Data yang Akurat & Terpercaya
untuk Lombok Barat

Mari saksikan penampilan spesial: 🥁 Gendang Beleq Dasan Tereng 🎶 Hadrah Desa Keru 📅 Sabtu, 18 Juli 2026 📍 Amphitheater Senggigi Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat untuk menikmati kemeriahan Pekan Kesenian Senggigi sebagai bagian dari Festival Senggigi 2026 – The Soul of Lombok. Bersama, lestarikan budaya, dukung para seniman lokal, dan rasakan semangat kebersamaan dalam balutan seni tradisional yang membanggakan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Yuk, ramaikan akhir pekanmu di Giri Menang Park bersama keluarga dan sahabat! Nikmati berbagai kegiatan menarik. Ajak keluarga dan temanmu, mari hidup sehat, dukung UMKM lokal, dan semarakkan ruang publik kebanggaan Lombok Barat. Sampai jumpa di Car Free Nite & Day! Jangan lupa bagikan informasi ini dan ajak orang terdekatmu. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Jadwal Nobar Final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Giri Menang Park Lombok Barat! 📅 Minggu, 19 Juli 2026 🥉 Perebutan Juara 3 🇫🇷 Prancis 🆚 🏴 Inggris 🕔 05.00 WITA 📅 Senin, 20 Juli 2026 🏆 Final 🇪🇸 Spanyol 🆚 🇦🇷 Argentina 🕒 03.00 WITA Nikmati pengalaman nonton bersama dengan videotron layar besar, sound system berkualitas, dan WiFi gratis. Ayo datang dan ramaikan Nobar Piala Dunia 2026 bersama keluarga dan sahabat! Jangan lupa ajak teman-temanmu dan bagikan informasi ini! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Barat mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangani kerusakan Jalan Bengkel–Merembu yang dipicu tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, terutama angkutan material galian C. Upaya tersebut akan dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait. Dalam wawancara di kantornya, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Hendrayadi, mengatakan bahwa banyak ruas jalan yang dibangun pemerintah mengalami kerusakan lebih cepat karena dilintasi kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan. “Selain angkutan material galian C, kami juga menemukan kendaraan bertonase besar yang melintasi Jalan Bengkel–Merembu untuk menghindari jembatan timbang. Kondisi ini mempercepat kerusakan jalan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (16/7/2026). Menindaklanjuti hal tersebut, Hendrayadi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan BPTD sebagai pengelola jembatan timbang, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan agar masyarakat turut berperan aktif menjaga kondisi jalan yang menjadi akses utama aktivitas sehari-hari. Selain pengawasan, Dishub juga mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menata zonasi lokasi galian C melalui pengaturan perizinan. Menurutnya, penempatan aktivitas pertambangan pada kawasan yang sesuai akan lebih efektif dalam mengurangi dampak kerusakan jalan dibandingkan hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Hendrayadi menegaskan Dishub bersama Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait akan terus bersinergi menjaga kualitas infrastruktur jalan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga secara berkelanjutan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Labuapi, Disdikbud, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Ujian Kompetensi (Ujikom) yang diselenggarakan oleh PAUDIKDASMEN RI, Kamis (16/07/2026), di SMPN 1 Labuapi. Kegiatan ini diikuti oleh 164 guru dari berbagai jenjang pendidikan yang terbagi dalam dua sesi, yakni sesi pertama sebanyak 105 peserta dan sesi kedua 59 peserta. Ujikom dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, H. L. Najamuddin, serta dihadiri Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang PAUD/TK, para pengawas Ujikom, dan seluruh peserta ujian. Dalam arahannya, H. L. Najamuddin mengapresiasi pelaksanaan Ujikom sebagai salah satu langkah strategis dan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pengembangan karier pendidik, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan sekaligus memberikan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas kepada peserta didik. “Seiring perkembangan zaman, guru-guru diberikan ruang untuk terus mengembangkan kompetensinya. Ini merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM sekaligus mendukung pengembangan jenjang karier, pangkat, dan golongan para guru,” ungkapnya. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti ujian dengan penuh kesungguhan dan optimisme. “Ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh untuk meraih hasil yang terbaik, karena nantinya kalianlah yang akan melanjutkan estafet pengabdian menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun,” pesannya. Kegiatan Ujikom ini diharapkan tidak hanya menjadi proses penilaian kompetensi, tetapi juga menjadi momentum bagi para guru untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan profesionalisme. Dengan guru yang semakin kompeten, kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat akan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Disdikbud Lobar/Zul) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi melepas kontingen atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Kegiatan pelepasan berlangsung di Colosseum Taman Kota Gerung, Rabu (15/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha. Acara ini menjadi momentum penting untuk memberikan dukungan moral kepada para atlet yang akan membawa nama Kabupaten Lombok Barat dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu, Wakil Ketua I DPRD Lobar Tarmizi, Ketua KONI Lobar H. Abubakar Abdullah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM), para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para camat se-Kabupaten Lombok Barat, pelatih, official, serta seluruh atlet yang akan bertanding pada Porprov XII NTB. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyampaikan bahwa para atlet yang berdiri sebagai kontingen Lombok Barat merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui proses panjang dan penuh pengorbanan. Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membawa nama baik daerah di tingkat provinsi. “Hari ini merupakan momentum pembuktian atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan yang telah dijalani selama masa latihan. Kalian adalah putra-putri terbaik yang membawa harapan masyarakat Lombok Barat. Bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki,” ujar Hj. Nurul Adha. Wakil Bupati juga memberikan tiga pesan penting kepada seluruh atlet. Pertama, bertanding dengan penuh percaya diri dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan. Kedua, menjaga kekompakan serta saling mendukung sebagai satu keluarga besar Lombok Barat. Ketiga, apa pun hasil yang diraih, seluruh atlet diharapkan pulang dengan rasa bangga karena telah berjuang maksimal demi daerah. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dan official yang selama ini telah bekerja keras membina atlet, serta kepada KONI Kabupaten Lombok Barat dan seluruh pengurus cabang olahraga yang telah mempersiapkan kontingen secara optimal. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia olahraga sebagai salah satu investasi strategis dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, dan berkarakter. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Lombok Barat H. Abubakar Abdullah dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan olahraga dan persiapan kontingen Porprov XII NTB. Ia mengungkapkan bahwa semangat para atlet, pelatih, dan official Lombok Barat terus menyala seiring dengan perjalanan Obor Porprov NTB 2026 yang menjadi simbol semangat perjuangan menuju prestasi. “Semangat para atlet Lombok Barat malam ini luar biasa. Api perjuangan itu harus terus menyala hingga pertandingan berakhir. Kami optimistis seluruh atlet akan memberikan kemampuan terbaiknya demi mengharumkan nama Kabupaten Lombok Barat,” ungkap Abubakar. Pada kesempatan tersebut, Ketua KONI juga melaporkan capaian awal yang membanggakan. Bahkan sebelum seremoni pembukaan resmi Porprov XII NTB dilaksanakan, kontingen Lombok Barat telah berhasil mengamankan empat medali emas dari cabang olahraga yang lebih dahulu dipertandingkan. Prestasi awal tersebut menjadi modal penting sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh atlet untuk terus berjuang meraih hasil terbaik dan meningkatkan posisi Kabupaten Lombok Barat dalam perolehan medali Porprov XII NTB. Melalui pelepasan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh atlet mampu menunjukkan prestasi terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi duta daerah yang membanggakan selama pelaksanaan Porprov XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Penulis dan Foto : Angge/Diskominfotik Lobar Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Narmada, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi menerima kirab Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ke XII Nusa Tenggara Barat di Halaman Utama Taman Narmada, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut menjadi simbol semangat, persatuan, dan sportivitas menjelang pembukaan Porprov XII NTB yang akan digelar pada 16–25 Juli 2026. Penyerahan api obor dihadiri Wakil Ketua KONI NTB H. Ridwansyah, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Lombok Barat H. Akhmad Saikhu, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga Agus Gunawan, Ketua KONI Lombok Barat Abubakar Abdullah, Camat Narmada, para atlet, pelatih, dan official Kabupaten Lombok Barat. Dalam laporannya, Wakil Ketua KONI NTB H. Ridwansyah mengatakan kirab Api Obor Porprov telah menempuh perjalanan sekitar 420 kilometer sejak diberangkatkan dari Kota Bima pada 13 Juli 2026. Setelah singgah di Lombok Barat, perjalanan akan dilanjutkan ke Kabupaten Lombok Utara sebelum diserahkan kepada Wali Kota Mataram sebagai daerah terakhir yang dilalui, kemudian diserahkan kepada Gubernur NTB menjelang pembukaan Porprov. “Api obor ini merupakan tradisi dalam setiap penyelenggaraan pekan olahraga. Api ini menjadi simbol semangat yang tidak pernah padam untuk membangun sportivitas dan memajukan dunia olahraga,” ujarnya. Ridwansyah juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Barat untuk turut menyukseskan Porprov XII NTB. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini memiliki makna istimewa karena menjadi bagian dari persiapan NTB sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang. Sementara itu, Pj. Sekda Lombok Barat H. Akhmad Saikhu menegaskan bahwa penyerahan api obor bukan sekadar seremoni, melainkan simbol semangat juang, persaudaraan, persatuan, dan sportivitas yang harus terus dijaga dalam membangun prestasi olahraga. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan seluruh masyarakat, kami menyambut dengan bangga dan penuh sukacita kehadiran Api Obor Porprov NTB. Momentum ini diharapkan menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda agar semakin mencintai olahraga,” katanya. Ia berharap seluruh rangkaian Porprov XII NTB dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional maupun internasional. Kirab Api Obor Porprov Ke XII menjadi salah satu rangkaian penting menjelang pembukaan pesta olahraga terbesar di NTB. Kehadirannya membawa pesan persatuan, sportivitas, dan optimisme untuk melahirkan prestasi terbaik dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Penulis : Juan Foto : Feri Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Kontingen Kabupaten Lombok Barat (Lobar) meraih medali emas pertama pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 melalui cabang olahraga (cabor) kedirgantaraan Aerosport. Prestasi tersebut diraih atlet Soni Ade Hermawan pada nomor terbang paramotor, sementara rekan setimnya, Bagus Pala Rusadi, menyumbangkan medali perak di nomor yang sama. Capaian ini menjadi bukti bahwa semangat juang para atlet mampu mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi. (Selasa, 14 Juli 2026). Ketua Harian KONI Lombok Barat, H. Bahrul Fahmi, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi awal yang menggembirakan bagi kontingen Lobar dalam perburuan medali di Porprov NTB 2026. Ia hadir langsung menyaksikan penutupan pertandingan sekaligus prosesi penyerahan medali kepada para atlet. Menurut Fahmi, pertandingan cabang olahraga kedirgantaraan telah berlangsung sejak 13 Juli 2026. Hasil yang diraih Soni Ade Hermawan dan Bagus Pala Rusadi menjadi pencapaian yang membanggakan karena lahir di tengah keterbatasan anggaran pembinaan dan dukungan terhadap cabang olahraga tersebut. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekad para atlet untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah. Fahmi menegaskan bahwa sejak awal pihaknya terus membangun mental juara kepada seluruh atlet yang berlaga membawa nama Lombok Barat. “Ini murni karena semangat. Sejak awal kami sudah menanamkan mentalitas juara kepada semua atlet. Kami terus menggaungkan semangat Lombok Barat Juara,” ujar H. Bahrul Fahmi. Ia menambahkan bahwa keterbatasan fasilitas maupun dukungan operasional merupakan tantangan yang kerap dihadapi dalam pembinaan olahraga daerah. Namun, menurutnya, tantangan tersebut justru menjadi motivasi bagi para atlet untuk membuktikan kemampuan mereka melalui prestasi. Raihan satu medali emas dan satu medali perak dari cabang olahraga Aerosport menjadi modal positif bagi kontingen Lombok Barat dalam menghadapi pertandingan cabang olahraga lainnya di Porprov NTB 2026. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah mampu menghasilkan pencapaian membanggakan meski di tengah berbagai keterbatasan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kuripan, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lombok Barat mencapai 7.689 merupakan data tahun 2024, sebelum Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) dilantik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. L. Najamudin kepada Tim Diskominfotik Lombok Barat saat kunjungan kerja di SMP Negeri 1 Kuripan, Rabu (15/7/2026). Dalam wawancaranya L. Najamudin menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah ATS pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7.689 anak. Adapun per 14 Juli 2026, jumlah tersebut telah berhasil diturunkan secara signifikan sebesar 13,32% menjadi 6.665 anak. “Perlu kami luruskan bahwa angka 7.689 anak tidak sekolah yang beredar merupakan data tahun 2024. Jika melihat perkembangan terbaru per 14 Juli 2026, jumlah tersebut telah diturunkan menjadi 6.665 anak. Artinya terjadi penurunan sebanyak 1.024 anak atau 13,32 persen dibandingkan tahun 2024,” jelasnya. Ia menambahkan, data tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan dan melakukan intervensi untuk mengembalikan anak-anak tersebut kembali melanjutkan pendidikan. Langkah tersebut juga dilakukan agar setiap data dapat dipastikan kondisi aktualnya sekaligus menjadi dasar penyusunan intervensi yang tepat bagi setiap anak.  “Data tersebut tidak hanya sebagai arsip statistik. Tapi kami tindaklanjuti bersama pihak terkait dengan proses verifikasi dan validasi di lapangan. Tujuannya agar kita mengetahui kondisi riil setiap anak, apakah sudah kembali bersekolah, pindah satuan pendidikan, atau membutuhkan pendampingan khusus. Berdasar informasi itu, kami pun melakukan intervensi agar anak tersebut kembali ke sekolah” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskannya, komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menekan angka ATS juga diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan. Salah satunya, seorang anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS telah diterima untuk melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kuripan dan akan mengikuti pembelajaran sebagai siswa kelas IX. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama satuan pendidikan untuk memastikan setiap anak memperoleh kembali haknya atas pendidikan sekaligus mendorong penurunan angka ATS di Lombok Barat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan ini memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DOWNLOAD SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026 Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat melantik H. Ahmad Saikhu sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan hingga terpilihnya Sekretaris Daerah definitif. Pelantikan berlangsung di Gerung, (Selasa, 14 Juli 2026). Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang telah ditetapkan pada 14 Juni 2026 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal pelantikan. Pemerintah daerah menyatakan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan tersebut, perbaikan akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu pejabat berwenang dan disaksikan para saksi serta rohaniwan. Dalam sumpahnya, H. Ahmad Saikhu menyatakan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati seluruh peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan, menjaga integritas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Sesuai ketentuan yang berlaku, masa jabatan Pj. Sekretaris Daerah bersifat sementara dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masa jabatan, masing-masing selama tiga bulan, sehingga total masa penugasan paling lama enam bulan. Selama menjalankan tugas, pejabat yang dilantik berhak menerima tunjangan jabatan, sedangkan seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera membuka proses seleksi Sekretaris Daerah definitif melalui BKPSDM bersama Panitia Seleksi. Seleksi akan dilaksanakan secara adil, transparan, bebas intervensi, dan berbasis kompetensi. Calon Sekretaris Daerah definitif dipersyaratkan memiliki pendidikan paling rendah magister (S2) serta pengalaman jabatan minimal dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian difokuskan pada kemampuan mewujudkan visi pembangunan daerah dalam RPJMD. Dalam arahannya, Bupati meminta Sekretariat Daerah di bawah kepemimpinan sementara H. Ahmad Saikhu menerjemahkan RPJMD ke dalam langkah nyata untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Siapapun yang terpilih nanti harus mampu bekerja sama secara sinergis bersama Bupati dan Wakil Bupati. Selamat bertugas kepada Bapak H. Ahmad Saikhu, semoga dapat menjaga kelancaran roda pemerintahan dan mempersiapkan transisi kepemimpinan dengan baik,” ujar Bupati. Selama masa penugasannya, H. Ahmad Saikhu bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah serta memastikan kelancaran transisi pemerintahan hingga Sekretaris Daerah definitif terpilih dan dilantik. Fotografer: Angga Penulis : Angga Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Siap menyaksikan laga terbaik menuju partai final? Ayo ramaikan Nonton Bareng Semifinal Piala Dunia 2026 bersama keluarga, sahabat, dan masyarakat Lombok Barat. Nikmati pengalaman nobar dengan: – Layar besar (videotron) – Sound system berkualitas – WiFi gratis – Suasana terbuka yang nyaman Ayo datang dan ramaikan Nobar Piala Dunia 2026! Dukung tim favoritmu dan jadikan momen ini sebagai ajang kebersamaan masyarakat Lombok Barat. Sampai jumpa di lokasi nobar! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mari saksikan penampilan spesial: 🥁 Gendang Beleq Dasan Tereng 🎶 Hadrah Desa Keru 📅 Sabtu, 18 Juli 2026 📍 Amphitheater Senggigi Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat untuk menikmati kemeriahan Pekan Kesenian Senggigi sebagai bagian dari Festival Senggigi 2026 – The Soul of Lombok. Bersama, lestarikan budaya, dukung para seniman lokal, dan rasakan semangat kebersamaan dalam balutan seni tradisional yang membanggakan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Yuk, ramaikan akhir pekanmu di Giri Menang Park bersama keluarga dan sahabat! Nikmati berbagai kegiatan menarik. Ajak keluarga dan temanmu, mari hidup sehat, dukung UMKM lokal, dan semarakkan ruang publik kebanggaan Lombok Barat. Sampai jumpa di Car Free Nite & Day! Jangan lupa bagikan informasi ini dan ajak orang terdekatmu. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Asistensi Inovasi Daerah dalam rangka Penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor BAPPERIDA Kabupaten Lombok Barat tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah yang memiliki inovasi untuk diusulkan dalam penilaian IGA Tahun 2026.Pelaksanaan asistensi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan inovasi daerah sekaligus memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi seluruh indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA). Program ini menjadi salah satu instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.Kehadiran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan transformasi digital, Diskominfotik terus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.Kegiatan asistensi dipandu langsung oleh tim BAPPERIDA Kabupaten Lombok Barat yang memberikan arahan terkait mekanisme penginputan data inovasi, penyempurnaan dokumen pendukung, pemenuhan indikator penilaian, serta strategi peningkatan kualitas inovasi daerah yang akan diusulkan pada ajang IGA Tahun 2026.Dalam pemaparannya, tim BAPPERIDA menjelaskan bahwa setiap inovasi yang diusulkan harus memenuhi berbagai aspek penilaian yang telah ditetapkan secara nasional. Penilaian tidak hanya melihat keberadaan inovasi, tetapi juga mengukur tingkat kemanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, efektivitas implementasi, serta dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.Berdasarkan jadwal asistensi pemenuhan indikator inovasi daerah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan data inovasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan penilaian dan mampu menggambarkan implementasi inovasi secara komprehensif.Pada kesempatan tersebut, tim Diskominfotik memaparkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Inovasi yang disampaikan mencakup berbagai layanan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan inovasi daerah. Beberapa fokus pembahasan meliputi pemenuhan 20 indikator satuan inovasi, penyusunan narasi inovasi yang kuat, dokumentasi implementasi program, penyajian data capaian inovasi, serta strategi pembuktian manfaat yang telah dirasakan oleh pengguna layanan.Tim BAPPERIDA juga memberikan berbagai masukan terkait penguatan aspek kebaruan inovasi (novelty), efektivitas implementasi, tingkat adopsi oleh pengguna, serta keberlanjutan inovasi dalam jangka panjang. Aspek-aspek tersebut dinilai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas penilaian inovasi daerah.Selain itu, perangkat daerah juga didorong untuk menyajikan bukti dukung yang menunjukkan dampak nyata inovasi terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun pelayanan publik. Bukti tersebut dapat berupa data capaian, hasil evaluasi, testimoni pengguna layanan, dokumentasi implementasi, hingga berbagai penghargaan atau pengakuan yang pernah diperoleh.Perwakilan BAPPERIDA menegaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi atau perubahan prosedur kerja, tetapi juga dari kemampuan inovasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.Setiap inovasi harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat. Yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan, keberlanjutan pelaksanaannya, serta dampak positif yang dapat diukur secara nyata, ungkap salah satu narasumber dalam kegiatan asistensi.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa inovasi merupakan elemen penting dalam mendorong percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, inovasi yang baik harus mampu menghadirkan solusi yang efektif terhadap berbagai tantangan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.Melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan, kami berupaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kegiatan asistensi ini sangat membantu dalam menyempurnakan dokumen inovasi sehingga mampu menggambarkan manfaat dan dampak yang telah dihasilkan, ujarnya.Lebih lanjut disampaikan bahwa hasil asistensi akan menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan berbagai dokumen dan bukti dukung inovasi sebelum diunggah ke sistem pelaporan IGA. Seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti guna memastikan inovasi yang diajukan memenuhi seluruh indikator penilaian yang dipersyaratkan.Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan setiap inovasi yang dikembangkan dapat saling mendukung dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.Dengan mengikuti kegiatan asistensi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu meningkatkan kualitas pengelolaan inovasi daerah sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai inovasi yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Melalui semangat inovasi yang terus tumbuh, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk menghadirkan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat transformasi digital, serta mendukung terwujudnya Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung pelaksanaan Evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Reviu Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah pada Jumat (17/07/2026) bertempat di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., beserta seluruh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan layanan digital pemerintah daerah.Pelaksanaan reviu ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan digital, khususnya pada aspek keterpaduan layanan digital yang saat ini menjadi salah satu indikator penting dalam Evaluasi SPBE dan pengukuran Indeks Pemerintah Digital (IPD) oleh pemerintah pusat.Dalam arahannya, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau layanan berbasis elektronik. Lebih dari itu, seluruh layanan harus mampu terintegrasi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam mengakses layanan secara efektif dan efisien.Keterpaduan layanan digital merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Pemerintahan Digital. Yang ingin kita bangun bukan sekadar banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana proses bisnis, data, layanan, dan teknologi dapat saling terhubung sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, jelas Sumirah.Pada sesi reviu, peserta melakukan pembahasan menyeluruh terhadap kondisi eksisting layanan digital yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pembahasan diawali dengan inventarisasi berbagai layanan digital yang dikelola oleh perangkat daerah, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.Tim juga melakukan pemetaan terhadap aplikasi umum dan aplikasi khusus yang saat ini digunakan oleh perangkat daerah. Inventarisasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi, keterhubungan antar sistem, serta potensi integrasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.Dalam pembahasan terungkap bahwa beberapa layanan digital telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan dalam mendukung proses administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah layanan yang berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lainnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dapat menimbulkan duplikasi data, proses kerja yang tidak efisien, serta hambatan dalam pertukaran informasi antar perangkat daerah.Selain inventarisasi layanan, kegiatan ini juga membahas keterpaduan antara layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Peserta melakukan identifikasi terhadap layanan-layanan prioritas yang memiliki keterkaitan lintas perangkat daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi layanan digital yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Bagian Ortala Setda Kabupaten Lombok Barat memberikan berbagai masukan terkait penyelarasan antara proses bisnis pemerintahan dengan implementasi teknologi informasi. Menurutnya, pengembangan layanan digital harus selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.Pembahasan juga difokuskan pada penyelarasan Arsitektur SPBE dengan proses bisnis yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Arsitektur SPBE dinilai memiliki peran strategis sebagai kerangka utama yang memastikan seluruh sistem, data, aplikasi, dan layanan pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi dan terarah sesuai dengan tujuan pembangunan digital daerah.Dalam sesi teknis, tim melakukan evaluasi terhadap aspek interoperabilitas layanan digital pemerintah. Interoperabilitas menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan SPBE karena memungkinkan pertukaran data dan informasi antar aplikasi secara aman, cepat, dan terstandarisasi.Peserta membahas pemanfaatan Application Programming Interface (API) sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mendukung integrasi dan pertukaran data antar sistem. Melalui pemanfaatan API dan standar data yang terstruktur, diharapkan perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang sama secara konsisten sehingga mengurangi redundansi data dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkuat tata kelola data dan informasi sebagai fondasi utama dalam pengembangan layanan digital yang terintegrasi. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertukarkan antar sistem dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan.Sebagai bagian dari persiapan Evaluasi SPBE dan Indeks Pemerintah Digital Tahun 2026, peserta turut melakukan verifikasi terhadap berbagai bukti dukung yang berkaitan dengan indikator keterpaduan layanan digital pemerintah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen kebijakan, implementasi layanan, hasil integrasi sistem, serta dukungan tata kelola yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Diskusi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar dalam pengembangan layanan digital pemerintah daerah ke depan. Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah penyusunan konsep Portal Layanan Digital Terpadu Kabupaten Lombok Barat yang diharapkan dapat menjadi gerbang utama akses berbagai layanan pemerintahan secara terintegrasi.Portal tersebut nantinya dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau platform yang berbeda. Konsep ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pembangunan layanan digital pemerintah yang berpusat pada pengguna (user-centric government).Hasil reviu juga akan menjadi bahan penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan SPBE Kabupaten Lombok Barat. Berbagai langkah perbaikan akan difokuskan pada penguatan integrasi layanan, peningkatan interoperabilitas data, penyempurnaan tata kelola SPBE, serta pengembangan layanan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penguatan keterpaduan layanan, integrasi data, dan peningkatan kualitas tata kelola SPBE. Sinergi antara Diskominfotik, Bagian Ortala, serta seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Pemerintah Digital yang modern, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Jadwal Nobar Final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Giri Menang Park Lombok Barat! 📅 Minggu, 19 Juli 2026 🥉 Perebutan Juara 3 🇫🇷 Prancis 🆚 🏴 Inggris 🕔 05.00 WITA 📅 Senin, 20 Juli 2026 🏆 Final 🇪🇸 Spanyol 🆚 🇦🇷 Argentina 🕒 03.00 WITA Nikmati pengalaman nonton bersama dengan videotron layar besar, sound system berkualitas, dan WiFi gratis. Ayo datang dan ramaikan Nobar Piala Dunia 2026 bersama keluarga dan sahabat! Jangan lupa ajak teman-temanmu dan bagikan informasi ini! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Barat mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangani kerusakan Jalan Bengkel–Merembu yang dipicu tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, terutama angkutan material galian C. Upaya tersebut akan dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait. Dalam wawancara di kantornya, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Hendrayadi, mengatakan bahwa banyak ruas jalan yang dibangun pemerintah mengalami kerusakan lebih cepat karena dilintasi kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan. “Selain angkutan material galian C, kami juga menemukan kendaraan bertonase besar yang melintasi Jalan Bengkel–Merembu untuk menghindari jembatan timbang. Kondisi ini mempercepat kerusakan jalan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (16/7/2026). Menindaklanjuti hal tersebut, Hendrayadi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan BPTD sebagai pengelola jembatan timbang, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan agar masyarakat turut berperan aktif menjaga kondisi jalan yang menjadi akses utama aktivitas sehari-hari. Selain pengawasan, Dishub juga mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menata zonasi lokasi galian C melalui pengaturan perizinan. Menurutnya, penempatan aktivitas pertambangan pada kawasan yang sesuai akan lebih efektif dalam mengurangi dampak kerusakan jalan dibandingkan hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Hendrayadi menegaskan Dishub bersama Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait akan terus bersinergi menjaga kualitas infrastruktur jalan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga secara berkelanjutan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Labuapi, Disdikbud, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Ujian Kompetensi (Ujikom) yang diselenggarakan oleh PAUDIKDASMEN RI, Kamis (16/07/2026), di SMPN 1 Labuapi. Kegiatan ini diikuti oleh 164 guru dari berbagai jenjang pendidikan yang terbagi dalam dua sesi, yakni sesi pertama sebanyak 105 peserta dan sesi kedua 59 peserta. Ujikom dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, H. L. Najamuddin, serta dihadiri Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang PAUD/TK, para pengawas Ujikom, dan seluruh peserta ujian. Dalam arahannya, H. L. Najamuddin mengapresiasi pelaksanaan Ujikom sebagai salah satu langkah strategis dan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pengembangan karier pendidik, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan sekaligus memberikan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas kepada peserta didik. “Seiring perkembangan zaman, guru-guru diberikan ruang untuk terus mengembangkan kompetensinya. Ini merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM sekaligus mendukung pengembangan jenjang karier, pangkat, dan golongan para guru,” ungkapnya. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti ujian dengan penuh kesungguhan dan optimisme. “Ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh untuk meraih hasil yang terbaik, karena nantinya kalianlah yang akan melanjutkan estafet pengabdian menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun,” pesannya. Kegiatan Ujikom ini diharapkan tidak hanya menjadi proses penilaian kompetensi, tetapi juga menjadi momentum bagi para guru untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan profesionalisme. Dengan guru yang semakin kompeten, kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat akan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Disdikbud Lobar/Zul) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan kegiatan Reviu Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Tingkat Kematangan Aplikasi dan Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan sesuai dengan ketentuan nasional.Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, keamanan informasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar implementasi SPBE dapat berjalan secara optimal.Pada sesi reviu Tingkat Kematangan Aplikasi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi SPBE. Disampaikan bahwa setiap pengembangan aplikasi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, setiap rencana pembangunan aplikasi harus didahului dengan penyampaian surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai format yang telah ditetapkan dalam lampiran peraturan tersebut.Materi juga menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi harus memenuhi standar nasional pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana diatur dalam lampiran Permen tersebut. Infrastruktur aplikasi diwajibkan menggunakan server dan pusat data yang berada di wilayah Indonesia, memanfaatkan domain resmi Indonesia, serta melaksanakan pengujian keamanan sebelum aplikasi dioperasikan. Aspek keamanan lainnya yang menjadi perhatian adalah memastikan alamat IP yang digunakan tidak memiliki reputasi buruk (bad reputation), aplikasi telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta seluruh aplikasi telah tercantum dalam Arsitektur SPBE, baik pada kondisi as-is maupun to-be.Sementara itu, pada sesi Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital, pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan infrastruktur digital pemerintah. Perangkat daerah didorong untuk secara rutin melakukan pendataan dan pemantauan terhadap seluruh infrastruktur pemerintah digital yang dimiliki sehingga kondisi dan pemanfaatannya dapat terukur dengan baik. Selain itu, optimalisasi pusat data pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan efisiensi serta keandalan layanan digital.Materi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan implementasi Jaringan Intra Pemerintah sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarinstansi. Di samping itu, optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) perlu terus dilakukan untuk mendukung integrasi layanan SPBE. Sebagai bagian dari tata kelola, pemerintah daerah juga perlu menyusun standar prosedur yang mengatur pemanfaatan infrastruktur digital, baik yang berkaitan dengan Pusat Data Nasional (PDN) maupun Jaringan Intra Pemerintah.Sebagai tindak lanjut hasil reviu, setiap perangkat daerah diharapkan segera melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap aplikasi serta infrastruktur digital yang dikelolanya untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat daerah juga diminta menyusun rencana aksi pemenuhan indikator tingkat kematangan aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital, termasuk melengkapi dokumen pendukung, memperkuat aspek keamanan, melakukan pendaftaran aplikasi pada Arsitektur SPBE dan PSE, serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dalam setiap proses pengembangan aplikasi maupun pengelolaan infrastruktur digital.Melalui kegiatan reviu ini diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai standar pembangunan aplikasi dan pengelolaan infrastruktur pemerintah digital, sehingga implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Barat dapat berlangsung lebih terintegrasi, aman, efektif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdigisan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi melepas kontingen atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Kegiatan pelepasan berlangsung di Colosseum Taman Kota Gerung, Rabu (15/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha. Acara ini menjadi momentum penting untuk memberikan dukungan moral kepada para atlet yang akan membawa nama Kabupaten Lombok Barat dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu, Wakil Ketua I DPRD Lobar Tarmizi, Ketua KONI Lobar H. Abubakar Abdullah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM), para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para camat se-Kabupaten Lombok Barat, pelatih, official, serta seluruh atlet yang akan bertanding pada Porprov XII NTB. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyampaikan bahwa para atlet yang berdiri sebagai kontingen Lombok Barat merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui proses panjang dan penuh pengorbanan. Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membawa nama baik daerah di tingkat provinsi. “Hari ini merupakan momentum pembuktian atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan yang telah dijalani selama masa latihan. Kalian adalah putra-putri terbaik yang membawa harapan masyarakat Lombok Barat. Bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki,” ujar Hj. Nurul Adha. Wakil Bupati juga memberikan tiga pesan penting kepada seluruh atlet. Pertama, bertanding dengan penuh percaya diri dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan. Kedua, menjaga kekompakan serta saling mendukung sebagai satu keluarga besar Lombok Barat. Ketiga, apa pun hasil yang diraih, seluruh atlet diharapkan pulang dengan rasa bangga karena telah berjuang maksimal demi daerah. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dan official yang selama ini telah bekerja keras membina atlet, serta kepada KONI Kabupaten Lombok Barat dan seluruh pengurus cabang olahraga yang telah mempersiapkan kontingen secara optimal. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia olahraga sebagai salah satu investasi strategis dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, dan berkarakter. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Lombok Barat H. Abubakar Abdullah dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan olahraga dan persiapan kontingen Porprov XII NTB. Ia mengungkapkan bahwa semangat para atlet, pelatih, dan official Lombok Barat terus menyala seiring dengan perjalanan Obor Porprov NTB 2026 yang menjadi simbol semangat perjuangan menuju prestasi. “Semangat para atlet Lombok Barat malam ini luar biasa. Api perjuangan itu harus terus menyala hingga pertandingan berakhir. Kami optimistis seluruh atlet akan memberikan kemampuan terbaiknya demi mengharumkan nama Kabupaten Lombok Barat,” ungkap Abubakar. Pada kesempatan tersebut, Ketua KONI juga melaporkan capaian awal yang membanggakan. Bahkan sebelum seremoni pembukaan resmi Porprov XII NTB dilaksanakan, kontingen Lombok Barat telah berhasil mengamankan empat medali emas dari cabang olahraga yang lebih dahulu dipertandingkan. Prestasi awal tersebut menjadi modal penting sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh atlet untuk terus berjuang meraih hasil terbaik dan meningkatkan posisi Kabupaten Lombok Barat dalam perolehan medali Porprov XII NTB. Melalui pelepasan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh atlet mampu menunjukkan prestasi terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi duta daerah yang membanggakan selama pelaksanaan Porprov XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Penulis dan Foto : Angge/Diskominfotik Lobar Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Narmada, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi menerima kirab Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ke XII Nusa Tenggara Barat di Halaman Utama Taman Narmada, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut menjadi simbol semangat, persatuan, dan sportivitas menjelang pembukaan Porprov XII NTB yang akan digelar pada 16–25 Juli 2026. Penyerahan api obor dihadiri Wakil Ketua KONI NTB H. Ridwansyah, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Lombok Barat H. Akhmad Saikhu, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga Agus Gunawan, Ketua KONI Lombok Barat Abubakar Abdullah, Camat Narmada, para atlet, pelatih, dan official Kabupaten Lombok Barat. Dalam laporannya, Wakil Ketua KONI NTB H. Ridwansyah mengatakan kirab Api Obor Porprov telah menempuh perjalanan sekitar 420 kilometer sejak diberangkatkan dari Kota Bima pada 13 Juli 2026. Setelah singgah di Lombok Barat, perjalanan akan dilanjutkan ke Kabupaten Lombok Utara sebelum diserahkan kepada Wali Kota Mataram sebagai daerah terakhir yang dilalui, kemudian diserahkan kepada Gubernur NTB menjelang pembukaan Porprov. “Api obor ini merupakan tradisi dalam setiap penyelenggaraan pekan olahraga. Api ini menjadi simbol semangat yang tidak pernah padam untuk membangun sportivitas dan memajukan dunia olahraga,” ujarnya. Ridwansyah juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Barat untuk turut menyukseskan Porprov XII NTB. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini memiliki makna istimewa karena menjadi bagian dari persiapan NTB sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang. Sementara itu, Pj. Sekda Lombok Barat H. Akhmad Saikhu menegaskan bahwa penyerahan api obor bukan sekadar seremoni, melainkan simbol semangat juang, persaudaraan, persatuan, dan sportivitas yang harus terus dijaga dalam membangun prestasi olahraga. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan seluruh masyarakat, kami menyambut dengan bangga dan penuh sukacita kehadiran Api Obor Porprov NTB. Momentum ini diharapkan menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda agar semakin mencintai olahraga,” katanya. Ia berharap seluruh rangkaian Porprov XII NTB dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional maupun internasional. Kirab Api Obor Porprov Ke XII menjadi salah satu rangkaian penting menjelang pembukaan pesta olahraga terbesar di NTB. Kehadirannya membawa pesan persatuan, sportivitas, dan optimisme untuk melahirkan prestasi terbaik dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Penulis : Juan Foto : Feri Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Nama Domain .desa.id dan Pelatihan Pengelolaan Konten untuk Website Desa yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruangan Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Daerah 3 Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta seluruh Tim Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan nama domain .desa.id sebagai identitas resmi desa di ruang digital. Selain itu, peserta juga memperoleh pelatihan mengenai strategi pengelolaan konten website desa agar mampu menyajikan informasi yang informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat.Dalam paparannya, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyampaikan bahwa penggunaan domain .desa.id menjadi identitas resmi pemerintah desa di dunia digital sekaligus memperkuat kredibilitas website desa sebagai media penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan konten yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta promosi potensi dan pembangunan desa.Asisten Daerah 3 Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., menyampaikan bahwa transformasi digital hingga tingkat desa merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, website desa harus mampu menjadi pusat informasi resmi yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan selalu diperbarui sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan desa.Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa Diskominfotik akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan domain .desa.id maupun peningkatan kualitas konten website desa. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya website desa yang aktif, informatif, dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tingkat desa.Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Diskominfotik menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa. Optimalisasi pemanfaatan domain .desa.id dan pengelolaan website desa yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel.Diskominfotik Kabupaten Lombok BaratCredit : Tim Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Dalam rangka memperkuat tata kelola keamanan informasi dan meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan Evaluasi Penerapan Kriptografi dan Evaluasi Hasil Verifikasi Indeks Keamanan Informasi (IKASANDI) Tahun 2026, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng., dan diikuti oleh seluruh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi keamanan informasi, penerapan kriptografi, serta menyusun langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi IKASANDI Tahun 2026.Dalam pemaparannya, Sumirah menyampaikan bahwa hasil verifikasi IKASANDI menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan hasil verifikasi assessor, tingkat kematangan keamanan siber Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencapai nilai 3,16, melampaui target tingkat kematangan yang ditetapkan sebesar 2,51. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan siber, serta implementasi pengamanan sistem elektronik yang lebih baik.Meski demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar tingkat kematangan keamanan informasi dapat terus berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Oleh karena itu, seluruh rekomendasi hasil verifikasi IKASANDI akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui penyusunan program kerja dan rencana aksi yang terukur.Pada aspek penerapan kriptografi, evaluasi menyimpulkan bahwa sebagian besar aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini masih memanfaatkan mekanisme kriptografi standar industri yang telah terintegrasi pada framework maupun platform aplikasi yang digunakan. Sebagai bentuk penguatan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengajukan permohonan penerapan layanan kriptografi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Implementasi teknologi kriptografi tersebut direncanakan mulai diterapkan pada beberapa aplikasi prioritas pemerintah daerah selama tahun 2026.Selain membahas penerapan kriptografi, rapat evaluasi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut hasil verifikasi IKASANDI Tahun 2026. Salah satu prioritas yang akan dilaksanakan adalah peningkatan aspek pola hubungan komunikasi sandi melalui penyusunan Surat Keputusan (SK) Jaringan Komunikasi Sandi yang akan menjadi dasar penyelenggaraan komunikasi sandi bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat.Tim juga menyepakati untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memperoleh dukungan sarana dan prasarana persandian, termasuk pengajuan kebutuhan perangkat persandian serta permohonan layanan kontra penginderaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi informasi strategis dari berbagai ancaman siber.Dalam bidang tata kelola keamanan informasi, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat juga akan memperkuat pengelolaan aset informasi dan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penyempurnaan inventarisasi aset, klasifikasi informasi, serta penguatan mekanisme pengamanan terhadap aset-aset strategis pemerintah daerah.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama. Aparatur yang membidangi keamanan informasi dan persandian akan terus didorong mengikuti berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, maupun workshop yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun lembaga kompeten lainnya guna meningkatkan kompetensi di bidang keamanan siber dan persandian.Sebagai bentuk penguatan regulasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan menyusun Peraturan Bupati tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan regulasi tersebut akan diselaraskan dengan kebijakan nasional mengenai pelindungan data pribadi serta penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Selain itu, selama periode 2026 hingga 2027, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan berbagai dokumen tata kelola keamanan informasi, meliputi penyusunan pedoman keamanan informasi, reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada, penyusunan SOP baru, serta penyusunan petunjuk teknis keamanan informasi sesuai perkembangan ancaman siber dan kebutuhan organisasi.Sebagai bagian dari budaya keamanan informasi yang berkelanjutan, evaluasi juga menetapkan bahwa kegiatan identifikasi dan penilaian risiko keamanan informasi akan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Seluruh hasil identifikasi risiko, pengendalian risiko, serta tindak lanjutnya akan didokumentasikan secara konsisten sebagai bukti penerapan manajemen risiko keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Melalui pelaksanaan evaluasi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keamanan informasi, memperkuat implementasi persandian, memperluas penerapan teknologi kriptografi, serta meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, terpercaya, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik Kabupaten Lombok BaratCredit : Tim Bidang Pemdigisan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Asistensi Inovasi Daerah dalam rangka Penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor BAPPERIDA Kabupaten Lombok Barat tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah yang memiliki inovasi untuk diusulkan dalam penilaian IGA Tahun 2026.Pelaksanaan asistensi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan inovasi daerah sekaligus memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi seluruh indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA). Program ini menjadi salah satu instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.Kehadiran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan transformasi digital, Diskominfotik terus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.Kegiatan asistensi dipandu langsung oleh tim BAPPERIDA Kabupaten Lombok Barat yang memberikan arahan terkait mekanisme penginputan data inovasi, penyempurnaan dokumen pendukung, pemenuhan indikator penilaian, serta strategi peningkatan kualitas inovasi daerah yang akan diusulkan pada ajang IGA Tahun 2026.Dalam pemaparannya, tim BAPPERIDA menjelaskan bahwa setiap inovasi yang diusulkan harus memenuhi berbagai aspek penilaian yang telah ditetapkan secara nasional. Penilaian tidak hanya melihat keberadaan inovasi, tetapi juga mengukur tingkat kemanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, efektivitas implementasi, serta dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.Berdasarkan jadwal asistensi pemenuhan indikator inovasi daerah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan data inovasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan penilaian dan mampu menggambarkan implementasi inovasi secara komprehensif.Pada kesempatan tersebut, tim Diskominfotik memaparkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Inovasi yang disampaikan mencakup berbagai layanan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan inovasi daerah. Beberapa fokus pembahasan meliputi pemenuhan 20 indikator satuan inovasi, penyusunan narasi inovasi yang kuat, dokumentasi implementasi program, penyajian data capaian inovasi, serta strategi pembuktian manfaat yang telah dirasakan oleh pengguna layanan.Tim BAPPERIDA juga memberikan berbagai masukan terkait penguatan aspek kebaruan inovasi (novelty), efektivitas implementasi, tingkat adopsi oleh pengguna, serta keberlanjutan inovasi dalam jangka panjang. Aspek-aspek tersebut dinilai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas penilaian inovasi daerah.Selain itu, perangkat daerah juga didorong untuk menyajikan bukti dukung yang menunjukkan dampak nyata inovasi terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun pelayanan publik. Bukti tersebut dapat berupa data capaian, hasil evaluasi, testimoni pengguna layanan, dokumentasi implementasi, hingga berbagai penghargaan atau pengakuan yang pernah diperoleh.Perwakilan BAPPERIDA menegaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi atau perubahan prosedur kerja, tetapi juga dari kemampuan inovasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.Setiap inovasi harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat. Yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan, keberlanjutan pelaksanaannya, serta dampak positif yang dapat diukur secara nyata, ungkap salah satu narasumber dalam kegiatan asistensi.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa inovasi merupakan elemen penting dalam mendorong percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, inovasi yang baik harus mampu menghadirkan solusi yang efektif terhadap berbagai tantangan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.Melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan, kami berupaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kegiatan asistensi ini sangat membantu dalam menyempurnakan dokumen inovasi sehingga mampu menggambarkan manfaat dan dampak yang telah dihasilkan, ujarnya.Lebih lanjut disampaikan bahwa hasil asistensi akan menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan berbagai dokumen dan bukti dukung inovasi sebelum diunggah ke sistem pelaporan IGA. Seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti guna memastikan inovasi yang diajukan memenuhi seluruh indikator penilaian yang dipersyaratkan.Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan setiap inovasi yang dikembangkan dapat saling mendukung dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.Dengan mengikuti kegiatan asistensi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu meningkatkan kualitas pengelolaan inovasi daerah sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai inovasi yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Melalui semangat inovasi yang terus tumbuh, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk menghadirkan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat transformasi digital, serta mendukung terwujudnya Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung pelaksanaan Evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Reviu Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah pada Jumat (17/07/2026) bertempat di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., beserta seluruh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan layanan digital pemerintah daerah.Pelaksanaan reviu ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan digital, khususnya pada aspek keterpaduan layanan digital yang saat ini menjadi salah satu indikator penting dalam Evaluasi SPBE dan pengukuran Indeks Pemerintah Digital (IPD) oleh pemerintah pusat.Dalam arahannya, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau layanan berbasis elektronik. Lebih dari itu, seluruh layanan harus mampu terintegrasi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam mengakses layanan secara efektif dan efisien.Keterpaduan layanan digital merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Pemerintahan Digital. Yang ingin kita bangun bukan sekadar banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana proses bisnis, data, layanan, dan teknologi dapat saling terhubung sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, jelas Sumirah.Pada sesi reviu, peserta melakukan pembahasan menyeluruh terhadap kondisi eksisting layanan digital yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pembahasan diawali dengan inventarisasi berbagai layanan digital yang dikelola oleh perangkat daerah, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.Tim juga melakukan pemetaan terhadap aplikasi umum dan aplikasi khusus yang saat ini digunakan oleh perangkat daerah. Inventarisasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi, keterhubungan antar sistem, serta potensi integrasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.Dalam pembahasan terungkap bahwa beberapa layanan digital telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan dalam mendukung proses administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah layanan yang berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lainnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dapat menimbulkan duplikasi data, proses kerja yang tidak efisien, serta hambatan dalam pertukaran informasi antar perangkat daerah.Selain inventarisasi layanan, kegiatan ini juga membahas keterpaduan antara layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Peserta melakukan identifikasi terhadap layanan-layanan prioritas yang memiliki keterkaitan lintas perangkat daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi layanan digital yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Bagian Ortala Setda Kabupaten Lombok Barat memberikan berbagai masukan terkait penyelarasan antara proses bisnis pemerintahan dengan implementasi teknologi informasi. Menurutnya, pengembangan layanan digital harus selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.Pembahasan juga difokuskan pada penyelarasan Arsitektur SPBE dengan proses bisnis yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Arsitektur SPBE dinilai memiliki peran strategis sebagai kerangka utama yang memastikan seluruh sistem, data, aplikasi, dan layanan pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi dan terarah sesuai dengan tujuan pembangunan digital daerah.Dalam sesi teknis, tim melakukan evaluasi terhadap aspek interoperabilitas layanan digital pemerintah. Interoperabilitas menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan SPBE karena memungkinkan pertukaran data dan informasi antar aplikasi secara aman, cepat, dan terstandarisasi.Peserta membahas pemanfaatan Application Programming Interface (API) sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mendukung integrasi dan pertukaran data antar sistem. Melalui pemanfaatan API dan standar data yang terstruktur, diharapkan perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang sama secara konsisten sehingga mengurangi redundansi data dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkuat tata kelola data dan informasi sebagai fondasi utama dalam pengembangan layanan digital yang terintegrasi. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertukarkan antar sistem dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan.Sebagai bagian dari persiapan Evaluasi SPBE dan Indeks Pemerintah Digital Tahun 2026, peserta turut melakukan verifikasi terhadap berbagai bukti dukung yang berkaitan dengan indikator keterpaduan layanan digital pemerintah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen kebijakan, implementasi layanan, hasil integrasi sistem, serta dukungan tata kelola yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Diskusi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar dalam pengembangan layanan digital pemerintah daerah ke depan. Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah penyusunan konsep Portal Layanan Digital Terpadu Kabupaten Lombok Barat yang diharapkan dapat menjadi gerbang utama akses berbagai layanan pemerintahan secara terintegrasi.Portal tersebut nantinya dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau platform yang berbeda. Konsep ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pembangunan layanan digital pemerintah yang berpusat pada pengguna (user-centric government).Hasil reviu juga akan menjadi bahan penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan SPBE Kabupaten Lombok Barat. Berbagai langkah perbaikan akan difokuskan pada penguatan integrasi layanan, peningkatan interoperabilitas data, penyempurnaan tata kelola SPBE, serta pengembangan layanan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penguatan keterpaduan layanan, integrasi data, dan peningkatan kualitas tata kelola SPBE. Sinergi antara Diskominfotik, Bagian Ortala, serta seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Pemerintah Digital yang modern, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan kegiatan Reviu Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Tingkat Kematangan Aplikasi dan Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan sesuai dengan ketentuan nasional.Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, keamanan informasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar implementasi SPBE dapat berjalan secara optimal.Pada sesi reviu Tingkat Kematangan Aplikasi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi SPBE. Disampaikan bahwa setiap pengembangan aplikasi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, setiap rencana pembangunan aplikasi harus didahului dengan penyampaian surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai format yang telah ditetapkan dalam lampiran peraturan tersebut.Materi juga menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi harus memenuhi standar nasional pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana diatur dalam lampiran Permen tersebut. Infrastruktur aplikasi diwajibkan menggunakan server dan pusat data yang berada di wilayah Indonesia, memanfaatkan domain resmi Indonesia, serta melaksanakan pengujian keamanan sebelum aplikasi dioperasikan. Aspek keamanan lainnya yang menjadi perhatian adalah memastikan alamat IP yang digunakan tidak memiliki reputasi buruk (bad reputation), aplikasi telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta seluruh aplikasi telah tercantum dalam Arsitektur SPBE, baik pada kondisi as-is maupun to-be.Sementara itu, pada sesi Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital, pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan infrastruktur digital pemerintah. Perangkat daerah didorong untuk secara rutin melakukan pendataan dan pemantauan terhadap seluruh infrastruktur pemerintah digital yang dimiliki sehingga kondisi dan pemanfaatannya dapat terukur dengan baik. Selain itu, optimalisasi pusat data pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan efisiensi serta keandalan layanan digital.Materi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan implementasi Jaringan Intra Pemerintah sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarinstansi. Di samping itu, optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) perlu terus dilakukan untuk mendukung integrasi layanan SPBE. Sebagai bagian dari tata kelola, pemerintah daerah juga perlu menyusun standar prosedur yang mengatur pemanfaatan infrastruktur digital, baik yang berkaitan dengan Pusat Data Nasional (PDN) maupun Jaringan Intra Pemerintah.Sebagai tindak lanjut hasil reviu, setiap perangkat daerah diharapkan segera melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap aplikasi serta infrastruktur digital yang dikelolanya untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat daerah juga diminta menyusun rencana aksi pemenuhan indikator tingkat kematangan aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital, termasuk melengkapi dokumen pendukung, memperkuat aspek keamanan, melakukan pendaftaran aplikasi pada Arsitektur SPBE dan PSE, serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dalam setiap proses pengembangan aplikasi maupun pengelolaan infrastruktur digital.Melalui kegiatan reviu ini diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai standar pembangunan aplikasi dan pengelolaan infrastruktur pemerintah digital, sehingga implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Barat dapat berlangsung lebih terintegrasi, aman, efektif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdigisan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Nama Domain .desa.id dan Pelatihan Pengelolaan Konten untuk Website Desa yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruangan Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Daerah 3 Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta seluruh Tim Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan nama domain .desa.id sebagai identitas resmi desa di ruang digital. Selain itu, peserta juga memperoleh pelatihan mengenai strategi pengelolaan konten website desa agar mampu menyajikan informasi yang informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat.Dalam paparannya, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyampaikan bahwa penggunaan domain .desa.id menjadi identitas resmi pemerintah desa di dunia digital sekaligus memperkuat kredibilitas website desa sebagai media penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan konten yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta promosi potensi dan pembangunan desa.Asisten Daerah 3 Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., menyampaikan bahwa transformasi digital hingga tingkat desa merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, website desa harus mampu menjadi pusat informasi resmi yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan selalu diperbarui sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan desa.Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa Diskominfotik akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan domain .desa.id maupun peningkatan kualitas konten website desa. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya website desa yang aktif, informatif, dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tingkat desa.Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Diskominfotik menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa. Optimalisasi pemanfaatan domain .desa.id dan pengelolaan website desa yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel.Diskominfotik Kabupaten Lombok BaratCredit : Tim Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Dalam rangka memperkuat tata kelola keamanan informasi dan meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan Evaluasi Penerapan Kriptografi dan Evaluasi Hasil Verifikasi Indeks Keamanan Informasi (IKASANDI) Tahun 2026, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng., dan diikuti oleh seluruh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi keamanan informasi, penerapan kriptografi, serta menyusun langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi IKASANDI Tahun 2026.Dalam pemaparannya, Sumirah menyampaikan bahwa hasil verifikasi IKASANDI menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan hasil verifikasi assessor, tingkat kematangan keamanan siber Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencapai nilai 3,16, melampaui target tingkat kematangan yang ditetapkan sebesar 2,51. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan siber, serta implementasi pengamanan sistem elektronik yang lebih baik.Meski demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar tingkat kematangan keamanan informasi dapat terus berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Oleh karena itu, seluruh rekomendasi hasil verifikasi IKASANDI akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui penyusunan program kerja dan rencana aksi yang terukur.Pada aspek penerapan kriptografi, evaluasi menyimpulkan bahwa sebagian besar aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini masih memanfaatkan mekanisme kriptografi standar industri yang telah terintegrasi pada framework maupun platform aplikasi yang digunakan. Sebagai bentuk penguatan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengajukan permohonan penerapan layanan kriptografi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Implementasi teknologi kriptografi tersebut direncanakan mulai diterapkan pada beberapa aplikasi prioritas pemerintah daerah selama tahun 2026.Selain membahas penerapan kriptografi, rapat evaluasi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut hasil verifikasi IKASANDI Tahun 2026. Salah satu prioritas yang akan dilaksanakan adalah peningkatan aspek pola hubungan komunikasi sandi melalui penyusunan Surat Keputusan (SK) Jaringan Komunikasi Sandi yang akan menjadi dasar penyelenggaraan komunikasi sandi bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat.Tim juga menyepakati untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memperoleh dukungan sarana dan prasarana persandian, termasuk pengajuan kebutuhan perangkat persandian serta permohonan layanan kontra penginderaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi informasi strategis dari berbagai ancaman siber.Dalam bidang tata kelola keamanan informasi, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat juga akan memperkuat pengelolaan aset informasi dan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penyempurnaan inventarisasi aset, klasifikasi informasi, serta penguatan mekanisme pengamanan terhadap aset-aset strategis pemerintah daerah.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama. Aparatur yang membidangi keamanan informasi dan persandian akan terus didorong mengikuti berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, maupun workshop yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun lembaga kompeten lainnya guna meningkatkan kompetensi di bidang keamanan siber dan persandian.Sebagai bentuk penguatan regulasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan menyusun Peraturan Bupati tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan regulasi tersebut akan diselaraskan dengan kebijakan nasional mengenai pelindungan data pribadi serta penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Selain itu, selama periode 2026 hingga 2027, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan berbagai dokumen tata kelola keamanan informasi, meliputi penyusunan pedoman keamanan informasi, reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada, penyusunan SOP baru, serta penyusunan petunjuk teknis keamanan informasi sesuai perkembangan ancaman siber dan kebutuhan organisasi.Sebagai bagian dari budaya keamanan informasi yang berkelanjutan, evaluasi juga menetapkan bahwa kegiatan identifikasi dan penilaian risiko keamanan informasi akan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Seluruh hasil identifikasi risiko, pengendalian risiko, serta tindak lanjutnya akan didokumentasikan secara konsisten sebagai bukti penerapan manajemen risiko keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Melalui pelaksanaan evaluasi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keamanan informasi, memperkuat implementasi persandian, memperluas penerapan teknologi kriptografi, serta meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, terpercaya, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik Kabupaten Lombok BaratCredit : Tim Bidang Pemdigisan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Mataram, 14 Juli 2026 Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) Mataram menggelar kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja NyataPembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) ke-43 di Gedung Teater Ahmad Firdaus Sukmono, Selasa (14/7). Mengusung tema "Transformasi Pariwisata dan UMKM Desa Berbasis Inovasi dan Digitalisasi Berkelanjutan", kegiatan ini menjadi bekal awal bagi mahasiswa sebelum diterjunkan ke desa-desa lokasi KKN di Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Islam Al-Azhar, Dr. Ir. Muh. Ansyar, M.P. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tema KKN tahun ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan desa di era digital, khususnya dalam mendorong penguatan sektor pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.Sebanyak 264 mahasiswa akan melaksanakan KKN-PPM selama satu bulan di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan untuk memastikan program kerja berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Dalam arahannya, Rektor Unizar berpesan agar seluruh peserta mampu menjaga nama baik almamater serta menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat desa."Jagalah nama baik universitas dan hormati adat istiadat masyarakat. Kegagalan maupun keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi. Berkontribusilah sebanyak mungkin kepada masyarakat dan manfaatkan waktu KKN sebaik-baiknya karena inilah wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi," ujar Dr. Ir. Muh. Ansyar, M.P.Sebagai bagian dari pembekalan, Universitas Islam Al-Azhar menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng.Dalam paparannya yang bertajuk "Digital Marketing, Branding, Marketplace, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), dan Media Sosial", Sumirah menjelaskan pentingnya transformasi digital sebagai strategi meningkatkan daya saing UMKM desa dan memperkuat promosi destinasi wisata berbasis teknologi.Materi yang disampaikan mencakup pemanfaatan digital marketing, penguatan branding produk lokal, optimalisasi marketplace, penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, hingga pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pembuatan konten digital, pemasaran, dan peningkatan layanan kepada masyarakat.Selain itu, Sumirah juga mendorong mahasiswa untuk membantu desa mengoptimalkan berbagai platform digital yang telah tersedia, termasuk website desa sebagai media informasi dan promosi."Mahasiswa KKN-PPM memiliki peran strategis dalam mempercepat digitalisasi desa. Salah satu kontribusi nyata yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan website desa sebagai media publikasi seluruh kegiatan, potensi, layanan, dan program kerja desa, sehingga informasi dapat diakses masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan promosi desa secara berkelanjutan," ungkap Sumirah.Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan perguruan tinggi.Kegiatan pembekalan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Islam Al-Azhar, di antaranya para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dosen pembimbing lapangan, serta sivitas akademika lainnya.Melalui pelaksanaan KKN-PPM ke-43 ini, Universitas Islam Al-Azhar berharap mahasiswa tidak hanya mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dan solusi bagi pembangunan desa. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat transformasi digital UMKM dan pariwisata desa sehingga tercipta desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.(Diskominfotik)Credit: Sumirah/Tim Pemdigi Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung_Lombok Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat, H. Rizky B. Adam, mendampingi secara langsung jalannya wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan di Bidang Statistik Sektoral Diskominfotik Lombok Barat, Selasa. Kehadiran orang nomor satu di Diskominfotik tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola statistik sektoral, (14/726).Wawancara penilaian dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di ruang rapat Diskominfotik Lobar, bersama tim penilai dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah. Pada pelaksanaan evaluasi kali ini, dua organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lokus penilaian, yakni Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Barat.Dalam sambutannya, H. Rizky B. Adam menegaskan bahwa EPSS merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data."Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pemerintah," ujarnya.Ia mengatakan, data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem statistik sektoral yang semakin baik."Ini merupakan langkah strategis untuk memperoleh data yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Berbagai upaya telah kami lakukan melalui kolaborasi dengan BPS dan berbagai stakeholder lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah," kata Rizky.Selama proses penilaian berlangsung, H. Rizky B. Adam tampak mengikuti seluruh tahapan wawancara bersama jajaran Bidang Statistik Sektoral sebagai bentuk dukungan penuh terhadap proses evaluasi. Pendampingan tersebut sekaligus menunjukkan perhatian pimpinan terhadap upaya peningkatan nilai Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Lombok Barat.Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat mengatakan, evaluasi yang dilakukan menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan statistik sektoral."Evaluasi hari ini akan membuka wawasan kami untuk menjadi lebih baik ke depan. Berbagai kekurangan yang masih ada akan kami lengkapi dan kami upayakan memenuhi seluruh indikator sesuai standar penilaian. Kami berharap hasil EPSS tahun ini dapat memenuhi ekspektasi," ujarnya.Di sela-sela kegiatan, Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat juga menegaskan dukungan penuh institusinya terhadap pelaksanaan EPSS. Seluruh jajaran, katanya, terus didorong untuk melengkapi bukti dukung yang masih diperlukan agar proses evaluasi dapat berlangsung maksimal.Melalui pelaksanaan EPSS, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.DiskominfotikAnny/him Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lembar, 13 Juli 2026 , Sebanyak sekitar 141 peserta didik baru SMKN 1 Lembar mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berlangsung pada 1318 Juli 2026. Mengusung tema "Membangun Karakter, Menumbuhkan Prestasi, Siap Berkarya untuk Indonesia", kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi momentum membentuk karakter, disiplin, serta kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan dan perkembangan teknologi digital.Kepala SMKN 1 Lembar, Ahmad Quroni, M.Pd., menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi utama sebelum peserta didik mengembangkan kompetensi akademik maupun keterampilan vokasi.Selama enam hari pelaksanaan MPLS, para siswa mendapatkan berbagai materi yang dirancang untuk memperkuat karakter, menanamkan budaya belajar, membangun semangat berprestasi, serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan menengah kejuruan.Salah seorang guru sekaligus penyelenggara MPLS, Ary, mengatakan bahwa pembentukan karakter tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah, melainkan harus dimulai dari lingkungan keluarga.Ia mencontohkan pola pengasuhan yang diterapkannya kepada anak yang masih duduk di kelas VI sekolah dasar, yakni dengan menerapkan jadwal penggunaan gawai secara disiplin. Menurutnya, pengendalian penggunaan gadget sejak dini merupakan bagian penting dalam membangun karakter, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola diri."Pembentukan karakter harus dimulai dari rumah. Anak perlu dibiasakan mengatur waktu, termasuk dalam menggunakan gadget. Kebiasaan kecil seperti itu akan membentuk karakter mereka di masa depan," ujarnya.Salah satu materi yang mendapat perhatian peserta adalah Literasi Digital yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Materi tersebut mengangkat empat pilar literasi digital, yakni Digital Skills (kecakapan digital), Digital Ethics (etika digital), Digital Safety (keamanan digital), dan Digital Culture (budaya digital).Melalui materi tersebut, siswa dibekali kemampuan menyaring informasi, mengenali berita bohong (hoaks), memahami etika berkomunikasi di ruang digital, serta mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya, termasuk cyberbullying.Narasumber, H. Iswarta, menekankan bahwa kemampuan mengendalikan diri dalam menggunakan media komunikasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda."Yang paling penting untuk diketahui, diingat, dan dilaksanakan adalah bagaimana kita mampu mengelola diri dalam menggunakan sarana komunikasi, baik dalam percakapan langsung maupun melalui media sosial," katanya di hadapan para peserta MPLS.Ia juga membagikan pengalamannya ketika menjabat sebagai camat. Menurutnya, tidak sedikit persoalan yang dilaporkan masyarakat berawal dari ketidakhati-hatian remaja dalam menggunakan media sosial.Mulai dari kasus cyberbullying, provokasi yang berujung perkelahian antarpelajar, hingga penyalahgunaan teknologi seperti judi online dan kecanduan game online menjadi contoh nyata yang disampaikan kepada para siswa agar mereka lebih bijak memanfaatkan teknologi."Semua itu sering kali bermula dari hal yang dianggap sepele, yaitu penggunaan jari di media sosial tanpa berpikir panjang. Karena itu, siswa harus mampu mengendalikan gadget agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga, sekolah, maupun masyarakat," ungkapnya.Suasana MPLS berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi, berdiskusi, serta menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber.Melalui rangkaian kegiatan ini, SMKN 1 Lembar menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mencetak lulusan yang unggul dalam bidang keahlian, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, beretika, cakap memanfaatkan teknologi, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.Tema "Membangun Karakter, Menumbuhkan Prestasi, Siap Berkarya untuk Indonesia" menjadi cerminan tekad SMKN 1 Lembar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial di era digital.Dengan fondasi karakter yang kuat dan pemahaman literasi digital yang baik, para siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang berprestasi, produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan Indonesia di masa depan. Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital pada Senin (13/7/2026) bertempat di D'Tomaso Green House, Gerung.Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan seluruh indikator penilaian SPBE telah didukung oleh dokumen yang lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Evaluasi dihadiri oleh perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab indikator pemerintahan digital, tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, serta pejabat dan operator yang terlibat dalam penyusunan bukti dukung penilaian SPBE.Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pemerintahan digital tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi dan layanan berbasis elektronik, tetapi juga dari kualitas tata kelola, manajemen, kebijakan, serta bukti implementasi yang terdokumentasi dengan baik.Menurutnya, dokumen pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses evaluasi SPBE karena menjadi alat ukur yang menunjukkan sejauh mana kebijakan dan program pemerintahan digital telah dilaksanakan secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh indikator telah didukung dengan bukti yang lengkap, valid, dan menggambarkan implementasi yang benar-benar dilakukan oleh perangkat daerah. Kunci keberhasilan penilaian SPBE adalah kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen yang berkualitas, ujar Sumirah.Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan penelaahan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai indikator yang menjadi objek penilaian SPBE. Setiap indikator dibahas secara rinci mulai dari aspek legalitas dokumen, kesesuaian substansi, keterkaitan antar eviden, hingga pembuktian implementasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah.Tim evaluasi juga melakukan identifikasi terhadap berbagai bukti dukung yang masih memerlukan penyempurnaan. Beberapa indikator diketahui membutuhkan penguatan dokumen berupa kebijakan, standar operasional prosedur, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi implementasi, hasil monitoring dan evaluasi, serta berbagai eviden lainnya yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital.Selain melakukan pemeriksaan dokumen, forum evaluasi juga menjadi sarana koordinasi antar perangkat daerah dalam menyamakan persepsi terkait mekanisme penyusunan eviden. Diskusi berlangsung aktif dengan membahas berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengumpulan dokumen serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal.Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah memastikan bahwa bukti dukung yang disiapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan implementasi nyata dari kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Pembahasan juga mencakup berbagai domain pemerintahan digital yang menjadi komponen penilaian SPBE, mulai dari kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik, hingga aspek keamanan informasi dan manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital secara berkelanjutan.Dalam sesi evaluasi, masing-masing perangkat daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan progres pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kemudian memberikan masukan serta rekomendasi perbaikan terhadap dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki sekaligus memastikan bahwa seluruh program transformasi digital berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional.Sumirah menambahkan bahwa evaluasi internal seperti ini sangat penting untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perangkat daerah dapat lebih siap menghadapi proses penilaian eksternal sekaligus meningkatkan kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat.Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh nilai yang baik dalam evaluasi SPBE, tetapi memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, tambahnya.Melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital yang berkelanjutan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen pendukung sehingga seluruh indikator penilaian SPBE dapat terpenuhi secara optimal.Dengan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, memperkuat tata kelola pemerintahan digital, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat , Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat turut mendampingi proses Review dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di RSUD Patut Patuh Patju, Rabu (9/7). Kegiatan ini merupakan langkah strategis rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyusunan standar pelayanan yang lebih mutakhir, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Kegiatan dibuka oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju, dr. Kaspan, Sp.OG, mewakili Direktur Rumah Sakit. Turut hadir Ketua Komite Medis dr. Farida Hartati, Sp.KK, Wakil Direktur Umum, Keuangan dan SDM Bq. Halimah, ST, Kepala Bidang Pelayanan Medis drg. Nyoman Adnyan, jajaran manajemen rumah sakit, kepala instalasi, kepala ruangan, Tim Akreditasi, Tim Zona Integritas, Unit Pengaduan, serta Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam pembinaan pelayanan publik.Dalam sambutannya, dr. Kaspan menegaskan bahwa standar pelayanan bukan hanya dokumen administrasi, melainkan komitmen rumah sakit dalam memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat."Standar pelayanan menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam bekerja sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak-hak yang akan diterima saat memperoleh pelayanan kesehatan," ujarnya.Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh sistem yang jelas dan terukur. Melalui standar pelayanan, masyarakat dapat mengetahui jenis layanan yang tersedia, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, hingga mekanisme penyampaian pengaduan apabila pelayanan belum sesuai harapan.Review standar pelayanan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Rumah sakit terus menyesuaikan standar pelayanan dengan perkembangan regulasi, hasil akreditasi, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat. Jumlah standar pelayanan yang dimiliki RSUD Patut Patuh Patju juga terus berkembang, dari 10 standar pada tahun 2022, menjadi 21 standar pada 2023, dan meningkat menjadi 23 standar pada 2024.Dalam proses penyusunannya, RSUD Patut Patuh Patju tidak bekerja sendiri. Selain mendapat pendampingan dari Dinas Kesehatan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat , Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) turut memberikan pembinaan agar dokumen standar pelayanan memenuhi prinsip pelayanan publik yang transparan, akuntabel, mudah dipahami masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kehadiran Sekretaris Diskominfotik dalam kegiatan review tersebut menjadi bentuk sinergi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap standar pelayanan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga memenuhi prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik. Sekretaris Diskominfotik apresiasi kegiatan review sebagai langkah maju dalam memberikan pelayanan yang lebih bai/prima. "ini langkah dan ikhtiar yang bagus, pelayanan harus punya standar dan SOP dan RS Tripat sudah menunjukkan itu melaluimkegiatan ini" ucapnya.Standar pelayanan memiliki peran penting karena menjadi acuan bagi seluruh petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan secara konsisten. Di sisi lain, dokumen ini juga menjadi bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga pengguna layanan mengetahui hak, kewajiban, prosedur, serta kualitas pelayanan yang menjadi komitmen rumah sakit.Selanjutnya, hasil review akan dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Public Hearing yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Ombudsman, DPRD, puskesmas, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat lainnya. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Standar Pelayanan ditetapkan melalui Keputusan Direktur dan dipublikasikan kepada masyarakat.Melalui kolaborasi antara RSUD Patut Patuh Patju, Dinas Kesehatan, Diskominfotik, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Standar Pelayanan yang dihasilkan benar-benar menjadi pedoman dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.Standar pelayanan bukan sekadar dokumen yang disimpan di atas meja. Lebih dari itu, standar pelayanan merupakan janji rumah sakit kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang pasti, terukur, dan terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.DiskominfotikHIM Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) melaksanakan hari pertama Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026 pada Rabu (8/7/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut didampingi langsung oleh tim verifikator dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta diikuti oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.Pelaksanaan penilaian ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan siber dan persandian pada instansi pemerintah. Melalui instrumen IKASANDI, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam melindungi aset informasi, sistem elektronik, data strategis, serta layanan digital yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).IKASANDI sendiri merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan oleh BSSN untuk mendorong peningkatan kapabilitas keamanan siber pemerintah secara berkelanjutan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu ditingkatkan guna membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih matang dan terukur.Pada hari pertama pelaksanaan penilaian, pembahasan difokuskan pada dua domain utama, yaitu Domain Identifikasi dan Domain Proteksi. Domain Identifikasi terdiri atas 59 indikator, sedangkan Domain Proteksi terdiri atas 76 indikator. Dengan demikian, total sebanyak 135 indikator diverifikasi dan dibahas secara rinci bersama tim verifikator BSSN.Kegiatan verifikasi berlangsung secara intensif melalui penelaahan setiap indikator beserta dokumen pendukung yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tim BSSN melakukan klarifikasi, validasi, serta memberikan berbagai masukan teknis terhadap bukti implementasi yang diajukan agar sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian yang berlaku.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IKASANDI menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi keamanan siber dan persandian telah diterapkan secara efektif.Penilaian IKASANDI bukan hanya bertujuan memperoleh nilai atau capaian tertentu, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk melihat tingkat kematangan keamanan siber yang telah kita bangun. Melalui proses ini, kita dapat mengetahui area yang sudah berjalan baik serta aspek-aspek yang masih perlu diperkuat guna meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, ujarnya.Pada Domain Identifikasi, pembahasan difokuskan pada berbagai aspek fundamental yang menjadi dasar pengelolaan keamanan siber organisasi. Tim verifikator BSSN melakukan penelaahan terhadap tata kelola keamanan siber, inventarisasi aset informasi, identifikasi sistem elektronik, pengelolaan risiko keamanan informasi, penetapan peran dan tanggung jawab, hingga mekanisme identifikasi ancaman dan kerentanan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Berbagai dokumen pendukung seperti kebijakan keamanan informasi, dokumen manajemen risiko, daftar inventaris aset teknologi informasi, struktur organisasi pengelola keamanan informasi, serta bukti pelaksanaan identifikasi risiko menjadi bagian penting dalam proses verifikasi pada domain ini.Sementara itu, pada Domain Proteksi, pembahasan diarahkan pada berbagai kontrol keamanan yang telah diterapkan untuk melindungi aset dan layanan digital pemerintah daerah. Verifikasi dilakukan terhadap implementasi pengamanan identitas dan hak akses pengguna, keamanan jaringan, perlindungan perangkat dan server, keamanan aplikasi, pengelolaan konfigurasi, perlindungan data, mekanisme pencadangan data (backup), hingga penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi.Tim BSSN juga melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen teknis dan bukti implementasi yang menunjukkan bahwa kontrol keamanan telah diterapkan secara konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti yang diperiksa meliputi konfigurasi keamanan sistem, dokumentasi pengelolaan akses, laporan pemeliharaan perangkat, dokumentasi pelaksanaan backup, hingga laporan monitoring keamanan yang dilakukan secara berkala.Selama proses penilaian berlangsung, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat secara aktif memaparkan berbagai bukti implementasi yang telah disiapkan sebelumnya. Bukti tersebut mencakup kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), laporan kegiatan, dokumentasi teknis, hasil monitoring, notulen rapat, laporan evaluasi, serta berbagai eviden lain yang menunjukkan implementasi keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah.Selain menjadi proses verifikasi, kegiatan ini juga menjadi forum konsultasi dan evaluasi bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan BSSN. Berbagai masukan yang diberikan oleh tim verifikator diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat implementasi keamanan siber dan persandian pada tahun-tahun mendatang.Diskusi yang berlangsung selama proses verifikasi tidak hanya membahas kelengkapan dokumen, tetapi juga menyoroti efektivitas penerapan kontrol keamanan dalam mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keamanan informasi tidak hanya harus terdokumentasi, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan dalam operasional organisasi.Pelaksanaan penilaian IKASANDI Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung penguatan keamanan siber nasional serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE. Di tengah meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks, penguatan tata kelola keamanan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.Melalui proses penilaian ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kematangan keamanan siber yang telah dicapai, sekaligus memperoleh rekomendasi strategis untuk meningkatkan kemampuan perlindungan terhadap data, informasi, dan layanan digital pemerintah daerah.Hasil dari verifikasi pada Domain Identifikasi dan Domain Proteksi nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan serta penguatan keamanan siber secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan siber daerah, menjaga keandalan layanan publik berbasis elektronik, serta memperkuat perlindungan terhadap aset informasi pemerintah daerah.Dengan dukungan BSSN dan komitmen seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis dapat terus meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

GERUNG Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memasuki hari kedua pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dilaksanakan di Ruang Digital Service Center (DSC) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat dengan pendampingan langsung dari tim verifikator Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Kegiatan ini merupakan lanjutan dari proses verifikasi hari pertama yang membahas Domain Identifikasi dan Domain Proteksi. Pada hari kedua, fokus penilaian diarahkan pada tiga domain penting lainnya dalam kerangka IKASANDI, yaitu Domain Deteksi, Domain Gulih (Penanggulangan dan Pemulihan), serta Domain Persandian. Secara keseluruhan terdapat 60 indikator yang diverifikasi dan dibahas secara mendalam bersama tim verifikator BSSN.Penilaian IKASANDI merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan siber dan persandian pada instansi pemerintah. Melalui penilaian ini, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas tata kelola keamanan informasi yang telah diterapkan sekaligus memperoleh rekomendasi perbaikan guna meningkatkan ketahanan siber organisasi.Kegiatan verifikasi diawali dengan pemaparan berbagai dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, tim verifikator BSSN melakukan penelaahan terhadap kebijakan, standar operasional prosedur, laporan implementasi, dokumentasi kegiatan, hasil monitoring, serta berbagai eviden teknis yang menjadi dasar penilaian pada masing-masing indikator.Pada Domain Deteksi, pembahasan difokuskan pada kemampuan organisasi dalam melakukan pemantauan keamanan sistem elektronik secara berkelanjutan. Tim BSSN melakukan verifikasi terhadap mekanisme pengelolaan log keamanan, proses identifikasi anomali, sistem deteksi dini terhadap ancaman siber, prosedur pelaporan insiden, serta mekanisme eskalasi ketika ditemukan indikasi gangguan keamanan informasi.Dalam sesi tersebut, tim verifikator menekankan pentingnya pemanfaatan data log sebagai sumber informasi utama dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem elektronik. Monitoring yang dilakukan secara konsisten dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu operasional layanan pemerintahan.Selain itu, tim Diskominfotik juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung kemampuan deteksi keamanan informasi, termasuk pelaksanaan monitoring keamanan, dokumentasi hasil pemantauan, pelaporan aktivitas anomali, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keamanan sistem.Pembahasan kemudian berlanjut pada Domain Gulih atau Penanggulangan dan Pemulihan. Domain ini menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur kesiapan organisasi dalam merespons insiden keamanan siber dan memulihkan layanan yang terdampak gangguan.Verifikasi dilakukan terhadap berbagai indikator yang mencakup kesiapan penanganan insiden, mekanisme koordinasi respons insiden, dokumentasi kejadian keamanan informasi, pengelolaan backup data, prosedur pemulihan layanan, serta evaluasi pasca insiden sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.Tim BSSN meninjau sejumlah dokumen pendukung seperti SOP Penanganan Insiden Siber, laporan insiden keamanan informasi, dokumentasi simulasi penanganan insiden, laporan evaluasi tahunan keamanan informasi, hingga berbagai bukti implementasi pemulihan layanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Pada sesi ini, verifikator memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun mekanisme penanganan insiden keamanan siber. Namun demikian, sejumlah rekomendasi juga disampaikan untuk memperkuat aspek dokumentasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas respons insiden di masa mendatang.Selanjutnya, pembahasan berfokus pada Domain Persandian yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung perlindungan informasi strategis pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan persandian, mulai dari tata kelola organisasi persandian, pengelolaan perangkat sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang mendukung perlindungan data pemerintah daerah.Dalam proses verifikasi, tim BSSN melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen kebijakan persandian, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pengelolaan perangkat sandi, serta bukti pelaksanaan pengamanan informasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Diskusi berlangsung secara aktif dan konstruktif. Tim verifikator memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan dokumen maupun implementasi kontrol keamanan yang ada. Berbagai arahan yang diberikan diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IKASANDI merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi keamanan siber dan persandian.Penilaian IKASANDI bukan sekadar proses verifikasi dokumen atau pengukuran tingkat kematangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan evaluasi untuk mengetahui area-area yang masih perlu diperkuat. Masukan yang diberikan oleh BSSN akan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah peningkatan keamanan siber dan persandian secara berkelanjutan, ungkapnya.Ia menambahkan bahwa keamanan siber dan persandian merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta mendukung implementasi berbagai kontrol keamanan yang telah ditetapkan.Dengan selesainya pembahasan pada hari kedua, seluruh rangkaian verifikasi indikator IKASANDI Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, sebanyak 195 indikator dari berbagai domain telah diverifikasi bersama tim BSSN selama dua hari pelaksanaan penilaian.Hasil verifikasi dan rekomendasi yang diberikan oleh BSSN nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan siber daerah, meningkatkan kualitas perlindungan data dan informasi pemerintah, serta menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis digital.Melalui pelaksanaan Penilaian IKASANDI Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keamanan siber dan persandian yang lebih matang, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, andal, terpercaya, serta mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di masa depan.(Diskominfotik)Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat