Data yang Akurat & Terpercaya
untuk Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Giri Menang Park Kabupaten Lombok Barat, Senin (17/8/2026). Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta pengabdian dalam pembangunan daerah. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, ASN, organisasi wanita, serta berbagai unsur masyarakat. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan pasukan dan laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibraka Lombok Barat, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Proklamasi, pembacaan doa, hingga penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan Paskibraka Lombok Barat dengan Letda Inf. Muh. Wiranto dari Kodim 1606 Mataram sebagai Komandan Paskibraka. Petugas pengibar terdiri atas Devan Ardyatma Putra, Ida Bagus Davyan Geraldi, dan I Dewa Gede Eka Saputra. Sementara pembawa baki dipercayakan kepada Anisa Munawaroh dan Ni Putu Andriani. Pada peringatan tahun ini, Paskibraka Lombok Barat menggunakan formasi Gedung Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh khidmat, dengan peserta mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus refleksi atas makna kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan orasi serta pandangan kritis dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI. Wabup UNA menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat, kata dia, memiliki peran untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dan mencermati jajaran pejabat yang menjalankan roda pemerintahan. “Pelototi dan lihat kinerja kami serta siapa saja pejabat yang membersamai kami,” pesan Wakil Bupati dalam sesi penerimaan orasi kebangsaan. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi pengingat atas sejarah panjang perjuangan bangsa. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lombok Barat diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi energi bersama untuk membangun daerah yang lebih maju, transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Diskominfotik/Tim IKP) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu dan Lomba Pawai Alegoris dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di depan Pendopo Bupati Lombok Barat, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan diikuti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Lombok Barat. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RI, tetapi juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar, bersosialisasi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap daerah maupun bangsa. “Semua gembira dan bersemangat. Harapan saya, anak-anak ini tumbuh sehat dan cerdas serta terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tidak berhenti sampai SMP,” ujar Hj. Nurul Adha. Ia berharap para peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang baik, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Lombok Barat menuju daerah yang mandiri dan berkah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Lalu Najamuddin menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah direncanakan panitia sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81. Menurutnya, rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, termasuk Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu dan Pawai Alegoris yang diikuti peserta didik tingkat TK, SD, dan SMP. “Semua kegiatan ini semata-mata untuk menanamkan jiwa kebangsaan kepada peserta didik kita,” kata H. Lalu Najamuddin. Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. “Indonesia ke depan sedang berbenah menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, di Kabupaten Lombok Barat kita harus menyiapkan anak-anak peserta didik dengan baik,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa persiapan menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kualitas generasi muda terus tumbuh sehingga mampu menjadi generasi emas yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik. Tim IKP). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Dzikir dan Doa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembagian hadiah Juara Lomba Resensi Buku tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, penyerahan bantuan beasiswa, bantuan rumah layak huni, serta bantuan gerobak bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, Kepala Kementerian Agama Lombok Barat, Kepala Kementerian Haji Lombok Barat, Plt. Direktur PT AMGM, Ketua Baznas Lombok Barat, dan Ketua MUI Lombok Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan atas musibah yang sedang dihadapi daerah. Ia mengakui bahwa suasana peringatan tahun ini terasa berbeda bagi dirinya. “Kita tidak perlu berlama-lama larut dalam suasana sedih yang mungkin sedang kita rasakan. Terus terang, bagi saya pribadi sebagai Wakil Bupati, biasanya acara-acara seperti ini kami jalani bersama. Ketika hari ini saya harus berdiri sendiri di hadapan bapak dan ibu, tentu ada rasa yang hilang, ada suasana yang berbeda, dan ada beban yang terasa lebih berat,” ungkapnya. Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari takdir Allah SWT yang harus diterima dengan keimanan dan keteguhan hati. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat memperbanyak dzikir, memohon ampun kepada Allah SWT, bertobat dengan sungguh-sungguh, serta melangitkan doa-doa terbaik untuk Lombok Barat. “InsyaAllah Allah akan menurunkan kekuatan kepada kita semua dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Lombok Barat,” ujarnya. Wabup juga memastikan bahwa puncak peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2026 tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah upacara, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menggelar Dialog Kebangsaan yang melibatkan kepala OPD, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat. “Dialog ini penting untuk menegaskan bahwa Lombok Barat adalah milik kita bersama. Lombok Barat bukan milik pribadi, bukan milik Bupati, bukan milik Wakil Bupati, tetapi rumah besar kita bersama yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun bersama-sama,” tegasnya. Hj. Nurul Adha mengaku tidak pernah membayangkan berada pada posisi seperti saat ini. Namun ia meyakini bahwa keadaan tersebut merupakan bagian dari proses yang mempercepat dirinya untuk belajar dan menjadi lebih dewasa dalam berpikir serta bersikap. Ia pun memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik. Menurutnya, seorang pemimpin harus banyak mendengar, baik mendengar jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, maupun suara hati masyarakat. Pada kesempatan itu, Wabup juga menegaskan bahwa musibah yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai kutukan bagi Lombok Barat. “Jangan ada lagi anggapan atau seloroh di luar sana bahwa musibah yang terjadi adalah kutukan bagi Lombok Barat. Kutukan itu tidak ada. Yang ada adalah ujian yang harus kita hadapi bersama dengan iman, ikhtiar, dan persatuan,” katanya. Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah membangun Lombok Barat yang bersih, termasuk birokrasi yang bersih dan berintegritas. Ia berharap tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan pimpinan untuk meminta sesuatu, menjanjikan jabatan, atau melakukan tindakan yang tidak benar. “Kita harus menghadirkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan benar-benar melayani rakyat,” pungkasnya. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Saksikan Pekan Kesenian Senggigi dengan beragam pertunjukan mulai dari Cilokak Sasak, Bekayat Sasak, Tari Pendet, hingga live music. ⏰ 16.00–22.00 WITA Yuk, datang dan nikmati sore hingga malam di Senggigi bersama seni, budaya, dan hiburan khas Lombok! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Car Free Nite hadir dengan Final Lomba Dangdut bersama Persatuan Artis Musik Dangdud Indonesia Lombok Barat. Yuk, ajak keluarga dan sahabat. Ramaikan akhir pekan kemerdekaan di GMP! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha memastikan para korban musibah kebakaran KMP Putri Yasmin yang menjalani perawatan di RSUD Patut Patuh Patju mendapatkan pelayanan dan penanganan medis secara optimal. Wabup Lobar Hj. Nurul Adha menjenguk langsung para korban di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, Rabu malam (12/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wabup melihat kondisi para korban sekaligus memastikan kebutuhan penanganan medis berjalan dengan baik. Kunjungan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap para korban yang terdampak musibah, sekaligus memberikan dukungan kepada tenaga medis dan seluruh tim yang terlibat dalam proses evakuasi serta penanganan korban. Dalam kesempatan itu, Wabup Nurul Adha hadir bersama Menteri Perhubungan RI, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kapolres Lombok Barat, serta Direktur RSUD Patut Patuh Patju. Kehadiran jajaran pemerintah dan unsur terkait di rumah sakit menunjukkan sinergi dalam memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik pascakejadian kebakaran kapal yang terjadi dalam perjalanan dari Padangbai menuju Pelabuhan Lembar. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses penanganan dan pelayanan terhadap para korban berjalan cepat, terpadu, dan maksimal. (Diskominfotik/Adiwijaya/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik – Tim Public Safety Center (PSC) 119 RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat bergerak cepat menangani korban musibah kebakaran KMP Putri Yasmin yang terjadi dalam perjalanan dari Padangbai menuju Pelabuhan Lembar, Rabu (12/8/2026). Bersama tim gabungan, PSC 119 RSUD Patut Patuh Patju bersiaga di titik kumpul Pelabuhan Lembar untuk melakukan evakuasi, pemeriksaan awal, stabilisasi, hingga memastikan korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut segera mendapatkan layanan medis. Dalam Wawancaranya Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan RSUD Patut Patuh Patju, Mujiburrahman, menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, sejumlah korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 12 korban dirujuk ke RSUD Patut Patuh Patju, sementara korban meninggal dunia akan dibawa ke RSUP untuk proses selanjutnya. “Yang pasti satu jenazah sudah sampai. Untuk korban yang kami tangani ada yang mengalami patah tulang, gangguan pernapasan, maupun kondisi psikis. Kami lakukan evakuasi dan stabilisasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah sakit,” jelasnya. Mujiburrahman mengatakan, penanganan korban dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang melibatkan RSUP, Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit Unud, RSUD Patut Patuh Patju, serta unsur relawan PMI. Proses evakuasi juga didukung kepolisian dan unsur terkait lainnya. “Alhamdulillah, seluruh korban yang ditangani dapat tertangani. Di lapangan kami melakukan stabilisasi, seperti pemberian infus, oksigen dan tindakan medis lainnya sesuai kondisi korban,” katanya. Ia menjelaskan, informasi mengenai kejadian tersebut diterima tim sekitar pukul 06.00 WITA, meskipun musibah diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.00 WITA. Setelah menerima informasi, tim PSC 119 langsung bergerak menuju titik evakuasi di Pelabuhan Lembar. Mujiburrahman menegaskan, kecepatan respons menjadi bagian penting dalam penanganan kondisi darurat, terutama untuk memastikan korban segera mendapatkan pertolongan pertama dan penanganan medis sesuai kebutuhannya. “Siaga Melayani, Sigap Menangani. Itu yang kami lakukan. Begitu informasi diterima, tim langsung bergerak bersama seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban,” tegasnya. Hingga saat ini, proses penanganan dan pendataan korban masih dilakukan oleh tim gabungan. Petugas juga terus memastikan setiap korban mendapatkan layanan sesuai kondisi medis masing-masing. Kehadiran PSC 119 RSUD Patut Patuh Patju di Pelabuhan Lembar menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan sekaligus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. (Diskominfotik/Adiwijaya/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Gerung resmi dimulai melalui kegiatan Jalan Sehat Gerung Bersatu yang dipusatkan di Lapangan Mareje Gerung, Senin (10/8/2026). Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelajar SD/MI hingga SMA/SMK/MA, guru, ASN, TNI-Polri, kepala sekolah, kepala desa, lurah, hingga masyarakat umum. Dalam Sambutannya Camat Gerung Fitriati Wahyuni mengatakan, jalan sehat tersebut menjadi pembuka rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Gerung. “Jalan sehat ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tingkat Kecamatan Gerung. Setelah ini masih ada beberapa kegiatan seperti lomba-lomba untuk murid TK/PAUD, Lomba gerak jalan, pawai alegoris dan puncaknya adalah upacara HUT RI di Kantor Kecamatan Gerung,” ujarnya. Fitriati mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana mempererat kebersamaan sekaligus wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Ia secara khusus mengingatkan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjauhi perilaku yang dapat merusak diri dan masa depan. “Jangan dilihat nilai hadiahnya. Intinya mari kita bersama-sama memeriahkan kemerdekaan sebagai bentuk syukur. Khusus untuk anak-anakku, mari isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif,” pesannya. Sementara itu, Ketua Kelompok Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Gerung Abdurrahman Jaelani mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat dan pelajar menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. “Alhamdulillah, kegiatan hari ini menjadi hari pertama dari seluruh rangkaian kegiatan HUT RI di Kecamatan Gerung. Kami berharap semua yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan lancar,” katanya. Ia berharap rangkaian kegiatan tahun ini dapat berlangsung lebih meriah dan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan. Selain itu Abdul Rahman juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Gerung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimcam Gerung, Kepala Puskesamas Gerung dan Dasan Tapen, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Gerung, kepala sekolah, guru, ASN, TNI-Polri, pelajar, serta masyarakat umum. Jalan Sehat Gerung Bersatu yang diisi juga juga dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) oleh Puskesmas Dasan Tapen menjadi momentum awal untuk menggelorakan semangat kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan, kebersamaan, dan pola hidup sehat di tengah masyarakat Kecamatan Gerung. (Diskominfotik/Juan) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung. Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Gerakan Senam Bersama dan Kebugaran Jasmani yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Plaza Utama Alun-Alun Giri Menang Park, Minggu (9/8/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekda, unsur Forkopimda, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Camat, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus momentum untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dan diabdikan bagi bangsa dan negara. “Momentum ini menjadi refleksi kita bersama, apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita abdikan untuk negara kita. Dari refleksi tersebut, kita harus menyusun langkah perbaikan diri, perbaikan daerah, pelayanan dan pendidikan, sehingga dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lombok Barat dan Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, pembagian Bendera Merah Putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkokoh rasa nasionalisme, persaudaraan dan persatuan masyarakat. Ia berharap semangat tersebut dapat mendorong seluruh masyarakat Lombok Barat untuk terus menjaga persatuan, saling melindungi, menyayangi dan memperkuat budaya gotong royong. “Pembagian Bendera Merah Putih ini merupakan gerakan untuk memperkokoh rasa nasionalisme, persaudaraan dan persatuan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi bangsa yang kuat dan masyarakat yang kokoh,” katanya. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa Lombok Barat merupakan daerah yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Karena itu, Bendera Merah Putih diharapkan menjadi simbol persatuan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. “Lombok Barat merupakan daerah yang majemuk, beragam agama dan budaya. Kegiatan pembagian Bendera Merah Putih ini menjadi lambang persatuan kita kepada Indonesia,” jelasnya. Selain memperkuat semangat nasionalisme, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Wakil Bupati menilai keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, salah seorang warga asal Batulayar, Ahmad Zaeni, mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara langsung. “Terima kasih karena sudah mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami bisa mengecek kesehatan. Harapannya kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan di Alun-Alun Giri Menang Park,” ungkapnya. Kegiatan senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian Bendera Merah Putih dan keterlibatan UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lombok Barat menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mendorong pola hidup sehat, memperkuat nasionalisme dan membangun kebersamaan masyarakat. (Diskominfotik. Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mulai dari Germas dan pembagian bendera, zikir dan doa, gerak jalan tepat waktu, pengukuhan Paskibraka, hingga Upacara 17 Agustus dan Germas. 📌 Catat tanggal dan waktunya, mari ikut berpartisipasi dan meriahkan kemerdekaan bersama! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! 🇮🇩 Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat memperkuat sistem pencegahan korupsi. Menindaklanjuti arahan Wakil Bupati Lombok Barat, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Lombok Barat, H. Saiful Ahkam, menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD, kepala bagian, dan camat di bawah koordinasi Keasistenan Administrasi Pemerintahan guna mempercepat implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jumat (7/8/2026). Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Lombok Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan delapan area MCSP sebagai instrumen pencegahan korupsi. Dalam arahannya, Saiful Ahkam menegaskan bahwa MCSP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. “MCSP adalah alat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pengendalian risiko. Ini menjadi salah satu kunci memperbaiki citra pemerintah daerah,” tegasnya. Ia meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti setiap hasil pendampingan maupun rekomendasi MCSP secara cepat. Karena itu, setiap kegiatan atau rapat yang berkaitan dengan MCSP harus dihadiri pejabat yang memahami substansi agar proses tindak lanjut dapat berjalan efektif. Saiful Ahkam juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menatap ke depan dengan fokus melakukan pembenahan sistem pemerintahan. “Ketika suatu peristiwa menjadi proses hukum, yang bertanggung jawab adalah perseorangan, bukan organisasi pemerintah daerah secara keseluruhan. Yang paling penting sekarang adalah memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Peserta dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan wilayah pengawasan Inspektorat Pembantu (Irban) I hingga Irban V untuk mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan. Dari diskusi tersebut lahir sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya pembentukan Unit Pengelola Risiko di setiap OPD serta pelaksanaan Fraud Risk Assessment (FRA) guna memetakan potensi kecurangan sejak dini. Saiful Ahkam juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ia meminta setiap OPD tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap tindak lanjut agar kesalahan penginputan maupun ketidakvalidan data dapat segera diperbaiki. Selain itu, ia mengimbau perangkat daerah untuk meminta pendampingan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam pelaksanaan pekerjaan bernilai besar atau berisiko tinggi sebagai langkah mitigasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, konsistensi penerapan delapan area MCSP akan memperkuat sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. “Kalau delapan area MCSP ini terlaksana dengan baik, insyaallah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan semakin kuat dan aman dari praktik-praktik yang melanggar hukum,” pungkasnya (Diskominfotik) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

DOWNLOAD PENGUMUMAN PEMBATALAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Giri Menang Park Kabupaten Lombok Barat, Senin (17/8/2026). Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta pengabdian dalam pembangunan daerah. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, ASN, organisasi wanita, serta berbagai unsur masyarakat. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan pasukan dan laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibraka Lombok Barat, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Proklamasi, pembacaan doa, hingga penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan Paskibraka Lombok Barat dengan Letda Inf. Muh. Wiranto dari Kodim 1606 Mataram sebagai Komandan Paskibraka. Petugas pengibar terdiri atas Devan Ardyatma Putra, Ida Bagus Davyan Geraldi, dan I Dewa Gede Eka Saputra. Sementara pembawa baki dipercayakan kepada Anisa Munawaroh dan Ni Putu Andriani. Pada peringatan tahun ini, Paskibraka Lombok Barat menggunakan formasi Gedung Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh khidmat, dengan peserta mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus refleksi atas makna kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan orasi serta pandangan kritis dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI. Wabup UNA menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat, kata dia, memiliki peran untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dan mencermati jajaran pejabat yang menjalankan roda pemerintahan. “Pelototi dan lihat kinerja kami serta siapa saja pejabat yang membersamai kami,” pesan Wakil Bupati dalam sesi penerimaan orasi kebangsaan. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi pengingat atas sejarah panjang perjuangan bangsa. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lombok Barat diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi energi bersama untuk membangun daerah yang lebih maju, transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Diskominfotik/Tim IKP) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu dan Lomba Pawai Alegoris dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di depan Pendopo Bupati Lombok Barat, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan diikuti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Lombok Barat. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RI, tetapi juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar, bersosialisasi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap daerah maupun bangsa. “Semua gembira dan bersemangat. Harapan saya, anak-anak ini tumbuh sehat dan cerdas serta terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tidak berhenti sampai SMP,” ujar Hj. Nurul Adha. Ia berharap para peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang baik, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Lombok Barat menuju daerah yang mandiri dan berkah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Lalu Najamuddin menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah direncanakan panitia sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81. Menurutnya, rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, termasuk Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu dan Pawai Alegoris yang diikuti peserta didik tingkat TK, SD, dan SMP. “Semua kegiatan ini semata-mata untuk menanamkan jiwa kebangsaan kepada peserta didik kita,” kata H. Lalu Najamuddin. Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. “Indonesia ke depan sedang berbenah menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, di Kabupaten Lombok Barat kita harus menyiapkan anak-anak peserta didik dengan baik,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa persiapan menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kualitas generasi muda terus tumbuh sehingga mampu menjadi generasi emas yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik. Tim IKP). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan berbagai dinamika yang tengah dihadapi daerah sebagai momentum untuk mempercepat kematangan berpikir dan membangun kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan.Pesan tersebut disampaikan Nurul Adha saat memberikan arahan dalam kegiatan zikir dan doa yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (14/8/2026).Di hadapan peserta zikir dan doa, Nurul Adha menyampaikan bahwa Lombok Barat tengah berada dalam situasi abnormal, yang membutuhkan ketenangan, kebersamaan, serta komitmen seluruh elemen daerah. Menurutnya, setiap dinamika yang terjadi harus dihadapi dengan sikap dewasa dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebersamaan."Masih ada perasaan yang kita rasakan bersama di Lombok Barat karena situasi yang terjadi. Kita membutuhkan komitmen dan kesadaran bahwa kita kuat," ujar Nurul Adha.Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, harus tetap berada dalam koridor yang benar. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.Nurul Adha juga mengajak masyarakat menerima setiap peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari ketentuan Allah SWT. Menurutnya, keyakinan terhadap takdir tidak berarti berhenti melangkah, tetapi menjadi pijakan untuk menata kembali langkah dan terus menjalankan tanggung jawab bersama."Kalau ada rasa yang kurang, ada yang hilang, tetapi ini adalah takdir Allah dan yakinlah ini bukan kutukan. Mari kita bersama-sama membangun Lombok Barat," katanya.Ia menegaskan, situasi yang sedang dihadapi Lombok Barat hendaknya tidak menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan refleksi, memperkuat kebersamaan, dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.Karena itu, kegiatan zikir dan doa menjadi bagian penting dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain sebagai bentuk ikhtiar spiritual, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memohon kekuatan dan keteguhan kepada Allah SWT agar pemerintah dan masyarakat Lombok Barat mampu menghadapi setiap tantangan dengan tenang dan bijaksana.Dalam konteks tersebut, Nurul Adha menekankan pentingnya mempercepat kematangan berpikir dan kedewasaan dalam menghadapi persoalan. Menurutnya, kematangan tersebut diperlukan agar seluruh elemen daerah mampu melihat setiap keadaan secara jernih dan tetap menjaga semangat untuk membangun Lombok Barat."Kita harus semakin dewasa dalam berpikir, semakin matang dalam menyikapi setiap persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bersama-sama membangun Lombok Barat," ujarnya.Nurul Adha juga menyinggung pentingnya dialog kebangsaan sebagai ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komunikasi antar/inter element. Menurutnya, dialog diperlukan agar berbagai persoalan dapat disikapi secara konstruktif dan tidak mengganggu kebersamaan dalam membangun daerah.Ia menilai pembangunan tidak hanya membutuhkan program dan kebijakan, tetapi juga fondasi kebersamaan yang kuat. Pemerintah dan masyarakat perlu terus membangun kepercayaan, saling menguatkan, serta menjaga komunikasi agar berbagai dinamika yang terjadi dapat dilalui secara bersama-sama.Momentum zikir dan doa tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi dan penguatan spiritual bagi pemerintah dan masyarakat Lombok Barat. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen daerah diajak untuk tetap tenang, memperkuat persatuan, dan menatap ke depan dengan semangat membangun.Nurul Adha berharap berbagai dinamika yang dihadapi Lombok Barat dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan bersama. Dengan kematangan berpikir, keteguhan, dan kebersamaan, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu terus menata daerah serta memperkuat fondasi pembangunan Lombok Barat. Diskominfotikhim/ady/husni/angga Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Dzikir dan Doa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembagian hadiah Juara Lomba Resensi Buku tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, penyerahan bantuan beasiswa, bantuan rumah layak huni, serta bantuan gerobak bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, Kepala Kementerian Agama Lombok Barat, Kepala Kementerian Haji Lombok Barat, Plt. Direktur PT AMGM, Ketua Baznas Lombok Barat, dan Ketua MUI Lombok Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan atas musibah yang sedang dihadapi daerah. Ia mengakui bahwa suasana peringatan tahun ini terasa berbeda bagi dirinya. “Kita tidak perlu berlama-lama larut dalam suasana sedih yang mungkin sedang kita rasakan. Terus terang, bagi saya pribadi sebagai Wakil Bupati, biasanya acara-acara seperti ini kami jalani bersama. Ketika hari ini saya harus berdiri sendiri di hadapan bapak dan ibu, tentu ada rasa yang hilang, ada suasana yang berbeda, dan ada beban yang terasa lebih berat,” ungkapnya. Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari takdir Allah SWT yang harus diterima dengan keimanan dan keteguhan hati. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat memperbanyak dzikir, memohon ampun kepada Allah SWT, bertobat dengan sungguh-sungguh, serta melangitkan doa-doa terbaik untuk Lombok Barat. “InsyaAllah Allah akan menurunkan kekuatan kepada kita semua dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Lombok Barat,” ujarnya. Wabup juga memastikan bahwa puncak peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2026 tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah upacara, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menggelar Dialog Kebangsaan yang melibatkan kepala OPD, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat. “Dialog ini penting untuk menegaskan bahwa Lombok Barat adalah milik kita bersama. Lombok Barat bukan milik pribadi, bukan milik Bupati, bukan milik Wakil Bupati, tetapi rumah besar kita bersama yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun bersama-sama,” tegasnya. Hj. Nurul Adha mengaku tidak pernah membayangkan berada pada posisi seperti saat ini. Namun ia meyakini bahwa keadaan tersebut merupakan bagian dari proses yang mempercepat dirinya untuk belajar dan menjadi lebih dewasa dalam berpikir serta bersikap. Ia pun memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik. Menurutnya, seorang pemimpin harus banyak mendengar, baik mendengar jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, maupun suara hati masyarakat. Pada kesempatan itu, Wabup juga menegaskan bahwa musibah yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai kutukan bagi Lombok Barat. “Jangan ada lagi anggapan atau seloroh di luar sana bahwa musibah yang terjadi adalah kutukan bagi Lombok Barat. Kutukan itu tidak ada. Yang ada adalah ujian yang harus kita hadapi bersama dengan iman, ikhtiar, dan persatuan,” katanya. Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah membangun Lombok Barat yang bersih, termasuk birokrasi yang bersih dan berintegritas. Ia berharap tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan pimpinan untuk meminta sesuatu, menjanjikan jabatan, atau melakukan tindakan yang tidak benar. “Kita harus menghadirkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan benar-benar melayani rakyat,” pungkasnya. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Saksikan Pekan Kesenian Senggigi dengan beragam pertunjukan mulai dari Cilokak Sasak, Bekayat Sasak, Tari Pendet, hingga live music. ⏰ 16.00–22.00 WITA Yuk, datang dan nikmati sore hingga malam di Senggigi bersama seni, budaya, dan hiburan khas Lombok! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Car Free Nite hadir dengan Final Lomba Dangdut bersama Persatuan Artis Musik Dangdud Indonesia Lombok Barat. Yuk, ajak keluarga dan sahabat. Ramaikan akhir pekan kemerdekaan di GMP! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gunungsari, 12 Agustus 2026 Pengelolaan website desa menjadi salah satu perhatian dalam penguatan layanan digital pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Untuk memastikan aparatur desa mampu melakukan pemantauan dan penanganan awal terhadap gangguan pada website, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan pendampingan di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Rabu (12/8/2026).Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator Desa Penimbung. Dalam pertemuan ini, tim tidak hanya menyampaikan informasi mengenai insiden keamanan yang pernah terjadi, tetapi juga memberikan arahan kepada operator mengenai cara menjaga website agar tetap aman, aktif, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi resmi desa.Pendampingan dilakukan menyusul ditemukannya konten atau tautan yang mengarah pada judi online pada website desa. Tim menjelaskan kepada aparatur desa bahwa kemunculan konten yang tidak pernah dibuat atau dipublikasikan oleh pemerintah desa perlu segera dicurigai sebagai indikasi adanya gangguan keamanan pada sistem.Menurut Tim Diskominfotik, pengelola website memiliki peran penting dalam mendeteksi gangguan sejak awal. Operator tidak cukup hanya mengetahui cara mengunggah berita atau informasi, tetapi juga perlu mampu mengenali apabila terjadi perubahan yang tidak wajar pada website.Karena itu, tim mengarahkan Operator Desa Penimbung untuk membiasakan diri melakukan pengecekan website secara rutin. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat kondisi halaman utama, artikel, menu, gambar, tautan, serta memastikan seluruh informasi yang tampil memang berasal dari pemerintah desa.Pemantauan setiap hari menjadi salah satu langkah sederhana yang sangat penting. Dengan membuka website secara rutin, perubahan yang mencurigakan dapat diketahui lebih cepat dan tidak menunggu sampai ditemukan oleh masyarakat.Tim juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan penyebaran temuan melalui media sosial. Apabila masyarakat menemukan konten judi online pada website pemerintah desa kemudian membagikannya melalui media sosial, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa diharapkan menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mengambil tindakan ketika terdapat gangguan pada website.Dalam pendampingan, aparatur Desa Penimbung juga diperlihatkan bukti laporan serta dokumentasi penanganan insiden. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah terjadi sekaligus memastikan pemerintah desa mengetahui bahwa insiden tersebut telah mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai langkah awal yang dapat dilakukan operator ketika menemukan konten mencurigakan. Operator diarahkan untuk melakukan pemeriksaan dan, sesuai kewenangan akses yang dimiliki, menghapus atau menonaktifkan konten yang tidak sesuai.Namun apabila ditemukan indikasi peretasan atau gangguan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, operator diminta tidak membiarkan permasalahan tersebut. Laporan dapat segera disampaikan kepada Diskominfotik melalui layanan.lombokbaratkab.go.id agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan oleh tim teknis.Selain kemampuan teknis, keamanan akun pengelola juga menjadi bagian dari materi pendampingan. Operator diingatkan untuk menjaga username dan kata sandi, tidak membagikan akses kepada pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan hanya aparatur yang memiliki tugas dan kewenangan yang dapat menggunakan akun administrator.Tim juga mengingatkan pentingnya melakukan pencadangan data secara berkala dan memperbarui komponen website. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan sekaligus membantu proses pemulihan apabila terjadi permasalahan pada sistem.Di luar aspek keamanan, Diskominfotik menekankan bahwa website desa harus tetap aktif dan memiliki informasi yang diperbarui. Pemerintah Desa Penimbung didorong untuk menjadikan website sebagai media publikasi berbagai aktivitas desa, mulai dari kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.Dengan informasi yang terus diperbarui, website tidak hanya menjadi layanan digital yang tersedia secara teknis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kanal komunikasi resmi antara pemerintah desa dan masyarakat.Pendampingan ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa Operator Desa Penimbung memahami cara mengakses dan mengelola website. Apabila masih terdapat kendala dalam pengoperasian, Tim Diskominfotik memberikan arahan secara langsung agar operator dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mandiri.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berharap penguatan kapasitas operator di tingkat desa dapat membantu menciptakan pola pengelolaan website yang lebih tertib. Operator diharapkan mampu melakukan pemeriksaan rutin, mengenali tanda-tanda gangguan, mengambil langkah awal sesuai kewenangan, dan segera melakukan pelaporan apabila membutuhkan dukungan teknis.Melalui kegiatan ini, penguatan keamanan website desa diharapkan tidak berhenti pada penanganan satu insiden, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dalam pengelolaan layanan digital sehari-hari.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah desa guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola layanan digital yang aman, aktif, informatif, dan dapat dipercaya masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik Perkuat Kesiapan Desa Mambalan Hadapi Gangguan Keamanan DigitalGunungsari, 13 Agustus 2026 Penguatan keamanan layanan digital terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam pengelolaan website pemerintah desa. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan pendampingan di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kamis (13/8/2026).Kegiatan pendampingan diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator Desa Mambalan. Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan keamanan website sekaligus upaya meningkatkan kesiapan aparatur desa dalam menjaga layanan digital yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat.Dalam penjelasannya, Tim Diskominfotik menyampaikan bahwa keamanan website desa membutuhkan perhatian dari aparatur yang sehari-hari bertugas mengelolanya. Operator tidak hanya berperan dalam memasukkan dan memperbarui informasi, tetapi juga perlu mengetahui kondisi website serta mampu mengenali apabila terdapat perubahan yang tidak dilakukan oleh pihak desa.Tim memberikan pemahaman mengenai insiden penyisipan konten atau tautan judi online yang dapat terjadi ketika website mengalami gangguan keamanan. Munculnya konten semacam itu perlu segera ditindaklanjuti karena dapat membuat masyarakat meragukan keaslian informasi yang terdapat pada website pemerintah desa.Selain berdampak terhadap citra dan kepercayaan masyarakat, konten yang tidak semestinya juga berpotensi menyebar lebih luas apabila ditemukan oleh masyarakat dan dibagikan melalui media sosial. Untuk menghindari kondisi tersebut, pemerintah desa diingatkan agar tidak menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk mengetahui kondisi website.Salah satu langkah yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah melakukan pemeriksaan website secara rutin setiap hari. Pemeriksaan tidak harus dilakukan secara rumit. Operator dapat memastikan website masih dapat diakses, tampilan halaman berjalan sebagaimana mestinya, informasi terbaru sesuai dengan kegiatan desa, serta tidak terdapat artikel, halaman, gambar, maupun tautan asing.Dalam kesempatan tersebut, Tim Diskominfotik juga menyampaikan dan menunjukkan dokumentasi laporan serta penanganan insiden keamanan yang telah dilakukan. Dengan adanya dokumentasi tersebut, pihak desa dapat mengetahui kronologi penanganan sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan website ke depan.Pendampingan kemudian diarahkan pada kemampuan aparatur dalam melakukan langkah awal apabila menemukan konten yang mencurigakan. Operator diberikan pemahaman mengenai pemeriksaan dan pengelolaan konten, termasuk tindakan menghapus atau menonaktifkan konten yang tidak sesuai apabila hal tersebut masih berada dalam kewenangan akses pengelola.Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa atau terdapat indikasi gangguan keamanan yang lebih serius, Tim Diskominfotik mengarahkan pemerintah desa untuk segera menggunakan kanal pelaporan resmi melalui layanan.lombokbaratkab.go.id. Pelaporan secara cepat akan membantu proses pemeriksaan dan penanganan oleh tim teknis.Aspek keamanan akun juga menjadi perhatian dalam pendampingan. Sekdes dan Operator Desa Mambalan diingatkan agar pengelolaan akun administrator dilakukan secara tertib, termasuk menjaga kerahasiaan kata sandi, membatasi pemberian akses, dan memastikan akun hanya digunakan oleh aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap website.Untuk mendukung keberlangsungan layanan, pemerintah desa juga didorong melakukan pencadangan data secara berkala serta memperhatikan pembaruan sistem dan komponen website. Pemeliharaan tersebut menjadi salah satu langkah pencegahan agar website tetap dapat digunakan dan lebih siap apabila menghadapi gangguan.Di samping aspek keamanan, Tim Diskominfotik memberikan perhatian terhadap keberadaan konten pada website. Pemerintah Desa Mambalan diharapkan tidak hanya melakukan pengecekan ketika terjadi masalah, tetapi juga menjadikan website sebagai media publikasi yang aktif.Berbagai kegiatan dan perkembangan Desa Mambalan perlu diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan lainnya melalui website desa.Dengan pola pengelolaan seperti tersebut, website desa diharapkan tidak hanya tersedia secara teknis, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.Pendampingan di Desa Mambalan juga menjadi bagian dari upaya memastikan aparatur desa memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keamanan informasi. Sekdes dan operator diharapkan dapat berkoordinasi dalam melakukan pemantauan, sehingga apabila ditemukan gangguan dapat segera diketahui dan dilaporkan.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menilai bahwa penguatan keamanan layanan digital perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana namun konsisten, mulai dari memeriksa website setiap hari, menjaga keamanan akun, memperbarui informasi, melakukan backup, hingga segera melaporkan apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan.Melalui kegiatan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat terus mendorong pemerintah desa untuk memiliki kemampuan pengelolaan website yang lebih mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keamanan layanan digital sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.Dengan pendampingan dan kerja sama antara Diskominfotik dan pemerintah desa, website Desa Mambalan diharapkan dapat terus berkembang menjadi kanal informasi yang aman, aktif, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung_Diskominfotik, Demokrasi tidak tumbuh dari satu institusi. Ia dibentuk oleh banyak tangan: pemerintah, lembaga politik, aparat keamanan, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat yang menjadi bagian utama dari kehidupan demokrasi itu sendiri.Gagasan itulah yang mengemuka dalam rapat sinkronisasi data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Barat di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 13 Agustus 2026.Rapat tersebut mempertemukan lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, KPU, Bawaslu, FKUB, unsur kepolisian hingga organisasi kemasyarakatan. Mereka memiliki data dan sudut pandang yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan: memastikan gambaran demokrasi Lombok Barat sesuai dengan kenyataan di lapangan.Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Lombok Barat, Saiful Ahkam, saat membuka rapat menekankan bahwa kerja kolaboratif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin mengukur sekaligus membangun kualitas demokrasi hanya dengan mengandalkan satu lembaga. Diperlukan koordinasi, pertukaran data dan integrasi antarlembaga melalui pola pentaheliks bahkan heksaheliks.Pola tersebut menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor, melainkan sebagai salah satu simpul yang menghubungkan berbagai kekuatan dalam masyarakat.Di sinilah Bakesbangpol mengambil posisi strategis.Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Sabidin, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyinkronkan data dari para produsen data yang menjadi bagian dari pengukuran IDI. Ada 22 variabel data yang harus dihimpun dan dipastikan kesesuaiannya.Bakesbangpol, kata Saiful Ahkam, bukan perangkat daerah teknis yang menghasilkan seluruh data tersebut. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi agar data dari berbagai lembaga dapat dipertemukan, diintegrasikan dan kemudian didiseminasikan.Dengan kata lain, Bakesbangpol berperan sebagai penghubung.KPU memiliki perspektif kepemiluan. Bawaslu memiliki data dan pengalaman pengawasan. Kepolisian melihat dimensi keamanan dan ketertiban. FKUB membawa perspektif kerukunan. OPD memiliki data sesuai tugas dan kewenangannya. Organisasi kemasyarakatan merepresentasikan dinamika masyarakat.Jika seluruhnya berjalan sendiri, data tersebut hanya menjadi potongan-potongan informasi.Tetapi ketika disatukan melalui koordinasi, potongan itu dapat membentuk satu gambaran yang lebih utuh mengenai demokrasi Lombok Barat.Itulah esensi pentaheliks dan heksaheliks: bukan sekadar banyak pihak duduk dalam satu ruangan, melainkan banyak pihak bekerja dalam satu ekosistem.Saiful Ahkam juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan IDI bukan semata-mata tingginya angka. Angka tersebut harus linear dengan fakta lapangan dan reliable.Peringatan ini penting karena indeks pada akhirnya adalah representasi dari kondisi sosial-politik masyarakat. Jika angka tidak sesuai dengan kenyataan, maka indeks kehilangan sebagian maknanya sebagai instrumen evaluasi.Karena itu, kualitas data menjadi tanggung jawab bersama.Saiful Ahkam juga mengaitkan kualitas demokrasi dengan pembangunan daerah. Ia merujuk pada hasil review Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan kondisi sosial-politik dan kepercayaan sebagai bagian penting dalam melihat kualitas demokrasi dan lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian, demokrasi tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan kepercayaan publik, stabilitas sosial, kualitas kelembagaan dan pada akhirnya iklim pembangunan daerah.Dari ruang rapat Suranadi, pesan yang muncul menjadi cukup jelas: menata demokrasi berarti menata cara berbagai institusi bekerja bersama.Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan. Lembaga politik tidak cukup hanya menjalankan fungsi kelembagaannya. Masyarakat sipil tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi. Semua harus terhubung dalam sebuah ekosistem yang memungkinkan data, pengalaman dan kepentingan publik dipertemukan.Dalam kerangka itulah kolaborasi pentaheliks atau heksaheliks menjadi penting bagi Lombok Barat.IDI kemudian bukan sekadar angka yang ditunggu setiap periode. Ia dapat menjadi alat untuk melihat apakah kolaborasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan demokrasi masyarakat.Dan pada akhirnya, ukuran demokrasi yang paling penting bukan hanya apa yang tertulis dalam laporan, melainkan apa yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Karena itu, ketika Lombok Barat berusaha menyatukan berbagai produsen data dan institusi melalui pola pentaheliks dan heksaheliks, yang sedang dibangun sesungguhnya bukan hanya sebuah indeks, melainkan cara baru menata daerah, dengan: bekerja bersama, membaca realitas secara lebih utuh, dan menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. tutup Saiful Ahkam. DiskominfotikHim/Fery/Windy Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gunungsari, 11 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan tindak lanjut penanganan insiden keamanan siber pada website Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Selasa (11/8/2026).Tim Diskominfotik diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Sesela. Kegiatan tersebut dilakukan setelah sebelumnya ditemukan penyisipan tautan atau konten judi online pada website Desa Sesela yang merupakan indikasi adanya gangguan keamanan pada website desa.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik memastikan Pemerintah Desa Sesela mengetahui dan memahami permasalahan yang telah terjadi. Tim menjelaskan bahwa munculnya konten judi online atau konten lain yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah desa merupakan salah satu indikasi bahwa website telah mengalami gangguan atau kompromi keamanan.Tim juga memberikan pemahaman mengenai bahaya apabila website pemerintah desa diretas dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten ilegal. Selain dapat merusak tampilan website, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, mengganggu kredibilitas website sebagai kanal informasi resmi pemerintah desa, serta berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas berbahaya lainnya.Keberadaan konten judi online pada website pemerintah desa juga dapat menimbulkan persepsi seolah-olah konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap perubahan pada website yang tidak dilakukan oleh pengelola resmi harus segera diperiksa dan ditindaklanjuti.Sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim Diskominfotik juga menunjukkan bukti laporan terkait insiden keamanan website Desa Sesela beserta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan oleh tim teknis. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari arsip dan bahan evaluasi pemerintah desa untuk meningkatkan pengamanan website ke depannya.Tim mengingatkan Pemerintah Desa Sesela agar tidak sampai mengetahui adanya gangguan pada website setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan dan menyebarkan konten tersebut melalui media sosial. Apabila website tidak dipantau secara rutin, perubahan atau penyisipan konten ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui pengelola dan berpotensi menyebar melalui tangkapan layar maupun unggahan media sosial.Untuk itu, pengelola website diarahkan agar membuka dan memeriksa website desa setiap hari. Pemeriksaan sederhana dilakukan dengan memastikan website dapat diakses, tampilan halaman berjalan normal, informasi yang ditampilkan sesuai dengan kegiatan resmi desa, serta tidak terdapat artikel, gambar, halaman, maupun tautan yang tidak dikenal.Selain itu, Tim Diskominfotik memberikan pembelajaran langsung mengenai cara melakukan pemeriksaan dan pengelolaan konten website, termasuk langkah dasar untuk menghapus atau menonaktifkan konten yang terindikasi sebagai hasil peretasan sesuai dengan hak akses yang dimiliki pengelola.Apabila ditemukan konten mencurigakan atau indikasi peretasan, pemerintah desa diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal layanan resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id. Pelaporan tersebut diperlukan agar setiap gangguan dapat tercatat, diverifikasi, dan segera mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Bagi aparatur desa yang belum terbiasa membuka atau mengelola website, Tim Diskominfotik juga memberikan pendampingan mulai dari cara mengakses website, melakukan pemeriksaan konten, menggunakan akun pengelola, hingga memahami prosedur pelaporan. Pendampingan dilakukan agar aparatur desa mampu melakukan pengawasan dan pengelolaan website secara mandiri.Dalam kesempatan tersebut, Tim juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan akun administrator, termasuk tidak memberikan username dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta membatasi akses administrator hanya kepada personel yang memang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola website.Selain keamanan akun, pengelola website juga didorong untuk melakukan backup website dan data secara berkala serta memastikan sistem dan komponen website selalu diperbarui. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dan kesiapan apabila kembali terjadi gangguan keamanan.Tidak hanya membahas aspek keamanan, Diskominfotik juga mengingatkan Pemerintah Desa Sesela agar aktif memperbarui website dengan berbagai informasi dan kegiatan desa. Setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, maupun kegiatan kemasyarakatan diharapkan dapat didokumentasikan dan dipublikasikan melalui website resmi desa.Dengan demikian, website desa tidak hanya aktif sebagai kanal informasi, tetapi juga menjadi media dokumentasi kegiatan pemerintah desa dan sumber informasi resmi yang dapat dipercaya masyarakat.Melalui kegiatan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berharap Pemerintah Desa Sesela semakin memahami pentingnya keamanan layanan digital dan mampu melakukan monitoring secara rutin. Penanganan insiden tidak hanya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mendeteksi, menangani, dan melaporkan gangguan keamanan secara cepat.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus mendorong penguatan keamanan digital di tingkat desa melalui pemantauan, edukasi, penanganan insiden, serta pendampingan kepada aparatur desa.Dengan sinergi antara Diskominfotik dan pemerintah desa, website serta layanan digital desa diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, aktif, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, 13 Agustus 2026 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kembali turun langsung ke desa dalam rangka melakukan tindak lanjut penanganan insiden siber pada website dan layanan digital Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kamis (13/8/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan insiden keamanan pada layanan digital desa tidak hanya ditangani secara teknis, tetapi juga diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam melakukan pemantauan, pengelolaan, serta pelaporan apabila kembali ditemukan gangguan keamanan.Pendampingan ke Desa Sigerongan dilakukan secara langsung oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian. Tim memberikan penjelasan kepada aparatur desa mengenai kondisi website yang sebelumnya mengalami penyisipan konten judi online akibat insiden keamanan siber, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta berbagai upaya pencegahan yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko kejadian serupa di kemudian hari.Pada awal kegiatan, Tim Diskominfotik memastikan aparatur Pemerintah Desa Sigerongan mengetahui dan memahami permasalahan keamanan yang telah terjadi pada website desa.Pemahaman tersebut dinilai penting karena pengelola website harus mampu mengenali bahwa munculnya konten judi online atau konten lain yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah desa merupakan indikasi adanya gangguan atau kompromi terhadap sistem.Tim menjelaskan bahwa website desa merupakan salah satu kanal resmi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, setiap konten yang tampil pada website harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari pengelola agar tidak terdapat informasi yang tidak sesuai, konten ilegal, maupun tautan yang dapat merugikan masyarakat.Dalam kegiatan tersebut, aparatur Desa Sigerongan mendapatkan edukasi mengenai risiko yang dapat timbul apabila website pemerintah desa diretas dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten judi online.Selain merusak tampilan website, penyisipan konten ilegal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mengganggu kredibilitas kanal informasi resmi, serta berpotensi dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk aktivitas berbahaya lainnya.Tim juga menjelaskan bahwa keberadaan konten judi online pada website pemerintah dapat memberikan kesan seolah-olah konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi desa. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan persepsi negatif apabila tidak segera diketahui dan ditangani.Oleh sebab itu, pengelola website diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap perubahan yang terjadi pada halaman website, terutama perubahan yang tidak dilakukan oleh administrator atau pengelola resmi.Sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menunjukkan bukti laporan terkait insiden keamanan website Desa Sigerongan serta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan oleh tim teknis.Penyampaian bukti tersebut bertujuan agar Pemerintah Desa Sigerongan memiliki pemahaman yang jelas mengenai insiden yang telah terjadi sekaligus mengetahui bahwa permasalahan tersebut telah mendapatkan tindak lanjut dari Diskominfotik.Dokumentasi penanganan juga menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan insiden karena dapat digunakan sebagai arsip, bahan evaluasi, serta dasar untuk menentukan langkah pengamanan dan pencegahan selanjutnya.Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pendampingan adalah pentingnya pemerintah desa memiliki mekanisme deteksi dini dan pelaporan cepat.Tim Diskominfotik mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai mengetahui adanya website yang diretas setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan dan menyebarkan konten tersebut melalui media sosial.Apabila website tidak dipantau secara rutin, perubahan atau penyisipan konten ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui oleh pengelola. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyebaran informasi melalui tangkapan layar maupun unggahan media sosial sebelum pemerintah desa mengetahui dan melakukan penanganan.Untuk itu, aparatur desa diarahkan agar secara aktif memantau website sehingga apabila terdapat perubahan mencurigakan, pemerintah desa dapat segera melakukan pemeriksaan dan melaporkannya kepada Diskominfotik.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan penekanan agar pengelola membuka dan memeriksa website Desa Sigerongan setiap hari.Pemeriksaan sederhana tersebut dapat dilakukan dengan memastikan website dapat diakses, tampilan halaman normal, konten yang ditampilkan sesuai dengan informasi resmi pemerintah desa, serta tidak terdapat halaman, artikel, gambar, atau tautan yang tidak dikenal.Pengelola juga perlu memperhatikan perubahan yang tidak wajar pada menu website, artikel, halaman, akun administrator, maupun fitur lainnya.Dengan monitoring harian, indikasi gangguan dapat diketahui lebih cepat sehingga proses pelaporan dan penanganan dapat segera dilakukan.Dalam kegiatan pendampingan, Tim Diskominfotik juga memberikan pembelajaran langsung kepada aparatur Desa Sigerongan mengenai cara melakukan pemeriksaan dan pengelolaan konten website, termasuk langkah dasar untuk menghapus atau menonaktifkan konten yang telah disisipkan oleh pihak yang tidak berwenang sesuai dengan hak akses pengelola.Pendampingan dilakukan secara praktik agar aparatur desa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu melakukan langkah awal ketika menemukan konten yang tidak sesuai.Tim juga menegaskan bahwa apabila ditemukan indikasi peretasan atau konten mencurigakan, pengelola tidak boleh mengabaikannya. Pemerintah desa diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal layanan resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan tersebut diperlukan agar setiap gangguan dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh tim teknis sesuai tingkat permasalahannya.Kegiatan juga diarahkan untuk memastikan aparatur Desa Sigerongan yang bertanggung jawab terhadap website benar-benar mampu mengoperasikan layanan tersebut.Bagi aparatur yang sebelumnya belum terbiasa membuka atau mengelola website, Tim Diskominfotik memberikan pendampingan mulai dari cara mengakses website, memahami tampilan halaman, melakukan pemeriksaan konten, menggunakan akun pengelola, hingga memahami prosedur pelaporan apabila terjadi gangguan.Pendekatan ini dilakukan agar pemerintah desa memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan pengawasan secara mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan teknis dari luar.Selain pengelolaan konten, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan akun administrator website.Pengelola diingatkan agar tidak memberikan username dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta segera melakukan penggantian kredensial apabila terdapat indikasi akun telah disalahgunakan.Pengelolaan hak akses juga perlu dilakukan secara tertib. Akses administrator hanya diberikan kepada personel yang memang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola website desa.Dengan pengelolaan akun dan hak akses yang baik, risiko penyalahgunaan akun dapat diminimalkan.Dalam pendampingan tersebut, Tim Diskominfotik juga menjelaskan pentingnya melakukan pencadangan data dan website secara berkala.Backup menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung proses pemulihan apabila terjadi gangguan sistem, kerusakan data, kesalahan konfigurasi, maupun insiden keamanan.Selain backup, pengelola website juga perlu memastikan komponen sistem yang digunakan tetap diperbarui sesuai kebutuhan dan tidak terdapat komponen yang sudah tidak digunakan tetapi masih aktif.Pemeliharaan secara berkala menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi potensi kerentanan pada website desa.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kunjungan ke desa dalam rangka tindak lanjut insiden siber tidak dilaksanakan secara singkat hanya untuk melakukan pemeriksaan teknis.Pendampingan diarahkan agar dilakukan secara intensif dan menyeluruh, dengan waktu yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, edukasi, praktik pengelolaan website, pelatihan, diskusi, serta evaluasi kemampuan aparatur desa.Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang. Kunjungan tidak hanya menyelesaikan permasalahan akibat insiden yang telah terjadi, tetapi juga membangun kemampuan pemerintah desa agar lebih siap menghadapi potensi gangguan keamanan di masa mendatang.Selama pendampingan, tim juga berdiskusi dengan aparatur Desa Sigerongan mengenai kondisi pengelolaan website, kendala yang dihadapi, kebutuhan dukungan teknis, serta mekanisme pemantauan yang dapat diterapkan secara rutin.Pada akhir kegiatan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Sigerongan membahas sejumlah langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.Beberapa langkah tersebut meliputi:melakukan pemeriksaan website desa setiap hari;segera melaporkan setiap konten atau perubahan mencurigakan;menjaga keamanan akun administrator;membatasi akses pengelolaan hanya kepada personel yang berwenang;melakukan backup website dan data secara berkala;melakukan pembaruan sistem dan komponen website;meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola website;menggunakan kanal resmi layanan.lombokbaratkab.go.id untuk melaporkan gangguan atau insiden; danmelakukan evaluasi secara berkala terhadap keamanan dan pengelolaan layanan digital desa.Pemerintah Desa Sigerongan juga didorong untuk memastikan adanya personel yang secara jelas bertanggung jawab terhadap pengelolaan website sehingga monitoring dapat dilakukan secara konsisten.Tindak lanjut penanganan insiden siber di Desa Sigerongan menjadi bagian dari komitmen Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat untuk memperluas penguatan keamanan digital hingga tingkat pemerintahan desa.Transformasi digital pemerintahan tidak hanya membutuhkan ketersediaan aplikasi dan website, tetapi juga membutuhkan kesadaran, kemampuan, serta kedisiplinan aparatur dalam menjaga keamanan layanan yang digunakan.Melalui pendampingan secara langsung, Diskominfotik berharap Pemerintah Desa Sigerongan semakin mampu melakukan pemantauan website secara mandiri, mengenali indikasi awal insiden, melakukan langkah penanganan awal sesuai kewenangan, serta melaporkan gangguan melalui kanal resmi secara cepat.Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan desa, sehingga setiap aparatur memiliki kesadaran bahwa keamanan layanan digital merupakan tanggung jawab bersama.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat yang aman, andal, responsif, dan berkelanjutan.Dengan sinergi antara Diskominfotik, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, website serta layanan digital desa diharapkan mampu menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Tim Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #DesaSigerongan #Lingsar #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lembar, 13 Agustus 2026 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian turun langsung ke Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, pada Kamis (13/8/2026), dalam rangka melaksanakan tindak lanjut penanganan insiden siber pada website dan layanan digital desa.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan penanganan insiden keamanan siber pada layanan pemerintahan desa tidak berhenti pada pemulihan teknis, tetapi dilanjutkan dengan edukasi, pendampingan, peningkatan kemampuan pengelola website, serta penguatan mekanisme deteksi dan pelaporan insiden.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melakukan pendampingan secara langsung kepada aparatur Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur untuk memastikan pengelola memahami permasalahan yang terjadi, mengetahui langkah penanganan yang telah dilakukan, serta mampu melakukan pemantauan dan pengelolaan website secara mandiri.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada aparatur Desa Jembatan Kembar Timur mengenai permasalahan keamanan yang terjadi pada website desa, yaitu adanya penyisipan konten judi online akibat insiden peretasan.Pemahaman terhadap kondisi tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki kesadaran bahwa setiap perubahan konten yang tidak dilakukan oleh pengelola resmi dapat menjadi indikasi adanya gangguan keamanan pada sistem.Tim juga menjelaskan bahwa website desa merupakan salah satu kanal resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, keamanan dan keakuratan informasi yang ditampilkan harus menjadi perhatian bersama.Aparatur desa diharapkan mampu mengenali berbagai indikasi awal gangguan, seperti munculnya artikel yang tidak pernah dibuat, halaman baru yang tidak dikenal, tautan mencurigakan, perubahan tampilan website, maupun konten yang bertentangan dengan fungsi website pemerintah.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan pemahaman mengenai berbagai risiko yang dapat timbul akibat website pemerintah desa mengalami peretasan dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten judi online.Insiden tersebut tidak hanya berdampak pada tampilan website, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal informasi resmi pemerintah desa. Masyarakat yang mengakses website dapat mengira bahwa konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi yang disediakan pemerintah desa.Selain itu, konten ilegal yang dibiarkan dalam waktu lama dapat memperburuk citra pemerintah desa serta berpotensi dimanfaatkan untuk mengarahkan pengunjung menuju situs atau tautan lain yang berisiko.Karena itu, setiap indikasi penyisipan konten yang tidak sah harus segera diperiksa, dilaporkan, dan ditangani agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.Sebagai bagian dari proses pendampingan, Tim Diskominfotik juga menunjukkan bukti laporan insiden serta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan terhadap website Desa Jembatan Kembar Timur.Penyampaian bukti tersebut dilakukan agar aparatur desa mengetahui secara jelas bahwa insiden telah teridentifikasi dan telah mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Dokumentasi penanganan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan insiden keamanan informasi karena dapat digunakan sebagai arsip desa, bahan evaluasi, serta referensi apabila ditemukan kembali gangguan serupa pada kemudian hari.Dengan adanya dokumentasi tersebut, pemerintah desa juga diharapkan memahami tahapan pelaporan dan koordinasi yang harus dilakukan apabila website kembali mengalami gangguan.Salah satu pesan penting yang disampaikan dalam pendampingan adalah perlunya meningkatkan deteksi dini terhadap gangguan website.Tim mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai mengetahui website telah diretas setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan konten ilegal tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial.Kondisi seperti itu dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa karena masyarakat dapat melihat dan menyebarkan tangkapan layar sebelum pemerintah melakukan klarifikasi maupun penanganan.Untuk mencegah hal tersebut, pengelola website diminta melakukan pemeriksaan secara rutin dan segera melaporkan setiap perubahan yang mencurigakan kepada Diskominfotik.Dalam pendampingan, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menekankan pentingnya membuka dan memeriksa website desa setiap hari.Monitoring harian dilakukan untuk memastikan:website dapat diakses dengan normal;tampilan website sesuai kondisi resmi;tidak terdapat artikel atau halaman yang tidak dikenal;tidak terdapat tautan mencurigakan;tidak terdapat perubahan menu tanpa sepengetahuan pengelola;konten yang ditampilkan sesuai dengan informasi resmi pemerintah desa; dantidak terdapat indikasi lain yang menunjukkan adanya gangguan keamanan.Pemantauan sederhana tetapi konsisten tersebut diharapkan dapat mempercepat proses deteksi sehingga setiap insiden dapat segera dilaporkan dan ditangani.Tim Diskominfotik juga memberikan pelatihan langsung kepada aparatur Desa Jembatan Kembar Timur mengenai cara mengakses dan mengelola website desa.Pengelola diberikan pemahaman mengenai langkah dasar untuk melakukan pemeriksaan konten serta menghapus atau menonaktifkan konten yang terbukti disisipkan oleh pihak yang tidak berwenang, sesuai dengan hak akses dan prosedur pengelolaan website.Pendampingan dilakukan secara praktik agar aparatur tidak hanya menerima penjelasan, tetapi mampu melakukan pengelolaan website secara mandiri.Tim juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan konten mencurigakan atau indikasi peretasan, pengelola harus segera melakukan pelaporan melalui kanal resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan tersebut penting agar setiap insiden dapat tercatat, diverifikasi, dan mendapatkan tindak lanjut teknis secara tepat.Kegiatan pendampingan juga diarahkan untuk memastikan aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola website benar-benar mampu menggunakan layanan tersebut.Bagi aparatur yang sebelumnya belum terbiasa mengakses maupun mengelola website, Tim Diskominfotik memberikan pelatihan mulai dari cara membuka website, mengenali menu dan konten, menggunakan akun pengelola, melakukan pemeriksaan informasi, hingga memahami mekanisme pelaporan gangguan.Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian digital pemerintah desa, sehingga pengelolaan website tidak hanya bergantung pada bantuan teknis dari pihak lain.Selain pengelolaan konten, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan akun administrator website.Pengelola diingatkan untuk menjaga kerahasiaan username dan kata sandi, tidak membagikan kredensial kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta melakukan penggantian kredensial apabila terdapat indikasi akun telah disalahgunakan.Akses administrator juga perlu diberikan secara terbatas kepada aparatur yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan website desa.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya backup data dan website secara berkala.Pencadangan menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan apabila terjadi kerusakan sistem, kesalahan konfigurasi, kehilangan data, maupun insiden keamanan.Selain backup, pengelola juga diarahkan untuk melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, termasuk memastikan komponen website yang digunakan tetap diperbarui serta mengurangi penggunaan komponen yang sudah tidak diperlukan.Langkah preventif tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan keamanan dan mempercepat proses pemulihan apabila terjadi insiden.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kegiatan tindak lanjut ke desa tidak dilakukan hanya dalam waktu singkat untuk sekadar melakukan pemeriksaan teknis.Pendampingan diarahkan agar dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh, dengan waktu yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, edukasi, pelatihan, praktik pengelolaan website, diskusi, serta evaluasi kemampuan aparatur desa.Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa kunjungan memberikan hasil yang nyata dan dapat diterapkan setelah tim Diskominfotik meninggalkan lokasi.Dalam kegiatan ini, tim juga menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh aparatur Desa Jembatan Kembar Timur dalam pengelolaan website serta kebutuhan dukungan teknis yang masih diperlukan.Sebagai bagian dari hasil pendampingan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur mendorong pelaksanaan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:melakukan pemeriksaan website desa setiap hari;segera melaporkan setiap perubahan atau konten mencurigakan;menjaga keamanan akun administrator;membatasi hak akses sesuai kebutuhan tugas;melakukan backup website dan data secara berkala;melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem;meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola website;menggunakan kanal resmi layanan.lombokbaratkab.go.id untuk pelaporan insiden; danmelakukan evaluasi berkala terhadap keamanan dan keberlangsungan layanan digital desa.Pemerintah desa juga didorong untuk menetapkan personel yang secara jelas bertanggung jawab terhadap monitoring dan pengelolaan website agar kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara konsisten.Tindak lanjut penanganan insiden siber di Desa Jembatan Kembar Timur menjadi bagian dari komitmen Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat keamanan digital hingga tingkat pemerintahan desa.Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan website dan layanan elektronik. Pemerintah desa juga membutuhkan SDM yang memahami keamanan informasi, mampu melakukan monitoring, serta mengetahui prosedur pelaporan ketika terjadi gangguan.Melalui pendampingan secara langsung, Diskominfotik berharap aparatur Desa Jembatan Kembar Timur semakin siap melakukan deteksi dini, penanganan awal sesuai kewenangan, serta pelaporan insiden melalui kanal resmi.Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk membangun budaya keamanan informasi yang lebih kuat, di mana keamanan layanan digital menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola sistem, dan seluruh pihak yang terlibat.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat yang aman, andal, responsif, dan berkelanjutan.Dengan penguatan kapasitas aparatur, monitoring yang konsisten, serta koordinasi yang cepat antara pemerintah desa dan Diskominfotik, website dan layanan digital desa diharapkan mampu menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Tim Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #JembatanKembarTimur #Lembar #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik_Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan berbagai dinamika yang tengah dihadapi daerah sebagai momentum untuk mempercepat kematangan berpikir dan membangun kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan.Pesan tersebut disampaikan Nurul Adha saat memberikan arahan dalam kegiatan zikir dan doa yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (14/8/2026).Di hadapan peserta zikir dan doa, Nurul Adha menyampaikan bahwa Lombok Barat tengah berada dalam situasi abnormal, yang membutuhkan ketenangan, kebersamaan, serta komitmen seluruh elemen daerah. Menurutnya, setiap dinamika yang terjadi harus dihadapi dengan sikap dewasa dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebersamaan."Masih ada perasaan yang kita rasakan bersama di Lombok Barat karena situasi yang terjadi. Kita membutuhkan komitmen dan kesadaran bahwa kita kuat," ujar Nurul Adha.Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, harus tetap berada dalam koridor yang benar. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.Nurul Adha juga mengajak masyarakat menerima setiap peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari ketentuan Allah SWT. Menurutnya, keyakinan terhadap takdir tidak berarti berhenti melangkah, tetapi menjadi pijakan untuk menata kembali langkah dan terus menjalankan tanggung jawab bersama."Kalau ada rasa yang kurang, ada yang hilang, tetapi ini adalah takdir Allah dan yakinlah ini bukan kutukan. Mari kita bersama-sama membangun Lombok Barat," katanya.Ia menegaskan, situasi yang sedang dihadapi Lombok Barat hendaknya tidak menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan refleksi, memperkuat kebersamaan, dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.Karena itu, kegiatan zikir dan doa menjadi bagian penting dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain sebagai bentuk ikhtiar spiritual, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memohon kekuatan dan keteguhan kepada Allah SWT agar pemerintah dan masyarakat Lombok Barat mampu menghadapi setiap tantangan dengan tenang dan bijaksana.Dalam konteks tersebut, Nurul Adha menekankan pentingnya mempercepat kematangan berpikir dan kedewasaan dalam menghadapi persoalan. Menurutnya, kematangan tersebut diperlukan agar seluruh elemen daerah mampu melihat setiap keadaan secara jernih dan tetap menjaga semangat untuk membangun Lombok Barat."Kita harus semakin dewasa dalam berpikir, semakin matang dalam menyikapi setiap persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bersama-sama membangun Lombok Barat," ujarnya.Nurul Adha juga menyinggung pentingnya dialog kebangsaan sebagai ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komunikasi antar/inter element. Menurutnya, dialog diperlukan agar berbagai persoalan dapat disikapi secara konstruktif dan tidak mengganggu kebersamaan dalam membangun daerah.Ia menilai pembangunan tidak hanya membutuhkan program dan kebijakan, tetapi juga fondasi kebersamaan yang kuat. Pemerintah dan masyarakat perlu terus membangun kepercayaan, saling menguatkan, serta menjaga komunikasi agar berbagai dinamika yang terjadi dapat dilalui secara bersama-sama.Momentum zikir dan doa tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi dan penguatan spiritual bagi pemerintah dan masyarakat Lombok Barat. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen daerah diajak untuk tetap tenang, memperkuat persatuan, dan menatap ke depan dengan semangat membangun.Nurul Adha berharap berbagai dinamika yang dihadapi Lombok Barat dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan bersama. Dengan kematangan berpikir, keteguhan, dan kebersamaan, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu terus menata daerah serta memperkuat fondasi pembangunan Lombok Barat. Diskominfotikhim/ady/husni/angga Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gunungsari, 12 Agustus 2026 Pengelolaan website desa menjadi salah satu perhatian dalam penguatan layanan digital pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Untuk memastikan aparatur desa mampu melakukan pemantauan dan penanganan awal terhadap gangguan pada website, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan pendampingan di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Rabu (12/8/2026).Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator Desa Penimbung. Dalam pertemuan ini, tim tidak hanya menyampaikan informasi mengenai insiden keamanan yang pernah terjadi, tetapi juga memberikan arahan kepada operator mengenai cara menjaga website agar tetap aman, aktif, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi resmi desa.Pendampingan dilakukan menyusul ditemukannya konten atau tautan yang mengarah pada judi online pada website desa. Tim menjelaskan kepada aparatur desa bahwa kemunculan konten yang tidak pernah dibuat atau dipublikasikan oleh pemerintah desa perlu segera dicurigai sebagai indikasi adanya gangguan keamanan pada sistem.Menurut Tim Diskominfotik, pengelola website memiliki peran penting dalam mendeteksi gangguan sejak awal. Operator tidak cukup hanya mengetahui cara mengunggah berita atau informasi, tetapi juga perlu mampu mengenali apabila terjadi perubahan yang tidak wajar pada website.Karena itu, tim mengarahkan Operator Desa Penimbung untuk membiasakan diri melakukan pengecekan website secara rutin. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat kondisi halaman utama, artikel, menu, gambar, tautan, serta memastikan seluruh informasi yang tampil memang berasal dari pemerintah desa.Pemantauan setiap hari menjadi salah satu langkah sederhana yang sangat penting. Dengan membuka website secara rutin, perubahan yang mencurigakan dapat diketahui lebih cepat dan tidak menunggu sampai ditemukan oleh masyarakat.Tim juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan penyebaran temuan melalui media sosial. Apabila masyarakat menemukan konten judi online pada website pemerintah desa kemudian membagikannya melalui media sosial, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa diharapkan menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mengambil tindakan ketika terdapat gangguan pada website.Dalam pendampingan, aparatur Desa Penimbung juga diperlihatkan bukti laporan serta dokumentasi penanganan insiden. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah terjadi sekaligus memastikan pemerintah desa mengetahui bahwa insiden tersebut telah mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai langkah awal yang dapat dilakukan operator ketika menemukan konten mencurigakan. Operator diarahkan untuk melakukan pemeriksaan dan, sesuai kewenangan akses yang dimiliki, menghapus atau menonaktifkan konten yang tidak sesuai.Namun apabila ditemukan indikasi peretasan atau gangguan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, operator diminta tidak membiarkan permasalahan tersebut. Laporan dapat segera disampaikan kepada Diskominfotik melalui layanan.lombokbaratkab.go.id agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan oleh tim teknis.Selain kemampuan teknis, keamanan akun pengelola juga menjadi bagian dari materi pendampingan. Operator diingatkan untuk menjaga username dan kata sandi, tidak membagikan akses kepada pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan hanya aparatur yang memiliki tugas dan kewenangan yang dapat menggunakan akun administrator.Tim juga mengingatkan pentingnya melakukan pencadangan data secara berkala dan memperbarui komponen website. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan sekaligus membantu proses pemulihan apabila terjadi permasalahan pada sistem.Di luar aspek keamanan, Diskominfotik menekankan bahwa website desa harus tetap aktif dan memiliki informasi yang diperbarui. Pemerintah Desa Penimbung didorong untuk menjadikan website sebagai media publikasi berbagai aktivitas desa, mulai dari kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.Dengan informasi yang terus diperbarui, website tidak hanya menjadi layanan digital yang tersedia secara teknis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kanal komunikasi resmi antara pemerintah desa dan masyarakat.Pendampingan ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa Operator Desa Penimbung memahami cara mengakses dan mengelola website. Apabila masih terdapat kendala dalam pengoperasian, Tim Diskominfotik memberikan arahan secara langsung agar operator dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mandiri.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berharap penguatan kapasitas operator di tingkat desa dapat membantu menciptakan pola pengelolaan website yang lebih tertib. Operator diharapkan mampu melakukan pemeriksaan rutin, mengenali tanda-tanda gangguan, mengambil langkah awal sesuai kewenangan, dan segera melakukan pelaporan apabila membutuhkan dukungan teknis.Melalui kegiatan ini, penguatan keamanan website desa diharapkan tidak berhenti pada penanganan satu insiden, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dalam pengelolaan layanan digital sehari-hari.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah desa guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola layanan digital yang aman, aktif, informatif, dan dapat dipercaya masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Diskominfotik Perkuat Kesiapan Desa Mambalan Hadapi Gangguan Keamanan DigitalGunungsari, 13 Agustus 2026 Penguatan keamanan layanan digital terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam pengelolaan website pemerintah desa. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan pendampingan di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kamis (13/8/2026).Kegiatan pendampingan diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator Desa Mambalan. Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan keamanan website sekaligus upaya meningkatkan kesiapan aparatur desa dalam menjaga layanan digital yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat.Dalam penjelasannya, Tim Diskominfotik menyampaikan bahwa keamanan website desa membutuhkan perhatian dari aparatur yang sehari-hari bertugas mengelolanya. Operator tidak hanya berperan dalam memasukkan dan memperbarui informasi, tetapi juga perlu mengetahui kondisi website serta mampu mengenali apabila terdapat perubahan yang tidak dilakukan oleh pihak desa.Tim memberikan pemahaman mengenai insiden penyisipan konten atau tautan judi online yang dapat terjadi ketika website mengalami gangguan keamanan. Munculnya konten semacam itu perlu segera ditindaklanjuti karena dapat membuat masyarakat meragukan keaslian informasi yang terdapat pada website pemerintah desa.Selain berdampak terhadap citra dan kepercayaan masyarakat, konten yang tidak semestinya juga berpotensi menyebar lebih luas apabila ditemukan oleh masyarakat dan dibagikan melalui media sosial. Untuk menghindari kondisi tersebut, pemerintah desa diingatkan agar tidak menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk mengetahui kondisi website.Salah satu langkah yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah melakukan pemeriksaan website secara rutin setiap hari. Pemeriksaan tidak harus dilakukan secara rumit. Operator dapat memastikan website masih dapat diakses, tampilan halaman berjalan sebagaimana mestinya, informasi terbaru sesuai dengan kegiatan desa, serta tidak terdapat artikel, halaman, gambar, maupun tautan asing.Dalam kesempatan tersebut, Tim Diskominfotik juga menyampaikan dan menunjukkan dokumentasi laporan serta penanganan insiden keamanan yang telah dilakukan. Dengan adanya dokumentasi tersebut, pihak desa dapat mengetahui kronologi penanganan sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan website ke depan.Pendampingan kemudian diarahkan pada kemampuan aparatur dalam melakukan langkah awal apabila menemukan konten yang mencurigakan. Operator diberikan pemahaman mengenai pemeriksaan dan pengelolaan konten, termasuk tindakan menghapus atau menonaktifkan konten yang tidak sesuai apabila hal tersebut masih berada dalam kewenangan akses pengelola.Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa atau terdapat indikasi gangguan keamanan yang lebih serius, Tim Diskominfotik mengarahkan pemerintah desa untuk segera menggunakan kanal pelaporan resmi melalui layanan.lombokbaratkab.go.id. Pelaporan secara cepat akan membantu proses pemeriksaan dan penanganan oleh tim teknis.Aspek keamanan akun juga menjadi perhatian dalam pendampingan. Sekdes dan Operator Desa Mambalan diingatkan agar pengelolaan akun administrator dilakukan secara tertib, termasuk menjaga kerahasiaan kata sandi, membatasi pemberian akses, dan memastikan akun hanya digunakan oleh aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap website.Untuk mendukung keberlangsungan layanan, pemerintah desa juga didorong melakukan pencadangan data secara berkala serta memperhatikan pembaruan sistem dan komponen website. Pemeliharaan tersebut menjadi salah satu langkah pencegahan agar website tetap dapat digunakan dan lebih siap apabila menghadapi gangguan.Di samping aspek keamanan, Tim Diskominfotik memberikan perhatian terhadap keberadaan konten pada website. Pemerintah Desa Mambalan diharapkan tidak hanya melakukan pengecekan ketika terjadi masalah, tetapi juga menjadikan website sebagai media publikasi yang aktif.Berbagai kegiatan dan perkembangan Desa Mambalan perlu diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan lainnya melalui website desa.Dengan pola pengelolaan seperti tersebut, website desa diharapkan tidak hanya tersedia secara teknis, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.Pendampingan di Desa Mambalan juga menjadi bagian dari upaya memastikan aparatur desa memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keamanan informasi. Sekdes dan operator diharapkan dapat berkoordinasi dalam melakukan pemantauan, sehingga apabila ditemukan gangguan dapat segera diketahui dan dilaporkan.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menilai bahwa penguatan keamanan layanan digital perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana namun konsisten, mulai dari memeriksa website setiap hari, menjaga keamanan akun, memperbarui informasi, melakukan backup, hingga segera melaporkan apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan.Melalui kegiatan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat terus mendorong pemerintah desa untuk memiliki kemampuan pengelolaan website yang lebih mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keamanan layanan digital sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.Dengan pendampingan dan kerja sama antara Diskominfotik dan pemerintah desa, website Desa Mambalan diharapkan dapat terus berkembang menjadi kanal informasi yang aman, aktif, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung_Diskominfotik, Demokrasi tidak tumbuh dari satu institusi. Ia dibentuk oleh banyak tangan: pemerintah, lembaga politik, aparat keamanan, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat yang menjadi bagian utama dari kehidupan demokrasi itu sendiri.Gagasan itulah yang mengemuka dalam rapat sinkronisasi data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Barat di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 13 Agustus 2026.Rapat tersebut mempertemukan lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, KPU, Bawaslu, FKUB, unsur kepolisian hingga organisasi kemasyarakatan. Mereka memiliki data dan sudut pandang yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan: memastikan gambaran demokrasi Lombok Barat sesuai dengan kenyataan di lapangan.Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Lombok Barat, Saiful Ahkam, saat membuka rapat menekankan bahwa kerja kolaboratif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin mengukur sekaligus membangun kualitas demokrasi hanya dengan mengandalkan satu lembaga. Diperlukan koordinasi, pertukaran data dan integrasi antarlembaga melalui pola pentaheliks bahkan heksaheliks.Pola tersebut menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor, melainkan sebagai salah satu simpul yang menghubungkan berbagai kekuatan dalam masyarakat.Di sinilah Bakesbangpol mengambil posisi strategis.Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Sabidin, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyinkronkan data dari para produsen data yang menjadi bagian dari pengukuran IDI. Ada 22 variabel data yang harus dihimpun dan dipastikan kesesuaiannya.Bakesbangpol, kata Saiful Ahkam, bukan perangkat daerah teknis yang menghasilkan seluruh data tersebut. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi agar data dari berbagai lembaga dapat dipertemukan, diintegrasikan dan kemudian didiseminasikan.Dengan kata lain, Bakesbangpol berperan sebagai penghubung.KPU memiliki perspektif kepemiluan. Bawaslu memiliki data dan pengalaman pengawasan. Kepolisian melihat dimensi keamanan dan ketertiban. FKUB membawa perspektif kerukunan. OPD memiliki data sesuai tugas dan kewenangannya. Organisasi kemasyarakatan merepresentasikan dinamika masyarakat.Jika seluruhnya berjalan sendiri, data tersebut hanya menjadi potongan-potongan informasi.Tetapi ketika disatukan melalui koordinasi, potongan itu dapat membentuk satu gambaran yang lebih utuh mengenai demokrasi Lombok Barat.Itulah esensi pentaheliks dan heksaheliks: bukan sekadar banyak pihak duduk dalam satu ruangan, melainkan banyak pihak bekerja dalam satu ekosistem.Saiful Ahkam juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan IDI bukan semata-mata tingginya angka. Angka tersebut harus linear dengan fakta lapangan dan reliable.Peringatan ini penting karena indeks pada akhirnya adalah representasi dari kondisi sosial-politik masyarakat. Jika angka tidak sesuai dengan kenyataan, maka indeks kehilangan sebagian maknanya sebagai instrumen evaluasi.Karena itu, kualitas data menjadi tanggung jawab bersama.Saiful Ahkam juga mengaitkan kualitas demokrasi dengan pembangunan daerah. Ia merujuk pada hasil review Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan kondisi sosial-politik dan kepercayaan sebagai bagian penting dalam melihat kualitas demokrasi dan lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian, demokrasi tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan kepercayaan publik, stabilitas sosial, kualitas kelembagaan dan pada akhirnya iklim pembangunan daerah.Dari ruang rapat Suranadi, pesan yang muncul menjadi cukup jelas: menata demokrasi berarti menata cara berbagai institusi bekerja bersama.Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan. Lembaga politik tidak cukup hanya menjalankan fungsi kelembagaannya. Masyarakat sipil tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi. Semua harus terhubung dalam sebuah ekosistem yang memungkinkan data, pengalaman dan kepentingan publik dipertemukan.Dalam kerangka itulah kolaborasi pentaheliks atau heksaheliks menjadi penting bagi Lombok Barat.IDI kemudian bukan sekadar angka yang ditunggu setiap periode. Ia dapat menjadi alat untuk melihat apakah kolaborasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan demokrasi masyarakat.Dan pada akhirnya, ukuran demokrasi yang paling penting bukan hanya apa yang tertulis dalam laporan, melainkan apa yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Karena itu, ketika Lombok Barat berusaha menyatukan berbagai produsen data dan institusi melalui pola pentaheliks dan heksaheliks, yang sedang dibangun sesungguhnya bukan hanya sebuah indeks, melainkan cara baru menata daerah, dengan: bekerja bersama, membaca realitas secara lebih utuh, dan menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. tutup Saiful Ahkam. DiskominfotikHim/Fery/Windy Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gunungsari, 11 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan tindak lanjut penanganan insiden keamanan siber pada website Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Selasa (11/8/2026).Tim Diskominfotik diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Sesela. Kegiatan tersebut dilakukan setelah sebelumnya ditemukan penyisipan tautan atau konten judi online pada website Desa Sesela yang merupakan indikasi adanya gangguan keamanan pada website desa.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik memastikan Pemerintah Desa Sesela mengetahui dan memahami permasalahan yang telah terjadi. Tim menjelaskan bahwa munculnya konten judi online atau konten lain yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah desa merupakan salah satu indikasi bahwa website telah mengalami gangguan atau kompromi keamanan.Tim juga memberikan pemahaman mengenai bahaya apabila website pemerintah desa diretas dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten ilegal. Selain dapat merusak tampilan website, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, mengganggu kredibilitas website sebagai kanal informasi resmi pemerintah desa, serta berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas berbahaya lainnya.Keberadaan konten judi online pada website pemerintah desa juga dapat menimbulkan persepsi seolah-olah konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap perubahan pada website yang tidak dilakukan oleh pengelola resmi harus segera diperiksa dan ditindaklanjuti.Sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim Diskominfotik juga menunjukkan bukti laporan terkait insiden keamanan website Desa Sesela beserta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan oleh tim teknis. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari arsip dan bahan evaluasi pemerintah desa untuk meningkatkan pengamanan website ke depannya.Tim mengingatkan Pemerintah Desa Sesela agar tidak sampai mengetahui adanya gangguan pada website setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan dan menyebarkan konten tersebut melalui media sosial. Apabila website tidak dipantau secara rutin, perubahan atau penyisipan konten ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui pengelola dan berpotensi menyebar melalui tangkapan layar maupun unggahan media sosial.Untuk itu, pengelola website diarahkan agar membuka dan memeriksa website desa setiap hari. Pemeriksaan sederhana dilakukan dengan memastikan website dapat diakses, tampilan halaman berjalan normal, informasi yang ditampilkan sesuai dengan kegiatan resmi desa, serta tidak terdapat artikel, gambar, halaman, maupun tautan yang tidak dikenal.Selain itu, Tim Diskominfotik memberikan pembelajaran langsung mengenai cara melakukan pemeriksaan dan pengelolaan konten website, termasuk langkah dasar untuk menghapus atau menonaktifkan konten yang terindikasi sebagai hasil peretasan sesuai dengan hak akses yang dimiliki pengelola.Apabila ditemukan konten mencurigakan atau indikasi peretasan, pemerintah desa diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal layanan resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id. Pelaporan tersebut diperlukan agar setiap gangguan dapat tercatat, diverifikasi, dan segera mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Bagi aparatur desa yang belum terbiasa membuka atau mengelola website, Tim Diskominfotik juga memberikan pendampingan mulai dari cara mengakses website, melakukan pemeriksaan konten, menggunakan akun pengelola, hingga memahami prosedur pelaporan. Pendampingan dilakukan agar aparatur desa mampu melakukan pengawasan dan pengelolaan website secara mandiri.Dalam kesempatan tersebut, Tim juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan akun administrator, termasuk tidak memberikan username dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta membatasi akses administrator hanya kepada personel yang memang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola website.Selain keamanan akun, pengelola website juga didorong untuk melakukan backup website dan data secara berkala serta memastikan sistem dan komponen website selalu diperbarui. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dan kesiapan apabila kembali terjadi gangguan keamanan.Tidak hanya membahas aspek keamanan, Diskominfotik juga mengingatkan Pemerintah Desa Sesela agar aktif memperbarui website dengan berbagai informasi dan kegiatan desa. Setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, maupun kegiatan kemasyarakatan diharapkan dapat didokumentasikan dan dipublikasikan melalui website resmi desa.Dengan demikian, website desa tidak hanya aktif sebagai kanal informasi, tetapi juga menjadi media dokumentasi kegiatan pemerintah desa dan sumber informasi resmi yang dapat dipercaya masyarakat.Melalui kegiatan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berharap Pemerintah Desa Sesela semakin memahami pentingnya keamanan layanan digital dan mampu melakukan monitoring secara rutin. Penanganan insiden tidak hanya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mendeteksi, menangani, dan melaporkan gangguan keamanan secara cepat.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus mendorong penguatan keamanan digital di tingkat desa melalui pemantauan, edukasi, penanganan insiden, serta pendampingan kepada aparatur desa.Dengan sinergi antara Diskominfotik dan pemerintah desa, website serta layanan digital desa diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, aktif, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, 13 Agustus 2026 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kembali turun langsung ke desa dalam rangka melakukan tindak lanjut penanganan insiden siber pada website dan layanan digital Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kamis (13/8/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan insiden keamanan pada layanan digital desa tidak hanya ditangani secara teknis, tetapi juga diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam melakukan pemantauan, pengelolaan, serta pelaporan apabila kembali ditemukan gangguan keamanan.Pendampingan ke Desa Sigerongan dilakukan secara langsung oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian. Tim memberikan penjelasan kepada aparatur desa mengenai kondisi website yang sebelumnya mengalami penyisipan konten judi online akibat insiden keamanan siber, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta berbagai upaya pencegahan yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko kejadian serupa di kemudian hari.Pada awal kegiatan, Tim Diskominfotik memastikan aparatur Pemerintah Desa Sigerongan mengetahui dan memahami permasalahan keamanan yang telah terjadi pada website desa.Pemahaman tersebut dinilai penting karena pengelola website harus mampu mengenali bahwa munculnya konten judi online atau konten lain yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah desa merupakan indikasi adanya gangguan atau kompromi terhadap sistem.Tim menjelaskan bahwa website desa merupakan salah satu kanal resmi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, setiap konten yang tampil pada website harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari pengelola agar tidak terdapat informasi yang tidak sesuai, konten ilegal, maupun tautan yang dapat merugikan masyarakat.Dalam kegiatan tersebut, aparatur Desa Sigerongan mendapatkan edukasi mengenai risiko yang dapat timbul apabila website pemerintah desa diretas dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten judi online.Selain merusak tampilan website, penyisipan konten ilegal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mengganggu kredibilitas kanal informasi resmi, serta berpotensi dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk aktivitas berbahaya lainnya.Tim juga menjelaskan bahwa keberadaan konten judi online pada website pemerintah dapat memberikan kesan seolah-olah konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi desa. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan persepsi negatif apabila tidak segera diketahui dan ditangani.Oleh sebab itu, pengelola website diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap perubahan yang terjadi pada halaman website, terutama perubahan yang tidak dilakukan oleh administrator atau pengelola resmi.Sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menunjukkan bukti laporan terkait insiden keamanan website Desa Sigerongan serta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan oleh tim teknis.Penyampaian bukti tersebut bertujuan agar Pemerintah Desa Sigerongan memiliki pemahaman yang jelas mengenai insiden yang telah terjadi sekaligus mengetahui bahwa permasalahan tersebut telah mendapatkan tindak lanjut dari Diskominfotik.Dokumentasi penanganan juga menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan insiden karena dapat digunakan sebagai arsip, bahan evaluasi, serta dasar untuk menentukan langkah pengamanan dan pencegahan selanjutnya.Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pendampingan adalah pentingnya pemerintah desa memiliki mekanisme deteksi dini dan pelaporan cepat.Tim Diskominfotik mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai mengetahui adanya website yang diretas setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan dan menyebarkan konten tersebut melalui media sosial.Apabila website tidak dipantau secara rutin, perubahan atau penyisipan konten ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui oleh pengelola. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyebaran informasi melalui tangkapan layar maupun unggahan media sosial sebelum pemerintah desa mengetahui dan melakukan penanganan.Untuk itu, aparatur desa diarahkan agar secara aktif memantau website sehingga apabila terdapat perubahan mencurigakan, pemerintah desa dapat segera melakukan pemeriksaan dan melaporkannya kepada Diskominfotik.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan penekanan agar pengelola membuka dan memeriksa website Desa Sigerongan setiap hari.Pemeriksaan sederhana tersebut dapat dilakukan dengan memastikan website dapat diakses, tampilan halaman normal, konten yang ditampilkan sesuai dengan informasi resmi pemerintah desa, serta tidak terdapat halaman, artikel, gambar, atau tautan yang tidak dikenal.Pengelola juga perlu memperhatikan perubahan yang tidak wajar pada menu website, artikel, halaman, akun administrator, maupun fitur lainnya.Dengan monitoring harian, indikasi gangguan dapat diketahui lebih cepat sehingga proses pelaporan dan penanganan dapat segera dilakukan.Dalam kegiatan pendampingan, Tim Diskominfotik juga memberikan pembelajaran langsung kepada aparatur Desa Sigerongan mengenai cara melakukan pemeriksaan dan pengelolaan konten website, termasuk langkah dasar untuk menghapus atau menonaktifkan konten yang telah disisipkan oleh pihak yang tidak berwenang sesuai dengan hak akses pengelola.Pendampingan dilakukan secara praktik agar aparatur desa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu melakukan langkah awal ketika menemukan konten yang tidak sesuai.Tim juga menegaskan bahwa apabila ditemukan indikasi peretasan atau konten mencurigakan, pengelola tidak boleh mengabaikannya. Pemerintah desa diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal layanan resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan tersebut diperlukan agar setiap gangguan dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh tim teknis sesuai tingkat permasalahannya.Kegiatan juga diarahkan untuk memastikan aparatur Desa Sigerongan yang bertanggung jawab terhadap website benar-benar mampu mengoperasikan layanan tersebut.Bagi aparatur yang sebelumnya belum terbiasa membuka atau mengelola website, Tim Diskominfotik memberikan pendampingan mulai dari cara mengakses website, memahami tampilan halaman, melakukan pemeriksaan konten, menggunakan akun pengelola, hingga memahami prosedur pelaporan apabila terjadi gangguan.Pendekatan ini dilakukan agar pemerintah desa memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan pengawasan secara mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan teknis dari luar.Selain pengelolaan konten, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan akun administrator website.Pengelola diingatkan agar tidak memberikan username dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta segera melakukan penggantian kredensial apabila terdapat indikasi akun telah disalahgunakan.Pengelolaan hak akses juga perlu dilakukan secara tertib. Akses administrator hanya diberikan kepada personel yang memang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola website desa.Dengan pengelolaan akun dan hak akses yang baik, risiko penyalahgunaan akun dapat diminimalkan.Dalam pendampingan tersebut, Tim Diskominfotik juga menjelaskan pentingnya melakukan pencadangan data dan website secara berkala.Backup menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung proses pemulihan apabila terjadi gangguan sistem, kerusakan data, kesalahan konfigurasi, maupun insiden keamanan.Selain backup, pengelola website juga perlu memastikan komponen sistem yang digunakan tetap diperbarui sesuai kebutuhan dan tidak terdapat komponen yang sudah tidak digunakan tetapi masih aktif.Pemeliharaan secara berkala menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi potensi kerentanan pada website desa.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kunjungan ke desa dalam rangka tindak lanjut insiden siber tidak dilaksanakan secara singkat hanya untuk melakukan pemeriksaan teknis.Pendampingan diarahkan agar dilakukan secara intensif dan menyeluruh, dengan waktu yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, edukasi, praktik pengelolaan website, pelatihan, diskusi, serta evaluasi kemampuan aparatur desa.Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang. Kunjungan tidak hanya menyelesaikan permasalahan akibat insiden yang telah terjadi, tetapi juga membangun kemampuan pemerintah desa agar lebih siap menghadapi potensi gangguan keamanan di masa mendatang.Selama pendampingan, tim juga berdiskusi dengan aparatur Desa Sigerongan mengenai kondisi pengelolaan website, kendala yang dihadapi, kebutuhan dukungan teknis, serta mekanisme pemantauan yang dapat diterapkan secara rutin.Pada akhir kegiatan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Sigerongan membahas sejumlah langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.Beberapa langkah tersebut meliputi:melakukan pemeriksaan website desa setiap hari;segera melaporkan setiap konten atau perubahan mencurigakan;menjaga keamanan akun administrator;membatasi akses pengelolaan hanya kepada personel yang berwenang;melakukan backup website dan data secara berkala;melakukan pembaruan sistem dan komponen website;meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola website;menggunakan kanal resmi layanan.lombokbaratkab.go.id untuk melaporkan gangguan atau insiden; danmelakukan evaluasi secara berkala terhadap keamanan dan pengelolaan layanan digital desa.Pemerintah Desa Sigerongan juga didorong untuk memastikan adanya personel yang secara jelas bertanggung jawab terhadap pengelolaan website sehingga monitoring dapat dilakukan secara konsisten.Tindak lanjut penanganan insiden siber di Desa Sigerongan menjadi bagian dari komitmen Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat untuk memperluas penguatan keamanan digital hingga tingkat pemerintahan desa.Transformasi digital pemerintahan tidak hanya membutuhkan ketersediaan aplikasi dan website, tetapi juga membutuhkan kesadaran, kemampuan, serta kedisiplinan aparatur dalam menjaga keamanan layanan yang digunakan.Melalui pendampingan secara langsung, Diskominfotik berharap Pemerintah Desa Sigerongan semakin mampu melakukan pemantauan website secara mandiri, mengenali indikasi awal insiden, melakukan langkah penanganan awal sesuai kewenangan, serta melaporkan gangguan melalui kanal resmi secara cepat.Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan desa, sehingga setiap aparatur memiliki kesadaran bahwa keamanan layanan digital merupakan tanggung jawab bersama.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat yang aman, andal, responsif, dan berkelanjutan.Dengan sinergi antara Diskominfotik, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, website serta layanan digital desa diharapkan mampu menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Tim Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #DesaSigerongan #Lingsar #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lembar, 13 Agustus 2026 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian turun langsung ke Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, pada Kamis (13/8/2026), dalam rangka melaksanakan tindak lanjut penanganan insiden siber pada website dan layanan digital desa.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan penanganan insiden keamanan siber pada layanan pemerintahan desa tidak berhenti pada pemulihan teknis, tetapi dilanjutkan dengan edukasi, pendampingan, peningkatan kemampuan pengelola website, serta penguatan mekanisme deteksi dan pelaporan insiden.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melakukan pendampingan secara langsung kepada aparatur Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur untuk memastikan pengelola memahami permasalahan yang terjadi, mengetahui langkah penanganan yang telah dilakukan, serta mampu melakukan pemantauan dan pengelolaan website secara mandiri.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada aparatur Desa Jembatan Kembar Timur mengenai permasalahan keamanan yang terjadi pada website desa, yaitu adanya penyisipan konten judi online akibat insiden peretasan.Pemahaman terhadap kondisi tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki kesadaran bahwa setiap perubahan konten yang tidak dilakukan oleh pengelola resmi dapat menjadi indikasi adanya gangguan keamanan pada sistem.Tim juga menjelaskan bahwa website desa merupakan salah satu kanal resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, keamanan dan keakuratan informasi yang ditampilkan harus menjadi perhatian bersama.Aparatur desa diharapkan mampu mengenali berbagai indikasi awal gangguan, seperti munculnya artikel yang tidak pernah dibuat, halaman baru yang tidak dikenal, tautan mencurigakan, perubahan tampilan website, maupun konten yang bertentangan dengan fungsi website pemerintah.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan pemahaman mengenai berbagai risiko yang dapat timbul akibat website pemerintah desa mengalami peretasan dan dimanfaatkan untuk menampilkan konten judi online.Insiden tersebut tidak hanya berdampak pada tampilan website, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal informasi resmi pemerintah desa. Masyarakat yang mengakses website dapat mengira bahwa konten tersebut merupakan bagian dari informasi resmi yang disediakan pemerintah desa.Selain itu, konten ilegal yang dibiarkan dalam waktu lama dapat memperburuk citra pemerintah desa serta berpotensi dimanfaatkan untuk mengarahkan pengunjung menuju situs atau tautan lain yang berisiko.Karena itu, setiap indikasi penyisipan konten yang tidak sah harus segera diperiksa, dilaporkan, dan ditangani agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.Sebagai bagian dari proses pendampingan, Tim Diskominfotik juga menunjukkan bukti laporan insiden serta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan terhadap website Desa Jembatan Kembar Timur.Penyampaian bukti tersebut dilakukan agar aparatur desa mengetahui secara jelas bahwa insiden telah teridentifikasi dan telah mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis.Dokumentasi penanganan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan insiden keamanan informasi karena dapat digunakan sebagai arsip desa, bahan evaluasi, serta referensi apabila ditemukan kembali gangguan serupa pada kemudian hari.Dengan adanya dokumentasi tersebut, pemerintah desa juga diharapkan memahami tahapan pelaporan dan koordinasi yang harus dilakukan apabila website kembali mengalami gangguan.Salah satu pesan penting yang disampaikan dalam pendampingan adalah perlunya meningkatkan deteksi dini terhadap gangguan website.Tim mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai mengetahui website telah diretas setelah masyarakat terlebih dahulu menemukan konten ilegal tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial.Kondisi seperti itu dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa karena masyarakat dapat melihat dan menyebarkan tangkapan layar sebelum pemerintah melakukan klarifikasi maupun penanganan.Untuk mencegah hal tersebut, pengelola website diminta melakukan pemeriksaan secara rutin dan segera melaporkan setiap perubahan yang mencurigakan kepada Diskominfotik.Dalam pendampingan, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menekankan pentingnya membuka dan memeriksa website desa setiap hari.Monitoring harian dilakukan untuk memastikan:website dapat diakses dengan normal;tampilan website sesuai kondisi resmi;tidak terdapat artikel atau halaman yang tidak dikenal;tidak terdapat tautan mencurigakan;tidak terdapat perubahan menu tanpa sepengetahuan pengelola;konten yang ditampilkan sesuai dengan informasi resmi pemerintah desa; dantidak terdapat indikasi lain yang menunjukkan adanya gangguan keamanan.Pemantauan sederhana tetapi konsisten tersebut diharapkan dapat mempercepat proses deteksi sehingga setiap insiden dapat segera dilaporkan dan ditangani.Tim Diskominfotik juga memberikan pelatihan langsung kepada aparatur Desa Jembatan Kembar Timur mengenai cara mengakses dan mengelola website desa.Pengelola diberikan pemahaman mengenai langkah dasar untuk melakukan pemeriksaan konten serta menghapus atau menonaktifkan konten yang terbukti disisipkan oleh pihak yang tidak berwenang, sesuai dengan hak akses dan prosedur pengelolaan website.Pendampingan dilakukan secara praktik agar aparatur tidak hanya menerima penjelasan, tetapi mampu melakukan pengelolaan website secara mandiri.Tim juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan konten mencurigakan atau indikasi peretasan, pengelola harus segera melakukan pelaporan melalui kanal resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat di layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan tersebut penting agar setiap insiden dapat tercatat, diverifikasi, dan mendapatkan tindak lanjut teknis secara tepat.Kegiatan pendampingan juga diarahkan untuk memastikan aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola website benar-benar mampu menggunakan layanan tersebut.Bagi aparatur yang sebelumnya belum terbiasa mengakses maupun mengelola website, Tim Diskominfotik memberikan pelatihan mulai dari cara membuka website, mengenali menu dan konten, menggunakan akun pengelola, melakukan pemeriksaan informasi, hingga memahami mekanisme pelaporan gangguan.Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian digital pemerintah desa, sehingga pengelolaan website tidak hanya bergantung pada bantuan teknis dari pihak lain.Selain pengelolaan konten, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan akun administrator website.Pengelola diingatkan untuk menjaga kerahasiaan username dan kata sandi, tidak membagikan kredensial kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta melakukan penggantian kredensial apabila terdapat indikasi akun telah disalahgunakan.Akses administrator juga perlu diberikan secara terbatas kepada aparatur yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan website desa.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya backup data dan website secara berkala.Pencadangan menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan apabila terjadi kerusakan sistem, kesalahan konfigurasi, kehilangan data, maupun insiden keamanan.Selain backup, pengelola juga diarahkan untuk melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, termasuk memastikan komponen website yang digunakan tetap diperbarui serta mengurangi penggunaan komponen yang sudah tidak diperlukan.Langkah preventif tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan keamanan dan mempercepat proses pemulihan apabila terjadi insiden.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kegiatan tindak lanjut ke desa tidak dilakukan hanya dalam waktu singkat untuk sekadar melakukan pemeriksaan teknis.Pendampingan diarahkan agar dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh, dengan waktu yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, edukasi, pelatihan, praktik pengelolaan website, diskusi, serta evaluasi kemampuan aparatur desa.Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa kunjungan memberikan hasil yang nyata dan dapat diterapkan setelah tim Diskominfotik meninggalkan lokasi.Dalam kegiatan ini, tim juga menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh aparatur Desa Jembatan Kembar Timur dalam pengelolaan website serta kebutuhan dukungan teknis yang masih diperlukan.Sebagai bagian dari hasil pendampingan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur mendorong pelaksanaan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:melakukan pemeriksaan website desa setiap hari;segera melaporkan setiap perubahan atau konten mencurigakan;menjaga keamanan akun administrator;membatasi hak akses sesuai kebutuhan tugas;melakukan backup website dan data secara berkala;melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem;meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola website;menggunakan kanal resmi layanan.lombokbaratkab.go.id untuk pelaporan insiden; danmelakukan evaluasi berkala terhadap keamanan dan keberlangsungan layanan digital desa.Pemerintah desa juga didorong untuk menetapkan personel yang secara jelas bertanggung jawab terhadap monitoring dan pengelolaan website agar kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara konsisten.Tindak lanjut penanganan insiden siber di Desa Jembatan Kembar Timur menjadi bagian dari komitmen Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat keamanan digital hingga tingkat pemerintahan desa.Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan website dan layanan elektronik. Pemerintah desa juga membutuhkan SDM yang memahami keamanan informasi, mampu melakukan monitoring, serta mengetahui prosedur pelaporan ketika terjadi gangguan.Melalui pendampingan secara langsung, Diskominfotik berharap aparatur Desa Jembatan Kembar Timur semakin siap melakukan deteksi dini, penanganan awal sesuai kewenangan, serta pelaporan insiden melalui kanal resmi.Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk membangun budaya keamanan informasi yang lebih kuat, di mana keamanan layanan digital menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola sistem, dan seluruh pihak yang terlibat.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat yang aman, andal, responsif, dan berkelanjutan.Dengan penguatan kapasitas aparatur, monitoring yang konsisten, serta koordinasi yang cepat antara pemerintah desa dan Diskominfotik, website dan layanan digital desa diharapkan mampu menjadi kanal informasi dan pelayanan publik yang aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Tim Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #JembatanKembarTimur #Lembar #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, 11 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan tindak lanjut penanganan insiden keamanan siber pada website dan layanan digital Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (11/8/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan dan pemulihan setelah ditemukannya indikasi kompromi pada website desa berupa penyisipan konten yang berkaitan dengan judi online. Selain melakukan penanganan teknis, kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai ancaman keamanan siber, tata cara pemantauan website, mekanisme pelaporan insiden, serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melakukan kunjungan dan pendampingan secara langsung kepada Pemerintah Desa Bug-Bug. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada penyelesaian permasalahan teknis, tetapi juga memastikan aparatur desa memahami kondisi keamanan website serta mampu melakukan tindakan awal apabila kembali ditemukan indikasi gangguan atau serangan siber.Dalam kegiatan tersebut, tim Diskominfotik menjelaskan kepada Pemerintah Desa Bug-Bug mengenai permasalahan yang terjadi pada website desa, termasuk indikasi penyisipan konten judi online sebagai akibat dari adanya kompromi terhadap sistem.Penjelasan tersebut diberikan agar perangkat desa memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi website dan tidak menganggap munculnya konten ilegal sebagai gangguan biasa. Tim juga menjelaskan bahwa website pemerintah desa merupakan bagian dari layanan informasi publik yang membawa identitas resmi pemerintah sehingga keamanan dan kredibilitasnya harus menjadi perhatian bersama.Penyisipan konten judi online pada website pemerintah dapat memberikan dampak yang cukup serius, antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, merusak reputasi instansi, mengganggu fungsi website sebagai media informasi publik, serta berpotensi dimanfaatkan lebih lanjut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten berbahaya maupun melakukan serangan lanjutan.Selain itu, apabila insiden tidak segera diketahui dan ditangani, keberadaan konten ilegal dapat tersebar melalui mesin pencari maupun media sosial dan diketahui masyarakat sebelum pemerintah desa menyadari adanya gangguan pada sistem.Oleh karena itu, Tim Diskominfotik menekankan pentingnya deteksi dini, pemantauan rutin, dan respons cepat terhadap setiap perubahan yang tidak wajar pada website maupun layanan digital desa.Sebagai bagian dari kegiatan pendampingan, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menyampaikan dan menunjukkan bukti laporan serta dokumentasi penanganan insiden kepada Pemerintah Desa Bug-Bug.Bukti tersebut menjadi bagian dari dokumentasi bahwa indikasi gangguan keamanan telah diketahui, dilaporkan, dilakukan pemeriksaan, serta telah mendapatkan tindak lanjut dari tim teknis. Dokumentasi penanganan juga penting untuk menjadi bahan evaluasi dan arsip pemerintah desa apabila pada kemudian hari diperlukan penelusuran terhadap kronologi maupun tindakan pemulihan yang telah dilakukan.Tim menjelaskan bahwa setiap insiden keamanan informasi sebaiknya tidak hanya diselesaikan secara teknis, tetapi juga dicatat dan didokumentasikan secara tertib, mulai dari waktu ditemukan, jenis gangguan, layanan yang terdampak, tindakan yang dilakukan, hasil pemulihan, hingga langkah pencegahan agar insiden tidak terulang.Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam pendampingan adalah pentingnya aparatur desa melakukan pemantauan website secara rutin dan setiap hari.Tim Diskominfotik mengingatkan agar pengelola website tidak hanya membuka website ketika ada kebutuhan untuk mengunggah berita atau informasi, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas pengelolaan layanan digital desa.Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dengan memastikan halaman utama website dapat diakses secara normal, tidak terdapat perubahan tampilan yang tidak dikenal, tidak muncul konten atau tautan mencurigakan, serta seluruh informasi yang ditampilkan sesuai dengan konten resmi Pemerintah Desa Bug-Bug.Dengan pemantauan rutin tersebut, indikasi serangan atau perubahan konten yang tidak sah dapat diketahui lebih awal sehingga proses pelaporan dan penanganan dapat segera dilakukan.Dalam kegiatan tersebut, Tim Diskominfotik juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan respons ketika terjadi insiden pada website desa.Aparatur desa diingatkan agar memiliki mekanisme pemeriksaan dan pelaporan internal sehingga ketika terjadi perubahan mencurigakan pada website, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada pengelola teknis dan Diskominfotik.Hal ini penting untuk mencegah kondisi ketika masyarakat justru mengetahui adanya website pemerintah desa yang mengalami peretasan melalui unggahan atau pembagian informasi di media sosial sebelum pemerintah desa mengetahui dan melakukan penanganan.Tim menekankan bahwa tujuan dari langkah tersebut bukan untuk menutup-nutupi insiden, melainkan memastikan respons teknis dan komunikasi resmi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga informasi kepada masyarakat dapat diberikan berdasarkan kondisi yang telah diverifikasi.Selain menjelaskan permasalahan, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan pendampingan langsung kepada aparatur Desa Bug-Bug mengenai cara melakukan pemeriksaan dan penghapusan konten yang telah disisipkan oleh pihak tidak berwenang, sesuai dengan hak akses dan prosedur pengelolaan website yang tersedia.Pendampingan dilakukan dengan pendekatan praktik agar aparatur desa tidak hanya memahami secara teori, tetapi mampu melakukan tindakan awal ketika menemukan konten mencurigakan.Dalam kondisi ditemukan indikasi peretasan, penyisipan konten judi online, perubahan tampilan, tautan mencurigakan, atau gangguan lainnya, desa diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal layanan resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat pada layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan melalui kanal tersebut diharapkan dapat membantu proses pencatatan, verifikasi, eskalasi, dan penanganan insiden secara lebih terstruktur.Tim Diskominfotik juga memberikan perhatian khusus kepada perangkat desa yang masih memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan website.Bagi pengelola yang belum pernah membuka, mengakses, maupun mengelola website desa, dilakukan pendampingan secara langsung mulai dari proses akses website, penggunaan akun pengelola, pemeriksaan halaman, pengelolaan konten, hingga langkah dasar dalam melakukan pelaporan apabila ditemukan permasalahan.Pendampingan tersebut dilakukan sampai aparatur yang ditunjuk oleh desa memiliki pemahaman dan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi pengelolaan website secara mandiri.Langkah ini penting karena keberlangsungan keamanan website desa tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan sistem yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelolanya.Selain penanganan konten yang telah dikompromikan, Tim Diskominfotik memberikan arahan mengenai pentingnya pengamanan akun administrator website.Pengelola desa diarahkan untuk memastikan bahwa akun administrator hanya diberikan kepada personel yang memiliki kewenangan, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak digunakan kembali pada layanan lain, serta segera mengganti kredensial apabila terdapat indikasi akun telah diketahui atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.Pengelolaan hak akses juga perlu dilakukan secara tertib dengan memastikan akun yang sudah tidak digunakan dinonaktifkan atau dihapus sesuai kebutuhan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip least privilege, yaitu pemberian akses sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pengguna.Tim juga mengingatkan agar kredensial akun administrator tidak dibagikan melalui media komunikasi umum dan tidak disimpan secara sembarangan.Sebagai bagian dari upaya pencegahan, perangkat desa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan pencadangan data dan konfigurasi website secara berkala.Backup diperlukan sebagai salah satu langkah perlindungan apabila website kembali mengalami gangguan, kerusakan, kesalahan konfigurasi, maupun insiden keamanan yang menyebabkan data atau konten tidak dapat diakses secara normal.Selain backup, pengelola website juga perlu memastikan perangkat lunak, sistem manajemen konten, tema, plugin, maupun komponen pendukung lainnya selalu diperbarui sesuai rekomendasi pengelola sistem. Komponen yang tidak lagi digunakan sebaiknya dinonaktifkan atau dihapus untuk mengurangi potensi celah keamanan.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kegiatan pendampingan ke desa tidak dilaksanakan hanya dalam waktu singkat. Tim diharapkan berada di lokasi dalam waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan, penjelasan, praktik, pelatihan, serta evaluasi kemampuan pengelola desa.Pendekatan ini dilakukan agar kegiatan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menghasilkan peningkatan kemampuan nyata pada aparatur desa.Selama pendampingan, tim melakukan diskusi bersama perangkat desa, pemeriksaan kondisi website, praktik pengelolaan konten, simulasi pelaporan insiden, serta penyampaian rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh desa setelah kegiatan selesai.Dengan demikian, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan penanganan satu insiden, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan keamanan digital desa secara berkelanjutan.Pada akhir kegiatan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Bug-Bug menyusun sejumlah langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pendampingan, antara lain meningkatkan frekuensi pemeriksaan website, menjaga keamanan akun administrator, melakukan backup secara berkala, memastikan pembaruan sistem, meningkatkan kemampuan pengelola website, serta segera melaporkan setiap indikasi gangguan melalui kanal resmi.Diskominfotik juga mendorong agar pemerintah desa memiliki personel yang ditetapkan sebagai pengelola website dan memahami tanggung jawab pengelolaan keamanan layanan digital desa.Hasil pendampingan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bagian dari dokumentasi penanganan insiden sekaligus bahan monitoring untuk memastikan langkah perbaikan benar-benar dilaksanakan.Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan pembinaan dan pendampingan keamanan informasi kepada pemerintah desa. Dengan semakin banyaknya layanan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, kemampuan pemerintah desa dalam mengenali, melaporkan, dan merespons insiden siber menjadi semakin penting.Melalui tindak lanjut penanganan insiden di Desa Bug-Bug, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan website dan layanan digital desa, meningkatkan kesadaran aparatur terhadap ancaman siber, serta membangun mekanisme respons insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.Ke depan, pendampingan serupa akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman hingga tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Diskominfotik berharap setiap pemerintah desa mampu menjadi pengelola layanan digital yang lebih mandiri, waspada, responsif, dan bertanggung jawab sehingga kehadiran website desa benar-benar dapat memberikan informasi yang terpercaya serta pelayanan digital yang aman bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #DesaBugBug #Lingsar #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Narmada, 12 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian turun langsung ke Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, pada Rabu (12/8/2026) dalam rangka melaksanakan tindak lanjut penanganan insiden keamanan siber pada website dan layanan digital desa.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan insiden keamanan siber yang terjadi pada website desa dapat ditangani secara tepat sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapsiagaan aparatur desa dalam mengelola layanan digital secara aman.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melakukan pendampingan secara langsung kepada Pemerintah Desa Suranadi. Pendampingan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis penanganan insiden, tetapi juga mencakup edukasi mengenai risiko keamanan siber, tata cara pemantauan website, pengelolaan konten, pengamanan akun, mekanisme pelaporan insiden, serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.Pada awal kegiatan, Tim Diskominfotik memberikan penjelasan kepada Pemerintah Desa Suranadi mengenai permasalahan keamanan yang dialami, yaitu adanya kompromi pada website desa yang ditandai dengan munculnya konten terkait judi online.Penjelasan ini diberikan agar seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan website memahami bahwa munculnya konten tersebut merupakan indikasi gangguan keamanan yang harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan.Website desa merupakan salah satu kanal resmi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keamanan dan kredibilitas website harus dijaga karena setiap konten yang muncul pada website dapat dipandang oleh masyarakat sebagai informasi resmi pemerintah desa.Tim menjelaskan bahwa apabila website pemerintah desa berhasil disusupi dan digunakan untuk menampilkan konten judi online, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan perubahan tampilan website, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, merusak reputasi pemerintah desa, mengganggu fungsi layanan informasi publik, serta berpotensi membuka peluang bagi serangan atau penyalahgunaan sistem lebih lanjut.Dalam pendampingan tersebut, Tim Diskominfotik juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap setiap perubahan yang terjadi pada website desa.Aparatur desa diminta memahami bahwa indikasi seperti munculnya halaman yang tidak dikenal, tautan mencurigakan, perubahan tampilan, konten yang tidak pernah dibuat oleh pengelola, akun yang tiba-tiba mengalami perubahan, maupun gangguan akses harus segera diperiksa dan dilaporkan.Kecepatan mengetahui dan melaporkan insiden menjadi faktor penting dalam membatasi dampak gangguan. Semakin cepat sebuah insiden diketahui, semakin cepat pula langkah pemeriksaan, penanganan, pemulihan, dan pengamanan lanjutan dapat dilakukan.Sebagai bagian dari kegiatan tindak lanjut, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menyampaikan kepada Pemerintah Desa Suranadi bukti laporan terkait insiden serta dokumentasi penanganan yang telah dilakukan oleh tim teknis.Penyampaian bukti tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai kronologi penanganan dan memastikan bahwa perangkat desa mengetahui bahwa permasalahan telah mendapatkan tindak lanjut.Dokumentasi penanganan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan insiden keamanan informasi karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, arsip, serta dasar untuk menentukan langkah pencegahan dan perbaikan berikutnya.Tim mengingatkan bahwa setiap kejadian keamanan sebaiknya didokumentasikan dengan baik, mulai dari waktu ditemukan, bentuk gangguan, layanan yang terdampak, tindakan penanganan, hasil pemulihan, hingga rekomendasi pencegahan.Salah satu materi penting yang disampaikan kepada aparatur Desa Suranadi adalah perlunya membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan internal yang cepat.Tim Diskominfotik mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai mengetahui adanya website yang diretas setelah informasi tersebut terlebih dahulu diketahui dan disebarluaskan oleh masyarakat melalui media sosial.Kondisi tersebut dapat terjadi apabila website tidak diperiksa secara rutin sehingga perubahan atau penyisipan konten ilegal berlangsung tanpa diketahui pengelola.Oleh karena itu, aparatur desa didorong untuk melakukan pemeriksaan website setiap hari. Apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, pengelola harus segera melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme yang telah disediakan.Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya insiden, melainkan untuk memastikan deteksi, verifikasi, penanganan teknis, dan komunikasi resmi dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian memberikan penekanan khusus agar website Desa Suranadi dibuka dan diperiksa setiap hari oleh pengelola yang telah ditunjuk.Pemeriksaan harian dapat dilakukan dengan memastikan website dapat diakses secara normal, tampilan halaman tidak mengalami perubahan yang tidak dikenal, tidak terdapat konten judi online atau konten ilegal lainnya, serta informasi yang ditampilkan merupakan informasi resmi yang berasal dari pemerintah desa.Pengelola juga perlu memperhatikan perubahan yang tidak wajar pada menu, halaman, artikel, tautan, maupun akun pengguna.Dengan pemeriksaan sederhana tetapi dilakukan secara konsisten, potensi gangguan dapat diketahui lebih awal dan segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan.Selain memberikan penjelasan, Tim Diskominfotik melakukan pendampingan praktik kepada aparatur Desa Suranadi mengenai pengelolaan website, termasuk langkah dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menghapus atau menonaktifkan konten yang terindikasi telah disisipkan oleh pihak tidak berwenang, sesuai dengan hak akses dan mekanisme pengelolaan website yang digunakan desa.Pendampingan dilakukan secara langsung agar aparatur desa memahami langkah yang harus dilakukan ketika menemukan konten mencurigakan.Dalam kondisi ditemukan indikasi peretasan atau penyisipan konten ilegal, pemerintah desa juga diarahkan untuk segera melakukan pelaporan melalui kanal resmi Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat pada layanan.lombokbaratkab.go.id.Pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pencatatan dan tindak lanjut insiden sehingga tim teknis dapat melakukan verifikasi serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan.Tim Diskominfotik juga memberikan perhatian terhadap kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan website.Bagi pengelola yang belum terbiasa membuka atau menggunakan website desa, dilakukan pelatihan secara langsung mulai dari cara mengakses website, mengenali tampilan halaman, menggunakan akun pengelola, memeriksa konten, melakukan pengelolaan informasi, hingga memahami mekanisme pelaporan gangguan.Pendampingan diarahkan agar aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola mampu melakukan pengelolaan website secara mandiri setelah kegiatan selesai.Hal tersebut dinilai penting karena keberlanjutan keamanan website sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.Selain aspek pengelolaan konten, Tim Diskominfotik memberikan edukasi mengenai pengamanan akun administrator website.Pengelola diingatkan agar tidak membagikan username dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan, menggunakan kata sandi yang kuat, mengganti kata sandi apabila terdapat indikasi kompromi, serta memastikan hanya personel yang memiliki kewenangan yang diberikan akses administrator.Akun yang sudah tidak digunakan juga perlu ditinjau dan dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Pengelolaan hak akses secara tertib menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun.Tim juga mengingatkan agar kredensial administrator tidak disimpan atau dibagikan secara sembarangan melalui media komunikasi yang tidak aman.Dalam kegiatan tersebut, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian juga menyampaikan pentingnya melakukan backup website dan data secara berkala.Pencadangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan data dan layanan dapat dipulihkan apabila website mengalami gangguan, kerusakan, kesalahan konfigurasi, maupun insiden keamanan.Selain backup, pengelola juga diarahkan untuk memastikan sistem, aplikasi, plugin, tema, dan komponen pendukung website diperbarui sesuai kebutuhan serta menghapus komponen yang sudah tidak digunakan.Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Sesuai arahan Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, kegiatan pendampingan ke desa tidak dilakukan secara singkat hanya untuk menyelesaikan pemeriksaan teknis.Tim diarahkan untuk memberikan pendampingan secara lebih mendalam dengan waktu yang memadai, sehingga kegiatan dapat mencakup pemeriksaan, edukasi, praktik, pelatihan, diskusi, serta evaluasi pemahaman pengelola desa.Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi desa. Dengan demikian, kunjungan tidak hanya menjadi kegiatan penanganan satu insiden, tetapi sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan keamanan digital dan peningkatan kapasitas aparatur desa.Selama kegiatan, tim melakukan diskusi dengan perangkat desa mengenai kondisi website, mekanisme pengelolaan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan dukungan teknis yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital desa.Pada akhir pendampingan, Tim Diskominfotik bersama Pemerintah Desa Suranadi membahas beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.Langkah tersebut meliputi pemeriksaan website setiap hari, peningkatan keamanan akun administrator, pengelolaan konten secara tertib, pencadangan data secara berkala, pembaruan sistem, peningkatan kemampuan pengelola, serta pelaporan segera apabila ditemukan indikasi gangguan.Pemerintah Desa Suranadi juga didorong untuk menetapkan atau memastikan personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website sehingga tidak terjadi kekosongan pengelola dan setiap gangguan dapat segera diketahui.Hasil kegiatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bagian dari dokumentasi tindak lanjut penanganan insiden serta bahan monitoring Diskominfotik dalam rangka meningkatkan keamanan layanan digital pemerintah desa.Kegiatan tindak lanjut penanganan insiden siber di Desa Suranadi menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat keamanan informasi hingga tingkat pemerintahan desa.Semakin banyaknya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut peningkatan kesadaran dan kemampuan seluruh aparatur, termasuk pengelola website desa. Keamanan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab tim teknis, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.Melalui pendampingan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berharap Pemerintah Desa Suranadi dapat semakin mandiri dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan website, mampu mengenali indikasi awal serangan siber, memahami mekanisme pelaporan, serta mengambil tindakan awal yang tepat ketika terjadi gangguan.Ke depan, pembinaan dan pendampingan keamanan digital desa akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat yang aman, andal, responsif, dan berkelanjutan.Dengan sinergi antara Diskominfotik, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan website dan layanan digital desa dapat menjadi kanal informasi publik yang terpercaya, aman, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Bidang Pemdigi#DiskominfotikLobar #KeamananSiber #InsidenSiber #WebsiteDesa #DesaSuranadi #Narmada #PemerintahanDigital #SPBE #KeamananInformasi #LombokBarat Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 6 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian mengikuti Sosialisasi Surat Kementerian Dalam Negeri tentang Verifikasi dan Sinkronisasi Pemetaan Blankspot serta Regulasi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (6/8/2026).Kegiatan diikuti oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian dari Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat bersama perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur telekomunikasi serta mendukung percepatan transformasi digital nasional.Pelaksanaan sosialisasi difokuskan pada penyampaian substansi Surat Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan verifikasi dan sinkronisasi data wilayah blankspot serta penyusunan dan penguatan regulasi infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi layanan telekomunikasi di setiap wilayah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur digital yang lebih tepat sasaran.Dalam pemaparannya, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa proses verifikasi dan sinkronisasi pemetaan blankspot menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi, khususnya pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses layanan internet dan komunikasi.Selain pembahasan mengenai pemetaan blankspot, sosialisasi juga mengulas pentingnya penyusunan regulasi infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah. Infrastruktur pasif, seperti menara telekomunikasi, tiang utilitas, jalur kabel, ducting, dan sarana pendukung lainnya, perlu dikelola melalui regulasi yang jelas agar pembangunan jaringan telekomunikasi dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta menghindari duplikasi pembangunan infrastruktur.Narasumber juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan instansi terkait dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Dengan adanya regulasi yang memadai, pemanfaatan infrastruktur bersama (sharing infrastructure) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi investasi sekaligus memperluas cakupan layanan telekomunikasi hingga ke wilayah yang belum terlayani secara optimal.Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta mekanisme pelaksanaan verifikasi data blankspot. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan dalam mendukung penyusunan data, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan pembangunan infrastruktur digital di daerah.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi dan percepatan transformasi digital. Selain itu, hasil sosialisasi akan menjadi referensi dalam memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemetaan wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan telekomunikasi.Keikutsertaan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur digital sebagai fondasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik berbasis digital, serta pemerataan akses internet bagi masyarakat.Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin siap melaksanakan verifikasi dan sinkronisasi data blankspot secara komprehensif serta menyusun langkah-langkah strategis dalam mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya konektivitas digital yang merata, berkualitas, dan mampu mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 4 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Finalisasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital (IPD) Tahun 2026 pada Selasa (4/8/2026) bertempat di Lesehan Ayang Asri, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi tahapan akhir dalam proses penyusunan dan penyempurnaan bukti dukung sebelum pelaksanaan evaluasi Pemerintahan Digital oleh pemerintah pusat.Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sulistiono Prihartono, S.STP., perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Dalam sambutannya, Sumirah, S.Kom., M.Eng. menyampaikan bahwa kegiatan finalisasi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh indikator penilaian telah didukung oleh dokumen yang lengkap, valid, dan mampu menggambarkan implementasi Pemerintahan Digital yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat."Pengisian Indeks Pemerintahan Digital bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi penilaian, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana transformasi digital telah diterapkan di setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, seluruh bukti dukung harus benar-benar mencerminkan implementasi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sumirah.Beliau menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan Digital memerlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah karena setiap indikator saling berkaitan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.Selama kegiatan berlangsung, peserta melakukan reviu dan finalisasi terhadap dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian bukti dukung dengan indikator penilaian, kelengkapan regulasi, dokumentasi implementasi, serta penyelarasan data yang akan diunggah ke dalam Sistem Evaluasi Pemerintahan Digital (SEPD).Setiap perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kemudian melakukan verifikasi bersama terhadap setiap dokumen guna memastikan kesesuaian substansi, legalitas, serta keterkaitan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil implementasi.Pembahasan juga mencakup tujuh aspek utama Penilaian Indeks Pemerintahan Digital, yaitu Tata Kelola dan Manajemen, Penyelenggara, Data, Keamanan Pemerintah Digital dan Siber, Teknologi Digital, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Masing-masing aspek dievaluasi untuk mengidentifikasi indikator yang telah memenuhi ketentuan maupun yang masih memerlukan penyempurnaan sebelum batas akhir pengisian.Selain melakukan finalisasi dokumen, forum ini dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyusun langkah tindak lanjut terhadap indikator yang masih memerlukan penguatan. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai kendala yang dihadapi OPD, mulai dari kelengkapan regulasi, dokumentasi implementasi, integrasi layanan digital, hingga penguatan tata kelola data dan keamanan informasi.Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sulistiono Prihartono, S.STP., menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, penyelarasan proses bisnis, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan perubahan secara berkelanjutan."Pemerintahan Digital merupakan upaya bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Melalui koordinasi yang baik, penyelarasan proses bisnis, serta pemenuhan bukti dukung yang berkualitas, kita dapat menunjukkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sulistiono.Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara Bagian Organisasi, Diskominfotik, dan seluruh OPD dalam menjaga konsistensi implementasi SPBE sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang terintegrasi.Melalui kegiatan finalisasi ini, seluruh peserta menyepakati pembagian tugas penyelesaian dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan serta jadwal tindak lanjut agar seluruh bukti dukung dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.Di akhir kegiatan, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kualitas implementasi, dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.Dengan terselenggaranya kegiatan Finalisasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat implementasi Pemerintahan Digital yang terintegrasi, aman, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil finalisasi ini diharapkan mampu mendukung peningkatan tingkat kematangan Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.(Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 6 Agustus 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan kegiatan Pemanfaatan Aplikasi SKM Online yang berlangsung di Aula Senggigi, Kamis (6/8/2026).Kegiatan ini diikuti oleh pengelola Survei Kepuasan Masyarakat dari seluruh perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, serta puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Kehadiran para pengelola SKM diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara terintegrasi pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah.Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengenai pemanfaatan bersama Aplikasi SKM Online dan pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, setiap instansi diharapkan mampu melaksanakan survei secara lebih efektif, transparan, terukur, serta terdokumentasi dengan baik.Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara penggunaan Aplikasi SKM Online, mulai dari pengelolaan survei, penginputan data responden, pengolahan hasil survei, hingga penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis agar mampu mengimplementasikan aplikasi secara optimal di masing-masing instansi.Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat koordinasi dengan Bagian Organisasi serta perangkat daerah terkait implementasi layanan digital. Keterlibatan Diskominfotik diharapkan dapat mendukung penerapan aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi, aman, dan selaras dengan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Pemanfaatan Aplikasi SKM Online menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil survei yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk mengevaluasi kualitas layanan, mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.Melalui digitalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis. Pemanfaatan teknologi ini juga mendukung penerapan evidence-based policy atau pengambilan kebijakan berbasis data, sehingga setiap upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terukur.Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasi Aplikasi SKM Online juga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Data hasil survei diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh unit pelayanan publik.Melalui sinergi antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, serta seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap pemanfaatan Aplikasi SKM Online dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.(Diskominfotik)Credit: Tim Bidang Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat