Data yang Akurat & Terpercaya
untuk Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya mewarnai prosesi adat nyongkolan di Kabupaten Lombok Barat. Pasangan pengantin, Maksum Abuandi, warga Gerung, bersama istrinya Helisa, asal Gangga, Kabupaten Lombok Utara, menjalani prosesi adat tersebut dengan diantar menggunakan mobil dinas Bupati Lombok Barat berplat DR 1 DL, Senin (29/6/2026). Prosesi nyongkolan yang menempuh perjalanan dari Gerung menuju Gangga berlangsung meriah. Iring-iringan mempelai diiringi tabuhan gendang beleq serta disambut antusias masyarakat yang memadati sepanjang jalur yang dilalui. Kehadiran mobil dinas Bupati sebagai kendaraan pengantin menjadi daya tarik tersendiri dan menghadirkan nuansa berbeda pada tradisi yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Sasak. Bagi Maksum, kesempatan menggunakan mobil dinas Bupati merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkannya. Ia mengaku bersyukur karena permohonan yang diajukannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapat respons positif. “Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah bersedia meminjamkan mobil dinas untuk mengantarkan kami pada momen bahagia ini. Saya bukan anak pejabat, saya hanya masyarakat biasa. Melalui surat permohonan, ternyata saya bisa menggunakan mobil dinas Bupati. Saya sangat senang dan bahagia. Ini menjadi kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan,” ujarnya. Penggunaan mobil dinas Bupati dalam prosesi nyongkolan tersebut menjadi yang pertama di Kabupaten Lombok Barat, bahkan diyakini sebagai yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan itu mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat serta membangun hubungan yang humanis antara pemerintah dan warga. Momen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, kehadiran pemerintah dalam momentum penting kehidupan warga menjadi simbol bahwa pemerintah hadir tidak hanya dalam urusan administrasi dan pembangunan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan yang menyentuh sisi sosial dan budaya masyarakat. Prosesi nyongkolan dengan mobil dinas Bupati ini pun menjadi catatan sejarah baru di Lombok Barat sekaligus memperkuat semangat pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan berpihak kepada masyarakat. (Diskominfotik/TIM IKP) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti Program Pemagangan ke Jepang. Di Kabupaten Lombok Barat, proses pendaftaran dilayani melalui Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) hingga 31 Juli 2026. Dalam Wawancaranya Kepala DPKUKMTK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Asiyah Desilina, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker RI dengan Pemerintah Jepang dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. “Program ini diperuntukkan bagi laki-laki berusia 18 hingga 26 tahun yang sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengikuti seluruh tahapan program hingga selesai,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026). Ia mengajak generasi muda Lombok Barat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta daya saing di tingkat global. Menurut Asiyah, seluruh biaya pemberangkatan, kepulangan, dan penempatan peserta ditanggung oleh Pemerintah Indonesia bersama IM Jepang, sehingga peserta dapat mengikuti program tanpa dibebani biaya tersebut. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan pada berbagai sektor, antara lain manufaktur, konstruksi, pertanian, menjahit, pembuatan roti, pemipaan, permesinan, produksi pakaian, hingga bidang industri lainnya sesuai kebutuhan. Melalui program ini, Pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja asal Lombok Barat yang memiliki kompetensi berstandar internasional, memperoleh pengalaman kerja di Jepang, serta mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era global. (Diskominfotik/windi/feri/Adi) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

​Warga Lombok Barat dan sekitarnya, mana nih suaranya pendukung tim jagoan di Piala Dunia FIFA 2026? Daripada nonton sendirian di rumah sambil kesepian, mending kita kumpul dan seru-seruan bareng di acara Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026! 🥳 ​Catat tempatnya dan ajak keluarga & sahabat kalian: 📍 Lokasi: Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat 📺 Fasilitas: Layar Videotron Jumbo (dijamin puas!) 🎒 Tips: Jangan lupa bawa alas duduk sendiri ya biar makin nyaman! ​Nonton bareng, seru bareng, dukung bareng! Ayo ramaikan! 🔥 ​#KerjaNyata #LombokBarat #PialaDunia2026 #WorldCup2026 #NobarLombok #EventLombok #SepakBola Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lombok Barat meluncurkan Gerakan 1.000 Telur untuk balita berisiko stunting serta inovasi Bidan Asuh Mengawal Nutrisi Cegah Stunting (Bidan Penting). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) IBI Ke-75 tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (26/6/2026). Peluncuran program ini menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan asupan gizi, pendampingan keluarga, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Pj Ketua DWP Lobar Hj. Baiq Yuliani Saikhu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Lobar Hj. Erni Suryana, para pengurus organisasi wanita dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IBI yang terus berkontribusi mendukung pembangunan kesehatan di Lombok Barat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ia mengatakan, persoalan stunting harus dipahami sebagai masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan sejak dini, bahkan sebelum seorang anak lahir. Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa calon pengantin, kehamilan, persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. “Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya panjang, mulai dari kesiapan calon orang tua, kondisi kehamilan, proses kelahiran, hingga pemenuhan gizi dan pemantauan pertumbuhan anak. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya. Wabup menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) terus melakukan berbagai intervensi, baik spesifik maupun sensitif. Salah satunya melalui program pemberian susu PKMK kepada anak-anak berisiko stunting. Pada tahun 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 1.552 anak. Meski angka anak yang berhasil keluar dari status stunting sekitar 16 persen, menurutnya keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka stunting semata, tetapi juga dari upaya menyelamatkan dan mengoptimalkan perkembangan kecerdasan otak anak. “Yang terpenting adalah memastikan anak-anak kita mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Intervensi gizi yang dilakukan tidak hanya bertujuan mengeluarkan anak dari status stunting, tetapi juga menjaga kualitas perkembangan otak dan masa depan mereka,” jelasnya. Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan stunting membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. “Gerakan 1.000 Telur dan inovasi Bidan Penting menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dapat dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di Lombok Barat,” katanya. Sementara itu, Ketua IBI Kabupaten Lombok Barat Ketua Rohayati, dalam laporannya menyampaikan bahwa Gerakan 1.000 Telur merupakan bentuk dukungan IBI dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita yang berisiko stunting. Selain itu, IBI juga meluncurkan inovasi Bidan Penting yang berfokus pada pendampingan keluarga dengan balita berisiko stunting, khususnya bayi dengan riwayat berat badan lahir rendah (BBLR). Melalui program tersebut, para bidan akan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi pemenuhan nutrisi keluarga, deteksi dini faktor risiko stunting, serta penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan anak. “Kami ingin memastikan bayi-bayi yang memiliki faktor risiko dapat terus dipantau dan didampingi sehingga tidak jatuh ke kondisi stunting. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui peran aktif bidan di masyarakat,” ungkapnya. Dalam rangka HUT IBI Ke-75, IBI Kabupaten Lombok Barat juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan KB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serentak, dukungan pelaksanaan imunisasi kejar, edukasi pola asuh dan gizi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak di sejumlah desa. Ketua IBI Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Rokhliana, memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan IBI Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, tema HUT IBI Ke-75, “1 Billion More Midwives: Midwives Strengthening Leadership in Rights-Based Midwifery Care”, menjadi pengingat pentingnya peran bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam mendampingi ibu hamil dan persalinan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. “Untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, kita membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Peran bidan sangat strategis dalam memastikan hal tersebut dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak,” ujarnya. Melalui Gerakan 1.000 Telur dan inovasi Bidan Penting, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama IBI berharap dapat memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah stunting sejak dini serta mewujudkan generasi Lombok Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penulis : Angge Foto : Juantara Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

📢 Pemkab Lombok Barat Tetapkan HET LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di tingkat pengecer sebesar Rp22.000 per tabung. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak, serta mencegah praktik penjualan di atas HET. Agen, pangkalan, dan pengecer dilarang: Menimbun LPG 3 Kg. Menjual kepada pihak yang tidak berhak. Menjual melebihi HET yang telah ditetapkan. Apabila menemukan penjualan LPG 3 Kg di atas HET atau adanya penyimpangan distribusi, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang membidangi perdagangan di Kabupaten Lombok Barat. Mari bersama kita awasi distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Download (PDF, Unknown) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

GERUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui PPID Utama terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa informasi publik, Tim PPID Utama Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan mediasi dan pembinaan pelayanan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada (26/06/2026) di Ruang Sekretaris DPUPRPPERKIM dan dihadiri oleh Sekretaris DPUPRPERKIM, Tim PPID DPUPRPERKIM beserta PIC/Admin PPID DPUPRPERKIM bersama Tim PPID Utama Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Adiwijaya, S.T., I Dewa Gede Adnyana Putra, S.E., dan Wazid Rafid Sanjani, S.P., M.M. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus Tim PPID Utama, Lalu Adiwijaya, S.T., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lombok Barat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Prestasi Kabupaten Lombok Barat yang berhasil meraih nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sebesar **99,20**, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun sebelumnya, harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, I Dewa Gede Adnyana Putra, S.E. menjelaskan kronologi permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama maupun Website PPID Kabupaten Lombok Barat. Ia menerangkan bahwa sengketa informasi terjadi karena permohonan informasi yang diajukan masyarakat belum memperoleh tanggapan dari PPID Pelaksana DPUPRPERKIM. Dalam kesempatan tersebut, Tim PPID Utama memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan informasi publik, mulai dari penerimaan permohonan, proses verifikasi, penyusunan jawaban, hingga penyampaian informasi kepada pemohon sesuai standar operasional pelayanan informasi publik. Sementara itu, Wazid Rafid Sanjani, S.P., M.M. memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada operator PPID DPUPRPERKIM terkait pengelolaan Website PPID, daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, tata cara melayani permohonan informasi secara elektronik, serta proses verifikasi data pemohon informasi. Pendampingan tersebut juga disertai praktik langsung (Bimbingan Teknis) agar operator mampu mengelola pelayanan informasi secara mandiri melalui sistem PPID Online Kabupaten Lombok Barat. Dalam diskusi yang berlangsung, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi PPID Pelaksana DPUPRPERKIM, di antaranya masih adanya keraguan dalam mempublikasikan dokumen tertentu seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), belum optimalnya pelayanan permohonan informasi secara daring, serta belum terbiasanya operator dalam menyusun surat balasan terhadap permohonan informasi masyarakat.   Menanggapi hal tersebut, Tim PPID Utama memberikan sejumlah solusi dan rekomendasi, antara lain memastikan setiap informasi yang dipublikasikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai informasi yang dikecualikan, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komisi Informasi terkait telah diberikannya informasi kepada pemohon, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, serta melengkapi sarana dan prasarana pelayanan PPID di lingkungan DPUPRPERKIM. Selain itu, Tim PPID Utama juga mendorong DPUPRPERKIM untuk menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), mengunggah dan memperbarui informasi publik secara berkala melalui Website PPID, terutama dokumen tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi. Melalui kegiatan mediasi ini diharapkan sengketa informasi dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID Utama Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sinergi antara PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kuat. Penulis: (Afid) Fotografer: (Afid) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung – Ribuan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dirangkaikan dengan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (26/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Erni Suryani, serta seluruh kader TPK se-Kabupaten Lombok Barat. Suasana berlangsung semarak dengan antusiasme para kader yang mengikuti senam bersama sebelum memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan. Pelaksanaan GERMAS ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, para kader tidak hanya diajak untuk rutin berolahraga, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan layanan kesehatan lainnya. Melalui kegiatan GERMAS ini, budaya hidup sehat semakin mengakar di masyarakat, dimulai dari para kader TPK yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga demi mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang sehat, produktif, dan berkualitas. (Diskominfotik. Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik.Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang dilaksanakan di Bencingah Agung, Gerung, Jumat (26/6/2026), dihadiri oleh Bupati Lombok Barat,perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan, kepala OPD terkait, TP PKK Kabupaten Lombok Barat, Serta kader Tim Pendamping Keluarga. Bupati Lombok Barat H.L.Ahmad Zaini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan temu kader menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas para kader TPK yang menjadi ujung tombak pendampingan keluarga dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. “Melalui pertemuan ini saya harapkan para peserta mendapatkan arahan, pembekalan, serta penguatan mengenai strategi pendampingan keluarga yang efektif, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita”jelasnya. Bupati yang akrab disapa Bapak LAZ juga menegaskan bahwa fokus kader tim pendamping keluarga adalah pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, bahkan sebelum terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan, serta memastikan calon pengantin dan calon ibu memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Selain pembekalan, para kader juga diberikan penguatan terkait pemanfaatan aplikasi pendataan yang telah disiapkan. Melalui aplikasi tersebut, Tim Pendamping Keluarga dapat mendata calon pengantin dan calon ibu secara lebih akurat sehingga kondisi kesehatan dan faktor risiko dapat dipantau sejak awal. Data yang terkumpul diharapkan menjadi dasar dalam memberikan intervensi yang tepat guna mencegah terjadinya stunting. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh Tim Pendamping Keluarga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan stunting berjalan lebih optimal. Dengan pendampingan yang terarah dan didukung data yang akurat, diharapkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat dapat terus ditekan sehingga terwujud generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penulis:Bq.Ria Fotografer:Wirdan Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Daerah di Aula Narmada Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mengubah paradigma kerja dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi berorientasi pada hasil (outcome) yang nyata dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap program dan kegiatan pemerintah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan daerah. “Setiap rupiah anggaran dan setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan terwujudnya Lombok Barat Maju, Mandiri, dan Berkeadilan,” tegas Bupati. Bupati juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia meminta seluruh kepala OPD memahami bahwa RPJMD merupakan tujuan bersama pemerintah daerah, sementara perangkat daerah bertugas memastikan seluruh program dan kegiatan menjadi instrumen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati meminta seluruh OPD melakukan analisis mendalam terhadap komponen pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar. Fokus evaluasi, menurutnya, tidak hanya pada persentase capaian, tetapi juga pada nilai nominal serta potensi riil yang masih dapat dioptimalkan. “Setiap sumber pendapatan harus diidentifikasi hambatan dan strategi percepatannya sehingga target PAD dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya. Secara khusus, Bupati menyoroti pentingnya optimalisasi PAD melalui percepatan pelayanan perizinan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta pemutakhiran data objek pajak dan retribusi. Selain itu, seluruh kecamatan dan desa diharapkan berperan aktif dalam pendataan dan validasi objek pajak guna memperluas basis pendapatan daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya pemanfaatan big data dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai membangun sistem data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, mulai dari sektor kesehatan, kemiskinan, pendidikan, stunting, investasi hingga pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada data yang akurat dan terukur agar lebih efektif dan tepat sasaran. Kepada para asisten dan kepala OPD, Bupati meminta agar lebih memahami persoalan substantif sesuai bidang masing-masing, melakukan pengawalan terhadap target kinerja, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah. Mengakhiri arahannya, Bupati menekankan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus bekerja lebih cepat, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Evaluasi kinerja, lanjutnya, harus dilakukan secara berkala dengan fokus pada hasil yang nyata sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Adapun pokok arahan utama dalam rakor tersebut meliputi perubahan paradigma kerja dari orientasi kegiatan menuju orientasi hasil, dukungan penuh seluruh program terhadap pencapaian target RPJMD, optimalisasi PAD, penguatan digitalisasi dan pemanfaatan big data, penguatan koordinasi lintas OPD, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung. Diskominfotik. Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, melantik Pengurus Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Lombok Barat periode 2026–2030 di Aula Narmada Lantai II Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penguatan tata kelola penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi kepala sekolah dan pengelola dana pendidikan se-Kabupaten Lombok Barat. Pelantikan tersebut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan NTB, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, para kepala OPD, camat, kepala sekolah, bendahara sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP, serta pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Dalam sambutannya, Wabup Lobar Hj. Nurul Adha yang akrab disapa Umi Nurul Adha (UNA) menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu. Ia mengatakan pelantikan Dewan Pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Lombok Barat. “Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra konstruktif pemerintah, jembatan aspirasi masyarakat, serta pemberi masukan yang objektif dalam memetakan berbagai tantangan dan peluang pengembangan pendidikan di Lombok Barat,” ujarnya. Wabup UNA juga berharap pengurus yang baru dilantik mampu menghadirkan gagasan inovatif dan turut mengawal berbagai program pendidikan agar berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, Dewan Pendidikan harus menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan zaman. Selain pelantikan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan tata kelola Dana BOSP. Wabup UNA menegaskan bahwa dana BOSP merupakan instrumen strategis dalam mendukung operasional sekolah dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, seluruh kepala sekolah dan pengelola dana BOSP diminta untuk mengedepankan integritas, mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap tercipta tata kelola pendidikan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya generasi Lombok Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Penulis dan Foto: Angge Sumber : Diskominfotik Lobar Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang , Diskominfotik– Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Semester II dan penggunaan Aplikasi SEHATI (Sistem integrasi Stunting),yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta dihadiri oleh seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Kerja Wakil Bupati Lombok Barat Rabu (24/6/2026). Dalam arahannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha atau yang biasa disapa Wabup UNA menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga oleh ketersediaan data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penentuan sasaran intervensi. “Mari optimalisasi penggunaan aplikasi SEHATI sebagai sistem pendataan yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting”jelasnya. Wabup UNA berharap dengan adanya aplikasi tersebut tidak hanya sebagai aplikasi seremonial saja melainkan sebagai proses penginputan data stunting dapat dilakukan secara lebih akurat, lengkap, dan terkini sehingga memudahkan proses pemantauan serta evaluasi program. Wabup UNA juga meminta seluruh anggota TPPS untuk memastikan penginputan data dilakukan secara benar dan sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan data yang valid, berbagai bentuk intervensi maupun bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain menjadi sarana evaluasi capaian program semester sebelumnya, rapat ini juga membahas berbagai langkah strategis yang akan dilakukan pada semester kedua tahun 2026 guna mempercepat penurunan angka stunting di Lombok Barat. “Saya berharap seluruh anggota TPPS diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pendampingan keluarga sasaran, serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan”tutupnya. Penulis:Bq.Ria Fotografer:Wirdan Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Labuapi – Pondok Pesantren NU Abhariyah menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-40 di halaman pondok pesantren pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, pimpinan Pondok Pesantren NU Abhariyah, Camat Labuapi, Kapolsek Labuapi, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari lahir ke-40 Pondok Pesantren NU Abhariyah. Ia berharap momentum bersejarah tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat silaturahmi, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam dan membangun generasi yang berakhlak mulia. “Semoga momentum yang bersejarah ini menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat silaturahmi, dan memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam serta membangun generasi yang berakhlak mulia,” ujarnya.   Menurut Bupati, usia 40 tahun merupakan perjalanan panjang bagi sebuah lembaga pendidikan. Angka tersebut, kata dia, melambangkan kedewasaan, kematangan, dan keteguhan sebuah institusi dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. “Sejak didirikan hingga mencapai usia ke-40 hari ini, Pondok Pesantren NU Abhariyah telah memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Lombok Barat,” katanya.   Bupati yang akrab disapa LAZ itu juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para pendiri, pengasuh, serta seluruh tenaga pendidik di Pondok Pesantren NU Abhariyah. Ia menegaskan bahwa pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi benteng moral dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki akhlakul karimah, wawasan yang luas, serta jiwa nasionalisme yang kuat, sebagaimana nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut, LAZ mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi antara umat, ulama, dan pemerintah dalam membangun daerah. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus berkomitmen mendukung program-program pendidikan keagamaan di daerah. Kemajuan Lombok Barat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemantapan mental dan spiritual masyarakat,” tegasnya. Peringatan Harlah ke-40 Pondok Pesantren NU Abhariyah berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi yang unggul dan berkarakter. (Diskominfotik. Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya mewarnai prosesi adat nyongkolan di Kabupaten Lombok Barat. Pasangan pengantin, Maksum Abuandi, warga Gerung, bersama istrinya Helisa, asal Gangga, Kabupaten Lombok Utara, menjalani prosesi adat tersebut dengan diantar menggunakan mobil dinas Bupati Lombok Barat berplat DR 1 DL, Senin (29/6/2026). Prosesi nyongkolan yang menempuh perjalanan dari Gerung menuju Gangga berlangsung meriah. Iring-iringan mempelai diiringi tabuhan gendang beleq serta disambut antusias masyarakat yang memadati sepanjang jalur yang dilalui. Kehadiran mobil dinas Bupati sebagai kendaraan pengantin menjadi daya tarik tersendiri dan menghadirkan nuansa berbeda pada tradisi yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Sasak. Bagi Maksum, kesempatan menggunakan mobil dinas Bupati merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkannya. Ia mengaku bersyukur karena permohonan yang diajukannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapat respons positif. “Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah bersedia meminjamkan mobil dinas untuk mengantarkan kami pada momen bahagia ini. Saya bukan anak pejabat, saya hanya masyarakat biasa. Melalui surat permohonan, ternyata saya bisa menggunakan mobil dinas Bupati. Saya sangat senang dan bahagia. Ini menjadi kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan,” ujarnya. Penggunaan mobil dinas Bupati dalam prosesi nyongkolan tersebut menjadi yang pertama di Kabupaten Lombok Barat, bahkan diyakini sebagai yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan itu mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat serta membangun hubungan yang humanis antara pemerintah dan warga. Momen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, kehadiran pemerintah dalam momentum penting kehidupan warga menjadi simbol bahwa pemerintah hadir tidak hanya dalam urusan administrasi dan pembangunan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan yang menyentuh sisi sosial dan budaya masyarakat. Prosesi nyongkolan dengan mobil dinas Bupati ini pun menjadi catatan sejarah baru di Lombok Barat sekaligus memperkuat semangat pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan berpihak kepada masyarakat. (Diskominfotik/TIM IKP) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mataram Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Launching Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bagi badan publik di Provinsi NTB.Pada pelaksanaan E-Monev Tahun 2026, Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh dua badan publik, yakni PPID Desa Labuapi untuk kategori Pemerintah Desa dan PPID RSUD Patut Patuh Patju untuk kategori Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota. Kedua badan publik tersebut akan mengikuti seluruh tahapan monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus launching E-Monev KIP Tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya disampaikan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Materi utama disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, H. Sansuri, S.Pt., M.M., C.MED., yang memaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan penilaian, indikator evaluasi, serta teknis pengisian instrumen melalui Aplikasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik.Dalam paparannya dijelaskan bahwa proses penilaian terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh badan publik melalui aplikasi E-Monev sebagai komponen utama penilaian, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen yang diunggah oleh peserta, kemudian kunjungan visitasi terhadap badan publik yang memenuhi kriteria untuk memastikan kesesuaian antara dokumen, implementasi pelayanan informasi publik, dan kondisi di lapangan.Peserta juga diberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian setiap indikator pada aplikasi E-Monev, mulai dari pengunggahan dokumen pendukung, pengisian data sesuai indikator penilaian, hingga strategi agar dokumen yang disampaikan memenuhi standar penilaian Komisi Informasi. Materi ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh badan publik dalam menyusun eviden yang valid, lengkap, dan sesuai ketentuan.Selain teknis penggunaan aplikasi, narasumber menjelaskan bahwa indikator penilaian meliputi kualitas informasi, pelayanan informasi publik, jenis informasi yang wajib tersedia, komitmen organisasi, sarana dan prasarana pelayanan informasi, digitalisasi layanan, serta inovasi yang dikembangkan masing-masing badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi.Dengan mengikuti kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap PPID Desa Labuapi dan PPID RSUD Patut Patuh Patju dapat mempersiapkan seluruh dokumen serta memenuhi setiap indikator penilaian secara optimal sehingga mampu meraih hasil terbaik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Keikutsertaan kedua badan publik tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Penulis: AfidFotografer: Afid Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti Program Pemagangan ke Jepang. Di Kabupaten Lombok Barat, proses pendaftaran dilayani melalui Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) hingga 31 Juli 2026. Dalam Wawancaranya Kepala DPKUKMTK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Asiyah Desilina, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker RI dengan Pemerintah Jepang dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. “Program ini diperuntukkan bagi laki-laki berusia 18 hingga 26 tahun yang sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengikuti seluruh tahapan program hingga selesai,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026). Ia mengajak generasi muda Lombok Barat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta daya saing di tingkat global. Menurut Asiyah, seluruh biaya pemberangkatan, kepulangan, dan penempatan peserta ditanggung oleh Pemerintah Indonesia bersama IM Jepang, sehingga peserta dapat mengikuti program tanpa dibebani biaya tersebut. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan pada berbagai sektor, antara lain manufaktur, konstruksi, pertanian, menjahit, pembuatan roti, pemipaan, permesinan, produksi pakaian, hingga bidang industri lainnya sesuai kebutuhan. Melalui program ini, Pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja asal Lombok Barat yang memiliki kompetensi berstandar internasional, memperoleh pengalaman kerja di Jepang, serta mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era global. (Diskominfotik/windi/feri/Adi) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung koordinasi pemerintahan berbasis digital melalui fasilitasi Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan pada Senin (29/6/2026) di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat.Kegiatan yang difasilitasi oleh Diskominfotik tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi nasional yang membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah sekaligus peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi fenomena El Nino tahun 2026. Rakor diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait.Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung sehingga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lancar tanpa hambatan.Tim teknis Diskominfotik melakukan pemantauan secara langsung terhadap kualitas koneksi dan kelancaran pelaksanaan rapat sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas koordinasi nasional yang dilaksanakan secara virtual.Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Fenomena ini diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, hingga stabilitas harga komoditas yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi secara terpadu guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik di tengah potensi dampak El Nino yang diperkirakan berlangsung sepanjang musim kemarau tahun 2026.Pada sesi pembahasan pengendalian inflasi, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui berbagai strategi, antara lain meningkatkan pemantauan harga komoditas pangan strategis, memperkuat sistem monitoring produksi dan distribusi pangan, memanfaatkan informasi prakiraan musim dalam penyusunan kebijakan daerah, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan.Langkah tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian sehingga dapat berdampak pada ketersediaan pasokan dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti berbagai langkah antisipasi dampak El Nino pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan, memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat peningkatan suhu udara dan perubahan kualitas lingkungan selama musim kemarau.Pada sektor lingkungan dan kebencanaan, perhatian difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat selama periode kemarau panjang. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat pemantauan titik panas, meningkatkan patroli lapangan, memperkuat kesiapan personel penanggulangan bencana, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan karhutla.Dalam arahannya, pemerintah pusat juga meminta seluruh daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penyesuaian pola tanam, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana dan pengendalian inflasi.Melalui koordinasi yang terintegrasi, diharapkan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh El Nino dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.Partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Rakor TPID Nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem.Melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan rapat koordinasi nasional dapat berjalan lancar dan efektif. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi transformasi digital pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dalam rangka memastikan kesiapan menghadapi Penilaian Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Evaluasi Persiapan Penilaian IKASANDI 2025 pada Senin (29/6/2026) bertempat di Digital Service Center (DSC) Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta diikuti oleh tim teknis dan personel yang terlibat dalam penyusunan dokumen serta pengumpulan bukti dukung penilaian IKASANDI. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penting penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.Dalam arahannya, Sumirah menekankan pentingnya memastikan seluruh eviden dan dokumen pendukung tersedia secara lengkap, valid, dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, keberhasilan penilaian IKASANDI tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh implementasi nyata pengendalian keamanan siber yang telah dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah.Penilaian IKASANDI merupakan momentum untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan keamanan siber dan persandian yang telah kita bangun. Oleh karena itu, setiap bukti dukung harus menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan pengendalian keamanan benar-benar diterapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan, ujarnya.IKASANDI sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber dan persandian suatu organisasi melalui berbagai domain pengamanan, tata kelola, serta kapabilitas organisasi dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan keamanan informasi dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap bukti dukung pada setiap indikator penilaian. Dokumen yang telah tersedia diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian substansi, legalitas dokumen, tanggal penerbitan, keterkaitan dengan indikator penilaian, serta bukti implementasi yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi difokuskan pada empat domain utama keamanan siber yang menjadi ruang lingkup penilaian IKASANDI, yaitu Domain Identifikasi, Domain Proteksi, Domain Deteksi, dan Domain Gulih atau Pemulihan.Pada Domain Identifikasi, pembahasan difokuskan pada inventarisasi aset informasi, pengelolaan risiko, pemetaan sistem elektronik, serta identifikasi ancaman dan kerentanan yang berpotensi memengaruhi keamanan informasi pemerintah daerah.Sementara itu, Domain Proteksi mencakup evaluasi terhadap kebijakan keamanan informasi, pengendalian akses, perlindungan data, keamanan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan berbagai kontrol keamanan yang mendukung perlindungan sistem elektronik pemerintah.Untuk Domain Deteksi, tim melakukan penelaahan terhadap kemampuan organisasi dalam melaksanakan pemantauan keamanan, pencatatan log aktivitas sistem, mekanisme pelaporan insiden, serta deteksi dini terhadap potensi ancaman siber yang dapat mengganggu operasional layanan pemerintahan.Adapun Domain Gulih atau Pemulihan berfokus pada kesiapan organisasi dalam melakukan pemulihan layanan pasca insiden, pelaksanaan backup data, penyusunan rencana pemulihan bencana, evaluasi pasca insiden, serta upaya peningkatan kapasitas keamanan siber secara berkelanjutan.Selain melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah tersedia, forum evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah indikator yang masih memerlukan penguatan. Beberapa bukti dukung yang menjadi perhatian antara lain dokumen kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan implementasi kegiatan, berita acara, dokumentasi pelaksanaan, laporan monitoring, serta bukti evaluasi berkala yang menunjukkan efektivitas pengendalian keamanan informasi.Untuk memastikan seluruh indikator dapat dipenuhi secara optimal, tim juga menyusun daftar tindak lanjut (action plan) terhadap setiap kekurangan yang ditemukan. Masing-masing penanggung jawab domain diberikan target penyelesaian sesuai prioritas agar seluruh eviden dapat dilengkapi sebelum pelaksanaan verifikasi dan penilaian IKASANDI.Melalui kegiatan evaluasi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai bagian dari implementasi SPBE. Keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya, terutama di tengah meningkatnya risiko dan ancaman siber terhadap sistem elektronik pemerintah.Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan seluruh dokumen pendukung sekaligus memperkuat implementasi pengendalian keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis dapat meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber serta memperkuat budaya keamanan informasi secara berkelanjutan.Melalui sinergi antarbidang, komitmen pimpinan, serta dukungan seluruh perangkat daerah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan implementasi keamanan siber sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan digital yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung peningkatan capaian penilaian IKASANDI pada tahun-tahun mendatang.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

​Warga Lombok Barat dan sekitarnya, mana nih suaranya pendukung tim jagoan di Piala Dunia FIFA 2026? Daripada nonton sendirian di rumah sambil kesepian, mending kita kumpul dan seru-seruan bareng di acara Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026! 🥳 ​Catat tempatnya dan ajak keluarga & sahabat kalian: 📍 Lokasi: Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat 📺 Fasilitas: Layar Videotron Jumbo (dijamin puas!) 🎒 Tips: Jangan lupa bawa alas duduk sendiri ya biar makin nyaman! ​Nonton bareng, seru bareng, dukung bareng! Ayo ramaikan! 🔥 ​#KerjaNyata #LombokBarat #PialaDunia2026 #WorldCup2026 #NobarLombok #EventLombok #SepakBola Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mataram, Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 resmi dibuka di Lapangan Tenis Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WITA hingga selesai tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan dan solidaritas insan pers melalui semangat sportivitas dalam berbagai cabang olahraga.Pembukaan Porwada berlangsung meriah namun tetap khidmat. Sejumlah tamu undangan hadir memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB yang mewakili Gubernur NTB, Wakil Rektor II Universitas Mataram, Asisten III Setda Kota Mataram mewakili Wali Kota Mataram, Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, para kontingen PWI kabupaten/kota se-NTB, PWI Provinsi NTB, serta undangan lainnya.Dalam sambutannya, Kepala Diskominfotik Provinsi NTB yang sekaligus membuka secara resmi Porwada 2026 menegaskan bahwa ajang olahraga bagi wartawan bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah mempererat hubungan antarsesama insan pers."Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kebersamaan, kekompakan, dan sinergi yang semakin kuat di kalangan wartawan. Semangat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia," ujarnya.Suasana kekeluargaan tampak begitu terasa sejak awal kegiatan. Para peserta dari berbagai daerah di NTB hadir dengan penuh antusias, saling menyapa dan membangun keakraban sebelum pertandingan dimulai.Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, H. Iswarta, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Porwada NTB 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif dalam memperkuat hubungan antarsesama wartawan maupun antara pemerintah daerah dengan insan pers."Kegiatan pekan olahraga ini sangat positif. Terlihat jelas antusiasme seluruh kontingen PWI kabupaten/kota se-NTB yang hadir dengan penuh semangat dan aura kekeluargaan," katanya.Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan kalangan media."Kami harus dekat dengan teman-teman jurnalis karena kami berkepentingan menyampaikan berbagai informasi dan pemberitaan positif kepada masyarakat mengenai kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat," ungkap H. Iswarta.Rangkaian pembukaan Porwada NTB 2026 juga diwarnai prosesi penyatuan sumber mata air Sasambo yang sarat makna sebagai simbol persatuan masyarakat NTB. Prosesi tersebut menghadirkan nuansa sakral yang semakin menguatkan semangat kebersamaan seluruh peserta.Sebelumnya, penampilan tari tradisional yang dibawakan dengan atraktif turut memeriahkan suasana pembukaan. Atraksi budaya tersebut mendapat apresiasi dari para tamu undangan dan peserta yang memenuhi arena kegiatan.Melalui Porwada NTB 2026, diharapkan semangat sportivitas, persahabatan, serta kolaborasi antarsesama insan pers semakin kokoh. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat peran strategis wartawan sebagai mitra pembangunan dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun kepada masyarakat. Diskominfotik,HIM/Farhan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lombok Barat meluncurkan Gerakan 1.000 Telur untuk balita berisiko stunting serta inovasi Bidan Asuh Mengawal Nutrisi Cegah Stunting (Bidan Penting). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) IBI Ke-75 tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (26/6/2026). Peluncuran program ini menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan asupan gizi, pendampingan keluarga, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Pj Ketua DWP Lobar Hj. Baiq Yuliani Saikhu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Lobar Hj. Erni Suryana, para pengurus organisasi wanita dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IBI yang terus berkontribusi mendukung pembangunan kesehatan di Lombok Barat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ia mengatakan, persoalan stunting harus dipahami sebagai masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan sejak dini, bahkan sebelum seorang anak lahir. Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa calon pengantin, kehamilan, persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. “Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya panjang, mulai dari kesiapan calon orang tua, kondisi kehamilan, proses kelahiran, hingga pemenuhan gizi dan pemantauan pertumbuhan anak. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya. Wabup menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) terus melakukan berbagai intervensi, baik spesifik maupun sensitif. Salah satunya melalui program pemberian susu PKMK kepada anak-anak berisiko stunting. Pada tahun 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 1.552 anak. Meski angka anak yang berhasil keluar dari status stunting sekitar 16 persen, menurutnya keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka stunting semata, tetapi juga dari upaya menyelamatkan dan mengoptimalkan perkembangan kecerdasan otak anak. “Yang terpenting adalah memastikan anak-anak kita mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Intervensi gizi yang dilakukan tidak hanya bertujuan mengeluarkan anak dari status stunting, tetapi juga menjaga kualitas perkembangan otak dan masa depan mereka,” jelasnya. Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan stunting membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. “Gerakan 1.000 Telur dan inovasi Bidan Penting menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dapat dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di Lombok Barat,” katanya. Sementara itu, Ketua IBI Kabupaten Lombok Barat Ketua Rohayati, dalam laporannya menyampaikan bahwa Gerakan 1.000 Telur merupakan bentuk dukungan IBI dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita yang berisiko stunting. Selain itu, IBI juga meluncurkan inovasi Bidan Penting yang berfokus pada pendampingan keluarga dengan balita berisiko stunting, khususnya bayi dengan riwayat berat badan lahir rendah (BBLR). Melalui program tersebut, para bidan akan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi pemenuhan nutrisi keluarga, deteksi dini faktor risiko stunting, serta penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan anak. “Kami ingin memastikan bayi-bayi yang memiliki faktor risiko dapat terus dipantau dan didampingi sehingga tidak jatuh ke kondisi stunting. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui peran aktif bidan di masyarakat,” ungkapnya. Dalam rangka HUT IBI Ke-75, IBI Kabupaten Lombok Barat juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan KB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serentak, dukungan pelaksanaan imunisasi kejar, edukasi pola asuh dan gizi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak di sejumlah desa. Ketua IBI Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Rokhliana, memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan IBI Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, tema HUT IBI Ke-75, “1 Billion More Midwives: Midwives Strengthening Leadership in Rights-Based Midwifery Care”, menjadi pengingat pentingnya peran bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam mendampingi ibu hamil dan persalinan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. “Untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, kita membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Peran bidan sangat strategis dalam memastikan hal tersebut dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak,” ujarnya. Melalui Gerakan 1.000 Telur dan inovasi Bidan Penting, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama IBI berharap dapat memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah stunting sejak dini serta mewujudkan generasi Lombok Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penulis : Angge Foto : Juantara Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

📢 Pemkab Lombok Barat Tetapkan HET LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di tingkat pengecer sebesar Rp22.000 per tabung. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak, serta mencegah praktik penjualan di atas HET. Agen, pangkalan, dan pengecer dilarang: Menimbun LPG 3 Kg. Menjual kepada pihak yang tidak berhak. Menjual melebihi HET yang telah ditetapkan. Apabila menemukan penjualan LPG 3 Kg di atas HET atau adanya penyimpangan distribusi, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang membidangi perdagangan di Kabupaten Lombok Barat. Mari bersama kita awasi distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Download (PDF, Unknown) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

GERUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui PPID Utama terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa informasi publik, Tim PPID Utama Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan mediasi dan pembinaan pelayanan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada (26/06/2026) di Ruang Sekretaris DPUPRPPERKIM dan dihadiri oleh Sekretaris DPUPRPERKIM, Tim PPID DPUPRPERKIM beserta PIC/Admin PPID DPUPRPERKIM bersama Tim PPID Utama Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Adiwijaya, S.T., I Dewa Gede Adnyana Putra, S.E., dan Wazid Rafid Sanjani, S.P., M.M. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus Tim PPID Utama, Lalu Adiwijaya, S.T., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lombok Barat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Prestasi Kabupaten Lombok Barat yang berhasil meraih nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sebesar **99,20**, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun sebelumnya, harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, I Dewa Gede Adnyana Putra, S.E. menjelaskan kronologi permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama maupun Website PPID Kabupaten Lombok Barat. Ia menerangkan bahwa sengketa informasi terjadi karena permohonan informasi yang diajukan masyarakat belum memperoleh tanggapan dari PPID Pelaksana DPUPRPERKIM. Dalam kesempatan tersebut, Tim PPID Utama memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan informasi publik, mulai dari penerimaan permohonan, proses verifikasi, penyusunan jawaban, hingga penyampaian informasi kepada pemohon sesuai standar operasional pelayanan informasi publik. Sementara itu, Wazid Rafid Sanjani, S.P., M.M. memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada operator PPID DPUPRPERKIM terkait pengelolaan Website PPID, daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, tata cara melayani permohonan informasi secara elektronik, serta proses verifikasi data pemohon informasi. Pendampingan tersebut juga disertai praktik langsung (Bimbingan Teknis) agar operator mampu mengelola pelayanan informasi secara mandiri melalui sistem PPID Online Kabupaten Lombok Barat. Dalam diskusi yang berlangsung, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi PPID Pelaksana DPUPRPERKIM, di antaranya masih adanya keraguan dalam mempublikasikan dokumen tertentu seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), belum optimalnya pelayanan permohonan informasi secara daring, serta belum terbiasanya operator dalam menyusun surat balasan terhadap permohonan informasi masyarakat.   Menanggapi hal tersebut, Tim PPID Utama memberikan sejumlah solusi dan rekomendasi, antara lain memastikan setiap informasi yang dipublikasikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai informasi yang dikecualikan, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komisi Informasi terkait telah diberikannya informasi kepada pemohon, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, serta melengkapi sarana dan prasarana pelayanan PPID di lingkungan DPUPRPERKIM. Selain itu, Tim PPID Utama juga mendorong DPUPRPERKIM untuk menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), mengunggah dan memperbarui informasi publik secara berkala melalui Website PPID, terutama dokumen tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi. Melalui kegiatan mediasi ini diharapkan sengketa informasi dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID Utama Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sinergi antara PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kuat. Penulis: (Afid) Fotografer: (Afid) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Gerung – Ribuan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dirangkaikan dengan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (26/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Erni Suryani, serta seluruh kader TPK se-Kabupaten Lombok Barat. Suasana berlangsung semarak dengan antusiasme para kader yang mengikuti senam bersama sebelum memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan. Pelaksanaan GERMAS ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, para kader tidak hanya diajak untuk rutin berolahraga, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan layanan kesehatan lainnya. Melalui kegiatan GERMAS ini, budaya hidup sehat semakin mengakar di masyarakat, dimulai dari para kader TPK yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga demi mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang sehat, produktif, dan berkualitas. (Diskominfotik. Husni) Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik.Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang dilaksanakan di Bencingah Agung, Gerung, Jumat (26/6/2026), dihadiri oleh Bupati Lombok Barat,perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan, kepala OPD terkait, TP PKK Kabupaten Lombok Barat, Serta kader Tim Pendamping Keluarga. Bupati Lombok Barat H.L.Ahmad Zaini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan temu kader menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas para kader TPK yang menjadi ujung tombak pendampingan keluarga dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. “Melalui pertemuan ini saya harapkan para peserta mendapatkan arahan, pembekalan, serta penguatan mengenai strategi pendampingan keluarga yang efektif, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita”jelasnya. Bupati yang akrab disapa Bapak LAZ juga menegaskan bahwa fokus kader tim pendamping keluarga adalah pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, bahkan sebelum terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan, serta memastikan calon pengantin dan calon ibu memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Selain pembekalan, para kader juga diberikan penguatan terkait pemanfaatan aplikasi pendataan yang telah disiapkan. Melalui aplikasi tersebut, Tim Pendamping Keluarga dapat mendata calon pengantin dan calon ibu secara lebih akurat sehingga kondisi kesehatan dan faktor risiko dapat dipantau sejak awal. Data yang terkumpul diharapkan menjadi dasar dalam memberikan intervensi yang tepat guna mencegah terjadinya stunting. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh Tim Pendamping Keluarga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan stunting berjalan lebih optimal. Dengan pendampingan yang terarah dan didukung data yang akurat, diharapkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat dapat terus ditekan sehingga terwujud generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penulis:Bq.Ria Fotografer:Wirdan Sumber: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mataram Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Launching Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bagi badan publik di Provinsi NTB.Pada pelaksanaan E-Monev Tahun 2026, Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh dua badan publik, yakni PPID Desa Labuapi untuk kategori Pemerintah Desa dan PPID RSUD Patut Patuh Patju untuk kategori Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota. Kedua badan publik tersebut akan mengikuti seluruh tahapan monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus launching E-Monev KIP Tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya disampaikan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Materi utama disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, H. Sansuri, S.Pt., M.M., C.MED., yang memaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan penilaian, indikator evaluasi, serta teknis pengisian instrumen melalui Aplikasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik.Dalam paparannya dijelaskan bahwa proses penilaian terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh badan publik melalui aplikasi E-Monev sebagai komponen utama penilaian, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen yang diunggah oleh peserta, kemudian kunjungan visitasi terhadap badan publik yang memenuhi kriteria untuk memastikan kesesuaian antara dokumen, implementasi pelayanan informasi publik, dan kondisi di lapangan.Peserta juga diberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian setiap indikator pada aplikasi E-Monev, mulai dari pengunggahan dokumen pendukung, pengisian data sesuai indikator penilaian, hingga strategi agar dokumen yang disampaikan memenuhi standar penilaian Komisi Informasi. Materi ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh badan publik dalam menyusun eviden yang valid, lengkap, dan sesuai ketentuan.Selain teknis penggunaan aplikasi, narasumber menjelaskan bahwa indikator penilaian meliputi kualitas informasi, pelayanan informasi publik, jenis informasi yang wajib tersedia, komitmen organisasi, sarana dan prasarana pelayanan informasi, digitalisasi layanan, serta inovasi yang dikembangkan masing-masing badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi.Dengan mengikuti kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap PPID Desa Labuapi dan PPID RSUD Patut Patuh Patju dapat mempersiapkan seluruh dokumen serta memenuhi setiap indikator penilaian secara optimal sehingga mampu meraih hasil terbaik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Keikutsertaan kedua badan publik tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Penulis: AfidFotografer: Afid Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung koordinasi pemerintahan berbasis digital melalui fasilitasi Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan pada Senin (29/6/2026) di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat.Kegiatan yang difasilitasi oleh Diskominfotik tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi nasional yang membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah sekaligus peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi fenomena El Nino tahun 2026. Rakor diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait.Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung sehingga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lancar tanpa hambatan.Tim teknis Diskominfotik melakukan pemantauan secara langsung terhadap kualitas koneksi dan kelancaran pelaksanaan rapat sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas koordinasi nasional yang dilaksanakan secara virtual.Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Fenomena ini diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, hingga stabilitas harga komoditas yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi secara terpadu guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik di tengah potensi dampak El Nino yang diperkirakan berlangsung sepanjang musim kemarau tahun 2026.Pada sesi pembahasan pengendalian inflasi, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui berbagai strategi, antara lain meningkatkan pemantauan harga komoditas pangan strategis, memperkuat sistem monitoring produksi dan distribusi pangan, memanfaatkan informasi prakiraan musim dalam penyusunan kebijakan daerah, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan.Langkah tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian sehingga dapat berdampak pada ketersediaan pasokan dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti berbagai langkah antisipasi dampak El Nino pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan, memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat peningkatan suhu udara dan perubahan kualitas lingkungan selama musim kemarau.Pada sektor lingkungan dan kebencanaan, perhatian difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat selama periode kemarau panjang. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat pemantauan titik panas, meningkatkan patroli lapangan, memperkuat kesiapan personel penanggulangan bencana, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan karhutla.Dalam arahannya, pemerintah pusat juga meminta seluruh daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penyesuaian pola tanam, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana dan pengendalian inflasi.Melalui koordinasi yang terintegrasi, diharapkan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh El Nino dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.Partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Rakor TPID Nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem.Melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan rapat koordinasi nasional dapat berjalan lancar dan efektif. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi transformasi digital pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik Dalam rangka memastikan kesiapan menghadapi Penilaian Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Evaluasi Persiapan Penilaian IKASANDI 2025 pada Senin (29/6/2026) bertempat di Digital Service Center (DSC) Kabupaten Lombok Barat.Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta diikuti oleh tim teknis dan personel yang terlibat dalam penyusunan dokumen serta pengumpulan bukti dukung penilaian IKASANDI. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penting penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.Dalam arahannya, Sumirah menekankan pentingnya memastikan seluruh eviden dan dokumen pendukung tersedia secara lengkap, valid, dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, keberhasilan penilaian IKASANDI tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh implementasi nyata pengendalian keamanan siber yang telah dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah.Penilaian IKASANDI merupakan momentum untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan keamanan siber dan persandian yang telah kita bangun. Oleh karena itu, setiap bukti dukung harus menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan pengendalian keamanan benar-benar diterapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan, ujarnya.IKASANDI sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber dan persandian suatu organisasi melalui berbagai domain pengamanan, tata kelola, serta kapabilitas organisasi dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan keamanan informasi dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap bukti dukung pada setiap indikator penilaian. Dokumen yang telah tersedia diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian substansi, legalitas dokumen, tanggal penerbitan, keterkaitan dengan indikator penilaian, serta bukti implementasi yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Evaluasi difokuskan pada empat domain utama keamanan siber yang menjadi ruang lingkup penilaian IKASANDI, yaitu Domain Identifikasi, Domain Proteksi, Domain Deteksi, dan Domain Gulih atau Pemulihan.Pada Domain Identifikasi, pembahasan difokuskan pada inventarisasi aset informasi, pengelolaan risiko, pemetaan sistem elektronik, serta identifikasi ancaman dan kerentanan yang berpotensi memengaruhi keamanan informasi pemerintah daerah.Sementara itu, Domain Proteksi mencakup evaluasi terhadap kebijakan keamanan informasi, pengendalian akses, perlindungan data, keamanan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan berbagai kontrol keamanan yang mendukung perlindungan sistem elektronik pemerintah.Untuk Domain Deteksi, tim melakukan penelaahan terhadap kemampuan organisasi dalam melaksanakan pemantauan keamanan, pencatatan log aktivitas sistem, mekanisme pelaporan insiden, serta deteksi dini terhadap potensi ancaman siber yang dapat mengganggu operasional layanan pemerintahan.Adapun Domain Gulih atau Pemulihan berfokus pada kesiapan organisasi dalam melakukan pemulihan layanan pasca insiden, pelaksanaan backup data, penyusunan rencana pemulihan bencana, evaluasi pasca insiden, serta upaya peningkatan kapasitas keamanan siber secara berkelanjutan.Selain melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah tersedia, forum evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah indikator yang masih memerlukan penguatan. Beberapa bukti dukung yang menjadi perhatian antara lain dokumen kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan implementasi kegiatan, berita acara, dokumentasi pelaksanaan, laporan monitoring, serta bukti evaluasi berkala yang menunjukkan efektivitas pengendalian keamanan informasi.Untuk memastikan seluruh indikator dapat dipenuhi secara optimal, tim juga menyusun daftar tindak lanjut (action plan) terhadap setiap kekurangan yang ditemukan. Masing-masing penanggung jawab domain diberikan target penyelesaian sesuai prioritas agar seluruh eviden dapat dilengkapi sebelum pelaksanaan verifikasi dan penilaian IKASANDI.Melalui kegiatan evaluasi ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai bagian dari implementasi SPBE. Keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya, terutama di tengah meningkatnya risiko dan ancaman siber terhadap sistem elektronik pemerintah.Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan seluruh dokumen pendukung sekaligus memperkuat implementasi pengendalian keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis dapat meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber serta memperkuat budaya keamanan informasi secara berkelanjutan.Melalui sinergi antarbidang, komitmen pimpinan, serta dukungan seluruh perangkat daerah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan implementasi keamanan siber sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan digital yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung peningkatan capaian penilaian IKASANDI pada tahun-tahun mendatang.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Mataram, Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 resmi dibuka di Lapangan Tenis Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WITA hingga selesai tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan dan solidaritas insan pers melalui semangat sportivitas dalam berbagai cabang olahraga.Pembukaan Porwada berlangsung meriah namun tetap khidmat. Sejumlah tamu undangan hadir memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB yang mewakili Gubernur NTB, Wakil Rektor II Universitas Mataram, Asisten III Setda Kota Mataram mewakili Wali Kota Mataram, Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, para kontingen PWI kabupaten/kota se-NTB, PWI Provinsi NTB, serta undangan lainnya.Dalam sambutannya, Kepala Diskominfotik Provinsi NTB yang sekaligus membuka secara resmi Porwada 2026 menegaskan bahwa ajang olahraga bagi wartawan bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah mempererat hubungan antarsesama insan pers."Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kebersamaan, kekompakan, dan sinergi yang semakin kuat di kalangan wartawan. Semangat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia," ujarnya.Suasana kekeluargaan tampak begitu terasa sejak awal kegiatan. Para peserta dari berbagai daerah di NTB hadir dengan penuh antusias, saling menyapa dan membangun keakraban sebelum pertandingan dimulai.Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, H. Iswarta, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Porwada NTB 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif dalam memperkuat hubungan antarsesama wartawan maupun antara pemerintah daerah dengan insan pers."Kegiatan pekan olahraga ini sangat positif. Terlihat jelas antusiasme seluruh kontingen PWI kabupaten/kota se-NTB yang hadir dengan penuh semangat dan aura kekeluargaan," katanya.Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan kalangan media."Kami harus dekat dengan teman-teman jurnalis karena kami berkepentingan menyampaikan berbagai informasi dan pemberitaan positif kepada masyarakat mengenai kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat," ungkap H. Iswarta.Rangkaian pembukaan Porwada NTB 2026 juga diwarnai prosesi penyatuan sumber mata air Sasambo yang sarat makna sebagai simbol persatuan masyarakat NTB. Prosesi tersebut menghadirkan nuansa sakral yang semakin menguatkan semangat kebersamaan seluruh peserta.Sebelumnya, penampilan tari tradisional yang dibawakan dengan atraktif turut memeriahkan suasana pembukaan. Atraksi budaya tersebut mendapat apresiasi dari para tamu undangan dan peserta yang memenuhi arena kegiatan.Melalui Porwada NTB 2026, diharapkan semangat sportivitas, persahabatan, serta kolaborasi antarsesama insan pers semakin kokoh. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat peran strategis wartawan sebagai mitra pembangunan dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun kepada masyarakat. Diskominfotik,HIM/Farhan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Mataram, 24 Juni 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengikuti Kegiatan Asistensi Pendukung Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kota Mataram pada tanggal 2425 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas keamanan siber pemerintah daerah sekaligus tindak lanjut dari program pengembangan TTIS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para peserta mendapatkan pendampingan teknis secara langsung dari Tim Gov-CSIRT Indonesia BSSN terkait penguatan kemampuan deteksi, analisis, penanganan, dan pemulihan insiden siber yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan berbasis elektronik.Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, bersama dua personel teknis yang terdiri dari Fungsional Sandiman dan Pranata Komputer. Kehadiran tim tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi dan praktik langsung mengenai siklus penanganan insiden siber yang mencakup tahap persiapan, deteksi dan analisis, penahanan insiden, pemulihan sistem, hingga evaluasi pasca-insiden. Materi juga membahas penerapan prosedur operasional penanganan insiden yang menjadi salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki oleh Tim Tanggap Insiden Siber pada setiap instansi pemerintah.Pada sesi teknis, peserta diberikan simulasi dan studi kasus penanganan insiden web defacement dan ransomware, dua jenis serangan yang saat ini menjadi ancaman serius bagi sistem elektronik pemerintah. Melalui pendekatan laboratorium dan praktik langsung, peserta diajarkan cara melakukan identifikasi indikasi kompromi, analisis log sistem, investigasi sumber serangan, identifikasi malicious file, penggunaan tools pendukung incident response, hingga langkah-langkah containment, eradication, dan recovery terhadap sistem yang terdampak.Selain itu, peserta juga mendapatkan asistensi terkait instalasi dan konfigurasi lingkungan laboratorium keamanan siber menggunakan teknologi virtualisasi, konfigurasi jaringan, penggunaan Secure Shell (SSH), serta pemanfaatan berbagai tools investigasi yang umum digunakan dalam kegiatan digital forensik dan respons insiden.Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis anggota TTIS di lingkungan pemerintah daerah sehingga mampu merespons insiden siber secara cepat, tepat, dan terukur. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan andal.Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya pengamanan sistem elektronik daerah, meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, serta membangun koordinasi yang lebih erat dengan BSSN dan pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi berbagai ancaman siber di era transformasi digital.(Diskominfotik)Credit ; Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat, 24 Juni 2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat resmi menerima tujuh siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 2 Kuripan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Diskominfotik Lombok Barat, Rabu (24/6/2026).Penerimaan peserta PKL tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan pemerintahan.Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfotik Lombok Barat yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada guru pembimbing dan para peserta PKL. Dalam sambutannya, ia berharap program PKL dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi siswa untuk mengenal dunia kerja sekaligus mengembangkan kompetensi yang dimiliki.Guru Pembimbing SMKN 2 Kuripan, Seftiana Buhanega, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Diskominfotik Lombok Barat yang telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan PKL. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi siswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah, sekaligus meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja di lapangan.Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik selaku pembimbing tempat PKL secara resmi menerima para siswa dan menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendampingan selama masa praktik berlangsung. Para peserta akan dibimbing langsung oleh jajaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di lingkungan kerja tersebut.Dalam sesi perkenalan, masing-masing siswa memperkenalkan diri dan menyampaikan jurusan yang ditempuh. Selanjutnya, pejabat dan pegawai yang nantinya berinteraksi dengan peserta PKL juga diperkenalkan, disertai penjelasan singkat mengenai tugas serta fungsi unit kerja masing-masing.Sebagai bagian dari orientasi awal, peserta mendapatkan pemaparan mengenai lingkungan kerja, tata tertib kantor, serta gambaran umum pekerjaan yang akan dikenalkan selama masa PKL. Materi tersebut diharapkan dapat membantu siswa beradaptasi dengan budaya kerja dan memahami tanggung jawab yang akan dijalankan.Pada kesempatan yang sama, Seftiana Buhanega secara simbolis menyerahkan tujuh peserta PKL kepada Diskominfotik Lombok Barat. Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang sekaligus memperkenalkan pembimbing lapangan kepada para peserta.Adapun tujuh siswa yang mengikuti PKL di Diskominfotik Lombok Barat yakni Asma Aulia, Dinda Dwi Ayudia, Nanik Wijayanti, Usnulika Fazni, Saidah, Siti Khairani, dan Fitriani.Dalam arahannya, pihak Diskominfotik menekankan pentingnya menjaga norma, etika, dan perilaku selama menjalani PKL. Para peserta juga diingatkan untuk menjaga nama baik instansi maupun sekolah, mematuhi tata tertib dan disiplin kerja, memanfaatkan kesempatan PKL untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama berada di lingkungan kerja. Melalui program PKL ini, diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi juga memahami budaya kerja profesional yang dapat menjadi bekal saat memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. DiskominfotikATS/Sairah Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 23 Juni 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat tata kelola data sektoral sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang akurat dan berbasis bukti. Melalui Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), kegiatan Diskusi Klinis atau Desk Data dilaksanakan selama dua hari, pada 2223 Juni 2026, untuk melakukan validasi dan verifikasi data pada aplikasi E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Barat tersebut diikuti oleh perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) selaku super admin E-Walidata, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat sebagai pembina data.Diskusi Klinis dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominsta Kabupaten Lombok Barat, Anni Wahyu Ningsih, S.K.M. Dalam arahannya, Anni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keterisian data sektoral yang tersimpan dalam portal E-Walidata SIPD RI.Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa data yang diinput oleh masing-masing OPD telah sesuai standar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujarnya.Pada hari pertama, Senin (22/6), kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta didampingi oleh tim dari Bapperida dan BPS Kabupaten Lombok Barat. Sementara pada hari kedua, Selasa (23/6), peserta berasal dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dan tetap didampingi oleh tim dari Bapperida dan BPS Kabupaten Lombok Barat.Selama pelaksanaan desk data, peserta bersama tim Statistik Sektoral melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap setiap variabel data yang telah diunggah ke dalam sistem. Proses verifikasi mencakup pengecekan keterisian data, kesesuaian format, konsistensi antarperiode, serta identifikasi anomali dan data pencilan (outlier) yang berpotensi memengaruhi kualitas informasi statistik daerah.Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian berupa kekosongan data, perbedaan format pengisian, hingga nilai ekstrem yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Berbagai temuan tersebut langsung dibahas bersama OPD terkait untuk memastikan penyebabnya, sekaligus dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara langsung (on the spot) agar data yang tersimpan dalam sistem segera memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan proses koreksi dilakukan secara cepat dan terukur, sekaligus meningkatkan pemahaman operator data terhadap mekanisme pengelolaan data sektoral yang baik dan benar.Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Kabupaten Lombok Barat turut memberikan pembinaan teknis mengenai tata kelola E-Walidata, mulai dari mekanisme penginputan data, prosedur revisi, hingga pengelolaan hak akses pengguna. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan seragam di seluruh OPD.Sementara itu, BPS Kabupaten Lombok Barat memberikan pendampingan terkait penerapan prinsip-prinsip statistik dalam pengendalian mutu data. Tim BPS juga menyampaikan berbagai rekomendasi teknis mengenai penanganan data pencilan, validasi data historis, serta penguatan metadata guna meningkatkan keterlacakan (traceability) dan kredibilitas data sektoral daerah.Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para operator dan pengelola data dari berbagai OPD memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi secara langsung terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penginputan dan pemutakhiran data.Melalui pelaksanaan Diskusi Klinis atau Desk Data ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.Dengan semakin baiknya tata kelola data sektoral, Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memenuhi tuntutan pelaporan dan pengelolaan data pada sistem informasi pemerintah daerah secara nasional.Diskominfotik/BSS/Erman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Mataram, 23 Juni 2026 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sekitarnya yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan ketahanan siber nasional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat mewakili Gubernur NTB, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Rektor Universitas Mataram. Hadir pula seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, unsur perguruan tinggi, praktisi keamanan siber, serta berbagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam penguatan keamanan informasi dan transformasi digital.Pemerintah Kabupaten Lombok Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah. Kehadiran jajaran Diskominfotik Lombok Barat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan tata kelola keamanan siber, perlindungan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan bahwa transformasi digital yang saat ini berkembang pesat harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber yang memadai. Menurutnya, keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik, melindungi data pemerintah dan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.Sementara itu, Kepala BSSN menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman siber yang terus berkembang. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas keamanan siber diharapkan dapat memperkuat sinergi untuk membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ancaman digital.Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) kepada lima pemerintah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas keberhasilannya mendorong seluruh TTIS kabupaten/kota di NTB terdaftar dalam sistem TTIS Nasional. Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan kerja sama antara BSSN dan Universitas Mataram sebagai langkah memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kapasitas keamanan siber dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah.Rektor Universitas Mataram menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Mataram sebagai mitra strategis dalam pengembangan keamanan siber di daerah. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak talenta digital sekaligus menjadi pusat pengembangan riset dan inovasi di bidang keamanan siber.Usai rangkaian pembukaan dan seremoni penyerahan penghargaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh para narasumber dari BSSN, Universitas Mataram, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan praktisi keamanan siber. Materi yang disampaikan meliputi perkembangan regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi, tren ancaman siber terkini, penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pengelolaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), hingga berbagai praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan dan perguruan tinggi.Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi interaktif, survei tingkat pemahaman dan kesadaran keamanan siber, serta workshop penanganan insiden siber dan layanan keamanan siber yang difasilitasi oleh tim BSSN. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber dan memperkuat tata kelola keamanan informasi.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkomitmen mendukung berbagai program penguatan keamanan siber yang diinisiasi oleh BSSN, termasuk pengembangan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber, peningkatan kompetensi SDM, serta penerapan tata kelola keamanan informasi yang sesuai dengan standar nasional.Melalui kegiatan kolaborasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ruang siber Indonesia yang aman, andal, dan berdaulat. Bagi Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan keamanan informasi daerah, serta percepatan transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. Credit: (Sumirah/Yoga) Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian mengikuti kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah di Lingkup Pemerintah Daerah (Batch 2) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi menuju Pemerintahan Digital sekaligus forum strategis untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dalam penyusunan pedoman nasional pengelolaan layanan digital pemerintah.Diskusi tersebut diikuti oleh perwakilan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan ekosistem Pemerintahan Digital. Melalui forum ini, pemerintah pusat mengajak seluruh daerah untuk memberikan masukan terhadap rancangan pedoman dan kertas kerja manajemen layanan digital yang nantinya akan menjadi standar nasional dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa capaian domain layanan SPBE Provinsi NTB saat ini telah mencapai nilai 4,58 dari skala 5. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam pengembangan layanan digital, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, khususnya terkait integrasi layanan antar perangkat daerah, pemanfaatan data lintas sektor, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia digital.Ia menjelaskan bahwa strategi yang perlu diperkuat ke depan meliputi digitalisasi layanan berbasis proses bisnis, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola data lintas perangkat daerah, standarisasi integrasi data, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan digital secara berkelanjutan.Peralihan dari SPBE menuju Pemerintahan Digital merupakan komitmen bersama untuk memastikan setiap layanan pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan sekadar menghadirkan sistem yang canggih di lingkungan birokrasi, ujarnya.Sementara itu, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah memaparkan berbagai arah kebijakan nasional terkait penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintahan Digital. Materi yang disampaikan mencakup perubahan paradigma dari arsitektur SPBE menuju arsitektur Pemerintahan Digital, penyederhanaan manajemen layanan digital pemerintah, pengembangan pedoman manajemen layanan digital, integrasi layanan digital pemerintah, hingga penguatan kompetensi dan budaya digital Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Indonesia Emas 2045.Dalam sesi diskusi terungkap bahwa salah satu tantangan utama transformasi digital saat ini adalah masih banyaknya layanan pemerintah yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Sejumlah layanan yang tampak digital di sisi pengguna masih bergantung pada proses manual di belakang layar sehingga belum mampu memberikan efisiensi yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi strategis pemerintah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian dalam pengelolaan layanan digital dan mengoptimalkan sistem yang telah tersedia melalui integrasi serta pengembangan berkelanjutan.Forum ini juga menegaskan pentingnya tata kelola data sebagai fondasi utama Pemerintahan Digital. Data diposisikan sebagai aset strategis yang mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas kebijakan publik, integrasi layanan, serta percepatan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan penyempurnaan kerangka kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah. Kerangka yang sebelumnya terdiri dari delapan area manajemen disederhanakan menjadi lima area utama, yaitu manajemen layanan, manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen relasi pengguna, dan manajemen keberlangsungan layanan.Penyederhanaan tersebut dilakukan untuk mengurangi duplikasi proses, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan layanan digital.Dalam pembahasannya juga dijelaskan bahwa manajemen risiko pemerintah digital kini diarahkan untuk terintegrasi dengan manajemen risiko organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini merupakan paradigma baru yang dikembangkan bersama BPKP dan Bappenas guna memastikan risiko layanan digital menjadi bagian dari manajemen risiko pembangunan nasional sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.Kegiatan ini turut memperkenalkan konsep penilaian Indeks Pemerintahan Digital yang akan mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintah digital melalui tiga indikator utama, yaitu tata kelola Pemerintahan Digital, manajemen layanan digital, dan sumber daya manusia digital. Penilaian tersebut diharapkan menjadi instrumen yang mampu mendorong percepatan transformasi digital di seluruh instansi pemerintah.Aspek pengembangan kompetensi digital ASN juga menjadi perhatian khusus dalam diskusi. Pemerintah menargetkan tingkat kompetensi digital ASN meningkat secara signifikan hingga mencapai 90 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memperkuat sistem asesmen kompetensi digital, pengakuan pembelajaran berbasis sertifikat, serta integrasi data pelatihan ASN melalui platform nasional yang terhubung dengan berbagai instansi terkait.Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memperoleh berbagai wawasan dan masukan strategis yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan layanan digital daerah. Hasil diskusi akan menjadi bahan penting dalam memperkuat implementasi Pemerintahan Digital di Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam meningkatkan integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, mengembangkan kompetensi digital ASN, serta membangun layanan publik yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berkelanjutan.Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus mendukung agenda transformasi digital nasional sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan ekosistem Pemerintahan Digital Indonesia dapat berkembang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan publik yang terintegrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Diskominfotik)Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, 18 Juni 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2026 di Ruang Rapat Diskominfotik Provinsi NTB, Mataram, Kamis (18/6). Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi peningkatan Indeks SDI Kabupaten/Kota se-NTB guna meraih predikat "Baik" pada Evaluasi SDI Tahun 2026.  Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Diskominfotik Kabupaten/Kota se-NTB secara hibrida, baik hadir secara langsung maupun melalui Zoom, termasuk Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat beserta tiga orang Statistisi Ahli Muda.  Dalam sambutannya, Dr. H. Ahsanul Halik menegaskan bahwa evaluasi pusat berfokus pada kualitas tata kelola data dan pemenuhan bukti administrasi, bukan pada kuantitas data. Oleh karena itu, penguatan sinergi dan pemenuhan dokumen pendukung menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan."Evaluasi SDI pusat tidak menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan bagaimana data tersebut dikelola secara akuntabel, memiliki dasar hukum, dan didukung bukti administrasi yang valid."Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H (Kepala Dinas Kominfotik NTB)Dalam arahannya, terdapat empat poin krusial yang menjadi perhatian bersama untuk segera dibenahi oleh pemerintah daerah:- Inti Penilaian Evaluasi: Evaluasi SDI berfokus penuh pada pemenuhan bukti pelaksanaan di enam aspek utama, yaitu perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, pemanfaatan, serta pengelolaan sistem data.- Prinsip Perbaikan Pemda: Menyoroti hasil evaluasi tahun sebelumnya di mana mayoritas daerah masih mendapat nilai rendah pada aspek perencanaan dan pemeriksaan akibat minimnya dokumen pendukung (seperti standar data dan metadata), ia menegaskan tiga prinsip utama:1. Jika data sudah ada, wajib melengkapi bukti dukungnya.2. Jika data belum ada, data harus segera disediakan.3. Jika kegiatan sudah dilakukan, wajib didokumentasikan dan diunggah bukti dukungnya.- Strategi Pemenuhan 3 Domain Utama: a. Domain Kebijakan & Kelembagaan: Segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) terkait SDI, memperbarui Tim Penyelenggara, serta mengaktifkan Forum SDI beserta dokumen administrasinya.                                                       b. Domain Penyelenggaraan SDI: Menyusun Daftar Data Daerah, menjaga ketepatan waktu pengumpulan data dari OPD, serta memperkuat pemeriksaan data (standar statistik, metadata geospasial, interoperabilitas, koordinasi dengan BPS) sebelum dipublikasikan di Portal SDI.c. Domain Data Leadership: Menyiapkan bukti pemanfaatan data untuk kebijakan daerah (RPJMD/RKPD), dukungan anggaran, dan penguatan manajemen data (Arsitektur Data dan penunjukan Database Administrator).Kejar Target Sebelum Batas Akhir 9 JuliMengingat pentingnya agenda ini, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTB diwajibkan menyelesaikan pengunggahan seluruh dokumen tata kelola, dasar hukum, standar data, metadata, hingga bukti pendukung administrasi lainnya ke aplikasi penilaian SDI sebelum 9 Juli 2026.Antusiasme peserta terlihat tinggi selama sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, baik dari peserta di ruang rapat maupun melalui Zoom Meeting. Menutup rangkaian agenda, tim Bidang Statistik Sektoral Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan momentum ini dengan melakukan konsultasi tatap muka langsung bersama Diskominfotik Provinsi NTB, khususnya untuk memperdalam strategi penerapan tata kelola data geospasial di wilayah Lombok Barat.Diskominfotik/BSS/Erman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengikuti kegiatan Coaching Clinic Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Berkualitas pada Simpul Jaringan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) secara daring pada Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola informasi geospasial daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta percepatan transformasi digital pemerintahan.Kegiatan coaching clinic tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan dan evaluasi simpul jaringan informasi geospasial daerah yang dilakukan oleh BIG kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat beserta tim, serta perwakilan dari Bapperida Kabupaten Lombok Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis data.Dalam kegiatan tersebut, tim Badan Informasi Geospasial memberikan pendampingan teknis dan konsultasi secara langsung terkait berbagai aspek pengelolaan simpul jaringan informasi geospasial daerah. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola simpul jaringan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG), serta pengelolaan dan pengembangan Geoportal Daerah sebagai sarana penyebarluasan data dan informasi geospasial yang terintegrasi.Narasumber dari BIG menjelaskan bahwa simpul jaringan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui simpul jaringan yang dikelola dengan baik, pemerintah daerah dapat mengelola, berbagi pakai, serta menyediakan data geospasial yang terstandarisasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik.Selain membahas aspek kelembagaan dan tata kelola, tim BIG juga memberikan arahan terkait pemenuhan indikator evaluasi kinerja simpul jaringan yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan informasi geospasial daerah. Evaluasi tersebut mencakup ketersediaan data geospasial, kualitas metadata, interoperabilitas sistem, pemanfaatan geoportal, serta konsistensi pembaruan data oleh pemerintah daerah.Salah satu materi yang mendapatkan perhatian khusus adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring Simpul Jaringan (SIMOJANG). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan data geospasial, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi geospasial.Pembahasan mengenai pengelolaan Geoportal Daerah juga menjadi agenda penting dalam coaching clinic tersebut. BIG menekankan bahwa geoportal bukan hanya menjadi wadah penyimpanan data geospasial, tetapi juga berfungsi sebagai media publikasi yang memungkinkan masyarakat, perangkat daerah, akademisi, maupun sektor swasta mengakses informasi geospasial secara mudah, cepat, dan transparan.Geoportal yang dikelola secara optimal diyakini mampu mendukung keterbukaan data, meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta lapangan.Dalam sesi konsultasi, tim BIG juga memberikan berbagai solusi dan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data geospasial daerah. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan koordinasi antar produsen data, peningkatan kualitas metadata, penyelarasan standar data geospasial, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa kegiatan coaching clinic ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi geospasial.Berbagai arahan dan solusi yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial menjadi referensi penting bagi kami dalam memperkuat tata kelola simpul jaringan, meningkatkan kualitas data geospasial, serta mengoptimalkan pemanfaatan geoportal daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, ujarnya.Ia menambahkan bahwa data geospasial yang akurat dan terintegrasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan informasi geospasial yang berkualitas diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lombok Barat.Partisipasi aktif Diskominfotik dan Bapperida Kabupaten Lombok Barat dalam coaching clinic yang difasilitasi oleh BIG ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi geospasial daerah. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari BIG, simpul jaringan geospasial Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin optimal dalam menyediakan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses guna mendukung pembangunan daerah yang maju, berkelanjutan, dan berbasis data.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan dengan memfasilitasi pelaksanaan Zoom Meeting High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (15/6/2026).Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/4653/SJ tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta unsur perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan secara virtual dengan melibatkan unsur TPID, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah.Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital serta layanan teknologi informasi dan komunikasi, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung.Tim teknis Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat melakukan monitoring secara langsung terhadap kualitas koneksi dan jalannya rapat guna memastikan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pemerintah pusat dapat berlangsung lancar tanpa kendala teknis.Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan pangan.Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga mengangkat agenda dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat kebersamaan masyarakat serta meningkatkan semangat nasionalisme melalui ajang olahraga internasional yang menjadi perhatian dunia.Agenda penting lainnya dalam rapat tersebut adalah Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional hingga tingkat daerah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan investasi, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.Melalui forum High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh berbagai arahan strategis terkait perkembangan inflasi nasional dan daerah, langkah-langkah pengendalian harga, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan daerah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rapat koordinasi nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berbasis data.Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.(Diskominfotik)Credit : Tim Pemdiaman#DiskominfotikLobar #TPIDLombokBarat #PengendalianInflasi #PialaDuniaFIFA2026 #SensusEkonomi2026 #PemerintahanDigital #LombokBaratMajuMandiriBerkeadilan Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat