus tersebut diarahkan menjadi mesin pertumbuhan yang saling terhubung. Hilirisasi dan industri pengolahan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sementara UMKM didorong naik kelas melalui peningkatan produktivitas dan skala usaha. Pariwisata, Pelabuhan Lembar, investasi, perdagangan, jasa dan ekonomi digital diharapkan memperkuat keterkaitan antarsektor. Asisten II Setda Lombok Barat H. Saikhu menegaskan, kunci menuju pertumbuhan 8 persen harus diletakkan sejak 2026–2027 melalui penguatan mesin pertumbuhan yang memiliki daya ungkit tinggi. Karena itu, tantangan Lombok Barat bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut ditopang investasi produktif, peningkatan nilai tambah, produktivitas, serta perluasan aktivitas ekonomi masyarakat. BSKDN juga meminta daerah menuntaskan indikator SIGROW yang belum terisi sesuai kondisi riil, memprioritaskan indikator dengan progres rendah, memastikan kualitas data, serta menyampaikan kendala dan tindak lanjut konkret. Target 8 persen pada 2029 karena itu tidak dimulai pada 2029. Fondasinya dibangun sejak sekarang, terutama pada 2026–2027, melalui penguatan sektor-sektor strategis yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Lombok Barat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, 6 Oktober 2026, Rapat perdana Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum awal untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam pembinaan seni qasidah sekaligus mengintegrasikan program dengan lembaga terkait di daerah.Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang sekaligus merupakan Dewan Penasihat LASQI Kabupaten Lombok Barat.Dalam arahannya, H. Saepul Akhkam menekankan agar LASQI tidak hadir hanya ketika terdapat agenda atau perlombaan. Menurutnya, LASQI harus memiliki keberlanjutan program, terutama dalam pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Kabupaten Lombok Barat.LASQI jangan hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada event. LASQI harus selalu ada dengan menjalankan misi pembinaan, memotori audisi dan kurasi, serta melakukan harmonisasi program dengan LPTQ, termasuk dalam event-event tahunan seperti MTQH, ujarnya.Ia juga mendorong LASQI untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi.Menurutnya, meskipun LASQI merupakan lembaga nonpemerintah, keberadaannya memiliki mandat untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan seni dan budaya Islam di daerah.LASQI adalah lembaga nonpemerintah, tetapi merupakan mandatori pemerintah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi penting agar program yang dijalankan dapat terintegrasi, tegasnya.Tantangan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum LASQI Kabupaten Lombok Barat, H. Utmam Rifqi, yang akrab disapa Abi Utmam.Abi Utmam menegaskan kesiapan jajaran LASQI untuk bergerak cepat, termasuk mempercepat proses pengukuhan kepengurusan sebagai fondasi pelaksanaan berbagai program yang telah dipersiapkan.Pengukuhan pengurus menjadi prioritas utama karena ini merupakan dasar untuk kita bergerak melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan, kata Abi Utmam.Pengukuhan pengurus LASQI Kabupaten Lombok Barat direncanakan berlangsung pada Rabu pagi (7/10/2026).Selain membahas penguatan kelembagaan, rapat perdana tersebut juga membahas persiapan menghadapi berbagai agenda perlombaan di tingkat kabupaten maupun provinsi.Abi Utmam memaparkan tiga strategi yang dapat ditempuh dalam percepatan persiapan peserta atau utusan Lombok Barat. Ketiga strategi tersebut meliputi penunjukan langsung, penunjukan langsung yang dibarengi seleksi terbatas, serta seleksi terbuka.Menurutnya, masing-masing strategi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.Untuk persiapan peserta, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan, yaitu penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan seleksi terbatas, dan seleksi terbuka. Semuanya tergantung situasi dan kondisi, jelasnya.Ia menambahkan, LASQI Lombok Barat tidak hanya akan berorientasi pada persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kerja organisasi.Abi Utmam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun harmonisasi program dan kegiatan LASQI dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), sebagaimana yang menjadi harapan Dewan Penasihat.Kita akan melakukan pembinaan sekaligus harmonisasi program dan event dengan LPTQ. Ini penting agar program yang kita jalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung, ujarnya.Rapat perdana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain Dr. Syamsuriansyah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah undangan lainnya.Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan LASQI Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyusun gerak pembinaan seni qasidah yang lebih berkelanjutan. Penguatan kelembagaan tersebut juga didukung dengan perhatian terhadap aspek digitalisasi, media dan branding qasidah. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Lombok Barat mendapat tugas sebagai Koordinator Bidang Digitalisasi, Media dan Branding Qasidah dalam kepengurusan LASQIDengan percepatan pengukuhan kepengurusan dan kesiapan menjalankan program pembinaan serta harmonisasi dengan LPTQ, LASQI Lombok Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan seni qasidah dan mendukung agenda keagamaan serta kebudayaan di Kabupaten Lombok Barat.Diskominfotikhim/anggata Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Presensi SIHAWA, Selasa (6/10/2026), bertempat di Resto Ujung Landasan, Jalan By Pass BIL Kilometer 21, Lombok Barat.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Presensi SIHAWA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bimtek juga menjadi sarana untuk menyosialisasikan berbagai fitur dan pembaruan aplikasi yang telah dikembangkan, termasuk penyesuaian sistem terhadap regulasi dan ketentuan terbaru yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai perubahan dan fitur-fitur terbaru pada SIHAWA, termasuk mekanisme penggunaan aplikasi setelah dilakukan sejumlah penyempurnaan. Pembaruan tersebut dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan aplikasi dengan perkembangan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan, kemudahan penggunaan, serta kualitas pelayanan aplikasi presensi bagi ASN di Kabupaten Lombok Barat.Melalui kegiatan ini, para operator diharapkan dapat memahami setiap perubahan yang terdapat pada aplikasi sehingga implementasi SIHAWA pada masing-masing unit kerja dapat berjalan lebih optimal dan seragam.Selain penyampaian materi teknis, Bimtek juga menjadi ruang komunikasi antara pengelola aplikasi dengan para operator. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala, maupun pengalaman yang ditemukan selama penggunaan SIHAWA. Masukan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim teknis dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan.Kegiatan Bimtek melibatkan operator dari berbagai perangkat daerah dan unit kerja di Kabupaten Lombok Barat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah, puskesmas, hingga Tim Verifikator SIHAWA pada BKPSDM Kabupaten Lombok Barat serta Tim Teknis Aplikasi Presensi SIHAWA pada Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pengelola aplikasi, verifikator, dan operator SIHAWA di seluruh unit kerja. Dengan pemahaman yang semakin baik terhadap fitur dan ketentuan terbaru, proses pengelolaan presensi ASN diharapkan menjadi lebih efektif, tertib, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap Aplikasi Presensi SIHAWA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.(Diskominfotik)Credit: Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Flu A dapat menular melalui percikan saluran pernapasan, terutama saat seseorang batuk, bersin, atau berada dekat dengan orang yang sedang sakit. Namun, Flu A dapat dicegah dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan menjaga kebersihan. Yuk, lakukan langkah sederhana berikut: Vaksinasi influenza, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai dan tertutup. Cuci tangan secara rutin dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Istirahat yang cukup dan kurangi kontak dengan orang lain saat sedang sakit. Pastikan ventilasi ruangan baik agar sirkulasi udara tetap optimal. Segera periksa ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat atau kondisi semakin memburuk. Jangan menggunakan antibiotik sembarangan, karena influenza disebabkan oleh virus dan antibiotik tidak efektif untuk mengobatinya. Flu A bisa menular, tapi bisa dicegah! Mari bersama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Hidup Sehat, Tanpa Flu A, Lebih Produktif! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Blackhat Hacker Indonesia Was Here! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Informasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai kegiatan pembangunan daerah. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, Diskominfotik – Pesan persaudaraan dan kedewasaan berdemokrasi menggema dari Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nilai-nilai Al-Qur’an didorong menjadi pijakan masyarakat dalam menyambut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXII Kecamatan Lingsar, Jumat malam (2/10/2026), yang mengusung tema “Gaungkan Al-Qur’an Menuju Sejahtera dari Desa, Sukseskan Pilkades Serentak Tahun 2026.” Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, saat membuka MTQ menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan dalam Pilkades. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas. Namun, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. “Pilkades bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga tentang ikhtiar masyarakat mendapatkan pemimpin yang memiliki kemampuan secara intelektual maupun spiritual,” ujarnya. Ia mengapresiasi para kepala desa yang telah mengutus kafilah terbaik dari masing-masing desa untuk mengikuti MTQ XXXII Kecamatan Lingsar. Menurut Saepul, pola perutusan berbasis desa memiliki arti penting karena memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk berperan dalam pembinaan dan pengembangan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Hal tersebut dinilai semakin relevan karena pelaksanaan MTQ tahun ini bertepatan dengan tahapan menuju Pilkades Serentak 2026. “Syiar Al-Qur’an dan proses demokrasi desa dapat berjalan beriringan apabila keduanya dibangun di atas integritas, tanggung jawab dan penghormatan terhadap sesama,” katanya. Saepul meminta para dewan hakim memperkuat kapasitas dan pemahaman agar mampu mengikuti perkembangan materi dan cabang yang berpotensi diterapkan pada MTQH di tingkat lebih tinggi. Selain itu, penerapan sistem pendaftaran melalui e-MTQ menjadi bagian dari pembenahan tata kelola kepesertaan. Sistem elektronik tersebut diharapkan dapat menertibkan administrasi peserta sekaligus meminimalisasi potensi kecurangan. Sebelum pembukaan, Saepul juga hadir lebih awal dan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang hadir, mulai dari unsur legislatif, kepala desa, tokoh masyarakat hingga kepolisian. Pembahasan menyoroti pentingnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan Pilkades. Sementara itu, Camat Lingsar Marzuki, menegaskan bahwa MTQ tidak semata-mata menjadi ajang mencari juara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an agar nilai-nilainya tercermin dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pilkades, ia mengajak seluruh pihak menjaga Kamtibmas dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan pemilihan. “Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar. Yang harus kita jaga adalah integritas proses dan persaudaraan masyarakat,” tegasnya. MTQ XXXII Kecamatan Lingsar diikuti 295 peserta yang merupakan utusan terbaik dari desa-desa se-Kecamatan Lingsar. Para peserta mengikuti berbagai cabang perlombaan sebagai bagian dari pembinaan generasi dan penguatan tradisi keagamaan di tingkat desa. MTQ tahun ini juga berkembang menjadi MTQH dengan ditambahkannya cabang Hadis. Perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pembinaan. Lebih dari sekadar kompetisi, MTQ XXXII Lingsar menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat—pemerintah, legislatif, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kepolisian—dalam semangat yang sama untuk memperkuat syiar agama, persatuan dan kedamaian menjelang Pilkades Serentak 2026. Dari Batu Kumbung, pesan itu menjadi penting: Al-Qur’an mengajarkan persaudaraan, demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pilihan, dan desa membutuhkan keduanya berjalan bersama. Sebab setelah Pilkades usai, masyarakat tetap hidup di desa yang sama, bertetangga di lingkungan yang sama, dan bersama-sama membangun masa depan Lombok Barat. (Diskominfotik/Adiwijaya/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pembangunan kesehatan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan kesehatan lebih terarah, berbasis data, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penguatan kolaborasi itu mengemuka dalam Pertemuan Kolaborasi Multi Sektor dalam Optimalisasi Pembangunan Kesehatan dan Evaluasi Pendampingan Tata Kelola Perencanaan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, yang berlangsung di Hotel Montana Senggigi, Jumat (2/10/2026). Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Ahkam dan diikuti unsur perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan. Dalam arahannya, Saepul Ahkam menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh sektor. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat. “Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh sektor agar target pembangunan kesehatan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang jelas antara permasalahan, program, kegiatan, indikator, target, hingga kebutuhan anggaran. Perencanaan tersebut diharapkan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029 dan RKPD 2027, sekaligus mampu menjawab persoalan kesehatan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan. Sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2025–2029, yakni “Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan.” Sejumlah indikator menjadi perhatian, di antaranya usia harapan hidup, prevalensi stunting, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional/Universal Health Coverage (JKN/UHC), kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan. Usia harapan hidup Kabupaten Lombok Barat pada 2025 tercatat 73,03 tahun, dengan target 73,75 tahun pada 2026 dan 76,68 tahun pada 2029. Sementara cakupan JKN/UHC pada 2025 telah mencapai 98,06 persen, dengan target 100 persen pada 2029. Di sisi lain, penanganan stunting, kematian ibu dan bayi, serta pengendalian tuberkulosis masih menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian bersama. Data evaluasi mencatat 12 kasus kematian ibu dan 73 kasus kematian balita pada 2025, sementara penemuan kasus TBC baru mencapai 65,5 persen dari target 90 persen. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi berbasis data. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengintegrasikan indikator kesehatan dalam perencanaan sektoral, termasuk melalui dukungan program dan penganggaran yang saling terhubung. Peran pemerintah desa, penguatan program keluarga berencana, keterlibatan rumah sakit, serta kontribusi perguruan tinggi juga dinilai penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan berbasis bukti. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian pendampingan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang telah berlangsung di Lombok Barat sejak Mei 2025 bersama Universitas Udayana. Pendampingan tersebut mencakup penguatan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029, Renja Dinas Kesehatan, pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), desk review Renja 2027, hingga pengembangan perencanaan program kesehatan berbasis sistem kesehatan. Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Barat mendorong adanya rumusan tindak lanjut dan kesepakatan lintas sektor untuk memperkuat penyusunan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan. Kolaborasi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan perencanaan berbasis data diharapkan mampu menghasilkan program kesehatan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan. Turut Hadir Kepala Dikes Lobar Erni Suryana, Nara sumber Dinar S.M Lubis dari UNUD, Sekretaris Dikes Lobar, Bapperida, Diskominfotik , BKAD, Dukcapil, Dinas PUPR Perkim, DPMD, akademisi Unram dan Undigma. Serta Jajaran Dikes Lobar. (Diskominfotik/Hj. Anni/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kabar baik bagi wajib pajak Kabupaten Lombok Barat! Batas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2026 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2026. Pokok ketetapan Tahun 2026: tidak dikenakan denda administratif Pokok ketetapan tahun 2026 ke bawah: tetap dikenakan denda administratif Manfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban pajak tepat waktu. Lihat juga di: IG: https://www.instagram.com/p/Dd-f2WPJpuy/ FB: https://www.facebook.com/share/p/18TCvEgcbW/ Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengikuti kegiatan Government Hub 3: Strategi Penguatan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Percepatan Perluasan Digitalisasi Perlinsos, Jumat (2/10/2026).Kegiatan yang dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, bekerja sama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, ini merupakan bagian dari pelaksanaan perluasan uji coba Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026.Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan diikuti secara daring oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.Government Hub 3 diarahkan untuk membangun pemahaman dan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran aktif Diskominfo dalam pemanfaatan kanal komunikasi, teknologi, infrastruktur, dan tata kelola data guna mendukung perluasan jangkauan perlindungan sosial.Dalam kegiatan tersebut dibahas dua agenda utama, yakni membangun ekosistem perlindungan sosial melalui kebijakan dan pembagian peran pemerintah daerah, serta strategi menggerakkan Diskominfo sebagai agen perlindungan sosial melalui praktik baik di daerah. Materi disampaikan oleh Lady Diandra dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto.Sumirah mengatakan, keterlibatan Diskominfotik dalam digitalisasi perlindungan sosial penting terutama dalam memastikan dukungan teknologi dan tata kelola data dapat berjalan secara terintegrasi.Digitalisasi perlindungan sosial membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah. Diskominfotik siap mengambil peran sesuai kewenangan, terutama dalam mendukung teknologi, integrasi dan tata kelola data, serta kanal komunikasi agar program perlindungan sosial semakin tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat, ujar Sumirah.Keikutsertaan dalam Government Hub 3 diharapkan dapat memperkuat kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung kebijakan digitalisasi perlindungan sosial sekaligus memperkuat implementasi Pemerintah Digital yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Diskominfotik)Credit: Sumirah/Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, 6 Oktober 2026, Rapat perdana Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum awal untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam pembinaan seni qasidah sekaligus mengintegrasikan program dengan lembaga terkait di daerah.Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang sekaligus merupakan Dewan Penasihat LASQI Kabupaten Lombok Barat.Dalam arahannya, H. Saepul Akhkam menekankan agar LASQI tidak hadir hanya ketika terdapat agenda atau perlombaan. Menurutnya, LASQI harus memiliki keberlanjutan program, terutama dalam pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Kabupaten Lombok Barat.LASQI jangan hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada event. LASQI harus selalu ada dengan menjalankan misi pembinaan, memotori audisi dan kurasi, serta melakukan harmonisasi program dengan LPTQ, termasuk dalam event-event tahunan seperti MTQH, ujarnya.Ia juga mendorong LASQI untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi.Menurutnya, meskipun LASQI merupakan lembaga nonpemerintah, keberadaannya memiliki mandat untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan seni dan budaya Islam di daerah.LASQI adalah lembaga nonpemerintah, tetapi merupakan mandatori pemerintah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi penting agar program yang dijalankan dapat terintegrasi, tegasnya.Tantangan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum LASQI Kabupaten Lombok Barat, H. Utmam Rifqi, yang akrab disapa Abi Utmam.Abi Utmam menegaskan kesiapan jajaran LASQI untuk bergerak cepat, termasuk mempercepat proses pengukuhan kepengurusan sebagai fondasi pelaksanaan berbagai program yang telah dipersiapkan.Pengukuhan pengurus menjadi prioritas utama karena ini merupakan dasar untuk kita bergerak melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan, kata Abi Utmam.Pengukuhan pengurus LASQI Kabupaten Lombok Barat direncanakan berlangsung pada Rabu pagi (7/10/2026).Selain membahas penguatan kelembagaan, rapat perdana tersebut juga membahas persiapan menghadapi berbagai agenda perlombaan di tingkat kabupaten maupun provinsi.Abi Utmam memaparkan tiga strategi yang dapat ditempuh dalam percepatan persiapan peserta atau utusan Lombok Barat. Ketiga strategi tersebut meliputi penunjukan langsung, penunjukan langsung yang dibarengi seleksi terbatas, serta seleksi terbuka.Menurutnya, masing-masing strategi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.Untuk persiapan peserta, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan, yaitu penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan seleksi terbatas, dan seleksi terbuka. Semuanya tergantung situasi dan kondisi, jelasnya.Ia menambahkan, LASQI Lombok Barat tidak hanya akan berorientasi pada persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kerja organisasi.Abi Utmam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun harmonisasi program dan kegiatan LASQI dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), sebagaimana yang menjadi harapan Dewan Penasihat.Kita akan melakukan pembinaan sekaligus harmonisasi program dan event dengan LPTQ. Ini penting agar program yang kita jalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung, ujarnya.Rapat perdana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain Dr. Syamsuriansyah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah undangan lainnya.Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan LASQI Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyusun gerak pembinaan seni qasidah yang lebih berkelanjutan. Penguatan kelembagaan tersebut juga didukung dengan perhatian terhadap aspek digitalisasi, media dan branding qasidah. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Lombok Barat mendapat tugas sebagai Koordinator Bidang Digitalisasi, Media dan Branding Qasidah dalam kepengurusan LASQIDengan percepatan pengukuhan kepengurusan dan kesiapan menjalankan program pembinaan serta harmonisasi dengan LPTQ, LASQI Lombok Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan seni qasidah dan mendukung agenda keagamaan serta kebudayaan di Kabupaten Lombok Barat.Diskominfotikhim/anggata Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Presensi SIHAWA, Selasa (6/10/2026), bertempat di Resto Ujung Landasan, Jalan By Pass BIL Kilometer 21, Lombok Barat.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Presensi SIHAWA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bimtek juga menjadi sarana untuk menyosialisasikan berbagai fitur dan pembaruan aplikasi yang telah dikembangkan, termasuk penyesuaian sistem terhadap regulasi dan ketentuan terbaru yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai perubahan dan fitur-fitur terbaru pada SIHAWA, termasuk mekanisme penggunaan aplikasi setelah dilakukan sejumlah penyempurnaan. Pembaruan tersebut dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan aplikasi dengan perkembangan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan, kemudahan penggunaan, serta kualitas pelayanan aplikasi presensi bagi ASN di Kabupaten Lombok Barat.Melalui kegiatan ini, para operator diharapkan dapat memahami setiap perubahan yang terdapat pada aplikasi sehingga implementasi SIHAWA pada masing-masing unit kerja dapat berjalan lebih optimal dan seragam.Selain penyampaian materi teknis, Bimtek juga menjadi ruang komunikasi antara pengelola aplikasi dengan para operator. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala, maupun pengalaman yang ditemukan selama penggunaan SIHAWA. Masukan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim teknis dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan.Kegiatan Bimtek melibatkan operator dari berbagai perangkat daerah dan unit kerja di Kabupaten Lombok Barat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah, puskesmas, hingga Tim Verifikator SIHAWA pada BKPSDM Kabupaten Lombok Barat serta Tim Teknis Aplikasi Presensi SIHAWA pada Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pengelola aplikasi, verifikator, dan operator SIHAWA di seluruh unit kerja. Dengan pemahaman yang semakin baik terhadap fitur dan ketentuan terbaru, proses pengelolaan presensi ASN diharapkan menjadi lebih efektif, tertib, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap Aplikasi Presensi SIHAWA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.(Diskominfotik)Credit: Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengikuti kegiatan Government Hub 3: Strategi Penguatan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Percepatan Perluasan Digitalisasi Perlinsos, Jumat (2/10/2026).Kegiatan yang dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, bekerja sama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, ini merupakan bagian dari pelaksanaan perluasan uji coba Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026.Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan diikuti secara daring oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.Government Hub 3 diarahkan untuk membangun pemahaman dan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran aktif Diskominfo dalam pemanfaatan kanal komunikasi, teknologi, infrastruktur, dan tata kelola data guna mendukung perluasan jangkauan perlindungan sosial.Dalam kegiatan tersebut dibahas dua agenda utama, yakni membangun ekosistem perlindungan sosial melalui kebijakan dan pembagian peran pemerintah daerah, serta strategi menggerakkan Diskominfo sebagai agen perlindungan sosial melalui praktik baik di daerah. Materi disampaikan oleh Lady Diandra dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto.Sumirah mengatakan, keterlibatan Diskominfotik dalam digitalisasi perlindungan sosial penting terutama dalam memastikan dukungan teknologi dan tata kelola data dapat berjalan secara terintegrasi.Digitalisasi perlindungan sosial membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah. Diskominfotik siap mengambil peran sesuai kewenangan, terutama dalam mendukung teknologi, integrasi dan tata kelola data, serta kanal komunikasi agar program perlindungan sosial semakin tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat, ujar Sumirah.Keikutsertaan dalam Government Hub 3 diharapkan dapat memperkuat kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung kebijakan digitalisasi perlindungan sosial sekaligus memperkuat implementasi Pemerintah Digital yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Diskominfotik)Credit: Sumirah/Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 1 Oktober 2026 - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026, Kamis (1/10/2026). Tahapan interviu ini merupakan bagian dari proses evaluasi untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap hasil penilaian mandiri serta bukti dukung yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital menjadi salah satu instrumen untuk melihat tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, mulai dari aspek tata kelola, sumber daya manusia, data, keamanan siber, teknologi, keterpaduan layanan, hingga kepuasan pengguna layanan digital.Dalam Penilaian Mandiri Pemerintah Digital Tahun 2026, proses penilaian tersebut mencakup tujuh aspek utama yang menjadi ruang lingkup evaluasi kinerja Pemerintah Digital.Aspek pertama adalah Tata Kelola dan Manajemen dengan bobot 10 persen dan nilai penilaian mandiri 5,00 dari 5. Aspek ini meliputi tingkat kematangan tata kelola Pemerintah Digital serta tingkat kematangan manajemen layanan digital pemerintah.Selanjutnya, Aspek Penyelenggara memiliki bobot 10 persen dengan nilai penilaian mandiri 5,00 dari 5. Penilaian pada aspek ini mencakup kematangan sumber daya manusia Pemerintah Digital dan kematangan kolaborasi Pemerintah Digital.Sementara itu, Aspek Data memiliki bobot 15 persen dengan nilai penilaian mandiri 2,07 dari 5. Aspek ini mencakup tata kelola data melalui Indeks Satu Data Indonesia, penyelenggaraan informasi geospasial, pembangunan statistik, serta pelindungan data pribadi.Pada aspek data, tiga indikator yang bersifat eksternal masing-masing tercatat memiliki PI sebesar 1,00 dari 5. Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Digital Kabupaten Lombok Barat.Aspek berikutnya adalah Keamanan Pemerintah Digital Siber yang memiliki bobot 15 persen dengan nilai penilaian mandiri 3,70 dari 5. Aspek ini mencakup pelaksanaan audit keamanan Pemerintah Digital dan teknologi Pemerintah Digital, keamanan Pemerintah Digital, penerapan kriptografi untuk keamanan data, serta kapabilitas penanganan insiden siber.Penguatan keamanan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital mengingat semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, aspek keamanan informasi, persandian, pelindungan data, serta kesiapsiagaan menghadapi insiden siber terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Pada Aspek Teknologi Digital, yang memiliki bobot 10 persen, nilai penilaian mandiri tercatat sebesar 5,00 dari 5. Aspek ini meliputi kematangan aplikasi Pemerintah Digital dan kematangan infrastruktur Pemerintah Digital.Sementara Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah memiliki bobot 15 persen dengan nilai penilaian mandiri 3,80 dari 5. Aspek tersebut mencakup keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital lintas unit dan instansi, integrasi aplikasi, portal layanan digital pemerintah, serta interoperabilitas data.Keterpaduan layanan menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi digital pemerintahan. Melalui keterpaduan proses bisnis, integrasi aplikasi dan interoperabilitas data, layanan pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif serta mengurangi duplikasi proses dan data antarunit kerja.Adapun aspek terakhir sekaligus memiliki bobot terbesar adalah Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, yaitu sebesar 25 persen, dengan nilai penilaian mandiri 2,35 dari 5. Aspek ini mencakup fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah dan tingkat pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.Memasuki tahap penilaian interviu, Tim Pemerintah Digital Kabupaten Lombok Barat melakukan konsolidasi terhadap seluruh data, dokumen, serta bukti dukung yang telah disiapkan. Berbagai indikator yang telah diunggah dalam sistem menjadi bahan pendalaman dalam proses interviu.Melalui tahapan ini, Tim Pemerintah Digital dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Digital di Kabupaten Lombok Barat, termasuk menjelaskan implementasi yang telah dilakukan pada masing-masing aspek penilaian.Penilaian interviu juga menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi terhadap bukti dukung, menjelaskan kondisi aktual di lapangan, serta memastikan bahwa dokumen yang disampaikan dapat menggambarkan pelaksanaan Pemerintah Digital secara faktual.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., bersama Tim Pemerintah Digital terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam menghadapi tahapan evaluasi tersebut.Persiapan dilakukan dengan mencermati kembali setiap indikator, memastikan kesesuaian antara bukti dukung dengan implementasi, serta mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan.Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 tidak hanya menjadi proses penilaian terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital secara berkelanjutan.Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengidentifikasi kekuatan maupun aspek yang masih perlu diperbaiki, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun langkah penguatan Pemerintah Digital pada periode berikutnya.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola Pemerintah Digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki pengelolaan data, memperkuat keamanan siber dan persandian, mengembangkan teknologi dan infrastruktur digital, mendorong integrasi layanan, serta meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan digital pemerintah.Dengan penguatan tersebut, penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin terintegrasi, aman, efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.(Diskominfotik)Credit: Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik- Lombok Barat, 1 Oktober 2026, Suasana duka menyelimuti keluarga besar Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menyusul berpulangnya salah satu staf sekretariat, Almarhum Ahmad Tahlul Syamsu Rizal, yang meninggal dunia pada Rabu, 30 September 2026, di RS Harapan Keluarga Mataram, Nusa Tenggara Barat.Sebagai bentuk kepedulian dan rasa kekeluargaan, Sekretaris Diskominfotik Lombok Barat, H. Iswarta, bersama rombongan menyambangi rumah duka di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kamis (1/10/2026). Kunjungan tersebut bukan sekadar menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menjadi bentuk nyata perhatian dan dukungan keluarga besar Diskominfotik kepada keluarga yang ditinggalkan.Dalam suasana penuh haru, H. Iswarta menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas kepergian almarhum. Ia juga mengajak keluarga yang ditinggalkan untuk menerima kepergian almarhum dengan penuh keikhlasan dan ketabahan.Kami dari keluarga besar Diskominfotik Lombok Barat menyampaikan rasa belasungkawa yang sangat mendalam. Kita semua tentu merasa kehilangan. Namun, kita harus menerima kepergian almarhum dengan ikhlas, karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta, ungkap H. Iswarta.Kehadiran rombongan Diskominfotik juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan moril kepada istri dan keluarga almarhum. Dalam kesempatan tersebut, rombongan berupaya memberikan semangat agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa duka.Hadir pula dalam kunjungan tersebut Hj. Hamdatun, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Diskominfotik Lombok Barat, yang turut memberikan dukungan dan penguatan kepada keluarga almarhum.Bagi Diskominfotik Lombok Barat, almarhum Ahmad Tahlul Syamsu Rizal bukan sekadar seorang staf. Almarhum merupakan bagian dari keluarga besar yang selama ini tumbuh dan bekerja bersama dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan. Karena itu, ketika salah satu anggota keluarga besar tersebut berpulang, perhatian dan kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.Selain menyampaikan dukungan moril, H. Iswarta juga memastikan agar hak-hak almarhum yang menjadi hak keluarga dapat segera diproses. Ia meminta keluarga untuk mulai melengkapi berbagai dokumen persyaratan yang diperlukan, termasuk dokumen kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).Terkait hak-hak yang akan diterima oleh keluarga almarhum, agar segera diurus dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, termasuk dokumen kematian dari Dukcapil. Insyaallah, apabila seluruh dokumen sudah lengkap, kantor akan memfasilitasi semaksimal mungkin agar proses penyelesaian hak-hak almarhum dapat segera dituntaskan, jelasnya.Menurut H. Iswarta, perhatian tersebut merupakan wujud kepedulian institusi kepada keluarga almarhum sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum selama menjadi bagian dari Diskominfotik Lombok Barat.Di tengah suasana kehilangan, pesan yang ingin disampaikan keluarga besar Diskominfotik Lombok Barat adalah bahwa keluarga almarhum tidak berjalan sendiri. Dukungan, doa, dan kepedulian akan terus diberikan, terutama dalam masa-masa sulit setelah kepergian almarhum.Kunjungan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan kekeluargaan di lingkungan Diskominfotik Lombok Barat tidak berhenti pada ruang kerja dan urusan kedinasan. Ketika suka maupun duka datang, seluruh keluarga besar Diskominfotik berupaya untuk hadir, saling menguatkan, dan memberikan perhatian kepada sesama.Selamat jalan Almarhum Ahmad Tahlul Syamsu Rizal. Semoga segala amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala khilaf dan kesalahannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Diskominfotik,him dan Tim Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat, 25 September 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan diskusi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Barat terkait rencana inovasi pendataan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara online, Jumat (25/9/2026).Diskusi tersebut melibatkan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, bersama Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, Ahmad Sandiasa.Pertemuan ini membahas peluang pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pendataan Ormas agar dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikelola. Digitalisasi pendataan diharapkan dapat membantu Bakesbangpol dalam menghimpun, memperbarui, serta mengelola data Ormas yang ada di Kabupaten Lombok Barat.Dalam diskusi juga dibahas gambaran awal mengenai kebutuhan sistem, mekanisme penginputan data secara online, pengelolaan data, serta koordinasi antara Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang membidangi organisasi kemasyarakatan dengan Diskominfotik sebagai perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital.Melalui inovasi ini, proses pendataan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional diharapkan dapat dikembangkan menjadi layanan berbasis digital sehingga mempermudah proses administrasi, meningkatkan ketertiban data, serta mendukung tersedianya informasi Ormas yang lebih terintegrasi dan mudah diperbarui.Diskusi tersebut menjadi langkah awal koordinasi antara Diskominfotik dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong penerapan transformasi digital pada pelayanan dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menggali informasi dan data terkait tiga indikator strategis, yakni Indeks Penguasaan IPTEK, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Pemerintahan Digital), serta Indeks Pelayanan Publik.24/9/2026.Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfotik Lombok Barat tersebut diterima oleh Sekretaris Diskominfotik bersama tim Bidang Statistik Sektoral dan tim bidang pemerintah digital dan persandian.Kunjungan BPS NTB ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan data sektoral yang berkualitas sebagai bahan evaluasi pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.Dalam sambutan pembuka, Sekretaris Diskominfotik Lombok Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran BPS Provinsi NTB. Ia menyambut baik pertemuan tersebut sebagai momentum untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat pemahaman mengenai tata kelola data.Data memiliki peran penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program pemerintah daerah. Karena itu, tata kelola data harus terus diperkuat agar data yang digunakan benar-benar dapat memberikan gambaran yang akurat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan, ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Diskominfotik memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah pusat. Penguatan koordinasi, integrasi, serta kualitas data menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data.Tim BPS Provinsi NTB dalam kunjungan tersebut terdiri atas Wini Widiastuti, SST., M.Sc, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTB sekaligus Ketua Tim Statistik Sektoral dan Reformasi Birokrasi; Baiq Try Zulmeida, SST., M.Ec, anggota Tim Statistik Sektoral dan Reformasi Birokrasi; dan Deta Novian Ariesandy, SST.Ketua Tim Statistik Sektoral dan Reformasi Birokrasi BPS Provinsi NTB, Wini Widiastuti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya BPS untuk memperoleh data dan informasi yang lebih komprehensif terkait sejumlah indikator pembangunan dan tata kelola pemerintahan.Dalam pertemuan tersebut, BPS menyampaikan kebutuhan data sekaligus membuka ruang diskusi secara lebih mendalam dengan jajaran Diskominfotik Lombok Barat. Komunikasi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan tiga indeks yang menjadi fokus kunjungan.Salah satu data yang menjadi bagian dari pembahasan adalah capaian Indeks SPBE Kabupaten Lombok Barat tahun 2025. Dalam diskusi tersebut, perwakilan Diskominfotik Lombok Barat, Yoga Pratama, menyampaikan bahwa nilai Indeks SPBE Lombok Barat tahun 2025 tercatat 3,17 poin. Setelah dikonversi ke dalam indeks pemerintahan digital, nilai tersebut menjadi 1,44 poin, sementara angka indeks nasional berada pada 1,4 poin.Selain membahas indikator pemerintah digital, diskusi juga berkembang pada persoalan data penduduk, khususnya terkait penetapan desil.Wini Widiastuti menjelaskan bahwa data desil tidak semata-mata digunakan sebagai dasar untuk menetapkan data kemiskinan. Data desil merupakan bagian dari pengelompokan penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan.Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data membutuhkan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Validitas data menjadi salah satu aspek penting agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemerintah.Pertemuan BPS Provinsi NTB dan Diskominfotik Lombok Barat berlangsung produktif dengan berbagai pertukaran informasi dan pembahasan teknis. Selain menjadi forum pemenuhan kebutuhan data, pertemuan tersebut juga memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola data yang semakin baik.Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat terus diperkuat sehingga data sektoral yang tersedia tidak hanya memenuhi kebutuhan statistik, tetapi juga mampu menjadi fondasi dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berbasis data. Diskominfotik,him Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 21 September 2026 Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan interview Evaluasi Pemerintahan Digital, Tim Pemerintahan Digital dan Persandian (Pemdiaman) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat melaksanakan rapat persiapan pada Senin, 21 September 2026.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pemdiaman. Rapat menjadi bagian dari upaya internal untuk memastikan kesiapan tim, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian bukti dukung pada setiap aspek yang akan menjadi bahan dalam proses evaluasi Pemerintahan Digital.Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam arahannya, beliau menyampaikan pentingnya persiapan yang matang sebelum pelaksanaan interview, khususnya dalam memahami setiap aspek evaluasi dan memastikan bukti dukung yang tersedia dapat menjelaskan pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Persiapan interview ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Kita harus memastikan bahwa seluruh bukti dukung yang ada sudah sesuai dengan masing-masing aspek. Jika masih ada bukti yang kurang tepat, perlu diganti, dan jika masih terdapat kekurangan, harus segera dilengkapi atau ditambahkan, ujar Sumirah.Dalam rapat tersebut, tim melakukan reviu dan pembahasan terhadap bukti-bukti dukung evaluasi Pemerintahan Digital yang telah disiapkan sebelumnya. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh pada masing-masing aspek untuk mengidentifikasi dokumen yang masih perlu diperbaiki, diperbarui, diganti, maupun ditambahkan.Penelaahan bukti dukung menjadi salah satu fokus utama karena setiap dokumen yang disampaikan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan aspek dan indikator evaluasi. Selain kelengkapan, tim juga memperhatikan kesesuaian substansi dokumen dengan pelaksanaan Pemerintahan Digital yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Rapat juga membahas kesiapan materi yang akan disampaikan pada saat interview. Setiap anggota tim diharapkan memahami aspek yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk latar belakang pelaksanaan, proses yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung.Melalui pembahasan tersebut, tim melakukan pemetaan terhadap bukti dukung yang masih tersedia dan menentukan kebutuhan dokumen tambahan. Beberapa bukti dukung yang dinilai belum cukup menggambarkan pelaksanaan pada aspek tertentu akan ditinjau kembali dan disesuaikan agar lebih relevan.Selain itu, rapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh anggota Tim Pemdiaman. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar penyampaian informasi pada saat interview nantinya dapat dilakukan secara konsisten dan berdasarkan data serta dokumen yang telah dipersiapkan.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menekankan agar seluruh anggota tim melakukan koordinasi secara aktif dan segera menindaklanjuti hasil pembahasan. Setiap aspek diharapkan memiliki bukti dukung yang lengkap, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.Yang paling penting adalah kita memahami apa yang kita kerjakan dan dapat menjelaskannya berdasarkan bukti yang ada. Jadi, jangan hanya menyiapkan dokumen, tetapi seluruh tim juga harus memahami substansi dari setiap bukti dukung tersebut, tambahnya.Persiapan interview ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Digital di Kabupaten Lombok Barat. Melalui proses reviu dan penyempurnaan secara bersama-sama, tim dapat memastikan bahwa dokumen evaluasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Seluruh hasil pembahasan rapat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota Tim Pemdiaman sesuai dengan aspek dan tanggung jawabnya. Perbaikan, penggantian, serta penambahan bukti dukung akan dilakukan sebagai bagian dari finalisasi persiapan sebelum pelaksanaan interview evaluasi Pemerintahan Digital.Kegiatan berlangsung dengan pembahasan dan koordinasi aktif antaranggota tim. Dengan persiapan yang terarah dan kolaboratif, Tim Pemdiaman Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memastikan proses evaluasi Pemerintahan Digital dapat dilaksanakan dengan dukungan data dan dokumen yang lengkap, relevan, serta sesuai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah. TIM PEMDIAMAN - DISKOMINFOTIK Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan Koordinasi Awal Pelaksanaan Uji Penetrasi (Penetration Testing) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Gov-CSIRT Indonesia, Jumat, 18 September 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 14.30 WITA.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik dan memperkuat perlindungan terhadap layanan digital pemerintah daerah. Uji penetrasi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan pada aplikasi dan sistem elektronik melalui simulasi serangan siber secara terkontrol.Dalam koordinasi tersebut, terdapat tiga sistem elektronik yang diusulkan sebagai objek pengujian, yaitu SIHAWA (Sistem Informasi Kehadiran Pegawai), Website Portal Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan Website Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Dari tiga sistem elektronik tersebut, selanjutnya akan dipilih dua aplikasi atau website untuk menjadi objek pelaksanaan uji penetrasi oleh tim BSSN Gov-CSIRT.Pada kegiatan tersebut, tim BSSN Gov-CSIRT memaparkan sejumlah hal terkait mekanisme dan tahapan pelaksanaan uji penetrasi, mulai dari koordinasi antar-PIC, pemenuhan dokumen pendukung, penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA), pembentukan tim, kick-off meeting, pelaksanaan pengujian, penyampaian hasil pengujian, hingga proses perbaikan dan verifikasi hasil perbaikan.BSSN juga menjelaskan bahwa uji penetrasi bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan melalui simulasi serangan nyata, menilai tingkat risiko dan dampaknya terhadap operasional serta data sensitif, memvalidasi efektivitas kontrol keamanan, meningkatkan kesiapan sistem dalam menghadapi insiden siber, serta menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan keamanan secara terukur dan berkelanjutan.Dalam pelaksanaannya, pengujian dapat menggunakan pendekatan blackbox testing, whitebox testing, maupun greybox testing, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat akses terhadap sistem yang diuji. Hasil temuan nantinya akan dikategorikan berdasarkan tingkat risiko, mulai dari Critical, High, Medium, Low hingga Informational, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan prioritas penanganan terhadap kerentanan yang ditemukan.Selain itu, BSSN mengingatkan pentingnya melakukan pencadangan atau backup data sebelum pengujian dilaksanakan serta menghindari perubahan konfigurasi sistem selama proses pengujian berlangsung. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem dan meminimalkan potensi gangguan terhadap layanan yang sedang berjalan.Pelaksanaan uji penetrasi ini mengacu pada sejumlah regulasi di bidang keamanan sistem elektronik, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 terkait pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keamanan sistem elektronik yang dikelola. Hasil uji penetrasi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam menutup celah keamanan serta meningkatkan ketahanan layanan digital Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari berbagai potensi ancaman siber.Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, dan berkelanjutan serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah. (Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, Kamis malam (17/9/2026) menjadi gambaran menarik tentang bagaimana seorang pejabat daerah harus mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan persoalan. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, setelah menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Lembar di Desa Lembar Selatan, melanjutkan malamnya dengan diskusi santai mengenai masa depan komunikasi dan teknologi informasi di Lombok Barat.Dalam penutupan MTQ, Pj Sekda H. Saepul Akhkam menyampaikan apresiasi mendalam kepada Camat Lembar yang mengakhiri tugasnya dengan kegiatan MTQ. Ia menyebutnya sebagai akhir jabatan yang husnul khatimah. Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan pembangunan di Desa Lembar Selatan, termasuk melanjutkan landasan yang telah dibangun H. Beny, anggota DPRD Lombok Barat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa, oleh kepala desa yang baru.MTQ ke-32 tingkat Kecamatan Lembar juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan. Sebagai Ketua Harian LPTQ Lombok Barat, Pj Sekda mengingatkan agar peserta memiliki NIK Lombok Barat atau berdomisili di Lombok Barat karena data peserta diinput melalui sistem E-MTQ. Ia juga mendorong agar perutusan menggunakan nama desa, bukan nama pondok pesantren, sehingga pembinaan MTQ dapat semakin luas di tingkat desa.Akhkam menyampaikan bahwa MTQ tingkat Kabupaten Lombok Barat berikutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Labuapi. Kepada peserta yang belum meraih juara, ia berpesan agar tetap melakukan pembinaan dan meningkatkan kemampuan. Pembinaan LPTQ Kecamatan Lembar diharapkan dapat bermuara pada prestasi di tingkat yang lebih tinggi.Setelah penutupan dan pemberian hadiah kepada para juara, suasana berubah. Ditemani Sekretaris Diskominfotik, Pj Sekda bertemu dengan salah seorang anggota DPRD Lombok Barat bersama sejumlah tamu yang memiliki perhatian terhadap pengembangan jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Pertemuan berlangsung secara nonformal, sambil lesehan dan ngopi di kawasan Giri Menang Square (GMS).Meski suasananya santai, pembahasannya cukup serius. Salah satu isu yang dibicarakan adalah bagaimana memperluas jaringan komunikasi hingga wilayah terluar dan terpencil di Lombok Barat yang masih mengalami blank spot. Gagasan pengembangan jaringan berbasis serat optik (fiber optic) menjadi salah satu bagian dari pembicaraan untuk memperkuat konektivitas daerah.Pembahasan kemudian berkembang pada bagaimana akses komunikasi dan teknologi informasi dapat mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka akses informasi bagi wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.Peralihan suasana dari forum MTQ yang religius ke diskusi teknologi di atas lesehan memperlihatkan sisi lain dari aktivitas Pj Sekda. Dalam satu malam, ia berbicara mengenai pembinaan generasi Qurani, sistem data MTQ, hingga strategi pengembangan infrastruktur komunikasi daerah.Bagi pembangunan daerah, dua persoalan tersebut memang berada pada ruang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama: memperluas akses dan membuka kesempatan masyarakat untuk berkembang.Malam itu, dari panggung MTQ di Lembar Selatan hingga obrolan santai di GMS, pembicaraan Pj Sekda tetap bermuara pada satu hal, bagaimana menghadirkan gagasan dan konektivitas yang dapat membawa Lombok Barat bergerak lebih maju, termasuk memastikan masyarakat di titik-titik terpencil tidak tertinggal dari perkembangan teknologi informasi.Diskominfotik,him/aji Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) melaksanakan kegiatan Pengisian Survei Profil Risiko Keamanan Siber Pemerintah Daerah Tahun 2026, Jumat (18/9/2026), bertempat di Resto Ujung Landasan, Jalan By Pass BIL Kilometer 21, Lombok Barat.Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 6337/BSSN/D3/KS.02.02/09/2026 tanggal 10 September 2026 tentang Permohonan Pengisian Survei Profil Risiko Keamanan Siber Pemerintah Daerah Tahun 2026.Pengisian survei ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat tata kelola keamanan informasi dan keamanan siber, terutama seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Dalam pemaparan materi dijelaskan bahwa pengelolaan risiko keamanan informasi pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen risiko pembangunan daerah. Digitalisasi pemerintahan membawa banyak manfaat, namun pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan dan dievaluasi secara berkala.Pengelolaan risiko tersebut bertujuan untuk melindungi berbagai aset pemerintah daerah dari ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan digital. Terlebih, perkembangan ancaman dan serangan siber saat ini semakin masif sehingga pemerintah daerah perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan keamanan.Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki sekaligus menyusun risk register atau daftar risiko. Aset yang dimaksud tidak hanya berupa aplikasi, tetapi juga mencakup data dan informasi, perangkat lunak, perangkat keras, sarana pendukung hingga sumber daya manusia.Data dan informasi, misalnya, memiliki risiko kebocoran, kehilangan maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Perangkat lunak juga perlu diperhatikan mulai dari sistem operasi, pembaruan keamanan hingga penggunaan antivirus. Sementara perangkat keras seperti komputer, laptop, perangkat jaringan dan media penyimpanan juga harus diinventarisasi serta dinilai tingkat risikonya.Selain itu, pengamanan fisik turut menjadi perhatian. Keberadaan CCTV, sistem kelistrikan, pendingin ruangan, alarm, APAR, penangkal petir hingga pengamanan akses ke ruangan merupakan bagian dari sarana pendukung yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi.Sumber daya manusia juga menjadi salah satu aspek penting. Risiko keamanan tidak selalu berasal dari luar organisasi, tetapi dapat muncul akibat kelalaian pengguna, penggunaan perangkat penyimpanan yang tidak aman, kesalahan administrator maupun akses yang diberikan kepada pihak ketiga.Dalam pengelolaan keamanan informasi, peserta juga diperkenalkan dengan tiga prinsip utama, yaitu Confidentiality, Integrity dan Availability (CIA) atau kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai dampak sebuah risiko terhadap aset informasi pemerintah daerah.Setiap risiko selanjutnya dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Dari hasil analisis tersebut ditentukan level risiko mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi.Terhadap risiko yang ditemukan, terdapat sejumlah pilihan penanganan, mulai dari menerima risiko, melakukan mitigasi, menghindari risiko, melakukan eskalasi hingga mentransfer risiko kepada pihak lain sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.Rencana tindak lanjut terhadap setiap risiko juga harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, efektivitas biaya, penetapan penanggung jawab atau PIC, serta jadwal pelaksanaan yang jelas. Risiko yang memiliki dampak lebih besar selanjutnya ditempatkan sebagai prioritas untuk segera ditangani.Pemantauan dan evaluasi terhadap risiko harus dilakukan secara berkala. Hasil identifikasi, analisis, penanganan hingga evaluasi tersebut kemudian didokumentasikan sebagai bukti bahwa proses manajemen risiko keamanan informasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan.Dokumen manajemen risiko tersebut juga memiliki peran strategis karena dapat menjadi bukti dukung dalam berbagai proses evaluasi yang berkaitan dengan keamanan siber dan persandian, indeks keamanan informasi maupun penyelenggaraan Pemerintah Digital.Pengisian Survei Profil Risiko Keamanan Siber Pemerintah Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko prioritas, mengetahui kesenjangan penerapan keamanan informasi, menjadi dasar penentuan prioritas pembinaan oleh BSSN, mendukung penyusunan program pembinaan berbasis risiko, serta memberikan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan.Kegiatan ini melibatkan unsur Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dengan peserta yang terdiri atas pejabat struktural dan sejumlah jabatan fungsional seperti auditor, perencana, sandiman, pranata komputer, pranata humas dan statistisi.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin memiliki budaya sadar risiko, sehingga pengembangan Pemerintah Digital tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga diimbangi dengan pengamanan data, sistem dan layanan publik secara terencana, terukur dan berkelanjutan.Dengan pengelolaan risiko yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang aman, tangguh dan terpercaya serta mampu memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. (Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG, 17 September 2026 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembahasan pengembangan Dashboard Big Data Pertanian di Ruang Pusat Layanan Digital (Digital Service Center) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Kamis (17/9/2026).Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penguatan dan penyempurnaan pemanfaatan Big Data Lombok Barat, khususnya dalam mendukung pengelolaan data sektor pertanian. Pertemuan membahas progres pengembangan dashboard, penyusunan program kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kebutuhan penyempurnaan data, serta rancangan sistem basis data yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat yang menyampaikan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian. Pengelolaan data yang baik dinilai diperlukan agar informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, serta perencanaan program secara lebih terarah.Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyusunan program kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Data yang dihimpun oleh PPL menjadi salah satu sumber informasi penting karena berkaitan langsung dengan kondisi dan perkembangan sektor pertanian di lapangan.Melalui pengelolaan data secara digital, informasi yang berasal dari lapangan diharapkan dapat dihimpun secara lebih terstruktur sehingga dapat mendukung proses pemantauan dan analisis pada tingkat perangkat daerah.Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemantauan terhadap progres Dashboard Big Data Dinas Pertanian yang dikembangkan melalui platform Big Data Lombok Barat.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., memberikan penjelasan mengenai perkembangan dashboard pertanian yang tersedia pada website Big Data Lombok Barat.Pembahasan mencakup struktur informasi yang ditampilkan, kebutuhan data yang masih perlu dilengkapi, serta bagian-bagian yang masih memerlukan perbaikan agar dashboard dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah digunakan.Menurut Sumirah, pengembangan dashboard tidak hanya diarahkan pada tampilan visual data, tetapi juga harus didukung oleh struktur data yang baik sehingga informasi yang ditampilkan dapat diperbarui, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.Dashboard bukan hanya tempat untuk menampilkan data, tetapi harus dibangun dari data yang terstruktur dan terintegrasi. Karena itu, kita perlu melihat kembali data apa yang sudah tersedia, apa yang masih kurang, dan bagaimana struktur databasenya supaya ke depan dashboard ini benar-benar dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pimpinan.Dalam pembahasan teknis, salah satu fokus utama adalah data lahan pertanian dan data petani. Kedua jenis data tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan informasi sektor pertanian karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanian di Kabupaten Lombok Barat. Tim bersama Dinas Pertanian melakukan pembahasan mengenai kebutuhan informasi yang perlu dimasukkan ke dalam sistem, termasuk bagaimana data tersebut dapat disusun sehingga lebih mudah dikelola dan ditampilkan melalui dashboard.Penyusunan data secara terstruktur diharapkan dapat memudahkan proses pemutakhiran informasi sekaligus mengurangi potensi duplikasi dan ketidaksesuaian data.Data yang telah tersusun dengan baik nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi perangkat daerah dalam melakukan pemantauan kondisi sektor pertanian serta mendukung penyusunan program kerja.Dalam kegiatan tersebut juga dibahas kebutuhan Dinas Pertanian terhadap rancangan database yang terintegrasi.Rancangan basis data menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan Big Data karena dashboard yang baik membutuhkan sumber data yang memiliki struktur, hubungan, dan mekanisme pembaruan yang jelas.Berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan dalam pembahasan, pengembangan sistem diarahkan agar tidak hanya menghasilkan dashboard sebagai tampilan informasi, tetapi juga membangun fondasi data yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.Dengan rancangan database yang terintegrasi, data pertanian dari berbagai sumber diharapkan dapat dihimpun dalam satu sistem yang lebih terstruktur dan dapat menjadi dasar penyajian informasi secara dinamis.Salah satu tujuan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah menjadikan Big Data Pertanian sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan pimpinan.Informasi yang tersedia dalam dashboard diharapkan dapat membantu pimpinan melihat kondisi dan perkembangan sektor pertanian berdasarkan data yang tersedia.Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat didukung oleh informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, terutama dalam menentukan kebutuhan program, melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, maupun mengevaluasi perkembangan sektor pertanian.Pemanfaatan data sebagai instrumen pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data.Selain untuk kebutuhan internal Dinas Pertanian, pengembangan Big Data juga diarahkan agar informasi yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi pihak lain yang membutuhkan data sektor pertanian, sesuai dengan ketentuan akses dan pengelolaan data pemerintah daerah.Ketersediaan data yang terstruktur dapat membantu masyarakat, perangkat daerah, maupun pihak lain dalam memperoleh informasi yang diperlukan tanpa harus melakukan pencarian data secara terpisah pada berbagai sumber.Dengan demikian, Big Data Lombok Barat diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi berkembang menjadi ekosistem data pemerintah daerah yang dapat mendukung perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemanfaatan informasi secara lebih luas.Pertemuan juga membahas persiapan menuju seminar akhir pengembangan Big Data Pertanian.Salah satu harapan yang disampaikan adalah agar pada saat seminar akhir, sistem yang telah dikembangkan dapat diperagakan dan dioperasikan secara langsung oleh pejabat atau pengelola dari Dinas Pertanian, seperti Kepala Bidang atau Kasubbag yang ditunjuk.Kemampuan pengelola internal untuk mengoperasikan dashboard menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan keberlanjutan sistem setelah proses pendampingan dan pengembangan selesai.Pada seminar akhir, sistem diharapkan dapat dipresentasikan di hadapan coach atau tim penilaian, termasuk menunjukkan bagaimana data dimasukkan, dikelola, ditampilkan, dan dimanfaatkan melalui dashboard.Dengan adanya kemampuan operasional dari internal perangkat daerah, pemanfaatan Big Data diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan pengembangan selesai, tetapi dapat terus diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan Dinas Pertanian.Dalam proses pengembangan dan pemutakhiran data, turut dilibatkan mahasiswa PPL dari perguruan tinggi yang membantu melakukan proses entry dan input data pertanian ke dalam website Big Data Lombok Barat.Keterlibatan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan dan penginputan informasi sehingga data yang tersedia dapat terus dikembangkan sebagai bahan penyusunan dashboard.Data yang dimasukkan selanjutnya perlu melalui proses pemeriksaan dan validasi agar informasi yang ditampilkan dapat dipastikan sesuai dengan sumber data yang digunakan.Kolaborasi antara perangkat daerah, tim teknis, serta mahasiswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran sekaligus dukungan terhadap pengembangan sistem informasi berbasis data.Melalui kegiatan tersebut, Diskominfotik dan Dinas Pertanian tidak hanya membahas aspek teknis dashboard, tetapi juga kebutuhan untuk memperkuat tata kelola data.Data yang baik perlu memiliki sumber yang jelas, struktur yang konsisten, mekanisme pemutakhiran, serta penanggung jawab yang memahami proses pengelolaannya.Karena itu, penyempurnaan dashboard perlu berjalan seiring dengan penataan database dan mekanisme pengelolaan data di lingkungan Dinas Pertanian. Hal tersebut penting agar ketika kebutuhan informasi berkembang, sistem dapat dikembangkan tanpa harus membangun kembali keseluruhan struktur data dari awal. Pengembangan Dashboard Big Data Pertanian juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong integrasi data antarsistem dan antarperangkat daerah. Melalui integrasi, data yang sebelumnya tersebar pada berbagai sumber dapat secara bertahap dikelola dengan struktur yang lebih terkoordinasi.Diskominfotik melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis dan tata kelola agar pengembangan sistem informasi perangkat daerah dapat berjalan searah dengan pengembangan pemerintahan digital Kabupaten Lombok Barat.Penguatan integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya informasi pemerintahan yang lebih mudah diakses, dikelola, diperbarui, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kegiatan pada 17 September 2026 tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyempurnaan Big Data sektor pertanian di Kabupaten Lombok Barat.Melalui evaluasi progres dashboard, identifikasi data yang masih perlu dilengkapi, perbaikan sistem, penyusunan rancangan database terintegrasi, serta peningkatan kemampuan pengelola internal, diharapkan sistem dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi Dinas Pertanian.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus mendorong pengembangan sistem informasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperhatikan kualitas data, integrasi, keberlanjutan, keamanan, serta kemudahan pemanfaatan. Pengembangan Big Data Pertanian diharapkan pada akhirnya mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pendukung pengambilan keputusan pimpinan.Dengan dukungan Dinas Pertanian, tim teknis Diskominfotik, pengelola data, serta mahasiswa PPL yang membantu proses input data, pengembangan Dashboard Big Data Pertanian diharapkan dapat terus disempurnakan hingga siap dipresentasikan dan dioperasikan pada seminar akhir.Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membangun pemerintahan berbasis data, di mana informasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan menjadi salah satu fondasi dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat