Data yang Akurat & Terpercaya
untuk Lombok Barat

Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar yang digelar di Kantor Camat Batulayar, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala OPD teknis, Camat Batulayar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar. Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa rakor tingkat kecamatan ini menjadi sarana penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dari pemerintah desa. Kehadiran OPD teknis dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang muncul. “Kegiatan rakor tingkat kecamatan ini kami laksanakan untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar. Dalam pertemuan ini juga hadir OPD teknis agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” ujarnya. Menurut Bupati, rakor bersama kepala desa merupakan program yang sengaja dicanangkan di tingkat kecamatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. “Ini memang program yang saya canangkan di level kecamatan, yaitu rapat bersama seluruh kepala desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya,” jelasnya. Bupati menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak. “Tidak ada yang tidak menjadi prioritas. Semua persoalan yang disampaikan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan OPD terkait,” tegasnya. Lebih lanjut, Bupati menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Ia berharap tidak ada lagi warga Lombok Barat yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. “Salah satu perhatian utama kami adalah persoalan rumah tidak layak huni. Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Lombok Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. Sementara itu, Camat Batulayar H. Muhammad Subayin, SE menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kecamatan Batulayar menjadi wilayah pertama yang melaksanakan kegiatan tersebut. “Alhamdulillah, meskipun ini menjadi kegiatan perdana sehingga kami masih dalam tahap penyesuaian, pelaksanaannya berlangsung sukses. Inti dari pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat agar dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya. Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas diusulkan berdasarkan hasil koordinasi antara Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan para kepala desa. Salah satu usulan strategis yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan alternatif menuju kawasan Senggigi. Menurut Camat, keberadaan jalan alternatif sangat dibutuhkan mengingat akses menuju Senggigi saat ini hanya mengandalkan satu jalur utama. Kehadiran jalur alternatif dinilai penting untuk mengantisipasi kemacetan maupun kondisi darurat akibat bencana alam. “Alhamdulillah, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati merespons positif usulan tersebut. Jalan ini sangat penting karena dapat menjadi jalur alternatif sekaligus menghubungkan kawasan wisata pantai di Batulayar dengan kawasan wisata di wilayah utara,” jelasnya. Selain infrastruktur jalan, peningkatan status puskesmas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya percepatan proses perizinan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Persoalan pengelolaan kawasan pantai juga turut menjadi pembahasan. Camat Batulayar menilai perlunya kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik guna menghindari konflik antara pemilik lahan, pelaku usaha, pedagang, maupun nelayan. “Kami membutuhkan kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya kejelasan tersebut, pemerintah desa dan kecamatan dapat mengamankan kawasan publik yang memang tidak boleh dibangun,” katanya. Dalam bidang perumahan, Kecamatan Batulayar telah menyelesaikan verifikasi data RTLH di sembilan desa. Dari 1.688 unit data awal yang diterima dari Dinas PUPR, sebanyak 411 unit dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan bantuan. Camat juga mengapresiasi Program Satu Miliar Per Desa dan Kelurahan yang dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian kebijakan pembangunan nasional. “Program Satu Miliar Per Desa sangat membantu karena sebagian besar Dana Desa saat ini terserap untuk program prioritas nasional. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, berbagai kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ungkapnya. Meski demikian, ia berharap pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada sektor fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sandik Mahnan Hariyanto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Lombok Barat yang turun langsung mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat melalui kepala desa. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami merasa yakin bahwa berbagai usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh desa-desa dapat langsung didengar dan ditanggapi oleh Bapak Bupati,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu usulan yang menjadi perhatian bersama sembilan desa dan tiga desa persiapan adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan Senggigi serta jalur-jalur strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Selain itu, pihak desa juga mendorong percepatan pembangunan Puskesmas Penimbung serta peningkatan status rumah sakit di wilayah Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. “Kami siap mendukung program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lombok Barat. Semoga apa yang menjadi harapan bersama dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. Rakor tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. (Diskomintotik. Husni). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Bupati menekankan pentingnya penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui langkah yang lebih terukur, konsisten, dan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah, dalam rapat koordinasi TPID. (Rabu, 17 Juni 2026) Bupati mengingatkan bahwa daerah Lombok Barat pernah meraih juara 1 penghargaan TPID pada tahun 2024. Namun, capaian tersebut belum dapat dipertahankan pada tahun 2025,(meraih juara 2) sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal dari seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati meminta penetapan titik pasar murah dilakukan secara tepat dan strategis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Intensitas pelaksanaan program juga harus dijaga secara konsisten. Selain itu, pemantauan kondisi pasar dan perkembangan harga komoditas diminta dilakukan setiap hari. TPID juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan melalui pengawasan terhadap potensi kelangkaan pasokan di lapangan. Bupati menegaskan pentingnya pemetaan komoditas bahan pokok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih efektif. Jalur birokrasi yang dinilai dapat disederhanakan juga diminta untuk dipangkas guna mempercepat pelaksanaan program. Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi diminta dilakukan setiap tiga bulan dengan memperhatikan perkembangan dan capaian yang telah diraih. Bupati juga menyoroti pentingnya penyusunan data series atau big data inflasi daerah sebagai basis penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Setiap hasil rapat TPID harus disertai evaluasi serta laporan perkembangan pelaksanaan program. Sementara itu, BPS merekomendasikan konsolidasi data terkait laporan SP2KP dan mengaktifkan kembali forum Satgas TPID di Inspektorat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Praya, Diskominfotik- Kafilah Kabupaten Lombok Barat meraih peringkat ketiga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada 7–16 Juni 2026. Capaian tersebut menempatkan Lombok Barat di jajaran tiga besar terbaik dari 10 kabupaten/kota peserta MTQ tingkat provinsi tahun ini. (Selasa, 16 Juni 2026) Pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah resmi berakhir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kabupaten Lombok Timur di peringkat kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Atas capaian tersebut, anggota kafilah, pembina, official, dan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan dukungan selama proses persiapan hingga pelaksanaan MTQ. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ yang telah memberikan perhatian, arahan, motivasi, dan dukungan kepada seluruh peserta kafilah. Apresiasi juga diberikan kepada Ketua Kafilah H. K. L. Winengan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Asisten III, staf ahli, kepala bagian, administrator, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam pembinaan dan pendampingan peserta selama berlangsungnya MTQ. Meskipun belum berhasil meraih gelar juara umum, prestasi peringkat ketiga menjadi salah satu capaian penting bagi Lombok Barat dalam upaya pembinaan tilawah, tahfiz, dan pengembangan generasi Qurani di daerah. Hasil akhir MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 menempatkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai juara pertama, diikuti Kabupaten Lombok Timur di posisi kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Selanjutnya Kabupaten Bima berada di peringkat keempat, Kabupaten Sumbawa Barat kelima, Kabupaten Sumbawa keenam, Kota Mataram ketujuh, Kota Bima kedelapan, Kabupaten Dompu kesembilan, dan Kabupaten Lombok Utara di posisi kesepuluh. MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB berlangsung selama 10 hari, mulai 7 hingga 16 Juni 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, dan menjadi ajang pembinaan serta pengembangan syiar Al-Qur’an yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan Awal Tahun Baru Hijriah 1448 H di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Direktur Utama PT. AMGM, Camat, Ketua MUI Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Makna hijriah sesungguhnya adalah bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hijriah mengajarkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan beralih kepada hal-hal yang lebih positif, lebih produktif, dan lebih bermanfaat,” ujar Bupati. Menurutnya, semangat hijriah juga harus diwujudkan dalam konteks pembangunan daerah. Seluruh jajaran pemerintah daerah dituntut untuk terus berbenah dan bekerja lebih optimal demi mewujudkan harapan masyarakat Lombok Barat. Bupati yang akrab disapa LAZ tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab membangun Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan bukan hanya menjadi tugas kepala daerah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. “Harapan masyarakat Lombok Barat sangat besar dan berada di pundak kita semua. Saya yakin, ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, itulah implementasi nyata dari nilai-nilai hijriah dalam kehidupan dan pengabdian kita,” katanya. Melalui momentum Tahun Baru Islam ini, Bupati mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk terus melakukan evaluasi diri serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebersamaan, kolaborasi, dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. “Tugas mulia ini tidak mungkin dipikul sendiri oleh bupati dan wakil bupati. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, insyaallah cita-cita mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan dapat kita capai,” tambahnya. Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia juga mengajak seluruh hadirin untuk menutup tahun dengan penuh kekhusyukan dan doa, seraya memohon kepada Allah SWT agar seluruh ikhtiar dan cita-cita pembangunan Lombok Barat dapat terwujud dengan baik. Kegiatan refleksi Tahun Baru Hijriah ini berlangsung khidmat dan penuh makna, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk terus memperkuat semangat perubahan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Diskominfotik. Husni). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mataram – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mendorong PT Air Minum Giri Menang (AMGM) untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 PT Air Minum Giri Menang yang dirangkaikan dengan Launching Inovasi Pelayanan dan Customer Gathering di Kantor PT Air Minum Giri Menang Mataram, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Lombok Barat dan Kota Mataram, Ketua TP PKK Lombok Barat, jajaran komisaris dan direksi PT Air Minum Giri Menang, para Direktur Utama PDAM se-NTB, serta sejumlah mitra perusahaan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang PT Air Minum Giri Menang yang telah mengabdi selama 46 tahun sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Menurutnya, transformasi yang dilakukan perusahaan dari PDAM Kabupaten Lombok Barat hingga menjadi PT Air Minum Giri Menang saat ini merupakan bukti kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Perubahan dan transformasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh statis. Kita harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Bupati juga mengenang perjalanan kariernya yang pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ia menilai pengalaman memimpin perusahaan daerah telah memberikan banyak pelajaran mengenai tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengelola badan usaha milik daerah adalah menjaga profesionalisme perusahaan tanpa intervensi yang dapat mengganggu tujuan dan kinerja perusahaan. “Perusahaan harus dikelola secara profesional. Pemerintah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi operasional perusahaan harus tetap mengedepankan profesionalisme agar mampu berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya, kepuasan pelanggan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Karena itu, seluruh jajaran perusahaan diminta terus melakukan inovasi dan menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui upaya konservasi lingkungan. Menurutnya, tantangan terhadap ketersediaan air bersih akan semakin besar sehingga seluruh pihak perlu berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber mata air. “Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat proses degradasi lingkungan dan menjaga sumber mata air agar tetap berkelanjutan. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita jaga bersama,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pelanggan telah menjadi perhatian perusahaan dan terus ditangani melalui berbagai strategi serta inovasi pelayanan. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber air serta sistem distribusi yang sebagian besar masih mengandalkan gravitasi sehingga tekanan air belum merata di seluruh wilayah layanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan mulai membangun sejumlah reservoir komunal yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan dan tekanan air, terutama pada jam-jam puncak penggunaan. Di bidang pelayanan, PT Air Minum Giri Menang mengembangkan aplikasi layanan terpadu yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran rekening, menyampaikan pengaduan, melakukan perubahan data pelanggan, hingga memantau proses penyelesaian keluhan secara real time dalam satu platform digital. “Setiap aduan nantinya dapat ditelusuri proses penyelesaiannya, siapa petugas yang menangani, dan kapan target penyelesaiannya. Semua terintegrasi dalam satu sistem untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan,” ujarnya. Selain fokus pada peningkatan layanan, perusahaan juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui program desa binaan, desa bersih sampah dan polusi air, edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta penerapan konsep Green Office yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kertas melalui digitalisasi prosedur kerja. Dari sisi kinerja, PT Air Minum Giri Menang mencatat peningkatan cakupan layanan dan jumlah pelanggan setiap tahun serta terus memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Atas berbagai capaian tersebut, perusahaan berhasil meraih penghargaan sebagai BUMD terbaik kedua tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri serta memperoleh penilaian kinerja tertinggi kategori “Baik Sekali” dari Kementerian PUPR. Menutup kegiatan tersebut, Bupati Lombok Barat berharap PT Air Minum Giri Menang yang kini memasuki usia ke-46 tahun dapat terus tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Selamat ulang tahun ke-46 PT Air Minum Giri Menang. Mari terus bersama-sama berinovasi mewujudkan pelayanan prima dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutupnya. (Diskominfotik. Husni/Wirdan). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk mengamankan dan mengembalikan aset daerah yang menjadi hak masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Barat Drs. H. FAUZAN HUSNIADI. M.M. dalam pertemuan yang membahas upaya penertiban dan pengembalian aset milik pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan seluruh aset daerah dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam keterangannya, FAUZAN menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan, dan mengembalikan aset yang menjadi hak masyarakat Lombok Barat. Untuk itu, berbagai langkah akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan aset ini karena merupakan hak masyarakat Lombok Barat. Aset daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, aset daerah merupakan salah satu sumber daya strategis yang memiliki nilai penting dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus mengawal proses pengembalian aset tersebut bersama seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaiannya berjalan sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku. “Aset yang menjadi milik daerah harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan dan pemanfaatannya. Selain menjaga keberadaan aset daerah, upaya penertiban ini juga bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat Lombok Barat dapat terlindungi dengan baik. Pemerintah berharap seluruh proses yang sedang berjalan dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis aset-aset daerah dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik Lombok Barat/Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar lanjutan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan berlangsung di Restoran Ujung Landasan, Gerung, Senin (15/6/2026). Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Dikbud yang diwakili Sekretaris Dinas, Haeruddin, S.Pd., M.Pd., Kasubag Program Disdikbud Dina Febryna, ST., serta diikuti seluruh pengawas sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) se-Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, Haeruddin menyampaikan apresiasi kepada para pengawas dan kepala sekolah atas komitmen dan sinergi yang terus dibangun dalam upaya menuntaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah. Meski demikian, ia menilai progres penginputan data ATS masih berjalan lambat dan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan. Menurutnya, keberhasilan penanganan ATS membutuhkan kerja sama yang kuat, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis agar setiap anak memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan. “Semakin sering kita berkoordinasi dan menunjukkan kolaborasi seperti yang kita lakukan hari ini, maka pola penanganan yang kita rencanakan akan semakin terlihat. Meskipun belum ideal, berbagai kekurangan tersebut dapat kita tutupi melalui eksekusi yang baik dan pelaksanaan komitmen secara bersama-sama,” tegasnya. Rakor ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, diharapkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat terus ditekan sehingga seluruh generasi Lombok Barat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. (Diskominfotik/Windi/Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nonton Bareng Piala AFF U-19 2026! Ayo ramaikan Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat dan saksikan serunya laga Australia 🆚 Thailand bersama keluarga, sahabat, dan masyarakat Lombok Barat. 📅 Sabtu, 13 Juni 2026 ⏰ 21.15 WITA 📍 Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat Nikmati layar lebar HD, sound system menggelegar, free WiFi, dan suasana nobar yang nyaman dan aman. Dukung tim favoritmu raih kemenangan! Ajak teman dan keluarga, jangan sampai ketinggalan! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyediakan mobil dinas Bupati Lombok Barat untuk kegiatan nyongkolan bagi masyarakat Lombok Barat. Fasilitas ini sudah termasuk BBM dan pengemudi tanpa biaya. Syarat: • Pengantin pria ber-KTP Lombok Barat • Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Lombok Barat melalui Sekda • Permohonan diajukan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan Bentuk nyata dukungan Pemkab Lombok Barat dalam melestarikan budaya dan tradisi masyarakat. Segera ajukan permohonan dan manfaatkan fasilitas ini untuk momen istimewa Anda! Info Selengkapnya: https://bit.ly/4xofNfP #LombokBarat #LestarikanBudaya #NyongkolanLombok #KerjaNyata #Lombok Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Siapkan langkah terbaikmu dan rasakan serunya lari 5K dengan pemandangan indah Senggigi! Dapatkan jersey, medali, hiburan, serta kesempatan memenangkan berbagai doorprize menarik. 📅 21 Juni 2026 ⏰ 06.30 WITA 📍 Senggigi, Lombok Barat, NTB Yuk, ajak teman dan keluarga untuk ikut meramaikan #SenggigiLevelUp! Daftar sekarang dan jadilah bagian dari pengalaman seru ini! #SenggigiLombokFunRun #FunRun2026 #LombokBarat #SenggigiLevelUp #KerjaNyata Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nikmati akhir pekan seru di Giri Menang Park pada 13–14 Juni 2026. Ada pasar kuliner, live musik, cafe catur, donor darah, senam pagi, wifi gratis, wahana bermain, hingga modelling class. 📍 Giri Menang Park 📅 13–14 Juni 2026 Ajak keluarga dan sahabatmu, dan jangan sampai ketinggalan keseruannya! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

PELUANG KARIR: MAGANG KE JEPANG 2026! Halo warga Lombok Barat! Mau bangun masa depan cerah langsung di Negeri Sakura? Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkolaborasi dengan KEMNAKER RI dan IM Japan membuka pendaftaran Program Magang Resmi ke Jepang 2026. Lokasi Pendaftaran: Datang langsung ke Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (Up. Bidang Pelatihan dan Pengembangan). Alamat: Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung. Siapkan masa depanmu dari sekarang! Jangan sampai kelewatan peluang emas ini. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar yang digelar di Kantor Camat Batulayar, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala OPD teknis, Camat Batulayar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar. Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa rakor tingkat kecamatan ini menjadi sarana penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dari pemerintah desa. Kehadiran OPD teknis dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang muncul. “Kegiatan rakor tingkat kecamatan ini kami laksanakan untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar. Dalam pertemuan ini juga hadir OPD teknis agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” ujarnya. Menurut Bupati, rakor bersama kepala desa merupakan program yang sengaja dicanangkan di tingkat kecamatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. “Ini memang program yang saya canangkan di level kecamatan, yaitu rapat bersama seluruh kepala desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya,” jelasnya. Bupati menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak. “Tidak ada yang tidak menjadi prioritas. Semua persoalan yang disampaikan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan OPD terkait,” tegasnya. Lebih lanjut, Bupati menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Ia berharap tidak ada lagi warga Lombok Barat yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. “Salah satu perhatian utama kami adalah persoalan rumah tidak layak huni. Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Lombok Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. Sementara itu, Camat Batulayar H. Muhammad Subayin, SE menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kecamatan Batulayar menjadi wilayah pertama yang melaksanakan kegiatan tersebut. “Alhamdulillah, meskipun ini menjadi kegiatan perdana sehingga kami masih dalam tahap penyesuaian, pelaksanaannya berlangsung sukses. Inti dari pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat agar dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya. Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas diusulkan berdasarkan hasil koordinasi antara Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan para kepala desa. Salah satu usulan strategis yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan alternatif menuju kawasan Senggigi. Menurut Camat, keberadaan jalan alternatif sangat dibutuhkan mengingat akses menuju Senggigi saat ini hanya mengandalkan satu jalur utama. Kehadiran jalur alternatif dinilai penting untuk mengantisipasi kemacetan maupun kondisi darurat akibat bencana alam. “Alhamdulillah, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati merespons positif usulan tersebut. Jalan ini sangat penting karena dapat menjadi jalur alternatif sekaligus menghubungkan kawasan wisata pantai di Batulayar dengan kawasan wisata di wilayah utara,” jelasnya. Selain infrastruktur jalan, peningkatan status puskesmas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya percepatan proses perizinan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Persoalan pengelolaan kawasan pantai juga turut menjadi pembahasan. Camat Batulayar menilai perlunya kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik guna menghindari konflik antara pemilik lahan, pelaku usaha, pedagang, maupun nelayan. “Kami membutuhkan kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya kejelasan tersebut, pemerintah desa dan kecamatan dapat mengamankan kawasan publik yang memang tidak boleh dibangun,” katanya. Dalam bidang perumahan, Kecamatan Batulayar telah menyelesaikan verifikasi data RTLH di sembilan desa. Dari 1.688 unit data awal yang diterima dari Dinas PUPR, sebanyak 411 unit dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan bantuan. Camat juga mengapresiasi Program Satu Miliar Per Desa dan Kelurahan yang dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian kebijakan pembangunan nasional. “Program Satu Miliar Per Desa sangat membantu karena sebagian besar Dana Desa saat ini terserap untuk program prioritas nasional. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, berbagai kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ungkapnya. Meski demikian, ia berharap pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada sektor fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sandik Mahnan Hariyanto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Lombok Barat yang turun langsung mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat melalui kepala desa. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami merasa yakin bahwa berbagai usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh desa-desa dapat langsung didengar dan ditanggapi oleh Bapak Bupati,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu usulan yang menjadi perhatian bersama sembilan desa dan tiga desa persiapan adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan Senggigi serta jalur-jalur strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Selain itu, pihak desa juga mendorong percepatan pembangunan Puskesmas Penimbung serta peningkatan status rumah sakit di wilayah Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. “Kami siap mendukung program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lombok Barat. Semoga apa yang menjadi harapan bersama dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. Rakor tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. (Diskomintotik. Husni). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengikuti kegiatan Coaching Clinic Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Berkualitas pada Simpul Jaringan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) secara daring pada Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola informasi geospasial daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta percepatan transformasi digital pemerintahan.Kegiatan coaching clinic tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan dan evaluasi simpul jaringan informasi geospasial daerah yang dilakukan oleh BIG kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat beserta tim, serta perwakilan dari Bapperida Kabupaten Lombok Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis data.Dalam kegiatan tersebut, tim Badan Informasi Geospasial memberikan pendampingan teknis dan konsultasi secara langsung terkait berbagai aspek pengelolaan simpul jaringan informasi geospasial daerah. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola simpul jaringan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG), serta pengelolaan dan pengembangan Geoportal Daerah sebagai sarana penyebarluasan data dan informasi geospasial yang terintegrasi.Narasumber dari BIG menjelaskan bahwa simpul jaringan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui simpul jaringan yang dikelola dengan baik, pemerintah daerah dapat mengelola, berbagi pakai, serta menyediakan data geospasial yang terstandarisasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik.Selain membahas aspek kelembagaan dan tata kelola, tim BIG juga memberikan arahan terkait pemenuhan indikator evaluasi kinerja simpul jaringan yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan informasi geospasial daerah. Evaluasi tersebut mencakup ketersediaan data geospasial, kualitas metadata, interoperabilitas sistem, pemanfaatan geoportal, serta konsistensi pembaruan data oleh pemerintah daerah.Salah satu materi yang mendapatkan perhatian khusus adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan data geospasial, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi geospasial.Pembahasan mengenai pengelolaan Geoportal Daerah juga menjadi agenda penting dalam coaching clinic tersebut. BIG menekankan bahwa geoportal bukan hanya menjadi wadah penyimpanan data geospasial, tetapi juga berfungsi sebagai media publikasi yang memungkinkan masyarakat, perangkat daerah, akademisi, maupun sektor swasta mengakses informasi geospasial secara mudah, cepat, dan transparan.Geoportal yang dikelola secara optimal diyakini mampu mendukung keterbukaan data, meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta lapangan.Dalam sesi konsultasi, tim BIG juga memberikan berbagai solusi dan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data geospasial daerah. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan koordinasi antar produsen data, peningkatan kualitas metadata, penyelarasan standar data geospasial, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa kegiatan coaching clinic ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi geospasial.Berbagai arahan dan solusi yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial menjadi referensi penting bagi kami dalam memperkuat tata kelola simpul jaringan, meningkatkan kualitas data geospasial, serta mengoptimalkan pemanfaatan geoportal daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, ujarnya.Ia menambahkan bahwa data geospasial yang akurat dan terintegrasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan informasi geospasial yang berkualitas diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lombok Barat.Partisipasi aktif Diskominfotik dan Bapperida Kabupaten Lombok Barat dalam coaching clinic yang difasilitasi oleh BIG ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi geospasial daerah. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari BIG, simpul jaringan geospasial Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin optimal dalam menyediakan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses guna mendukung pembangunan daerah yang maju, berkelanjutan, dan berbasis data.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan dengan memfasilitasi pelaksanaan Zoom Meeting High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (15/6/2026).Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/4653/SJ tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta unsur perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan secara virtual dengan melibatkan unsur TPID, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah.Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital serta layanan teknologi informasi dan komunikasi, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung.Tim teknis Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melakukan monitoring secara langsung terhadap kualitas koneksi dan jalannya rapat guna memastikan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pemerintah pusat dapat berlangsung lancar tanpa kendala teknis.Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan pangan.Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga mengangkat agenda dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat kebersamaan masyarakat serta meningkatkan semangat nasionalisme melalui ajang olahraga internasional yang menjadi perhatian dunia.Agenda penting lainnya dalam rapat tersebut adalah Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional hingga tingkat daerah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan investasi, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.Melalui forum High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh berbagai arahan strategis terkait perkembangan inflasi nasional dan daerah, langkah-langkah pengendalian harga, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan daerah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rapat koordinasi nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berbasis data.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman#DiskominfotikLobar #TPIDLombokBarat #PengendalianInflasi #PialaDuniaFIFA2026 #SensusEkonomi2026 #PemerintahanDigital #LombokBaratMajuMandiriBerkeadilan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Bupati menekankan pentingnya penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui langkah yang lebih terukur, konsisten, dan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah, dalam rapat koordinasi TPID. (Rabu, 17 Juni 2026) Bupati mengingatkan bahwa daerah Lombok Barat pernah meraih juara 1 penghargaan TPID pada tahun 2024. Namun, capaian tersebut belum dapat dipertahankan pada tahun 2025,(meraih juara 2) sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal dari seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati meminta penetapan titik pasar murah dilakukan secara tepat dan strategis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Intensitas pelaksanaan program juga harus dijaga secara konsisten. Selain itu, pemantauan kondisi pasar dan perkembangan harga komoditas diminta dilakukan setiap hari. TPID juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan melalui pengawasan terhadap potensi kelangkaan pasokan di lapangan. Bupati menegaskan pentingnya pemetaan komoditas bahan pokok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih efektif. Jalur birokrasi yang dinilai dapat disederhanakan juga diminta untuk dipangkas guna mempercepat pelaksanaan program. Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi diminta dilakukan setiap tiga bulan dengan memperhatikan perkembangan dan capaian yang telah diraih. Bupati juga menyoroti pentingnya penyusunan data series atau big data inflasi daerah sebagai basis penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Setiap hasil rapat TPID harus disertai evaluasi serta laporan perkembangan pelaksanaan program. Sementara itu, BPS merekomendasikan konsolidasi data terkait laporan SP2KP dan mengaktifkan kembali forum Satgas TPID di Inspektorat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Praya, Diskominfotik- Kafilah Kabupaten Lombok Barat meraih peringkat ketiga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada 7–16 Juni 2026. Capaian tersebut menempatkan Lombok Barat di jajaran tiga besar terbaik dari 10 kabupaten/kota peserta MTQ tingkat provinsi tahun ini. (Selasa, 16 Juni 2026) Pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah resmi berakhir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kabupaten Lombok Timur di peringkat kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Atas capaian tersebut, anggota kafilah, pembina, official, dan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan dukungan selama proses persiapan hingga pelaksanaan MTQ. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ yang telah memberikan perhatian, arahan, motivasi, dan dukungan kepada seluruh peserta kafilah. Apresiasi juga diberikan kepada Ketua Kafilah H. K. L. Winengan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Asisten III, staf ahli, kepala bagian, administrator, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam pembinaan dan pendampingan peserta selama berlangsungnya MTQ. Meskipun belum berhasil meraih gelar juara umum, prestasi peringkat ketiga menjadi salah satu capaian penting bagi Lombok Barat dalam upaya pembinaan tilawah, tahfiz, dan pengembangan generasi Qurani di daerah. Hasil akhir MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 menempatkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai juara pertama, diikuti Kabupaten Lombok Timur di posisi kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Selanjutnya Kabupaten Bima berada di peringkat keempat, Kabupaten Sumbawa Barat kelima, Kabupaten Sumbawa keenam, Kota Mataram ketujuh, Kota Bima kedelapan, Kabupaten Dompu kesembilan, dan Kabupaten Lombok Utara di posisi kesepuluh. MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB berlangsung selama 10 hari, mulai 7 hingga 16 Juni 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, dan menjadi ajang pembinaan serta pengembangan syiar Al-Qur’an yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan Awal Tahun Baru Hijriah 1448 H di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Direktur Utama PT. AMGM, Camat, Ketua MUI Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Makna hijriah sesungguhnya adalah bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hijriah mengajarkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan beralih kepada hal-hal yang lebih positif, lebih produktif, dan lebih bermanfaat,” ujar Bupati. Menurutnya, semangat hijriah juga harus diwujudkan dalam konteks pembangunan daerah. Seluruh jajaran pemerintah daerah dituntut untuk terus berbenah dan bekerja lebih optimal demi mewujudkan harapan masyarakat Lombok Barat. Bupati yang akrab disapa LAZ tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab membangun Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan bukan hanya menjadi tugas kepala daerah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. “Harapan masyarakat Lombok Barat sangat besar dan berada di pundak kita semua. Saya yakin, ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, itulah implementasi nyata dari nilai-nilai hijriah dalam kehidupan dan pengabdian kita,” katanya. Melalui momentum Tahun Baru Islam ini, Bupati mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk terus melakukan evaluasi diri serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebersamaan, kolaborasi, dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. “Tugas mulia ini tidak mungkin dipikul sendiri oleh bupati dan wakil bupati. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, insyaallah cita-cita mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan dapat kita capai,” tambahnya. Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia juga mengajak seluruh hadirin untuk menutup tahun dengan penuh kekhusyukan dan doa, seraya memohon kepada Allah SWT agar seluruh ikhtiar dan cita-cita pembangunan Lombok Barat dapat terwujud dengan baik. Kegiatan refleksi Tahun Baru Hijriah ini berlangsung khidmat dan penuh makna, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk terus memperkuat semangat perubahan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Diskominfotik. Husni). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mataram – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mendorong PT Air Minum Giri Menang (AMGM) untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 PT Air Minum Giri Menang yang dirangkaikan dengan Launching Inovasi Pelayanan dan Customer Gathering di Kantor PT Air Minum Giri Menang Mataram, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Lombok Barat dan Kota Mataram, Ketua TP PKK Lombok Barat, jajaran komisaris dan direksi PT Air Minum Giri Menang, para Direktur Utama PDAM se-NTB, serta sejumlah mitra perusahaan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang PT Air Minum Giri Menang yang telah mengabdi selama 46 tahun sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Menurutnya, transformasi yang dilakukan perusahaan dari PDAM Kabupaten Lombok Barat hingga menjadi PT Air Minum Giri Menang saat ini merupakan bukti kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Perubahan dan transformasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh statis. Kita harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Bupati juga mengenang perjalanan kariernya yang pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ia menilai pengalaman memimpin perusahaan daerah telah memberikan banyak pelajaran mengenai tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengelola badan usaha milik daerah adalah menjaga profesionalisme perusahaan tanpa intervensi yang dapat mengganggu tujuan dan kinerja perusahaan. “Perusahaan harus dikelola secara profesional. Pemerintah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi operasional perusahaan harus tetap mengedepankan profesionalisme agar mampu berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya, kepuasan pelanggan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Karena itu, seluruh jajaran perusahaan diminta terus melakukan inovasi dan menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui upaya konservasi lingkungan. Menurutnya, tantangan terhadap ketersediaan air bersih akan semakin besar sehingga seluruh pihak perlu berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber mata air. “Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat proses degradasi lingkungan dan menjaga sumber mata air agar tetap berkelanjutan. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita jaga bersama,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pelanggan telah menjadi perhatian perusahaan dan terus ditangani melalui berbagai strategi serta inovasi pelayanan. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber air serta sistem distribusi yang sebagian besar masih mengandalkan gravitasi sehingga tekanan air belum merata di seluruh wilayah layanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan mulai membangun sejumlah reservoir komunal yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan dan tekanan air, terutama pada jam-jam puncak penggunaan. Di bidang pelayanan, PT Air Minum Giri Menang mengembangkan aplikasi layanan terpadu yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran rekening, menyampaikan pengaduan, melakukan perubahan data pelanggan, hingga memantau proses penyelesaian keluhan secara real time dalam satu platform digital. “Setiap aduan nantinya dapat ditelusuri proses penyelesaiannya, siapa petugas yang menangani, dan kapan target penyelesaiannya. Semua terintegrasi dalam satu sistem untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan,” ujarnya. Selain fokus pada peningkatan layanan, perusahaan juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui program desa binaan, desa bersih sampah dan polusi air, edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta penerapan konsep Green Office yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kertas melalui digitalisasi prosedur kerja. Dari sisi kinerja, PT Air Minum Giri Menang mencatat peningkatan cakupan layanan dan jumlah pelanggan setiap tahun serta terus memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Atas berbagai capaian tersebut, perusahaan berhasil meraih penghargaan sebagai BUMD terbaik kedua tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri serta memperoleh penilaian kinerja tertinggi kategori “Baik Sekali” dari Kementerian PUPR. Menutup kegiatan tersebut, Bupati Lombok Barat berharap PT Air Minum Giri Menang yang kini memasuki usia ke-46 tahun dapat terus tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Selamat ulang tahun ke-46 PT Air Minum Giri Menang. Mari terus bersama-sama berinovasi mewujudkan pelayanan prima dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutupnya. (Diskominfotik. Husni/Wirdan). Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk mengamankan dan mengembalikan aset daerah yang menjadi hak masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Barat Drs. H. FAUZAN HUSNIADI. M.M. dalam pertemuan yang membahas upaya penertiban dan pengembalian aset milik pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan seluruh aset daerah dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam keterangannya, FAUZAN menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan, dan mengembalikan aset yang menjadi hak masyarakat Lombok Barat. Untuk itu, berbagai langkah akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan aset ini karena merupakan hak masyarakat Lombok Barat. Aset daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, aset daerah merupakan salah satu sumber daya strategis yang memiliki nilai penting dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus mengawal proses pengembalian aset tersebut bersama seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaiannya berjalan sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku. “Aset yang menjadi milik daerah harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan dan pemanfaatannya. Selain menjaga keberadaan aset daerah, upaya penertiban ini juga bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat Lombok Barat dapat terlindungi dengan baik. Pemerintah berharap seluruh proses yang sedang berjalan dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis aset-aset daerah dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik Lombok Barat/Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar lanjutan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan berlangsung di Restoran Ujung Landasan, Gerung, Senin (15/6/2026). Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Dikbud yang diwakili Sekretaris Dinas, Haeruddin, S.Pd., M.Pd., Kasubag Program Disdikbud Dina Febryna, ST., serta diikuti seluruh pengawas sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) se-Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, Haeruddin menyampaikan apresiasi kepada para pengawas dan kepala sekolah atas komitmen dan sinergi yang terus dibangun dalam upaya menuntaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah. Meski demikian, ia menilai progres penginputan data ATS masih berjalan lambat dan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan. Menurutnya, keberhasilan penanganan ATS membutuhkan kerja sama yang kuat, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis agar setiap anak memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan. “Semakin sering kita berkoordinasi dan menunjukkan kolaborasi seperti yang kita lakukan hari ini, maka pola penanganan yang kita rencanakan akan semakin terlihat. Meskipun belum ideal, berbagai kekurangan tersebut dapat kita tutupi melalui eksekusi yang baik dan pelaksanaan komitmen secara bersama-sama,” tegasnya. Rakor ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, diharapkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat terus ditekan sehingga seluruh generasi Lombok Barat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. (Diskominfotik/Windi/Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nonton Bareng Piala AFF U-19 2026! Ayo ramaikan Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat dan saksikan serunya laga Australia 🆚 Thailand bersama keluarga, sahabat, dan masyarakat Lombok Barat. 📅 Sabtu, 13 Juni 2026 ⏰ 21.15 WITA 📍 Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat Nikmati layar lebar HD, sound system menggelegar, free WiFi, dan suasana nobar yang nyaman dan aman. Dukung tim favoritmu raih kemenangan! Ajak teman dan keluarga, jangan sampai ketinggalan! Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada Jumat (12/6/2026) di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penguatan transformasi digital pemerintahan serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tim teknis disambut langsung oleh jajaran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat implementasi pemerintahan digital melalui pembelajaran terhadap berbagai inovasi dan strategi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Dalam kesempatan tersebut, Diskominfotik Lombok Barat memaparkan sejumlah program unggulan dan capaian yang telah dikembangkan dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan Digital Service Center (DSC) sebagai pusat layanan digital yang mendukung integrasi data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi.Selain DSC, rombongan juga mendapatkan pemaparan mengenai pengelolaan Command Center Kabupaten Lombok Barat yang berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengendalian berbasis data. Keberadaan Command Center dinilai strategis dalam mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat berbasis data dari berbagai perangkat daerah.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga pada integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Pemerintahan digital merupakan proses transformasi yang membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan integrasi antar perangkat daerah. Melalui implementasi SPBE yang terarah, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ujarnya.Topik lain yang menjadi perhatian dalam studi banding ini adalah pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik. Tim Diskominfotik Lombok Barat menjelaskan mekanisme pengumpulan data survei, pengolahan hasil penilaian, hingga tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.Diskusi juga membahas implementasi Arsitektur SPBE sebagai fondasi utama dalam integrasi proses bisnis, data, aplikasi, layanan, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Penerapan arsitektur SPBE yang baik dinilai mampu mengurangi duplikasi aplikasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan.Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi SPBE yang matang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian reformasi birokrasi sehingga penguatan tata kelola SPBE menjadi agenda strategis yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Dalam sesi diskusi, peserta studi banding menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan digital, integrasi data, pengembangan aplikasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Diskusi berlangsung interaktif dengan saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang diterapkan oleh masing-masing daerah.Selain itu, rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat juga mempelajari tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diterapkan di Kabupaten Lombok Barat. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga pengelolaan PPID harus dilakukan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.Sebagai bagian dari kegiatan studi banding, peserta diajak meninjau langsung fasilitas Digital Service Center dan Command Center untuk melihat berbagai perangkat teknologi, dashboard monitoring, serta sistem informasi yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.Perwakilan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi atas sambutan dan berbagai informasi yang diberikan. Menurutnya, praktik baik yang diterapkan oleh Diskominfotik Lombok Barat akan menjadi referensi penting dalam pengembangan transformasi digital di Kabupaten Sumbawa Barat.Melalui kegiatan ini, kedua daerah sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak transformasi digital daerah melalui penguatan SPBE, pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berdaya saing.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Asistensi Penilaian Mandiri Pelayanan Publik yang dilaksanakan bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfotik ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.Kegiatan asistensi dihadiri oleh jajaran Bagian Ortal Setda Kabupaten Lombok Barat, pejabat struktural, serta tim pengelola pelayanan publik di lingkungan Diskominfotik. Melalui kegiatan ini dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemenuhan indikator penilaian pelayanan publik sekaligus penelaahan dokumen pendukung yang menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.Dalam arahannya, tim Bagian Ortal Setda Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa Penilaian Mandiri Pelayanan Publik merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat. Melalui penilaian tersebut, setiap perangkat daerah dapat mengetahui capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dan penguatan.Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga mampu memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan kepuasan kepada masyarakat, jelasnya.Pada kegiatan tersebut, tim asistensi melakukan pendampingan terhadap berbagai aspek penilaian, mulai dari kebijakan pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), inovasi pelayanan, hingga aspek sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Setiap komponen dievaluasi secara rinci guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat turut memaparkan berbagai capaian dan inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan. Beberapa layanan yang menjadi fokus penilaian antara lain pelayanan informasi publik melalui PPID, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, layanan statistik sektoral, dukungan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta berbagai layanan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kinerja pemerintah daerah.Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa kegiatan asistensi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.Melalui kegiatan asistensi ini, kami memperoleh banyak masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan pelayanan publik. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada implementasi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ungkapnya.Selain melakukan penelaahan terhadap dokumen pelayanan publik, tim asistensi juga meninjau hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), standar operasional prosedur (SOP), serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dikembangkan oleh Diskominfotik. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan yang ada.Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan layanan sehingga semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Asistensi Penilaian Mandiri Pelayanan Publik ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan melayani.Sebagai perangkat daerah yang mengemban fungsi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memperkuat pelayanan berbasis digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang modern dan terintegrasi. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.Melalui kegiatan asistensi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengikuti kegiatan Coaching Clinic Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Berkualitas pada Simpul Jaringan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) secara daring pada Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola informasi geospasial daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta percepatan transformasi digital pemerintahan.Kegiatan coaching clinic tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan dan evaluasi simpul jaringan informasi geospasial daerah yang dilakukan oleh BIG kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat beserta tim, serta perwakilan dari Bapperida Kabupaten Lombok Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis data.Dalam kegiatan tersebut, tim Badan Informasi Geospasial memberikan pendampingan teknis dan konsultasi secara langsung terkait berbagai aspek pengelolaan simpul jaringan informasi geospasial daerah. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola simpul jaringan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG), serta pengelolaan dan pengembangan Geoportal Daerah sebagai sarana penyebarluasan data dan informasi geospasial yang terintegrasi.Narasumber dari BIG menjelaskan bahwa simpul jaringan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui simpul jaringan yang dikelola dengan baik, pemerintah daerah dapat mengelola, berbagi pakai, serta menyediakan data geospasial yang terstandarisasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik.Selain membahas aspek kelembagaan dan tata kelola, tim BIG juga memberikan arahan terkait pemenuhan indikator evaluasi kinerja simpul jaringan yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan informasi geospasial daerah. Evaluasi tersebut mencakup ketersediaan data geospasial, kualitas metadata, interoperabilitas sistem, pemanfaatan geoportal, serta konsistensi pembaruan data oleh pemerintah daerah.Salah satu materi yang mendapatkan perhatian khusus adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan data geospasial, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi geospasial.Pembahasan mengenai pengelolaan Geoportal Daerah juga menjadi agenda penting dalam coaching clinic tersebut. BIG menekankan bahwa geoportal bukan hanya menjadi wadah penyimpanan data geospasial, tetapi juga berfungsi sebagai media publikasi yang memungkinkan masyarakat, perangkat daerah, akademisi, maupun sektor swasta mengakses informasi geospasial secara mudah, cepat, dan transparan.Geoportal yang dikelola secara optimal diyakini mampu mendukung keterbukaan data, meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta lapangan.Dalam sesi konsultasi, tim BIG juga memberikan berbagai solusi dan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data geospasial daerah. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan koordinasi antar produsen data, peningkatan kualitas metadata, penyelarasan standar data geospasial, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa kegiatan coaching clinic ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi geospasial.Berbagai arahan dan solusi yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial menjadi referensi penting bagi kami dalam memperkuat tata kelola simpul jaringan, meningkatkan kualitas data geospasial, serta mengoptimalkan pemanfaatan geoportal daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, ujarnya.Ia menambahkan bahwa data geospasial yang akurat dan terintegrasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan informasi geospasial yang berkualitas diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lombok Barat.Partisipasi aktif Diskominfotik dan Bapperida Kabupaten Lombok Barat dalam coaching clinic yang difasilitasi oleh BIG ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi geospasial daerah. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari BIG, simpul jaringan geospasial Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin optimal dalam menyediakan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses guna mendukung pembangunan daerah yang maju, berkelanjutan, dan berbasis data.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan dengan memfasilitasi pelaksanaan Zoom Meeting High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (15/6/2026).Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/4653/SJ tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta unsur perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan secara virtual dengan melibatkan unsur TPID, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah.Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital serta layanan teknologi informasi dan komunikasi, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung.Tim teknis Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melakukan monitoring secara langsung terhadap kualitas koneksi dan jalannya rapat guna memastikan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pemerintah pusat dapat berlangsung lancar tanpa kendala teknis.Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan pangan.Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga mengangkat agenda dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat kebersamaan masyarakat serta meningkatkan semangat nasionalisme melalui ajang olahraga internasional yang menjadi perhatian dunia.Agenda penting lainnya dalam rapat tersebut adalah Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional hingga tingkat daerah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan investasi, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.Melalui forum High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh berbagai arahan strategis terkait perkembangan inflasi nasional dan daerah, langkah-langkah pengendalian harga, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan daerah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rapat koordinasi nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berbasis data.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman#DiskominfotikLobar #TPIDLombokBarat #PengendalianInflasi #PialaDuniaFIFA2026 #SensusEkonomi2026 #PemerintahanDigital #LombokBaratMajuMandiriBerkeadilan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada Jumat (12/6/2026) di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penguatan transformasi digital pemerintahan serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tim teknis disambut langsung oleh jajaran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat implementasi pemerintahan digital melalui pembelajaran terhadap berbagai inovasi dan strategi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Dalam kesempatan tersebut, Diskominfotik Lombok Barat memaparkan sejumlah program unggulan dan capaian yang telah dikembangkan dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan Digital Service Center (DSC) sebagai pusat layanan digital yang mendukung integrasi data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi.Selain DSC, rombongan juga mendapatkan pemaparan mengenai pengelolaan Command Center Kabupaten Lombok Barat yang berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengendalian berbasis data. Keberadaan Command Center dinilai strategis dalam mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat berbasis data dari berbagai perangkat daerah.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga pada integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Pemerintahan digital merupakan proses transformasi yang membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan integrasi antar perangkat daerah. Melalui implementasi SPBE yang terarah, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ujarnya.Topik lain yang menjadi perhatian dalam studi banding ini adalah pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik. Tim Diskominfotik Lombok Barat menjelaskan mekanisme pengumpulan data survei, pengolahan hasil penilaian, hingga tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.Diskusi juga membahas implementasi Arsitektur SPBE sebagai fondasi utama dalam integrasi proses bisnis, data, aplikasi, layanan, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Penerapan arsitektur SPBE yang baik dinilai mampu mengurangi duplikasi aplikasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan.Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi SPBE yang matang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian reformasi birokrasi sehingga penguatan tata kelola SPBE menjadi agenda strategis yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Dalam sesi diskusi, peserta studi banding menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan digital, integrasi data, pengembangan aplikasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Diskusi berlangsung interaktif dengan saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang diterapkan oleh masing-masing daerah.Selain itu, rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat juga mempelajari tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diterapkan di Kabupaten Lombok Barat. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga pengelolaan PPID harus dilakukan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.Sebagai bagian dari kegiatan studi banding, peserta diajak meninjau langsung fasilitas Digital Service Center dan Command Center untuk melihat berbagai perangkat teknologi, dashboard monitoring, serta sistem informasi yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.Perwakilan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi atas sambutan dan berbagai informasi yang diberikan. Menurutnya, praktik baik yang diterapkan oleh Diskominfotik Lombok Barat akan menjadi referensi penting dalam pengembangan transformasi digital di Kabupaten Sumbawa Barat.Melalui kegiatan ini, kedua daerah sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak transformasi digital daerah melalui penguatan SPBE, pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berdaya saing.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Asistensi Penilaian Mandiri Pelayanan Publik yang dilaksanakan bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfotik ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.Kegiatan asistensi dihadiri oleh jajaran Bagian Ortal Setda Kabupaten Lombok Barat, pejabat struktural, serta tim pengelola pelayanan publik di lingkungan Diskominfotik. Melalui kegiatan ini dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemenuhan indikator penilaian pelayanan publik sekaligus penelaahan dokumen pendukung yang menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.Dalam arahannya, tim Bagian Ortal Setda Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa Penilaian Mandiri Pelayanan Publik merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat. Melalui penilaian tersebut, setiap perangkat daerah dapat mengetahui capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dan penguatan.Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga mampu memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan kepuasan kepada masyarakat, jelasnya.Pada kegiatan tersebut, tim asistensi melakukan pendampingan terhadap berbagai aspek penilaian, mulai dari kebijakan pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), inovasi pelayanan, hingga aspek sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Setiap komponen dievaluasi secara rinci guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat turut memaparkan berbagai capaian dan inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan. Beberapa layanan yang menjadi fokus penilaian antara lain pelayanan informasi publik melalui PPID, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, layanan statistik sektoral, dukungan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta berbagai layanan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kinerja pemerintah daerah.Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa kegiatan asistensi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.Melalui kegiatan asistensi ini, kami memperoleh banyak masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan pelayanan publik. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada implementasi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ungkapnya.Selain melakukan penelaahan terhadap dokumen pelayanan publik, tim asistensi juga meninjau hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), standar operasional prosedur (SOP), serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dikembangkan oleh Diskominfotik. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan yang ada.Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan layanan sehingga semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Asistensi Penilaian Mandiri Pelayanan Publik ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan melayani.Sebagai perangkat daerah yang mengemban fungsi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memperkuat pelayanan berbasis digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang modern dan terintegrasi. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.Melalui kegiatan asistensi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lingsar, 11 Juni 2026 Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kecamatan Lingsar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Aset Desa dan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang bertempat di Aula Kantor Camat Lingsar, Kamis (11/6/2026).Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perangkat desa se-Kecamatan Lingsar yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, operator desa, serta aparatur desa lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan aset desa. Kehadiran para peserta menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan aset desa dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital melalui penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintahan desa.Dalam sambutannya, Camat Lingsar menyampaikan bahwa aset desa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki desa dan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.Pengelolaan aset desa yang baik akan memberikan kepastian terhadap keberadaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki desa. Selain itu, pencatatan dan pelaporan yang tertib juga akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, ujarnya.Lebih lanjut disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk mampu beradaptasi dengan sistem kerja digital. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah penggunaan aplikasi SRIKANDI yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pada sesi pengelolaan aset desa, peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tata kelola aset desa. Materi yang disampaikan meliputi proses inventarisasi aset, pencatatan dan penatausahaan barang milik desa, pemanfaatan aset, pengamanan aset, pemeliharaan, hingga penyusunan laporan aset desa secara berkala. Narasumber juga menekankan pentingnya validitas data aset sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan aset desa, seperti ketidaksesuaian data inventaris, belum optimalnya dokumentasi aset, serta perlunya pembaruan data secara berkala. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset sehingga seluruh aset yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.Pada sesi kedua, peserta memperoleh materi mengenai penerapan aplikasi SRIKANDI. Aplikasi yang dikembangkan sebagai sarana pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi SRIKANDI, mulai dari pembuatan surat dinas, pengiriman surat elektronik antarinstansi, disposisi digital, penandatanganan elektronik, hingga pengelolaan arsip secara terintegrasi.Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung penggunaan aplikasi SRIKANDI. Pada sesi praktik tersebut, peserta mempelajari tahapan pembuatan naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, proses disposisi elektronik, serta tata cara penyimpanan arsip digital sesuai standar kearsipan nasional. Pendampingan secara langsung diberikan guna memastikan setiap peserta memahami alur penggunaan aplikasi dan dapat menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing.Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan dan diskusi muncul terkait pengelolaan aset desa maupun implementasi aplikasi SRIKANDI. Beberapa peserta menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi desa, khususnya terkait penataan arsip dan inventarisasi aset. Melalui sesi diskusi tersebut, peserta memperoleh berbagai solusi dan pemahaman yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa di Kecamatan Lingsar. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan aset desa dan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi SRIKANDI, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas administrasi, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.Sejalan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus didorong oleh pemerintah, penerapan sistem administrasi berbasis elektronik di tingkat desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar implementasi pengelolaan aset desa dan penggunaan aplikasi SRIKANDI dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Lingsar berharap seluruh perangkat desa dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan desa yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Lingsar.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Batu Mekar, 8 Juni 2026 Pemerintah Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website Desa untuk Pembuatan Berita Kegiatan dan Pemanfaatan Teknologi Digital yang bertempat di Aula Desa Batu Mekar pada Senin (08/06/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan desa melalui website resmi desa.Kegiatan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Sekretaris Desa Batu Mekar, Bapak Saufi, yang menekankan pentingnya website desa sebagai media informasi publik dan sarana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa website desa harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan agar dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi masyarakat. Selain itu, seluruh perangkat desa diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan dan publikasi berita kegiatan desa sehingga informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.Materi pelatihan difokuskan pada pemantapan pengelolaan Website Desa Batu Mekar, mulai dari tata cara pembuatan dan publikasi berita, pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) penulisan berita website desa, hingga penyelesaian berbagai kendala teknis yang sering dihadapi oleh operator website. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penanganan error saat mengunggah foto maupun dokumen pada fitur file management website, sehingga diharapkan mampu melakukan pengelolaan konten secara mandiri dan lebih efektif.Selain penguatan aspek teknis website, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai tools berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan berita kegiatan desa secara lebih cepat dan sistematis. Dalam sesi diskusi disepakati bahwa seluruh perangkat desa diberikan kesempatan untuk membuat draft berita sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Namun, sebelum dipublikasikan di website desa, setiap berita wajib melalui proses verifikasi dan persetujuan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa guna memastikan kualitas, akurasi, serta kesesuaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan website Desa Batu Mekar menjadi lebih optimal, profesional, dan mampu mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa.(Diskominfotik)Credit: Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) BRIN melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Delphi Penetapan Skor Prioritas Intervensi (SPI) Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara terarah/hybrid dengan dukungan aplikasi Modul Delphi SPI berbasis Python Flask melalui laman spi.lombokbaratkab.go.id.FGD ini mengangkat tema Pembobotan Indikator dan Penetapan Konsensus Skor Prioritas Intervensi Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari riset Model Analitik Big Data untuk Perencanaan Publik: Prioritisasi SosialEkonomi di Daerah Berbasis Data Terpadu dalam Rumah Program Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Big Data OREI Tahun Anggaran 2026.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Tim Riset PRSDI BRIN berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Skor Prioritas Intervensi atau SPI dirancang sebagai instrumen analitik untuk membantu pemerintah daerah memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian prioritas berdasarkan indikator sosial-ekonomi, layanan dasar, risiko wilayah, dan aksesibilitas.Dalam pelaksanaannya, panelis dari unsur pemerintah daerah, OPD terkait, akademisi, serta tim riset memberikan penilaian terhadap dimensi dan indikator SPI menggunakan metode Delphi. Penilaian dilakukan melalui skala 1 sampai 9 untuk memperoleh konsensus terhadap tingkat kepentingan setiap indikator.Hasil penilaian panelis kemudian diolah melalui aplikasi Modul Delphi untuk menghitung median, rerata, simpangan baku, rentang antar-kuartil atau IQR, koefisien variasi atau CV, bobot sementara, serta status konsensus. Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan bobot dimensi dan indikator SPI yang lebih sesuai dengan kondisi Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyepakati struktur pembobotan, menilai relevansi indikator, menguji kewajaran skala penilaian, serta memperoleh masukan teknis terhadap pengembangan aplikasi dan dasbor analitik SPI Daerah.Melalui FGD ini, diharapkan tersusun rekomendasi bobot dimensi dan indikator SPI yang lebih akuntabel, kontekstual, dan dapat digunakan sebagai dasar awal perhitungan prioritas intervensi pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BRIN, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, OPD terkait, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan publik berbasis data.(Diskominfotik)Credit: Sumirah/Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat, 3 Juni 2026 , Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat kembali diperkuat melalui peluncuran AKSI PELITA (Asesmen Kompetensi Numerasi) yang digelar di halaman SDN 1 Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Rabu (3/6/2026). Program ini menandai langkah awal penerapan instrumen asesmen numerasi yang dirancang untuk memetakan kemampuan peserta didik sekaligus mendukung peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran numerasi.Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, kepala sekolah, guru, serta perwakilan Program INOVASI.Peluncuran AKSI PELITA menjadi istimewa karena Gugus 3 Kecamatan Lembar ditetapkan sebagai pilot project penerapan program tersebut di Lombok Barat. Kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi pendidikan, khususnya dalam pengembangan kemampuan numerasi peserta didik.Sebelum peluncuran resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Wakil Direktur Bidang Ekosistem Pendidikan dan Manajemen Subnasional Program INOVASI, Handoko Widagdo, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dalam membangun pembelajaran mendalam (deep learning) di Lombok Barat.Menurut Handoko, kemampuan numerasi peserta didik tidak lahir secara instan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Pertama, kualitas interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, kompetensi guru itu sendiri dalam memahami dan mengajarkan konsep-konsep numerasi. Ia mencontohkan, guru yang belum memahami konsep pecahan secara utuh tentu akan menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ketiga, kompetensi siswa yang berkembang sejalan dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang diterapkan guru di kelas."Desain asesmen ini tidak hanya melihat kemampuan siswa, tetapi juga membantu memetakan kebutuhan penguatan kompetensi guru sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif," ujarnya.Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak yang telah mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa AKSI PELITA diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menghasilkan data dan pemetaan numerasi secara komprehensif."Kegiatan ini diharapkan tidak hanya dilakukan kepada siswa, tetapi juga kepada seluruh guru sehingga kita memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi numerasi di Lombok Barat," katanya.Menurut Wakil Bupati, kemampuan numerasi anak tidak boleh dimaknai sebatas kemampuan berhitung. Lebih dari itu, numerasi merupakan kemampuan memahami logika angka dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut dapat tercermin dari keputusan-keputusan sederhana yang diambil anak, seperti mengelola uang saku, menabung, atau menentukan pilihan yang lebih hemat dan rasional.Ia juga mengingatkan pentingnya meninggalkan pola pembelajaran lama yang terlalu menekankan hafalan. Pendidikan, menurutnya, harus diarahkan pada pendalaman konsep dan pengembangan strategi berpikir yang mampu mendorong tumbuhnya kemampuan kognitif peserta didik."Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu yang hanya berfokus pada hafalan. Anak-anak perlu diberi ruang untuk memahami, bernalar, dan mengembangkan cara berpikir mereka sendiri," ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan harapan agar seluruh komunitas sekolah mampu menghadirkan suasana belajar yang membahagiakan. Sekolah, katanya, harus menjadi ruang yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik."Jika sekolah mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak,maka mereka (anak-anak) akan merasa nyaman dan memiliki kerinduan untuk terus belajar di sekolah. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat kita," tuturnya.Lebih jauh, ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan melalui AKSI PELITA akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Dengan pemetaan yang akurat, kebutuhan belajar anak-anak dapat diidentifikasi secara lebih dini sehingga pemerintah dapat menghadirkan intervensi dan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.Peluncuran AKSI PELITA menjadi momentum penting bagi Lombok Barat untuk memperkuat budaya pembelajaran berbasis data. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan mitra pembangunan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya mahir berhitung, tetapi juga memiliki kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Diskominfotik,HIM/Anggata Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang_ Gerung  Lombok Barat,  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja proyek dan jasa konstruksi. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Proyek/Jasa Konstruksi yang digelar di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (11/5/2026).Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala bagian lingkup Setda Lombok Barat, jajaran BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah undangan lainnya. Acara dipandu oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Lombok Barat.Dalam sambutannya, Penjabat Sekda Lombok Barat menegaskan pentingnya perlindungan dan jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja yang terlibat dalam penyelesaian proyek pembangunan di wilayah Lombok Barat.Ia menyampaikan bahwa pada Tahun 2026, berdasar data di SIRUP per tgl 11 mei 2026, ada 1081 paket pekerjaan/proyek pembangunan dengan berbagai klasifikasi dan nilai kontrak. Seluruh pekerja yang terlibat, termasuk konsultan perencana dan konsultan pengawas, diharapkan masuk dalam skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja proyek. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi harus mendapatkan perlindungan yang layak, ujarnya.Pemkab Lombok Barat juga menegaskan bahwa biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wajib dimasukkan dalam komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan pembangunan. Bahkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat dalam proses pencairan pembayaran proyek bagi rekanan.Karena itu, seluruh OPD diminta memastikan komponen pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan telah tercantum dalam penyusunan RAB proyek sebelum proses lelang dilaksanakan.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian PBJ Setda Lobar Iyung Savitri bersama tim dari BPJS Ketenagakerjaan turut menjelaskan berbagai manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk mekanisme perhitungan biaya yang harus dimasukkan dalam RAB proyek.Dijelaskan bahwa besaran biaya BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan nilai kontrak atau nilai proyek berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.Selain itu, pencantuman biaya BPJS Ketenagakerjaan dalam RAB ditegaskan tidak menyalahi aturan. Kebijakan tersebut justru sejalan dengan regulasi pemerintah, termasuk ketentuan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.Kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Para peserta terlihat antusias mengikuti penjelasan dan menunjukkan ketertarikan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Sementara itu, jajaran BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dinilai telah berkontribusi dalam memberikan perlindungan kepada sekitar 1.000 pekerja informal di wilayah Lombok Barat.Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat sehingga para pekerja, khususnya di sektor konstruksi, dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan terlindungi.Diskominfotik,HIM/Firman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Pada hari Jumat, 29 Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam rangka pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non-elektronik di Desa Peresak, Kecamatan Narmada.Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mendorong penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, tertib, aman, dan berbasis digital. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Peresak diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam mendukung pengelolaan naskah dinas, persuratan elektronik, arsip digital, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik.Dalam kegiatan tersebut, dilakukan sosialisasi terkait aplikasi SRIKANDI kepada Pemerintah Desa Peresak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fungsi, manfaat, serta alur penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik di lingkungan pemerintahan.Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI dapat membantu pemerintah desa dalam mempercepat proses administrasi surat-menyurat, memudahkan pengarsipan dokumen, meningkatkan keamanan informasi, serta mendukung proses penandatanganan dokumen resmi secara digital melalui Tanda Tangan Elektronik.Sebagai salah satu tahapan penting dalam implementasi aplikasi SRIKANDI, Pemerintah Desa Peresak disarankan untuk mengajukan pembuatan Tanda Tangan Elektronik bagi Kepala Desa. Tanda Tangan Elektronik tersebut nantinya akan digunakan dalam proses penandatanganan naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI.Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Desa Peresak yang mewakili Kepala Desa menyampaikan persetujuan terhadap rencana penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Desa Peresak. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Desa Peresak akan memproses surat permohonan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa Peresak.Selain itu, Sekretaris Desa juga menyampaikan rencana ke depan untuk mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi SRIKANDI bagi seluruh staf desa. Pelatihan tersebut direncanakan sebagai tahapan persiapan sebelum aplikasi SRIKANDI diterapkan dalam proses administrasi pemerintahan di Desa Peresak.Pemerintah Desa Peresak juga berencana mengundang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat sebagai narasumber dalam pelatihan aplikasi SRIKANDI. Dengan adanya pendampingan dari narasumber teknis, diharapkan seluruh staf desa dapat memahami penggunaan aplikasi secara baik dan mampu mengoperasikannya sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan desa.Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, surat permohonan pembuatan Tanda Tangan Elektronik akan diproses oleh Pemerintah Desa Peresak. Selanjutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat akan menindaklanjuti surat permohonan tersebut untuk proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa Peresak.Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Desa Peresak dapat segera mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, aman, tertib administrasi, dan berbasis digital. (Diskominfotik)Credit: Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Pada hari Selasa, 26 Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam rangka pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non-elektronik di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar.Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam pengelolaan administrasi persuratan, naskah dinas, arsip digital, serta peningkatan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan desa.Dalam kegiatan tersebut, dilakukan sosialisasi terkait aplikasi SRIKANDI kepada Pemerintah Desa Batu Kumbung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai fungsi, manfaat, dan alur penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan naskah dinas dan kearsipan secara elektronik.Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat proses persuratan, mempermudah pengelolaan arsip, serta mendukung penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam proses penandatanganan dokumen resmi.Sebagai salah satu persyaratan penting dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI, Pemerintah Desa Batu Kumbung disarankan untuk terlebih dahulu mengajukan pembuatan Tanda Tangan Elektronik bagi Kepala Desa. Tanda Tangan Elektronik ini nantinya akan digunakan dalam proses penandatanganan naskah dinas secara digital melalui aplikasi SRIKANDI.Kepala Desa Batu Kumbung menyambut baik dan menyetujui rencana penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Desa Batu Kumbung. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Desa Batu Kumbung membuat surat permohonan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat untuk proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa.Selain itu, Kepala Desa Batu Kumbung juga menyampaikan rencana ke depan untuk mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi SRIKANDI bagi seluruh staf desa. Pelatihan tersebut direncanakan sebagai langkah persiapan sebelum aplikasi SRIKANDI diterapkan secara resmi dalam proses administrasi pemerintahan di Desa Batu Kumbung.Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, Pemerintah Desa Batu Kumbung berencana mengundang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat sebagai narasumber, agar seluruh staf desa mendapatkan pemahaman teknis yang baik terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI.Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, surat permohonan pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibuat oleh Pemerintah Desa Batu Kumbung. Selanjutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat akan memproses surat permohonan tersebut untuk penerbitan Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa Batu Kumbung.Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Desa Batu Kumbung dapat segera mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, aman, tertib, dan berbasis digital. (Diskominfotik)Credit: Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Pada hari Senin, 25 Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam rangka mendukung pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non-elektronik di Desa Gegelang.Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan sistem digital, khususnya dalam pengelolaan naskah dinas, persuratan elektronik, arsip digital, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik.Kegiatan diawali dengan proses aktivasi Tanda Tangan Elektronik bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Gegelang. Aktivasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, sehingga proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan sah secara digital.Setelah proses aktivasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Materi pelatihan diawali dengan pengenalan dan pengelolaan menu-menu administrator, antara lain menu unit kerja, jabatan, dan pegawai. Melalui sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai cara melakukan pengaturan awal pada sistem agar aplikasi dapat digunakan sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan administrasi Desa Gegelang.Selanjutnya, peserta diberikan pelatihan penggunaan akun tata usaha untuk proses pembuatan surat. Pada tahap ini dijelaskan secara rinci tahapan pengaturan awal sebelum membuat naskah surat, mulai dari pengaturan penomoran surat otomatis, penginputan daftar tujuan surat, penentuan verifikator surat, hingga pengaturan pejabat penandatangan surat.Selain itu, dilakukan pula penyiapan template surat yang akan digunakan dalam aplikasi SRIKANDI. Template surat yang digunakan tetap mengacu pada format surat resmi Desa Gegelang, dengan beberapa penyesuaian agar dapat berjalan secara otomatis di dalam sistem. Penyesuaian tersebut antara lain penggunaan kode ${nomor_naskah} untuk nomor surat dan kode ${ttd_pengirim} untuk Tanda Tangan Elektronik pada dokumen surat.Setelah seluruh pengaturan dan template surat dinyatakan sesuai, pelatihan dilanjutkan dengan praktik pembuatan naskah surat keluar. Dalam praktik tersebut, peserta mencoba alur persuratan secara langsung, mulai dari penyusunan naskah surat, proses paraf atau verifikasi oleh staf desa, hingga penandatanganan surat oleh Sekretaris Desa menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diaktivasi.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan penjelasan mengenai proses disposisi surat melalui aplikasi SRIKANDI. Peserta diberikan pemahaman mengenai alur disposisi surat secara elektronik, sehingga proses tindak lanjut surat dapat dilakukan dengan lebih tertib, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.Pada sesi akhir, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tata cara penginputan surat masuk serta tahapan penyelesaian administrasi surat melalui aplikasi SRIKANDI. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Desa Gegelang dapat mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, aman, dan berbasis digital. (Diskominfotik)Credit: Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat